UU Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal yang membahas tentang penjelasan umum, guru, dan dosen. Bagian pertama membahas tentang pengertian guru dan dosen serta prinsip-prinsip profesionalitas. Bagian kedua membahas tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, hak dan kewajiban guru selama 37 pasal. Bagian ketiga membahas tentang dosen selama 32 pasal. Bagian terakhir membahas sanksi.

1. Kelompok 3
1. Endah Septi Dewi S
2. Silvia Novabriani
3. Defi Danrita
4. Siti Amana
5. Doni Miftahul H

2. PENGERTIAN UUGD
Guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma
tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Dalam UUGD No 14 tahun 2005 ditentukan bahwa seorang pendidik wajib
memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen
pembelajaran. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi
pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan
kompetensi sosial.

3. a. Kompetensi Pedagogik
kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik”. Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan
pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program
belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar
mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.
Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran
Menurut Joni (1984:12), kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan:
1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran,
2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar,
3) merencanakan pengelolaan kelas,
4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan
5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran
Kompetensi Melaksanakan Proses Belajar Mengajar
Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun. Pada tahap
ini disamping pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula kemahiran dan
keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran,
penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa

4. b. Kompetensi Kepribadian
Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru dan dosen akan memberikan teladan
yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru dan dosen akan
tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan
“ditiru” (di contoh sikap dan perilakunya).
Zakiah Darajat dalam Syah (2000:225-226) menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan
menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan
menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang
masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat
menengah).
Dalam Undang-undang Guru dan dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah
“kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi
teladan peserta didik”. Surya (2003:138) menyebut kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi
personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru dan dosen yang diperlukan agar dapat menjadi
guru dan dosen yang baik.

5. c. Kompetensi Profesional
Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen ,
kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran
secara luas dan mendalam”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi
profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat
mewujudkan dirinya sebagai guru dan dosen dan dosen profesional.
Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam
bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta
metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan
dengan sejawat guru dan dosen dan dosen lainnya.

6. c. Kompetensi Sosial
Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi
sosial adalah “kemampuan guru dan dosen dan dosen untuk
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien
dengan peserta didik, sesama guru dan dosen dan dosen,
orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.
Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi sosial adalah
kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil
dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi
sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan
melaksanakan tanggung jawab

7. Isi UUGD
UU Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi
dari UU ini dapat dibagi dalam beberapa bagian.
Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan
umum (7 pasal)
Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal)
Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32
pasal)
Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3
pasal).

8. Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang
penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari:
(a) Ketentuan Umum,
Pasal 1
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(b) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan, dan
Pada BAB II pasal 2
Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak
usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada BAB II pasal 3
Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pada BAB II pasal 4 kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk
meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Pada BAB II pasal 5 kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk
meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta
pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Pada BAB II 6 kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.

9. Lanjutan …
(c) Prinsip Profesionalitas.
Pada BAB III pasal 7 ayat (1) profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang
pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia;
c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan; dan
i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal
yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

10. Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37
pasal) yang terdiri dari
(a) Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi,
Pada pasal 8 guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Pada pasal 10 ayat (1) kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Pada pasal 11
(2) sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh pergunia.n tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi
dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Pada pasal 13
pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru
dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(b) Hak dan Kewajiban,
Pada pasal 14 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada
peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
g) Memperoleh rasa aman clan jaminan keselarnatan dalam melaksanakan tugas;
h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

11. Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37
pasal) yang terdiri dari
Pada pasal 16
1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki
sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1(satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang
sama.
3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pada pasal pasal 18 ayat pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang
bertugas di daerah khusus.
Pada pasal 19 ayat (1) maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang
diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru, serta kernudahan untuk
memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
Pada pasal 20 disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran;
2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akadernik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu,
atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

12. Lanjutan …
Pada pasal 16
1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1(satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pada pasal pasal 18 ayat pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di
daerah khusus.
Pada pasal 19 ayat (1) maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh
dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru, serta kernudahan untuk memperoleh pendidikan
bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
Pada pasal 20 disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akadernik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni;
3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
c) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas,
Pasal 21
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi
kualifikasi akademik clan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 22
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional
atau kepentingan pembangunan daerah.
Pasal 24
(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin
keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.

13. Lanjutan …
(d) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian,
Pasal 25
1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota,
antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi,
antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena: Meninggal dunia; Mencapai batas usia pensiun; Atas
permintaan sendiri; Sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua
belas) bulan; dan berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena: Melanggar sumpah dan janji jabatan; Melanggar
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau
lebih secara terus-menerus.
(e) Pembinaan dan Pengembangan,
1) Pasal 32 ayat (1) Pembinaan dan pengembangan guru meaiputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
(f) Penghargaan,
Pada pasal 36
1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(g) Perlindungan,
Pasal 39
1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam
pelaksanaan tugas.
2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindurrgan hukum, perlindungan profesi, serta perlin.dungan keselamatan dan kesehatan
kerja.

14. Lanjutan …
(h) Cuti,
1)Pasal 40 ayat (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(i) Organisasi Profesi.
Pasal 41
1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kornpetensi, karier,
wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

15. Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari
(a) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik,
Pasal 36
1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang
terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
2) memiliki kualifikasi akademik minimum:
3) Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
4) Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
pasal 47
1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
a) pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c) Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan
tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(b) Hak dan Kewajiban Dosen,
Pasal 51
a) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
b) peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
c) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
d) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
e) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran,
serta penelitian dan pengabdian kepada. masyarakat;
f) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
g) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

16. Lanjutan …
Pasal 60
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni;
4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang
sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
(c) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas,
Pasal 61
Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang
memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.
Pasal 62
Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk
memenuhi kepentingan pembangunan daerah.
(d) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian,
Pasal 63
(3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang tiersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatari kerja bersama.
Pasal 66
Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
(e) Pembinaan dan Pengembangan,
(f) Penghargaan,
(g) Perlindungan, dan
(h) Cuti.

17. Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal).
Pasal 77
Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Penundaan pemberian hak guru;
d. Penurunan pangkat;
e. Pemberhentian dengan hormat; atau
f. Pemberhentian tidak dengan hormat.
(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode elik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
Kelima, bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (5
Pasal).
Dari seluruh pasal tersebut di atas pada umumnya mengacu pada penciptaan Guru
dan Dosen Profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak
dan kewajibannya.

18. IMPLEMENTASI UUGD SAAT INI
Ternyata implementasi sertifikasi guru dan dosen dalam bentuk penilaian portofolio ini
kemudian menimbulkan polemik baru. Banyak para pengamat pendidikan yang
menyangsikan keefektifan pelaksanaan sertifikasi dalam rangka meningkatkan
kinerja guru dan dosen. Bahkan ada yang berhipotesis bahwa sertifikasi dalam bentuk
penilaian portofolio tak akan berdampak sama sekali terhadap peningkatan kinerja
guru dan dosen dan dosen, apalagi dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan
nasional.
Dengan mengikuti diklat sertifikasi, maka akan banyak ilmu baru yang akan didapatkan
secara cuma-cuma. Dan pada gilirannya, ilmu yang mereka dapatkan di diklat
sertifikasi akan diterapkan di sekolah atau di kelas.
Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:
(1). Rendahnya sarana fisik,
(2). Rendahnya kualitas guru dan dosen dan dosen,
(3). Rendahnya kesejahteraan guru dan dosen dan dosen,
(4). Rendahnya prestasi siswa,
(5). Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,
(6). Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan,
(7). Mahalnya biaya pendidikan.

19. Hal yang akan terjadi jika UU Guru dan Dosen benar-benar
diimplementasikan adalah
1) Guru dan dosen masa depan akan mempunyai kualitas dan kualifikasi (pasal 9) yang baik, dan kesejahteraan
(pasal 15) dengan gaji yang layak. Guru dan dosen juga memiliki, kompetensi (pasal 10), sertifikasi (pasal
11), hak dan kewajiban jelas (pasal 14-20), pembinaan dan pengembangan (pasal 32-35), penghargaan (pasal
36-37), perlindungan (pasal 39) dan organisasi profesi (pasal 41) dan kode etik (pasal 43-44). mempunyai
mempunyai kompetensi optimal yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Sehingga
harkat, citra dan martabat guru dan dosen terangkat.
2) Tanggung jawab profesi guru dan dosen sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih akan meningkat. Karena
kualitas dan mental guru dan dosen dan dosen yang membaik, mereka akan sungguh-sungguh, bertanggung
jawab dengan profesinya.
3) Dengan adanya kode etik profesi dan dosen memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip
profesionalitas yang digariskan, merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang
bersangkutan, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan
etika dalam keanggotaan profesi.
4) Guru dan dosen masa depan akan memiliki komitmen yang tinggi, pemikiran yang serius dan cermat (smart
thinking), koordinasi dan sinergi, Networking dan Support dari semua komponen terkait.
5) Memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru dan dosen.
6) Ada jaminan pasti tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru dan dosen dan dosen dan
dosen.
7) Mutu pelayanan dan hasil pendidikan meningkat, karena komponen penting yaitu guru dan dan dosen
membaik.
8) Dengan adanya guru dan dosen yang berkualifikasi akademik baik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

20. Lanjutan…
9. Pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, (pasal 21). Dan pengangkatan, penempatan, pemindahan,
dan pemberhentian guru dan dosen dan dosen secara obyektif dan trasparan (pasal 63). Dalam keadaan
darurat, untuk daerah khusus pemerintah dapat melakukan wajib kerja untuk guru dan dosen dan atau warga
Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi, (pasal 61).
10. Sanksi pada guru dan dosen dan dosen dan dosen yang tidak berkompeten benar-benar diterapkan, sesuai
dengan perundangan, (pasal 77).
Tujuan dilaksanakannya sertifikasi guru dan dosen diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Menentukan kelayakan guru dan dosen dan dosen dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3. Meningkatkan martabat guru dan dosen dan dosen
4. Meningkatkan profesionalitas guru dan dosen dan dosen
Sedangkan manfaat diselenggarakannya sertifikasi guru dan dosen adalah :
1. Melindungi profesi guru dan dosen dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra
profesi guru dan dosen.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.

21. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
Kelebihan UUGD
1) Kesejahteraan guru dandosenterjamin.
2) Guru dandosenmendapatkanpenghargaan yang layakuntukpengabdiannyaterhadapbangsadan Negara
Indonesia.
3) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik guru dan dosen karena harus memenuhi standar yang telah
ditetapkan.
4) Guru dandosenbisalebih professional dengantanggungjawab yang besar.
Kelemahan UUGD
1) Sertifikasi atau tunjangan untuk Guru dan Dosen belum merata, khususnya bagi Guru yang hampir memasuki
usia pensiun. Mereka belum mengerti benar akan sistematika program sertifikasi dari pemerintah ini. Serta
Guru tersebut harus mengikuti ujian-ujian yang dirasa sulit untuk usia tersebut dan ujian itu menggunakan
alat-alat IT seperti komputer dan Internet yang belum tentu mereka kuasai.
2) UUGD cenderung menguntungkan guru dan dosen PNS, sementara itu di Indonesia guru dan dosen non PNS
jumlahnya sangat banyak serta mengemban tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru dan dosen
PNS.
3) Jumlah peminat profesi guru dan dosen meningkat demi mengejar status sertifikasi.
4) Sebagian guru dan dosen yang telah diberikan amanat penting oleh pemerintah justru menyepelakan.
Contohnya, ketika diadakan sidak banyak guru dan dosen yang tidak tertib, pada jam kerja banyak pula PNS
khususnya guru dan dosen yang jalan-jalan di pusat perbelanjaan atau tempat rekreasi lainnya.