Dokumen tersebut membahas strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pendekatan, teori, faktor-faktor yang mempengaruhi, tujuan, peran pemerintah daerah, tahapan perencanaan, dan berbagai strategi seperti pengembangan tata ruang, dunia usaha, SDM, serta kegiatan ekonomi kelompok masyarakat.
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo melalui berbagai siaran pers, telah menyebutkan bahwa Para Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia, dianjurkan untuk menciptakan Wirausaha, guna mendorong pertumbuhan perekonomian, sebagai suatu instruksi dan kebijakan strategis, dalam rangka melaksanakan program Pengetasan Kemiskinan pada daerah yang menjadi wilayah Walikota.
Pertumbuhan perekonomian secara nyata pada daerah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan program tersebut, mengakibatkan pertumbuhan perekonomian daerah belum bisa memenuhi harapan dari semua pihak.
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo melalui berbagai siaran pers, telah menyebutkan bahwa Para Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia, dianjurkan untuk menciptakan Wirausaha, guna mendorong pertumbuhan perekonomian, sebagai suatu instruksi dan kebijakan strategis, dalam rangka melaksanakan program Pengetasan Kemiskinan pada daerah yang menjadi wilayah Walikota.
Pertumbuhan perekonomian secara nyata pada daerah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan program tersebut, mengakibatkan pertumbuhan perekonomian daerah belum bisa memenuhi harapan dari semua pihak.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
3. ASPEK-ASPEK PENTING
PEMBANGUNAN DAERAH
• upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat daerah dengan titik berat pada pengembangan ekonomi
daerah
• suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya
membentuk suatu pola kemitraan dalam mengelola sumberdaya-
sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut
• pembangunan ekonomi daerah harus dimulai dari, untuk dan oleh
pemda, masyarakat dan bisnis daerah (endogenous development)
• suatu proses di mana masyarakat, dunia bisnis dan pemda secara
terus menerus membentuk institusi-institusi baru, pembangunan
industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang
ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik,
identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan
pengembangan perusahaan-perusahaan baru
4. TUJUAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH
• Menciptakan lapangan kerja yang
berkualitas dan sesuai dengan kondisi
riil masyarakat daerah
• Mendorong pertumbuhan dan
stabilitas ekonomi
• Membangun basis ekonomi dan
kesempatan kerja yang lebih banyak
dan variatif
5. PERAN PEMERINTAH DAERAH
• ENTREPRENEUR
mampu berpikir dan bertindak sebagai ‘pebisnis’
• COORDINATOR
koordinator dalam menetapkan policies dan strategies
pembangunan daerahnya
• FACILITATOR
mempercepatkan pembangunan melalui perbaikan
lingkungan attitudinal di daerahnya
• STIMULATOR
memberi stimulasi untuk penciptaan dan pengembangan
usaha
6. TEORI PERTUMBUHAN &
PEMBANGUNAN DAERAH
• Economic Base Theory
• Location Theory
• Central Place Theory
• Causation Cumulative Theory
• Growth Pole Theory
• New Paradigm
7. A SUMMARY: FACTORS AFFECTING
LOCAL/REGIONAL ECONOMIC GROWTH AND
DEVELOPMENT
LOCAL/REGIONAL DEV = f (natural resources,
labor, capital investment, entrepreneurship,
transportation & communication, technology,
size, export market, international economic
situation, local government capacity,
national government and state spending,
and development support)
8. NEW PARADIGM THEORY
COMP ONENT OLD PARADIGM NEW PARADIGM
EMPLOYMENT
MORE FIRMS = MORE
JOBS
FIRMS THAT BUILD
QUALITY J OBS THAT
FIT THE LOCAL
POPULATION
DEVELOP MENT BASE BUILDING ECONOMIC
SECTORS
BUILDING NEW
ECONOMIC
INSTITUTION
LOCATION ASSETS
COMPARATIVE
ADVANTAGES BASED
ON P HYSICAL ASSETS
COMPETITIVE
ADVANTAGE BASED
ON QUALITY OF
ENVIRONMENT
KNOWLEDGE
RESOURCE
AVAILABLE WORK
FORCE
KNOWLEDGE AS
ECONOMIC
GENERATOR
9. KAPASITAS EKONOMI MASYARAKAT
• Lembaga-lembaga kemasyarakatan
termasuk ormas, LSM, dan orpol
• Struktur ekonomi
• Lembaga-lembaga politik
• Lembaga-lembaga dik-lat & Lembaga
Pendidikan dan Ketrampilan
10. IMPLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH
• Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik
memerlukan pemahaman tentang: hubungan antara daerah dengan
lingkungan nasionalnya; pemahaman tentang melalui variabel apa
hubungan-hubungan fundamental antar keduanya dapat terjadi;
dan pemahaman tentang konsekuensi akhir yang dapat dan
mungkin mempengaruhi proses pembangunan ekonomi daerah
• Sesuatu yang baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah,
dan sebaliknya
• Instrumen kebijakan dan perangkat kelembagaan yang tersedia
untuk pembangunan biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah
dengan yag tersedia pada tingkat pusat
11. TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH
TAHAP KEGIATAN
I
Pengumpulan dan Analisis Data
Penentuan Basis Ekonomi
Analisis Struktur Tenaga Kerja
Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja
Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan
Analisis Kapasitas Kelembagaan
II
Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah
Penentuan Tujuan dan Kriteria
Penentuan Kemungkinan-kemungkinan Tindakan
Penyusunan Strategi
III
Pemilihan Proyek-proyek Pembangunan
Identifikasi Proyek
Penilaian Viabilitas Proyek
IV
Pembuatan Rencana Tindakan
Prapenilaian Hasil Proyek
Pengembangan Input Proyek
Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan
Identifikasi Struktur Proyek
V
Penentuan Rincian Proyek
Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci
Penyiapan Rencana Usaha (Business Plan)
Pengembangan, Monitoring, dan Pengevaluasian
Program
VI
Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan
Implementasi
Penyiapan Skedul Implemntasi Rencana Proyek
Penyusunan Program Pembangunan Secara
Keseluruhan
Targeting dan Marketing Aset-aset Masyarakat
Pemasaran Kebutuhan Keuangan
13. CAKUPAN
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
• Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya
• Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di
daerah tersebut dan daerah-daerah sejenis lainnya.
• Penaksiran sumberdaya-sumberdaya pembangunan di luar daerah, tetapi
tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat
diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi
daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga-
lembaga yang dapat ditarik, dan sebagainya).
• Karakteristik dan dinamika kondisi daerah, khususnya data perekonomian,
infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, sumberdaya, dan institusi, dan
sebagainya.
• Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya
14. SUMBERDAYA PERENCANAAN
• Lingkungan Fisik
fokusnya: daya tarik (attraction) atau amenity
kualitas hidup (livability)
• Lingkungan Regulasi
‘gerbang’ atau ‘pagar’?
‘one stop service’ ?
• Lingkungan Attitudinal
15. INFORMASI UNTUK
MENGANALISIS POTENSI DAERAH
• Data kependudukan: struktur (umur, pendapatan,
employment), dan distribusinya
• Kondisi pasar tenaga kerja
• Karakteristik ekonomi: basis dan struktur ekonomi
• Kondisi fisik/lokasional
• Layanan jasa bagi masyarakat: sosial, pendidikan,
rekreasi, kesehatan, dsb.
16. STRATEGI
PEMBANGUNAN DAERAH
• STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH
• STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
• STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA
• STRATEGI PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI
KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
17. STRATEGI PENGEMBANGAN FISIK DAN
TATA RUANG WILAYAH
FOKUS: manajemen lahan (tata ruang) di
dalam daerah
TUJUAN:
• Menciptakan dan mengembangkan identitas fisik daerah,
melalui penataan wilayah
• Meningkatkan amenity atau livability daerah
• Pengembangan tingkat daya tarik daerah bagi kegiatan bisnis
• memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya
untuk memperbaiki dunia usaha daerah
18. … lanjutan
INSTRUMEN:
• Pembuatan bank tanah (landbanking), misalnya data tentang tanah yang
penggunaannya kurang optimal, belum dikembangkan, atau salah
penggunaan, dan sebagainya. Pembuatan katalog mengenai luas dan lokasi
tanah yang terus diperbaharui
• Penataan kota (townscaping), misalnya perbaikan-perbaikan sarana jalan
raya (misalnya penanaman pohon-pohon yang rindang dan indah) dan
perbaikan-perbaikan sarana pusat pertokoan (misalnya perbaikan tampilan
muka pertokoan atau penetapan standar fisik bagi suatu bangunan
pertokoan).
• Pengaturan tata ruang (zoning)
• Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik
• Penyediaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, taman-taman,
sarana parkir, dan sebagainya
• Shopsteading, yaitu penjualan pasar dan fasilitasnya kepada masyarakat dan
bisnis yang mau merenovasi dan akhirnya meningkatkan kegiatan bisnisnya
19. STRATEGI
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
TUJUAN:
• Pembukaan perusahaan baru,
• Menarik perusahaan (nasional maupun internasional)
untuk masuk ke daerah.
• Pengembangan jumlah dan jenis usaha,
• Peningkatan inovasi dan kewirausahaan pada
masyarakat dan bisnis daerah.
20. …lanjutan
INSTRUMEN:
• Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui regulasi yang
sehat
• Pembuatan pusat informasi terpadu
• Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil.
• Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak
ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-
produk impor, dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku
bisnis.
• Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Lit-Bang).
21. STRATEGI
PENGEMBANGAN SDM
TUJUAN:
pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan
menempatkannya pada usaha yang tepat
INSTRUMEN:
1. Customized Training: diklat singkat dengan kurikulum
disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang ada di daerah,
2. First-Source Agreement: suatu persetujuan antara pemda
dengan para pengusaha, di mana pemda memberikan insentif
pada bisnis (tax holiday umpamanya) dengan syarat, para
penduduk daerah adalah sumber pertama bagi pekerjaan-
pekerjaan di perusahaannya.
3. Employment maintenance: pemda menggunakan “dana
pengangguran” untuk mensubsidi bisnis atau LSM yang
mempekerjakan para penganggur di daerah.
22. … lanjutan
4. Pengembangan “bank keahlian” (skillsbank)sebagai institusi penempat
para penganggur pada lapangan kerja yang tersedia. Tugas utama “Bank
Keahlian” adalah secara terus menerus mengidentifikasi: berapa jumlah
penganggur?, dimana mereka bermukim?, apa keahliannya?, dan kemana
mereka akan ditempatkan?
5. Pengembangan jiwa kewirausahaan, agar para penganggur dapat
menciptakan lapangan kerjanya sendiri.
6. Pengembangan kemampuan para penyandang cacat.
23. STRATEGI PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI
KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
TUJUAN:
mengembangkan kegiatan ekonomi kelompok-kelompok
masyarakat tertentu (empowerment)
INSTRUMEN:
• Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau
community corporations.
• Pengembangan koperasi.
• Penyuntikan dana bergulir, seperti pada IDT.
• Pendampingan langsung, agar pengelolaan usaha yang sudah
dimulai dapat berkelanjutan.
• Pengembangan sumberdaya manusia, khususnya untuk
pengelolaan usaha kecil dan rumah tangga.