1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 merupakan upaya pemerintah untuk mereformasi sistem pendidikan nasional dan meningkatkan martabat guru serta profesi keguruan. 2. UU nomor 20 tahun 2003 bertujuan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan hak asasi manusia dalam pendidikan, sementara UU nomor 14 tahun 2005 mengatur kualifik

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu upaya pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk
menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata
pemerintahan yang baik dan stabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan
pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan.
Dalam hubungan dengan hal tersebut, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia memang telah dilakukan, namun hal itu tampaknya belum
memberikan hasil yang signifikan dengan yang diharapkan. Ketika MPR mengamanatkan
anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, hal ini memberikan secercah harapan bagi
dunia pendidikan Indonesia. Dengan pendanaan yang memadai, diharapkan dapat
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Oleh karena itu, di buatnya undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional sebagai ganti undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomer
2 tahun 1989. undang-undang nomer 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang lahir
karena tuntutan reformasi diIndonesia yang secara umum mentutut diterapkannya prinsip
demokrasi, desintralisasi keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara , dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-
prinsip tersebut akan memberikan dampak mendasar pada kandungan, proses dan
manajemen sistem pendidikan. Tuntunan pembaharuan sistem pendidikan antara lain
pembaharuan kurikulum yaitu diverifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan
potensi daerah yang beragama.

2. B. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian guru dan dosen?
2. Apakah isi UU No. 14 Tahun 2005 ?
3. Tujuan pembuatan UU Guru dan Dosen ?
C. Tujuan Penelitian
(TUJUAN PENELITIAN BELUM ADA)
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Guru dan Dosen
(CARI PENGERTIAN GURU DAN DOSEN MENURUT AHLI, JANGAN LUPA
SUMBER REFERENSINYA)
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,
bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam
pemenuhan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan. Guru dan Dosen menjadi ujung tombak dalam
pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Guru dan Dosen profesional
dan bermartabat menjadi impian kita semua karena akan melahirkan anak bangsa yang
cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru dan Dosen profesional dan
bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang
kuat. Sertifikasi guru mendulang harapan agar terwujudnya impian tersebut. Perwujudan

3. impian ini tidak seperti membalik talapak tangan. Karena itu, perlu kerja keras dan
sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan
tenaga pendidik.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 3 Dosen mempunyai kedudukan
sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 4
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran
berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5 Kedudukan dosen
sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk
meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai
tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.

4. (KETERANGAN UNTUK APA???)
a. UU No. 14 Tahun 2005
b. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) memuat
hal – hal umum yang berlaku bagi guru dan dosen, dan ketentuan yang berlaku khusus
bagi guru, serta ketentuan yang khusus berlaku bagi dosen. Dalam penyajian di sina
hanya dikemukakan materi yang berkaitan dengan guru saja. Adapaun materi yang
berkaitan dengan guru, secara garis besar adalah sebagai berikut :
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, elati9h, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada
jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan nenengah,
termasuk pendidikan usia dini (Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 tahun 2005 UUGD).
2. Prinsip Profesional Guru : Pasal 7 Ayat (1)
a. Memiliki bakat, minat, panggilan dan idealism
b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai
c. Memiliki kompetensi yang diperlukan
d. Memiliki ikatan kesejawatan & kode etik profesi
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
f. Memperoleh penghasilan yang sesuai dengan prestasi kerjanya
g. Memiliki kesempatan pangembangan profesi
h. Memiliki jaminan perllindungan hokum
i. Memiliki organisasi profesi
3. Persyaratan Guru
a. Memiliki kualifikasi akademik S1/D4
b. Memiliki kompetensi
1) Pedagogik
2) Kepribadian
3) Sosial
4) Profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi
c. Sehat jasmani dan rohani

5. 4. Dalam penjelasan Pasal 10, ditegaskan sebagai berikut :
a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik.
b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,
beraklak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik.
c. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran
secara luar dan mendalam.
d. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan
berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, dan masyarakat
sekitar.
5. Tentang Sertifikasi
a. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
b. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
c. Sertifiikasi pendidik dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki
orogram pengadaan – pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan
ditetapakan oleh.
d. Sertrifikat pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
6. Isi UUGD
a. Terdiri dari 8 Bab dab 84 Pasal, 205 ayat
b. Umum: 6 Bab, 15 Pasal, 23 ayat
c. Tentang Guru: 1 Bab, 37 Pasal, 96 ayat
d. Tentang Dosen: 1 Bab, 32 Pasal, 86 ayat
7. Bab IV tentang Guru
a. Bagian Ke-1 : Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi (Ps 8-13)
b. Bagian Ke-2 : Hak dan Kewajiban (Ps 14-20)
c. Bagian Ke-3 : Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (Ps 21-23)

6. d. Bagian Ke-4 : Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian (Ps
24-31)
e. Bagian Ke-5 : Pembinaan dan Pengembangan (Ps 32-35)
f. Bagian Ke-6 : Penghargaan (Ps 36-38)
g. Bagian Ke-7 : Perlindungan (Ps 39)
h. Bagian Ke-8 : Cuti (Ps 40)
i. Bagian Ke-9 : Organisasi Profesi dan Kode Etik (Ps 41-44)
8. Bab V : Dosen
a. Bagian Ke-1 : Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan Akademik (Ps
45-50)
b. Bagian Ke-2 : Hak dan Kewajiban Dosen (Ps 51-60)
c. Bagian Ke-3 : Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (Ps 61-62)
d. Bagian Ke-4 : Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian (Ps
63-69)
e. Bagian Ke-5 : Pembinaan dan Pengembangan (Ps 69-72)
f. Bagian Ke-6 : Penghargaan (Ps 73-74)
g. Bagian Ke-7 : Perlindungan (Ps 75)
h. Bagian Ke-8 : Cuti (Ps 76)
B. Tujuan pembuatan Undang-Undang Guru dan Dosen adalah :
(JUDUL BAHASAN KURANG, DI BAWAH JUDUL BAHASAN DIBERI
NASRASI/PENJELASAN TERLEBIH DAHULU)
.................................................................................................................................
1. Mengangkat harkat, citra dan martabat guru.
2. Meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih,
pembimbing dan manajer pembelajaran.
3. Memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru.
4. Memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru.
5. Meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan.

7. 6. Mendorong peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap guru. Undang – undang
Guru dan Dosen terdiri dari :
a. Guru
1. Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi (Pasal 8-13)
2. Hak dan Kewajiban (Pasal 14-20)
3. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (Pasal 21-23)
4. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian (Pasal 24-31)
5. Pembinaan dan Pengembangan (Pasal 32-35)
6. Penghargaan (Pasal 36-38)
7. Perlindungan (Pasal 39)
8. Cuti (Pasal 40)
9. Organisasi Profesi dan Kode Etik (Pasal 41-44)
b. Dosen
1. Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi dan Jabatan Akademik (Pasal 45-50)
2. Hak dan Kewajiban Dosen(Pasal 51-60)
3. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (Pasal 61-62)
4. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian (Pasal 63-69)
5. Pembinaan dan Pengembangan (Pasal 69-72)
6. Penghargaan (Pasal 73-74)
7. Perlindungan (Pasal 75)
8. Cuti (Pasal 76)

8. BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Undang undang nomor 20 tahun 2003 merupakan undang undang yang lahir
karena tuntutan reformasi di Indonesia yang secara umum menuntut deterapkannya
prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip prinsip tersebut akan meberikan
dampak mendasar pada kandungan, proses dan managemen system pendidikan.
Undang undang nomor 14 tahun 2005 merupakan salah satu bukti bahwa PGRI
sangat peduli terhadap guru dan profesi guru. Kehadiran undang undang ini sudah
tentu menjadi fenomena baru dalam dunia pendidkan Indonesia
Jika kita bandingkan sekarang kebanyakan guru kurang mendapat perhatian dari
pemerintah. Banyak para guru terlantar dan tdak diberdayakan oleh pemerintah, mari
kita tengok kembali tentang nasib para guru honorer. Dbandingkan dengan PNS yang
kenanyakan kita sering melihat oknum PNS yang kerjanya semaunya sendiri dengan
guru honorer yang kerja mati matian tapi berbanding terbalik dengan gaji yang
sebenarnya. Pemerntah diharapkan bisa mensejahterakan nasib guru, dimana tidak
ada sistem kapitalis dan diskriminatif dalam birokasi pendidikan
( F O N T N Y A T ID A K S E S U A I, D I K E T IK U LA N G )
D e n ga n l a h i r n ya U n d a n g - u n d a n g G u r u d a n D o s e n
d i h a r a p k a n d a p a t m e n j a d i a c u a n u nt u k m e m p e r b a i ki k u a l i t as
m u t u p e l a ya n a n p e n d i d i k a n d i masyarakat baik itu negeri maupun
swasta, lebih menghargai profesi guru, dan m e n i n gk a t k a n m u t u gu r u
d i In d o n e s i a . H a l i n i di l a k u k a n s e b a ga i l a n gk a h menjadikan guru
sebagai tenaga profesional. Bisa didirikan organisasi profesi yang dapat
mewadahi,terutama guru yang dapat menjalankan fungsinya sebagai orgnisasi profesi
yang independen dan diharapkan dapat menjadi lembaga yang benar-benar
memperjuangkan nasib guru. Setiap guru berhak mendapatkan perlindungan
dalam melaksanakan tugasnya.