111

1. WORKSHOP
Penyusunan Rencana Induk Sistem
Pengelolaan Sampah (RISPS)
Kota Cilegon
Cilegon - November 2023

2. Aspek Teknis

3. Skema Pengelolaan Sampah - Eksisting

4. SUMBER Sampah langsun ke TPA
344,75 232,58
(ton/hari) (ton/hari)
100,00% 67,46%
TPST Eksisting (30 ton/hari) Residu
30,00 9,00
(ton/hari) (ton/hari)
8,70% 2,61%
Pengurangan Sampah Permukiman dan Non Permukiman
11,42
(ton/hari)
3,31%
Keterangan:
= Pengurangan Sampah 4,31%
= Penanganan Sampah 95,69%
0,00%
TPA BAGENDUNG
241,58
(ton/hari)
70,08%
Pelapak
11,42
(ton/hari)
3,31%
Sampah Tidak Terlayani
79,75
(ton/hari)
Mass Balance Eksisting

5. No Permasalahan Aspek Hukum dan Kelembagaan Aspek Keuangan
Aspek Teknis Operasional dan Peran
Serta Masyarakat
1 Belum optimal pengurangan
dan pemilahan sampah pada
sumber
• Peraturan tentang tata cara pengurangan dan
penanganan sampah termasuk pemilahan
sampah belum diatur dalam peraturan walikota
sebagai tindak lanjut dari perda pengelolaan
sampah
• Kelembagaan peran pelaku kepentingan dan
penguatan peran serta masyarakat belum
terkoordinir dan terintegrasi
• Penganggaran dana
kegiatan KIE dan
pengadaan pewadahan
belum optimal
• Kesadaran masyarakat dalam kegiatan
pengurangan di sumber belum optimal.
• Komunikasi, informasi dan - sosialisasi
tata cara penguraedukasi (kie) perlu
dilaksanakan secara berkelanjutan
• Perlu dilakukan penanganan sampah
yang lebih khusus tentang pemilahan
sampah
2 Belum mencukupi
ketersediaan armada
pengumpulan dan
pengangkutan sampah dalam
pelayanan sampah di Kota
Cilegon
• Peran sektor swasta maupun masyarakat belum
optimal dalam layanan pengumpulan dan
pengangkutan sampah
• Pengawasan kinerja pengumpulan sampah yang
dilakukan oleh DLH masih lemah
• Pendanaan untuk penyediaan armada
pengumpulan dan pengangkutan sampah dan
pemeliharaannya belum optimal akibat
pendanaan APBD terbatas untuk persampahan
• Pendanaan untuk
penyediaan armada
pengumpulan dan
pengangkutan sampah
dan pemeliharaannya
belum optimal akibat
terbatasnya pendanaan
APBD untuk persampahan
• Armada pengumpulan dan
pengangkutan sampah belum
mencukupi untuk melayani masyarakat
dan pemeliharaan armada yang masih
terbatas
• Kesadaran masyarakat dalam memilah
sampah masih rendah dan resistensi
masyarakat terhadap kehadiran TPS
3 Keterbatasan daya tampung
TPSA Bagendung dan menjadi
satu-satunya TPA di Kota
Cilegon
• Pengaturan/pengendalian batas pengiriman
sampah sistem kuota dan jenis sampah yang
boleh dikirim ke TPA belum ada
• Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, pemerintah
belum optimal dalam menjalankan urusan
penanganan sampah di TPA
• Alokasi anggaran dari
APBD terbatas untuk
memenuhi sarana dan
prasarana pengelolaan
TPA dan untuk
pendanaan operasional
dan pemeliharaannya
• Mekanisme operasional landfilling
sampah yang belum tertata dan
terlaksana dengan baik
• Kurangnya peran serta masyarakat
dalam konsep 3R sampah dari sumber
Identifikasi Permasalahan Operasional

6. Aspek Keuangan

7. Kondisi Eksisting Aspek Keuangan Kota Cilegon
• Dalam 5 tahun terakhir proporsi APBD untuk penanganan sampah di Kota Cilegon yaitu sebesar
1,24% atau sebesar Rp 25.979.190.000.
• Realisasi anggaran untuk pengelolaan sampah di kota Cilegon hanya 90,59% (Rp 23.188.390.000)
dari pagu anggaran yang disediakan.
• Berdasarkan data timbulan sampah yang, potensi retribusi yang diperoleh untuk tahun 2023
adalah Rp 14.629.489.390.
• Jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi yang telah diperoleh per akhir September 2023
sebesar Rp 10.636.602.000, maka sampai akhir tahun 2023 masih ada sisa retribusi yang
kemungkinan besar bisa diperoleh sebesar Rp 3.992.887.390

8. Isu dan Permasalahan Aspek Keuangan
• Proporsi APBD yang masih relative kecil untuk biaya penanganan sampah yang ada di kota Cilegon.
• Sistem penarikan retribusi sampah di kota Cilegon masih belum efektif dan manual.
• Kontribusi retribusi untuk biaya penanganan sampah masih sangat kecil dengan rata-rata 6.8% dalam 5 tahun
terakhir.
• Masyarakat kota Cilegon tidak mengetahui tarif retribusi sampah yang sebenarnya berdasarkan Peraturan
Walikota No 41 Tahun 2021, untuk pemukiman masih terjangkau. Untuk Kawasan pemukiman tarifnya yang
paling tinggi sebenarnya adalah 20.000.
• Korelasi antara penyerapan APBD dengan layanan penanganan sampah yang telah dilakukan tidak terlalu kuat.
Dapat disimpulkan bahwa proporsi meningkatnya anggaran yang diberikan belum tentu sama dengan proporsi
peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan untuk penanganan sampah.

9. Aspek Hukum dan Kelembagaan

10. Kondisi Eksisting – Aspek Regulasi
No. Peraturan Tentang Materi Muatan
1. Peraturan Daerah
Kota Cilegon Nomor 8
Tahun 2012
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
(i) Nama, objek, dan subjek retribusi; (ii) golongan retribusi; (iii) cara mengukur tingkat penggunaan
jasa; (iv) prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; (v) struktur dan besarnya tarif retribusi; (vi)
wilayah pemungutan; (vii) masa retribusi; (viii) saat retribusi terutang; (ix) tata cara pemungutan; (x)
sanksi administrasi; (xi) penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran; (xii) tata cara penagihan; (xiii) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
retribusi; (xiv) pengembalian kelebihan pembayaran; (xv) kadaluwarsa penagihan; (xvi) penghapusan
piutang retribusi yang kadaluwarsa; (xvii) keberatan; (xviii) pemeriksaan; (xix) insentif pemungutan;
(xx) penyidikan; serta (xxi) ketentuan pidana
2. Peraturan Daerah
Kota Cilegon Nomor 7
Tahun 2016
Pengelolaan Sampah (i) Tugas dan wewenang; (ii) hak dan kewajiban; (iii) pengelolaan sampah; (iv) pembiayaan dan
kompensasi; (v) peran masyarakat; (vi) kerja sama dan kemitraan; (vii) perizinan; (viii) larangan; (ix)
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; (x) insentif dan disinsentif; (xi) sanksi administratif; (xii)
penyelesaian sengketa; (xiii) penyidikan; dan(xiv) ketentuan pidana.
3. Peraturan Walikota
Cilegon Nomor 24
Tahun 2013 juncto
Peraturan Walikota
Cilegon Nomor 44
Tahun 2021
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan
(i) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; (ii) tata cara
pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran; (iii) serta evaluasi dan pelaporan.
4. Peraturan Walikota
Nomor 8 Tahun 2019
Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
(i) Pembentukan UPTD; (ii) kedudukan UPTD, (iii) struktur organisasi; (iv) tugas dan fungsi; (v) jabatan
fungsional; (vi) tata kerja; (vii) kepegawaian; dan (viii) keuangan.
5. Peraturan Walikota
CIlegon Nomor 30
Tahun 2019
Kebijakan dan Strategi Kota Cilegon dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(i) Arah kebijakan, strategi, dan program Jakstrada Kota Cilegon; (ii) penyelenggaraan Jakstrada Kota
Cilegon; dan (iii) pendanaan.
6. Peraturan Walikota
Cilegon Nomor 14
Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup
(i) Kedudukan; (ii) susunan organisasi; (iii) tugas dan fungsi; (iv) kelompok jabatan fungsional; (v)
UPTD; (vi) kepegawaian; (vii) serta tata kerja

11. Isu Hukum
No. Peraturan Isu Strategis
1. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Sampah
Belum tersedianya Peraturan Walikota Cilegon sebagai peraturan pelaksanaan/teknis
dari Perda 7/2016, yang mengatur mengenai
Terdapat ketidaksinkronan dan/atau kurangnya relevansi materi muatan dalam Perda
7/2016
Belum efektifnya penegakan hukum terhadap setiap orang/badan yang melakukan
pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan sampah dikarenakan alasan-alasan sebagai
berikut
2. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Belum sesuainya ketentuan dalam Perda 8/2012 dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“PP 35/2023”) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (“Permendagri 7/2021”).
Belum efektifnya penegakan hukum pembayaran retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan karena ketentuan terkait sanksi pidana yang tidak jelas dan
tidak tegas.
3 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cilegon
Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Cilegon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Penetapan tarif retribusi yang berbeda antara Perda 8/2012 dan Perwal 24/2013 jo.
Perwal 44/2021 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

12. Kegiatan
Dinas Lingkungan
Hidup Kota Cilegon
Perangkat Daerah
Lain
Badan Usaha Masyarakat
Pengurangan
sampah
Penanganan sampah
• UPTD Wilayah I
• UPTD Wilayah II
• UPTD Wilayah III
• UPTD Wilayah IV
• UPTD PPK-BLUD
TPSA Bagendung
Bank Sampah
Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM)
Pos Pelayanan
Teknologi Tepat Guna
(Posyantek)
PT Indonesia Power -
BBJP
PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk -
IPST
PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) -
BBJP
Bappeda Litbang
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Camat dan Lurah
Satuan Polisi Pamong
Praja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Dinas Kesehatan
Bidang Pengelolaan dan
Pengawasan Sampah
Bidang Pengelolaan dan
Pengawasan Sampah
Kondisi Eksisting – Aspek Kelembagaan

13. Pentahelix
Badan Usaha Masyarakat
Pemerintah
Media Akademisi
Kurangnya keterlibatan
badan usaha dalam
kegiatan penanganan
sampah
• Perlunya peningkatan kuantitas
dan kualitas SDM dari regulator
dan operator pengelola sampah
• Rendahnya keterlibatan perangkat
daerah lain dalam kegiatan
pengelolaan sampah
Kurangnya keterlibatan
akademisi dalam kegiatan
riset dan pengembangan
kegiatan pengelolaan
sampah
Belum dioptimalkannya
penggunaan media lokal
atau platform lainnya
dalam edukasi dan
sosialisasi pengelolaan
sampah
Kurangnya pendampingan
dan sosialisasi dari
pemerintah dan badan
usaha untuk
mengembangkan
kelembagaan dan
kegiatan pengelolaan
sampah di lingkungan
masyarakatat
Isu Kelembagaan

14. Aspek Peran Serta Masyarakat

15. Kondisi Eksisting Peran Serta Masyarakat

16. Aspek Tata Ruang

18. TERIMA KASIH

19. B. Retribusi
• Dengan membandingkan antara iuran sampah yang dibayarkan, dengan kemampuan mereka membayar iuran sampah
dapat dikatakan bahwa selama ini masyrakat kota Cilegon merasakan bahwa iuran yang telah dibayarkan lebih mahal.
• Masyarakat kota Cilegon tidak mengetahui tarif retribusi sampah yang sebenarnya berdasarkan Peraturan Walikota No 41
Tahun 2021, untuk pemukiman masih terjangkau. Untuk Kawasan pemukiman tarifnya yang paling tinggi sebenarnya adalah 20.000.
Pada dasarnya tingkat kemauan Masyarakat Kota Cilegon
untuk membayar iuran sampah cukup tinggi yaitu sebesar
67,4% (282 responden)
34.6%
49.4%
16.0%
Rp 10.000 - Rp 20.000 Rp 25.000 - Rp 50.000 >Rp 50.000
Iuran Sampah Yang Dibayarkan
47.1%
43.7%
6.8%
2.4%
Rp 5.000 - Rp 15.000 Rp 20.000 - Rp 35.000 Rp 40.000 - Rp 50.000 > Rp 50.000
Kemampuan Masyarakat Untuk Membayar
Iuran Sampah n = 418 9resp
Iuran sampah yang selama ini masyarakat kota Cilegon
bayarkan kebanyakan sekitar Rp 25.000 – Rp 50.000
(49,4%) dan diikuti dengan tarif Rp 10.000 – Rp 20.000
(34,6%)

20. B. Retribusi
Kontribusi Retribusi Sampah Untuk Penanganan Sampah Di Kota Cilegon
• Kontribusi retribusi untuk biaya pananganan sampah masih sangat kecil dengan rata-rata 6,86% dalam 5
tahun terakhir.
Sumber : Data Bappeda Kota Cilegon ( diolah)
2018 (Juta) 2019 ( Juta) 2020 (Juta) 2021 ( Juta) 2022 (Juta)
Realisasi Anggaran Penanganan
Sampah
22.247,61 22.731,88 18.211,79 27.914,64 24.836,03
Realisasi Retribusi 1.079,77 825,52 547,96 1.437,74 4.383,18
% Kontribusi Retribusi untuk
Penanganan Sampah
4,85% 3,63% 3,01% 5,15% 17,65%
Rata- Rata Kontribusi Retribusi Untuk Penanganan Sampah : 6,86%

21. B. Retribusi
Penerimaan Retribusi Sampah Yang Ideal Dengan Asumsi Tarif Retribusi Rata-Rata Berdasarkan Peraturan
Walikota No 41 Tahun 2021
Sumber : Hasil Olahan
Sumber
Volume sampah rata-rata
perhari (m3
)
Potensi Penerimaan Retribusi Pertahun Dengan Asumsi
Tarif Retribusi Rata- Rata
Pemukiman 1.118,41 8.164.410.923,32
Toko 38,91 497.089.720,58
Sekolah 74,56 952.504.000,00
Kantor 19,99 255.332.855,75
Pasar 82,84 1.058.281.000,00
Hotel 12,76 163.028.326,99
Restoran 9,11 116.424.351,81
Terminal Bus 35,59 454.692.861,38
Stasiun Kereta 0,55 7.052.465,00
Industri 89,84 2.787.192.925,00
Pelabuhan 13,08 167.037.368,58
Rumah Sakit 0,88 6.442.592,10
Total Potensi Retribusi 14.629.489.390,50

22. B. Retribusi
Sumber : Hasil Olahan
Berdasarkan data timbulan sampah yang, dapat dihitung
potensi retribusi yang diperoleh untuk tahun 2023 yaitu : Rp 14.629.489.390.
Jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi yang telah diperoleh per akhir September 2023 sebesar Rp 10.636.602.000,
maka sampai akhir tahun 2023 masih ada sisa retribusi yang kemungkinan besar bisa diperoleh sebesar Rp 3.992.887.390
Sisa Potensi Retribusi Sampai Akhir 2023
Retribusi yang diperoleh Per September 2023 10.636.602.000
3.992.887.390
Potensi Retribusi yang seharusnya didapatkan
dengan asumsi tarif retribusi rata-rata
14.629.489.390

23. Potensi Retribusi
Potensi Retribusi Sampah Dengan Asumsi Tarif Retribusi Rata-Rata Berdasarkan
Permendagri No 7 Tahun 2021
Sumber : Hasil Olahan
Sumber
Volume sampah
rata-rata perhari
(ton)
Penerimaan Retribusi Pertahun Dengan
Asumsi Tarif Retribusi Rata- Rata
Terendah ( Skenario 1)
Penerimaan Retribusi Pertahun
Dengan Asumsi Tarif Retribusi Rata-
Rata ( Skenario 2)
Pemukiman 274,28 1.234.240.689,8 1.234.240.690
Toko 2,81 118.112.317,5 172.106.028
Sekolah 11,37 367.029.057,6 384.760.800
Kantor 3,08 99.388.121,5 104.189.716
Pasar 20,61 22.258.800.000,0 44.517.600.000
Hotel 0,29 12.001.838,4 17.488.343
Restoran 2,55 107.184.726,2 156.183.012
Terminal Bus 5,15 486.286.952,9 486.286.953
Stasiun Kereta 0,16 15.342.669,5 15.342.670
Industri 3,57 1.396.638.656,7 2.058.927.399
Pelabuhan 3,04 287.461.214,1 287.461.214
Rumah Sakit 0,06 5.658.090,7 5.658.091
Total 326,97 26.388.144.335,0 49.440.244.915

24. A. Penyerapan APBD Untuk Penanganan Sampah Kota Cilegon
• Dalam 5 tahun terakhir proporsi APBD untuk penanganan sampah di Kota Cilegon termasuk kecil yaitu sebesar 1,24%
atau sebesar Rp 25.979.190.000.
• Realisasi anggaran untuk pengelolaan sampah di kota Cilegon hanya 90,59% (Rp 23.188.390.000) dari pagu anggaran
yang disediakan.
Uraian
Anggaran 2018 (Juta) Anggaran 2019 (Juta) Anggaran 2020 (Juta) Anggaran 2021 (Juta) Anggaran 2022 (Juta)
Target Realisasi
Capaian
(%)
Target Realisasi
Capaian
(%)
Target Realisasi
Capaian
(%)
Target Realisasi
Capaian
(%)
Target Realisasi
Capaian
(%)
APBD (Rp Milyar) 1.974.439,59 1.590.784,65 80,57% 2.064.352,72 1.823.308,11 88,32% 1.781.012,56 1.557.540,06 87,45% 2.201.070,41 1.653.637,47 75,13% 2.339.362,19 1.951.634,73 83,43%
Total Penanganan
Sampah ( Rp
Juta)
24.063,52 22.247,61 92,45% 23.345,31 22.731,88 97,37% 18.671,70 18.211,79 97,54% 34.457,08 27.914,64 81,01% 29.358,33 24.836,03 84,60%
% APBD untuk
penanganan
sampah
1,22% 1,40% 1,13% 1,25% 1,05% 1,17% 1,57% 1,69% 1,25% 1,27%
Sumber : LRA Kota Cilegon, diolah.
Rata- Rata Proporsi APBD Untuk Penanganan Sampah : 1,24 %

25. Korelasi Antara Anggaran dan Layanan Sampah
Korelasi antara penyerapan APBD dengan layanan penanganan sampah yang telah dilakukan tidak terlalu kuat. Dapat
disimpulkan bahwa proporsi meningkatnya anggaran yang diberikan belum tentu sama dengan proporsi peningkatan
terhadap pelayanan yang diberikan untuk penanganan sampah .
Sumber : LRA Kota Cilegon, diolah.
Tahun
Realisasi APBD
(Juta)
Layanan Sampah (m3
)
2018 22.247,61 324.617,00
2019 22.731,88 361.552,00
2020 18.211,79 381.973,00
2021 27.914,64 400.805,00
2022 24.836,03 513.796,50
Koefisien Korelasi RealisasiAPBD (Juta) Layanan Sampah (M3)
RealisasiAPBD (Juta) 1,00
RealisasiRetribusi 0,36 1,00
Anggaran Biaya 2023
Layanan Timbulan Sampah
(ton/hari) 2023
Biaya Anggaran (Rp/ton)
UPTD 1 920.000.000 51,01 49.412,8
UPTD 2 1.125.000.000 49,05 62.837,8
UPTD 3 1.800.000.000 45,12 109.297,6
UPTD 4 2.271.816.483 47,58 130.814,5
UPTD TPSA 6.983.617.129 265,00 72.200,7
Biaya per ton layanan sampah yang disediakan APBD saat ini untuk masing-masing UPTD yang ada yaitu :

26. Sosialisasi pengelolaan sampah
dari sumber dengan peran serta
masyarakat
Melakukan pembentukan BKM jika
BKM belum ada di Kelurahan
Pembentukan bank sampah di
tingkat RW dalam rangka
pengurangan sampah dengan
pemilahan
Melakukan pendampingan dalam
proses pengelolaan sampah rumah
tangga/ pemilahan sampah dengan
penyediaan Fasilitator di tingkat
Kelurahan sampai mindset
(perubahan perilaku dalam
pembuangan sampah) paling tidak
minimal 2 tahun secara terus
menerus
Pembiayaan pendampingan oleh
fasilitator di tingkat Kelurahan
dapat menggunakan dana
desa/kelurahan dari pemerintah
pusat, dalam tahap awal
menggunakan dana APBD (OPD
DLH)
Sosialisasi peran serta masyarakat
dengan penggunaan Media Sosial (
Facebook, IG, Youtube)
Membentuk komunitas tingkat RW
yang terhubung dengan pengelola
media di tingkat kelurahan (BKM)
di fasilitasi pendampingan oleh
fasilitator
Melakukan pilot project pada
lokasi yang sudah baik
Strategi Program Peran Serta Masyarakat dalam Penglolaan sampah di kota Cilegon
No Kegiatan 2024-2025 2026-2928 2029-2034 2035-2040 2041-2045 Keterangan
1
DLH
a
DLH
b
DLH
c
DLH
d
DLH/BAPPEDALITBANG
2
DLH/Dinas Kominfo
a
DLH
b
Strategi Program Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cilegon
Sosialisasi pengelolaan sampah
dari sumber dengan peran serta
masyarakat
Melakukan pembentukan BKM jika
BKM belum ada di Kelurahan
Pembentukan bank sampah di
tingkat RW dalam rangka
pengurangan sampah dengan
pemilahan
Melakukan pendampingan dalam
proses pengelolaan sampah rumah
tangga/ pemilahan sampah dengan
penyediaan Fasilitator di tingkat
Kelurahan sampai mindset
(perubahan perilaku dalam
pembuangan sampah) paling tidak
minimal 2 tahun secara terus
menerus
Pembiayaan pendampingan oleh
fasilitator di tingkat Kelurahan
dapat menggunakan dana
desa/kelurahan dari pemerintah
pusat, dalam tahap awal
menggunakan dana APBD (OPD
DLH)
Sosialisasi peran serta masyarakat
dengan penggunaan Media Sosial (
Facebook, IG, Youtube)
Membentuk komunitas tingkat RW
yang terhubung dengan pengelola
media di tingkat kelurahan (BKM)
di fasilitasi pendampingan oleh
fasilitator
Melakukan pilot project pada
lokasi yang sudah baik
Strategi Program Peran Serta Masyarakat dalam Penglolaan sampah di kota Cilegon
No Kegiatan 2024-2025 2026-2928 2029-2034 2035-2040 2041-2045 Keterangan
1
DLH
a
DLH
b
DLH
c
DLH
d
DLH/BAPPEDALITBANG
2
DLH/Dinas Kominfo
a
DLH
b
Kelurahan sampai mindset
(perubahan perilaku dalam
pembuangan sampah) paling tidak
minimal 2 tahun secara terus
menerus
Pembiayaan pendampingan oleh
fasilitator di tingkat Kelurahan
dapat menggunakan dana
desa/kelurahan dari pemerintah
pusat, dalam tahap awal
menggunakan dana APBD (OPD
DLH)
Sosialisasi peran serta masyarakat
dengan penggunaan Media Sosial (
Facebook, IG, Youtube)
Membentuk komunitas tingkat RW
yang terhubung dengan pengelola
media di tingkat kelurahan (BKM)
di fasilitasi pendampingan oleh
fasilitator
Melakukan pilot project pada
lokasi yang sudah baik
pengelolaan sampah rumah tangga
/Bank Sampah (contoh di
d
DLH/BAPPEDALITBANG
2
DLH/Dinas Kominfo
a
DLH
b
DLH
c
DLH
DLH/Dinas Pendidikan
DLH/Dinas Pendidikan
DLH/Dinas Pendidikan
Kelurahan Cibeber)
Setiap komunitas dapat
menginformasikan kedalam media
sosial yang mereka kelola untuk
saling menginfokan kegiatannya
dengan didampingi fasilitator
3
Sosialisasi melalui sistem
pendidikan Sekolah Adiwiyata,
a Pada sekolah tersebut pola
pengelolaan sampah sudah terbina
oleh DLH dengan pewadahan
sampah yang terpilah saat ini 3
wadah ( sesuai perdoman yang
merujuk pada peraturan
pemerintah ada 5 wadah secara
bertahap model pemilahan ini
harus diberlakukan)
b - Program sekolah adiwiyata ini
harus direplikasi secara bertahap
sesuai RPJP Kota Cilegon

27. • Melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dari sumber dengan peran serta masyarakat
 Melakukan pembentukan BKM jika BKM belum ada di Kelurahan
 Pembentukan bank sampah di tingkat RW dalam rangka pengurangan sampah dengan pemilahan
 Melakukan pendampingan dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga/ pemilahan sampah dengan penyediaan Fasilitator di tingkat Kelurahan sampai
mindset (perubahan perilaku dalam pembuangan sampah) paling tidak minimal 2 tahun secara terus menerus
• Sosialisasi peran serta masyarakat dengan penggunaan Media Sosial ( Facebook, IG, Youtube)
 Membentuk komunitas tingkat RW yang terhubung dengan pengelola media di tingkat kelurahan (BKM) di fasilitasi pendampingan oleh fasilitator
 Melakukan pilot project pada lokasi yang sudah baik pengelolaan sampah rumah tangga /Bank Sampah (contoh di Kelurahan Cibeber ada proses
pengelolaan sampah dari rumah tangga pemilahan organik dan anorganik selanjutnya yang anorganik di proses jadi produk yang mempunyai nilai tambah,
demikian pula yang organik dapat diolah jadi pupuk dan dimanfaatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelurahan Cikerai)
 Setiap komunitas dapat menginformasikan kedalam media sosial yang mereka kelola untuk saling menginfokan kegiatannya dengan didampingi fasilitator
• Sosialisasi melalui sistem pendidikan Sekolah Adiwiyata
 Pada sekolah tersebut pola pengelolaan sampah sudah terbina oleh DLH dengan pewadahan sampah yang terpilah saat ini 3 wadah (sesuai perdoman yang
merujuk pada peraturan pemerintah ada 5 wadah secara bertahap model pemilahan ini harus diberlakukan)
 Program sekolah adiwiyata ini harus direplikasi secara bertahap sesuai RPJP Kota Cilegon
Strategi pengelolaan sampah dari sumber dengan melibatkan peran serta
masyarakat di Kota Cilegon

28. Evaluasi atau
peninjauan kembali
terhadap setiap peraturan
perundang-undangan
terkait kegiatan
pengelolaan sampah yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kota
Cilegon
Pengembangan
peraturan yang telah
dievaluasi dan dikaji
Meningkatkan
efektivitas penegakan
hukum peraturan yang
diubah atau diterbitkan
baru
Menyusun rencana dan
melakukan sosialisasi
1. 2.
3. 4.
Strategi Pengembangan Regulasi

29. Isu Eksternal:
Kurangnya keterlibatan dan
sinergitas antar pemangku
kepentingan
Isu Internal:
Perlunya peningkatan
kuantitas dan kualitas SDM
dari regulator dan operator
pengelola sampah
Pembenahan status kepegawaian melalui
mekanisme yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Penyusunan standar
kompetensi tenaga kerja
Penyusunan pedoman
penilaian kinerja tenaga kerja
Penetapan peraturan pengelolaan sampah
yang berorientasi pada keterlibatan
pemangku kepentingan terkait
Perencanaan dan pelaksanaan sosilaisasi dan
edukasi yang masif dan efektif bagi
masyarakat dan badan usaha
Pelaksanaan pelatihan dan
bimbingan teknis
Strategi Pengembangan Kelembagaan

30. 1. Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Pembiayaan
A. Rencana pembiayaan untuk sistem penanganan sampah terdiri dari 3 tahap :
Jangka Pendek (2024 – 2025) :
a) Biaya operasional dan pemeliharaan untuk jangka pendek .
b) Biaya investasi mesin , kendaraan, bak container , dan lainnya
c) Biaya operasional untuk penanganan masalah pembuangan sampah liar.
d) Biaya operasional dan investasi untuk perubahan dari UPTD menjadi BLUD di TPSA Bagendung
Jangka Menengah (2026 - 2030)
a) Biaya operasional dan pemeliharaan untuk jangka menengah.
b) Biaya investasi mesin , kendaraan, bak container , dan lainnya .
c) Perbaikan sistem penarikan retribusi. Sistem pola penarikan sampah supaya tidak manual lagi dan tidak cukup
panjang administrasinya .
d) Review perbaikan tarif retribusi setidaknya 3 tahun sekali
e) Biaya untuk peningkatan peran serta Masyarakat dan swasta dalam penanganan sampah .

31. 2. Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Pembiayaan
Jangka Panjang ( 2029 – 2043)
a)Biaya operasional dan pemeliharaan untuk jangka Panjang .
b)Review perbaikan tarif retribusi secara konsisten .
c)Biaya investasi untuk pengadaan lahan terutama untuk TPS3R dan prasarana/sarana persampahan.
d)Biaya untuk peningkatan peran serta Masyarakat dan swasta dalam penanganan sampah .

32. Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Pembiayaan
B. Strategi Pembiayaan Untuk Penanganan Sampah di Kota Cilegon
1. Peningkatan prioritas alokasi dana untuk investasi maupun biaya pengelolaan persampahan
2. Pola pembiayaan mengarah pada Badan Layanan Umum
3. Mendorong peningkatan pemulihan biaya ( cost recovery) persampahan
4. Melakukan sistem pembayaran cashless untuk mengurangi tingkat kebocoran dalam pengumpulan retribusi .
5. Penerapan pola insentif dan disinsentif

33. • Pengembangan daerah permukiman diusahakan agar dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan (service center) ekonomi, keuangan,
jasa pemerintah dan jasa pelayanan sosial, untuk dirinya sendiri dan daerah pelayanan sekitarnya.
• Strategi pengembangan pusat permukiman tentunya dikaitkan dengan strategi pelayanan sarana dan prasrana persampahan, di Kota
Cilegon untuk pelayanan persampahan saat ini terbagi atas 4 wilayah pelayanan teknis, yaitu:
1. Unit Pelayanan Teknis I meliputi wilayah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Cibeber
2. Unit Pelayanan Teknis II meliputi wilayah Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Ciwandan
3. Unit Pelayanan Teknis III meliputi wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulo Merak
4. Unit Pelayanan Teknis IV meliputi wilayah Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Jombang
• Hirarki pelayanan sampah yang saat ini ditangani oleh UPT hendaknya mengikuti struktur ruang RTRW Kota Cilegon, dimana rencana
struktur ruang wilayah kota Cilegon dituangkan dalam bentuk hirarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan, yakni pusat pelayanan kota, sub
pusat pelayanan kota, dan pusat pelayanan lingkungan yang ditunjang dengan sistem jaringan transportasi dan prasarana kota lainnya.
• Dalam hal ini rencana struktur ruang wilayah Kota Cilegon diarahkan pada terbentuknya struktur ruang wilayah yang terintegrasi antara
kawasan terbangun kota yang telah ada dengan pengembangan kawasan baru, baik secara spasial maupun fungsional. Selain itu rencana
struktur ruang disusun untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang, keserasian pengembangan tata ruang, dan efektivitas pelayanan.
Strategi pengelolaan sampah dari sumber dengan melibatkan peran serta
masyarakat di Kota Cilegon