jamsostek

1. OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Disampaikan Oleh:
Pulau Punjung, 21 September 2022
pada acara:
FGD tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

2. JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
dilaksanakan secara bertahap dan saling
menunjang dengan usaha-usaha pelayanan
masyarakat dalam bidang kesehatan,
kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan
kerja.
program lintas sektoral
yang saling
mempengaruhi dengan
usaha peningkatan
kesejahteraan sosial
lainnya

3. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2021
Menyusun dan
Menetapkan
Regulasi,
mengalokasikan
anggaran untuk
mendukung
pelaksanaan
program Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan
Mengambil langkah-
langkah agar seluruh
pekerja baik penerima
upah maupun bukan
penerima upah termasuk
pegawai pemerintah non
ASN, dan penyelenggara
pemilu terdaftar aktif
dalam program
JAMSOSTEK
Mendorong
komisaris/pengawas,
direksi, dan pegawai
BUMD beserta anak
perusahaannya terdaftar
sebagai peserta aktif
dalam Program
JAMSOSTEK
Melakukan upaya agar
seluruh Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
mesyaratkan
kepesertaan aktif
JAMSOSTEK sebagai
kelengkapan dokumen
pengurusan izin
4 POINT YANG DILAKSANAKAN PEMKAB:

4. KETENAGAKERJAAN DALAM RPJMD
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
Tujuan : Mengurangi pengangguran
Arah kebijakan
pengembangan kualitas dan jenis pelatihan
bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja
yang belum bekerja
Strategi
pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi
pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum
bekerja

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Urusan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 73,04%
Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan 29%
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 93.86
Persentase Kasus – Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan 100%

6. Belum tercapainya target peningkatan
Proporsi peserta Program Jaminan
Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Isu strategis daerah terkait dengan
pencapaian TPB/SDGs yang berhubungan
dengan Ketenagakerjaan

7. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan
PEMBIAYAAN yang berkelanjutan
Merupakan tantangan yang sangat besar dan
membutukan serangkaian langkah-langkah dari
pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
Kolaborasi yang efektif dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk
memastikan tercapainya kesepakatan bersama
mengenai pelaksanaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, perlu disusun rencana kerja sesuai
dengan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintah Daerah

8. SEKILAS INFO
Jumlah Tenaga Non-ASN Kabupaten Dharmasraya sampai
saat ini sebanyak 2.507 orang
Permasalahan Umum :
1. Banyak terdapat ketidaksesuaian antara Tupoksi
dengan latar belakang pendidikan;
2. Tidak adanya pembekalan saat memasuki dunia kerja
3. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti
4. dan lain-lain
PR KITA BERSAMA