KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Wonoyoso periode 2019-2026 yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi untuk membantu pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa.
[Ringkasan]
Rangkuman dokumen tersebut adalah evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 di Desa Wonoyoso oleh Camat Kuwarasan. Hasil evaluasi menyarankan beberapa perubahan pada rancangan peraturan desa tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Wonoyoso periode 2019-2026 yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi untuk membantu pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa.
[Ringkasan]
Rangkuman dokumen tersebut adalah evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 di Desa Wonoyoso oleh Camat Kuwarasan. Hasil evaluasi menyarankan beberapa perubahan pada rancangan peraturan desa tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...Agus Nurwahyudi
Dokumen tersebut membahas tentang alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 dan 2011 khususnya untuk sub bidang air minum dan sanitasi. Terdapat rekapitulasi laporan triwulan dan kemajuan pencapaian target pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi di berbagai kabupaten/kota.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Kepala Desa Wonoyoso tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2022 yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar hukum pelaksanaan tugas Kepala Desa.
Dokumen tersebut membahas dasar-dasar hukum dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2016-2021. RPJMD ini akan menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama 5 tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah disepakati.
Peraturan Menteri Keuangan menetapkan rincian pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2023 sebesar Rp5,47 triliun kepada provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kontribusi penerimaan cukai masing-masing daerah.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Kepala Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2021. Keputusan ini menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa serta dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaannya.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Pemerintah untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100 dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya serta membangun infrastruktur berbasis masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar di kawasan kumuh untuk mendukung permukiman yang layak,
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menunjuk tim pengelola keuangan desa untuk tahun anggaran 2020. Tim terdiri atas Kepala Desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa sebagai koordinator, Bendahara Desa, dan beberapa pelaksana kegiatan. Masing-masing anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa.
Dokumen tersebut memberikan analisis situasi kusta di Kabupaten Bogor tahun 2022, meliputi mitos dan fakta, kebijakan nasional pengendalian kusta, strategi dan kegiatan penanggulangan kusta, serta peta sebaran kasus kusta di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor."
Surat keputusan ini menetapkan Usep Komara sebagai Sekretaris Desa Panyocokan untuk periode 2007-2013 menggantikan sekretaris sebelumnya. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan tugas perangkat desa untuk periode tersebut.
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 10 Tahun 2021 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Tahun 2022 sebesar Rp2,03 miliar untuk pendapatan dan Rp2,15 miliar untuk belanja dengan defisit Rp115,78 juta yang akan ditutup dari pembiayaan.
Peraturan Desa Pencil mengatur tentang Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa seperti iuran berdasarkan mata pencaharian dan luas tanah, pungutan pologoro, serta pungutan atas jasa usaha dan kegiatan sosial. Peraturan ini menetapkan jenis, besaran, dan pelaksanaan pungutan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...Agus Nurwahyudi
Dokumen tersebut membahas tentang alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 dan 2011 khususnya untuk sub bidang air minum dan sanitasi. Terdapat rekapitulasi laporan triwulan dan kemajuan pencapaian target pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi di berbagai kabupaten/kota.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Kepala Desa Wonoyoso tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2022 yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar hukum pelaksanaan tugas Kepala Desa.
Dokumen tersebut membahas dasar-dasar hukum dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2016-2021. RPJMD ini akan menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama 5 tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah disepakati.
Peraturan Menteri Keuangan menetapkan rincian pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2023 sebesar Rp5,47 triliun kepada provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kontribusi penerimaan cukai masing-masing daerah.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Kepala Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2021. Keputusan ini menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa serta dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaannya.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Pemerintah untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100 dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya serta membangun infrastruktur berbasis masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar di kawasan kumuh untuk mendukung permukiman yang layak,
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menunjuk tim pengelola keuangan desa untuk tahun anggaran 2020. Tim terdiri atas Kepala Desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa sebagai koordinator, Bendahara Desa, dan beberapa pelaksana kegiatan. Masing-masing anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa.
Dokumen tersebut memberikan analisis situasi kusta di Kabupaten Bogor tahun 2022, meliputi mitos dan fakta, kebijakan nasional pengendalian kusta, strategi dan kegiatan penanggulangan kusta, serta peta sebaran kasus kusta di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor."
Surat keputusan ini menetapkan Usep Komara sebagai Sekretaris Desa Panyocokan untuk periode 2007-2013 menggantikan sekretaris sebelumnya. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan tugas perangkat desa untuk periode tersebut.
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 10 Tahun 2021 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Tahun 2022 sebesar Rp2,03 miliar untuk pendapatan dan Rp2,15 miliar untuk belanja dengan defisit Rp115,78 juta yang akan ditutup dari pembiayaan.
Peraturan Desa Pencil mengatur tentang Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa seperti iuran berdasarkan mata pencaharian dan luas tanah, pungutan pologoro, serta pungutan atas jasa usaha dan kegiatan sosial. Peraturan ini menetapkan jenis, besaran, dan pelaksanaan pungutan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. PENEGASAN BATAS DESA
DAN PENATAAN DESA
DI KECAMATAN BELITANG HULU
KABUPATEN SEKADAU
SEKADAU, 04 OKTOBER 2018
2. • Untuk perencanaan kebijakan pembangunan desa, pemetaan
merupakan salah satu aspek yang mendukung tercapainya desa
yang maju
• Untuk terciptanya tertib administrasi pemerintahan, memberikan
kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu
desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
• Sebagai syarat pembentukan desa harus memiliki batas wilayah
desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah
ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota (UU RI No. 6 Tahun
2014 tentang Desa )
• Untuk menghindari terjadinya konflik antara dua atau lebih
daerah yang berbatasan (Konflik biasanya bersumber pada
pemberian izin kegiatan, pembagian hasil pengelolaan kegiatan
di suatu wilayah, maupun akibat dari interaksi antar daerah)
KEPENTINGAN BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA :
3. PROGRESS PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN BELITANG HULU :
1. Data Base Batas Desa berasal dari
Peta Desa Versi Badan Pusat Statistik
(BPS)
2. Hingga Bulan September Progress
Penegasan Batas Desa di Kec.
Belitang Hulu Tidak Ada
perkembangan
3. Data yang berhasil dikumpulkan pada
Kegiatan Deliniasi Batas (tgl. 18
September 2018) yaitu: Desa Sungai
Antu Hulu, Sebetung, Pakit Mulau,
Batuk Mulau, Sungai Tapah, Tabuk
Hulu dan Balai Sepuak
4. Masih terdapat Ketidaksepakatan /
overlap Batas pada kegiatan tersebut
(Antara Balai Sepuak-Batuk Mulau
dan Batuk Mulau-Kumpang Ilong)
5. Terkait Penataan Desa, terdapat Desa
yang wilayahnya terdiri dari dua
hamparan (Desa Batuk Mulau dan
Desa Ijuk)
4. TERHADAP SUATU WILAYAH / DESA YANG MEMILIKI WILAYAH YANG
TERDIRI DARI 2 HAMPARAN WILAYAH, DAPAT MENYEBABKAN:
- TIDAK TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA
- MEMPERLAMBAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
- MENGURANGI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI TERHADAP HAL TERSEBUT ADALAH
DENGAN PENATAAN DESA (PENGGABUNGAN DESA / BAGIAN DESA)
5. Paragraf 3
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 34
1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memprakarsai pembentukan Desa.
2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.
PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA
UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 8)
Salah satu syarat pembentukan desa harus memiliki batas wilayah desa yang dinyatakan
dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
6. 2.048 jw
1.484 jw
1.503 jw
1.747 jw
2.389 jw
707 jw
831 jw
991 jw
1.855 jw
866 jw
237 KK
692 jw
161 KK
1.032 jw
288 KK
583 jw
150 KK
2.204 jw
631 KK
2.361 jw
664 KK
7. 2.048 jw
1.484 jw
1.503 jw
1.747 jw
2.389 jw
707 jw
831 jw
991 jw
1.855 jw
866 jw
237 KK
1.032 jw
288 KK 2.787 jw
781 KK
3.053 jw
825 KK
8. JUMLAH PENDUDUK PER-DESA
KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU
KODE DESA NAMA DESA
DAK-2 2017 DAK-1 2018
PRIA WANITA JUMLAH PRIA WANITA JUMLAH
6109062001 SEBETUNG 1.067 981 2.048
6109062002 SEBURUK SATU 902 845 1.747
6109062003 SUNGAI TAPAH 1.204 1.185 2.389
6109062004 IJUK 889 827 1.716 891 833 1.724
6109062005 MENGARET 435 396 831
6109062006 KUMPANG ILONG 1.211 1.153 2.364 1.218 1.143 2.361
6109062007 SUNGAI ANTU HULU 764 720 1.484
6109062008 TERDUK DAMPAK 775 728 1.503
772 724 1.496
6109062009 PAKIT MULAU 507 484 991
6109062010 TABUK HULU 962 893 1.855
6109062011 BATUK MULAU 740 690 1.430 755 694 1.449
6109062012 BALAI SEPUAK 1.108 1.046 2.154 1.134 1.070 2.204
6109062013 BUKIT RAMBAT 369 338 707
354 333 687
JUMLAH 10.933 10.286 21.219
Sumber : - Data Agregat Kependudukan Semester 2 2017
: - Data Agregat Kependudukan Semester 1 2018 (sementara)
9. 1. Perlu adanya kesamaan persepsi mengenai pentingnya penataan desa dan penegasan
batas desa ......
2. Perlu dibangun adanya kesadaran dan kemauan untuk tidak ego sektoral dalam hal
penataan desa..................
