Dokumen ini membahas latar belakang dan konsep ekonomi kreatif di Indonesia, mulai dari pengenalan konsep oleh pemerintah pada tahun 2006 hingga definisi dan subsektornya. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas sumber daya manusia untuk menciptakan nilai ekonomi melalui 14 subsektor seperti desain, arsitektur, hiburan dan kuliner. Dokumen ini juga membahas peran

1. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif di Indonesia mulai sering
diperbincangkan kira-kira di awal tahun 2006. Saat itu, pemerintah melalui
Menteri Perdagangan RI, Dr Mari Elka Pangestu meluncurkan program
Indonesia Design Power di jajaran Departemen Perdagangan RI, suatu
program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing
produk-produk Indonesia dipasar domestik maupun ekspor.
Program ini terus bergulir dengan dicanangkannya tahun 2009 (Inpres
No.6/2009) sebagai Tahun Indoneia Kreatif oleh Presiden SBY yang ditandai
dengan penyelenggaraan pameran virus kreatif - mencakup 14 sub-sektor
industri kreatif - dan pameran pangan nusa 2009 mencakup kreativitas
industri pangan Indonesia oleh UKM.
Secara serentak, dimulai pula Pembuatan Portal Ekonomi Kreatif Indonesia,
pembuatan data eksportir, importir, para pengusaha, kalangan asosiasi dan
para pelaku industri kreatif serta lembaga pendidikan, baik formal maupun
non-formal, berikut pembuatan cetak biru (blue print) ”Rencana
Pengembangan Industri Kreatif Nasional 2025”. Dimuat pula rencana
pengembangan 14 sub-sektor industri kreatif tahun 2009-2015 (Inpres No.
6 Tahun 2009) yang mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
tahun 2009-2015.
Prioritas pada periode tahun 2009-2014 mencakup 7 kelompok industri
kreatif, yaitu Arsitektur, Fesyen, Kerajinan, Layanan Komputer dan Piranti
Lunak, Periklanan, Permainan Interaktif serta Riset dan Pengembangan.
Tekad pemerintah dipertegas dalam pidato Presiden RI di pembukaaan
Pameran Pekan Budaya Indonesia baru-baru ini di Jakarta, yang tengah

2. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 2
bersiap-siap menyambut era Ekonomi Kreatif ini. Saat itu, Presiden SBY
menyebutnya sebagai ‘’Ekonomi Gelombang ke-4.’’
Dalam hal ini presiden juga, nampaknya terilhami oleh pendapat futurolog
Alvin Toffler (1980) yang dalam teorinya telah melakukan pembagian
peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang, yaitu pertama, sebagai
gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga,
adalah gelombang ekonomi informasi. Setelah itu, Toffler memprediksikan
gelombang keempat, yakni sebagai gelombang ekonomi kreatif yang lebih
berorientasi pada ide atau gagasan kreatif.
Bagi mereka yang biasa mencermati perkembangan, istilah kata “Ekonomi”
dan “Kreatif” bukanlah istilah yang baru dalam pendengaran dan
perbincangan publik. Sejak dulu–dalam konteks yang terpisah -istilah
tersebut sudah tidak asing lagi. Mungkin, istilah tersebut menjadi tren baru,
ketika kedua istilah tersebut terhubung yang kemudian menghasilkan
penciptaan nilai ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru, melalui
eksplorasi Hak Atas Kekayaan Intelktual (HAKI). Terutama, sumbangannya
yang signifikan terhadap Gross Domestic Bruto (GDB) suatu negara.
Boleh jadi, istilah Ekonomi Kreatif mulai ramai diperbincangkan sejak John
Howkins, yang menulis buku ‘’Creative Economy, How People Make Money
from Ideas." Howkins mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai kegiatan
ekonomi dimana input dan output-nya adalah gagasan. Atau dalam satu
kalimat yang singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Maka dapat
dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif
dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi.
Tentu saja yang dimaksud dengan gagasan disini adalah karya orisinal dan
dapat diproteksi oleh HAKI. Konsep ekonomi kreatif ini juga semakin
memberi harapan yang lebih optimistik ketika seorang pakar di bidang
Ekonomi, Dr. Richard dari Florida Amerika Serikat, penulis buku "The Rise of
Creative Class" dan "Cities and the Creative Class" menyatakan:

3. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 3
"Seluruh umat manusia adalah kreatif, apakah ia seorang pekerja di
pabrik kacamata atau seorang remaja jalanan yang tengah membuat
musik hip-hop. Namun perbedaannya adalah pada status (kelasnya.
Karena, ada individu-individu yang secara khusus bergelut di bidang
kreatif dan mendapat faedah ekonomi secara langsung dari aktivitas
tersebut. Maka, tempat di kota-kota yang mampu menciptakan produk-
produk baru inovatif tercepat, dapat dipastikan sebagai pemenang
kompetisi di era ekonomi kreatif ini.”
Dahulu, sebelum munculnya konsep ekonomi kreatif. Tercatat istilah
“Industri Kreatif” sudah muncul pada tahun 1994 dalam Laporan “Creative
Nation” yang dikeluarkan Australia. Namun istilah ini benar-benar mulai
terangkat pada tahun 1997 ketika Department of Culture, Media, and Sport
(DCMS) United Kingdom mendirikan Creative Industries Task Force. Definisi
industri kreatif menurut DCMS Creative Industries Task Force (1998),
adalah:
“Creative Industries as those industries which have their origin in
individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth
and job creation through the generation and exploitation of intellectual
property and content.”
Definisi DCMS inilah yang menjadi acuan definisi industri kreatif di
Indonesia seperti yang tertulis dalam buku Rencana Pengembangan
Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015 yang dikeluarkan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai berikut:
“Industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan
serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan
pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya
cipta individu tersebut.”
Dari definisi tersebut, orientasi dari ekonomi kreatif adalah individu serta
sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, mengacu
pada Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pengembangan Ekonomi Kreatif dikelompokan mencakup 14 subsektor,
antara lain: (1) Periklanan (advertising); (2) Arsitektur; (3) Pasar Seni
dan Barang Antik; (4) Kerajinan (Craft); (5) Desain; (6) Fesyen (Mode);
(7) Film, Video dan Fotografi; (8) Permainan Interaktif; (9) Musik; (10)
Seni Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; (12) Layanan
Komputer dan Piranti Lunak; (13) Radio dan Televisi; (14) Riset dan

4. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 4
Pengembangan. Kemudian ditambah lagi subsektor (15) Kuliner yang
merupakan sektor tambahan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif RI.
Dari ke 15 subsektor tersebut, dibagi lagi menjadi 9 (sembilan) sektor
Ekonomi Kreatif meliputi:
1) Desain: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain
interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan
dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan;
2) Arsitektur: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan
secara menyeluruh, baik dari level makro (town planning, urban design,
landscape architecture) sampai level mikro (detail konstruksi). Misalnya
arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi,
konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi,
perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti
bangunan sipil dan rekayasa mekanikal dan elektrikal;
3) Media Konten: kegiatan kreatif yang meliputi, permainan interaktif
(game): kreasi animasi, komik, produksi, dan distribusi permainan
komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.
Sub-sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan
semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi;
4) Fesyen (fashion): kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain
pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi
pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk berikut distribusi
produk fesyen;
5) Perfilman: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi film,
video dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film.
Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi,
sinetron, dan eksibisi atau festival film;
6) Seni Pertunjukan (showbiz): kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
usaha pengembangan konten, produksi pertunjukkan. Misalnya,
pertunjukkan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer,
drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik,

5. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 5
desain dan pembuatan busana pertunjukkan, tata panggung, dan tata
pencahayaan;
7) Pasar Barang Seni (Seni Rupa): kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai
estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, kriya, toko,
pasar swalayan dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan,
kerajinan, automobile, dan film;
8) Industri Musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau
komposisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara;
9) Kuliner.
Semakin jelas bahwa hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri
kreatif dapat dirumuskan sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup industri
dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utamanya untuk
menciptakan nilai tambah ekonomi.
Sebelum lebih jauh masuk kedalam model pengembangan ekonomi kreatif,
ada baiknya kita menengok kembali undang-undang konstitusi kita sebagai
rambu, yaitu Pasal 33 UUD 1945 yang menyiratkan, bahwa sistem
perekonomian Indonesia ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
dalam bidang ekonomi. Dengan tiga prinsip dasar - sering disebut sebagai
ekonomi kerakyatan - adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat
besarnya peran negara dalam menunjang suatu sistem ekonomi yang
berbasis pada kegiatan ekonomi masyarakat luas. Sebagaimana tercermin
pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi
kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1)
mengembangkan koperasi; (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan

6. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 6
pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga
negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan (5)
memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Pada prinsipnya, ekonomi apapun model dan sistemnya - termasuk dalam
membangun infrastruktur sistem ekonomi kreatif berbasis ide - seyoyanya
tidak boleh menegasikan kehidupan sosial dalam berbagai bentuknya.
Dalam usulan tata ekonomi-politik masyarakat baru di Indonesia, upaya
jalan pintas telah banyak diajukan untuk mengatasi ketidak pastian yang
diakibatkan oleh gelombang perubahan global, di antaranya upaya
menyandingkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi pasar dalam satu tarikan
napas, sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan kaya-miskin sekaligus
menciptakan distribusi sumber daya yang berkeadilan sosial.
Agaknya, ‘’kereta baru" yang digagas oleh para elit pemerintahan itu, seperti
biasa, akan berjalan tersendat. Dalam tataran konsep, menyatukan kedua
sistem tersebut, sama artinya dengan ambisi ingin menyatukan air dengan
minyak. Harus diakui, banyak hal yang positif yang dapat diambil dari sistem
kapitalisme, efisiensi pasar misalnya, begitu juga hal-hal positif dari sistem
sosialisme, seperti akses dan kendali semua orang atas sumber daya.
Diharapkan buah hasil cangkokan itu adalah pasar yang berkeadilan sosial
dapat terwujud.
Ekonomi kerakyatan perlu diredefinisi dan terus diperjuangkan tidak hanya
untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi yang lebih penting adalah
pemerataan terhadap akses dan pembagian sumber daya secara adil, efisien
dan terukur. Sehingga, dalam pengembangan ekonomi kreatif dalam suatu
kelembagaan tidak menjadi kontra-kreatif, karena kreativitas menjadi
rawan terpasung, akibat model kelembagaannya tidak kondusif untuk
aktualisasi diri para pelaku ekonomi tersebut.
Pada gilirannya nanti, apa yang didefinisikan oleh pemerintah tentang
industri kreatif, yaitu industri-industri yang mengandalkan kreativitas

7. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 7
individu, keterampilan serta talenta yang memiliki kemampuan
meningkatkan taraf hidup dan penciptaan lapangan kerja melalui
penciptaan gagasan dan eksploitasi HAKI, secara implementatif dapat
berjalan dengan baik, tidak malah menjadi konsumsi publik yang kontra
produktif dan hanya sebagai komoditas kampanye elit politik saat Pilkada.
Dengan itu, "ekonomi kerakyatan berbasis SDM kreatif dan inovatif" dapat
berjalan dan menemukan arah yang benar.
1.2. Kondisi Perekonomian Kota Tanjungpinang
Kota Tanjungpinang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) RI
Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001, memiliki potensi sebagai kota
perdagangan, industri dan daerah tujuan wisata. Selain itu, letak geografis
Tanjungpinang yang berhadapan langsung dengan negara tetangga,
menjadikan Tanjungpinang sebagai salah satu basis kawasan Pertumbuhan
Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT).
Dengan keunggulannya itu, kawasan Tanjungpinang memiliki potensi
ekonomi kreatif yang luar biasa untuk dikembangkan. Hal ini juga didukung
dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki, sektor ekonomi kreatif di
Tanjungpinang dinilai akan lebih mudah untuk tumbuh, berkembang dan
maju.
Tak dapat dipungkiri, bahwa peran ekonomi kreatif suatu kawasan erat
kaitannya dengan industri pariwisata. Sebagaimana diketahui,
Tanjungpinang juga menjadi salah satu kota tujuan wisata di nusantara.
Salah satu lokasi destinasi wisatawan yang berkunjung ke Tanjungpinang
adalah daya tarik Pulau Penyengat. Bukan hanya itu, aneka ragam kuliner
khas Tanjungpinang juga menjadi salah satu alasan wisatawan berbondong
datang ke kota ini. Dalam kaitan ini, yang menjadi tolok ukur yang sering
digunakan dalam melihat keberhasilan pembangunan industri pariwisata
suatu daerah adalah, lama tinggal wisatawan dan besaran pengeluaran

8. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 8
wisatawan. Artinya, semakin lama tinggal wisatawan, semakin banyak juga
biaya yang dikeluarkannya.
Peran ekonomi kreatif dalam dunia kepariwisataan adalah, mendorong
meningkatkan pengeluaran wisatawan melalui produk dan jasa kreatif dan
inovatif, seperti aneka ragam souvenir khas lokal dan aneka sajian hiburan
yang dinilai mampu mengesankan di lokasi destinasi wisata.
Aneka ragam produk dari Subsektor Kerajinan, Fesyen, dan Pasar Barang
Seni dapat dijadikan bahan souvenir wisatawan. Sedangkan, produk jasa
Kuliner, Musik, Seni Pertunjukan, Film, Video, Fptografi, Desain, dan
Arsitektur dapat dijadikan hiburan di destinasi wisata.
Dari uraian tersebut di atas, maka upaya pengembangan eknomi kreatif dan
kepariwisataan dapat dipadukan, berjalan bersama, seiring dan saling
menudukung. Sayangnya, hingga setakat ini sektor wisata atraksi yang
interaktif belum dikembangkan di Kota Tanjungpinang. Padahal, wisata
atraksi dinilai memiliki nilai jual yang cukup tinggi.
Untuk itu, ke depan harus terus digali kalangan insan kratif nan inovatif di
Tanjungpinang. Hal ini bagi sebesar-besar menambah khazanah daya tarik
wisatawan untuk berkunjung ke Tanjungpinang, yang pada gilirannya nanti,
sektor ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang, simpul-simpul
perekonomian baru bermunculan dimana-mana serta tarap kehidupan
ekonomi masyarakatnya semakin meningkat dari waktu ke waktu.
1.3 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam Penyusunan Analisis Strategi
dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang adalah:
1.3.1 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
yang Mengatur Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan;
1.3.2 Pasal 33 UUD 1945 yang menyiratkan, bahwa Sistem Perekonomian
Indonesia Ditujukan untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam
Bidang Ekonomi.

9. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 9
1.3.3. Undang-Undang (UU) RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan. (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
1.3.4 UU RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3470);
1.3.5 UU RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota
Tanjungpinang;
1.3.6 Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pengembangan Ekonomi Kreatif.
1.4 Tujuan
Tujuan dari Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran
Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang adalah:
1.4.1 Mengidentifikasi dan melakukan pendataan potensi ekonomi kreatif di
Kota Tanjungpinang;
1.4.2 Mengidentifikasi permasalahan potensi eknomi kreatif Kota
Tanjungpinang;
1.4.3 Menentukan arah pengembangan ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang;
1.4.4 Merencanakan dan menyusun startegi pengembangan dan pemasaran
ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang.
1.5 Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam Penyusunan Analisis Startegi
Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang,
diharapkan dapat lebih berkembang dan meningkatkan perekonomian
masyarakat, dengan mengimplementasikan startegi pengembangan dan
pemasaran pariwisata yang tepat guna dan tepat sasaran.
1.6 Manfaat
Manfat dari Penyusunan Analisis Startegi Pengembangan dan Pemasaran
Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang akan memberikan kejelasan arah

10. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 10
pengembangan dan pemasaran ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang.
Sehingga, memudahkan dalam merencanakan, melaksanakan, pengawasan,
dan pengendalian pembangunan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang.
1.7 Ruang Lingkup Pembahasan
Secara umum ruang lingkup pembahasan dalam Penyusunan Analisi Strategi
Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang adalah
wilayah Kota Tanjungpinang. Ruang lingkup pembahasan khusus dalam
penyusunan Analisis Startegi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif
Kota Tanjungpinang, mengarah pada potensi pengembangan dan pemasaran
ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang.
Sesuai dengan maksid dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan ini, maka ruang lingkup studi antara lain:
1.7.1 Survey lapangan yang berkaitan dengan potensi ekonomi kreatif Kota
Tanjungpinang yang ada dan memungkinkan untuk dikembangkan;
1.7.2 Survey pengumpulan data berkaitan dengan dokumen pengembangan
dan pemasaran ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang;
1.7.3 Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berkaitan dengan
pengembangan ekonomi kreatif;
1.7.4 Survey terkait dengan 15 subsektor ekonomi kreatif yakni: (1)
Periklanan (advertising); (2) Arsitektur; (3) Pasar Seni dan Barang
Antik; (4) Kerajinan (Craft); (5) Desain; (6) Fesyen (Mode); (7) Film,
Video dan Fotografi; (8) Permainan Interaktif; (9) Musik; (10) Seni
Pertunjukan; (11) Penerbitan dan Percetakan; (12) Layanan
Komputer dan Piranti Lunak; (13) Radio dan Televisi; (14) Riset
dan Pengembangan. Kemudian ditambah lagi subsektor (15) Kuliner;
1.7.5 Survey pangsa pasar terkait dengan pemasaran ekonomi kreatif;
1.7.6 Analisis survey berdasarkan data untuk pengembangan dan pemasaran
ekonomi kreatif, meliputi:
1.7.6.1 Data umum rencana pengembangan ekonomi kreatif Kota
Tanjungpinang;

11. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 11
1.7.6.2 Analisis pengembangan dan pemasaran ekonomi kreatif
terhadap potensi ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang.
1.7.7 Rekomendasi hasil analisis dengan menuangkan dalam bentuk program
kegiatan pengembangan dan pemasaran ekonomi kreatif Kota
Tanjungpinang untuk jangka menengah dan jangka panjang.
1.8 Sistematika Penyusuan Laporan Akhir
Laporan ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan masing-masing bab memiliki
arah tersendiri, namun saling berkaitan satu sama lain. Sehingga, membentuk
satu penjelasan yang turut dan runtut sesuai dengan maksud dan tujuan dari
dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan
Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang. Hal ini sebagaimana
dirincikan di bawah ini:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam Bab I ini laporan pendahuluan, berisikan latarbelakang,
tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan dan
sistematika penyusunan laporan akhir Penyusunan Analisis
Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota
Tanjungpinang.
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG DAN POTENSI
EKONOMI KREATIF
Adapun dalam Bab II berisi tentang gambaran umum Kota
Tanjungpinang yang mengupas tentang sejarah, letak dan kondisi
geografis, luas dan batas wilayah dan tataguna lahan.
Dalam Bab ini, juga dijabarkan tentang pengertian ekonomi kreatif,
lingkup masing-masing sektor dan subsektor ekonomi kreatif.
Disamping itu, dalam Bab II juga menampilkan sejumlah potensi
eknomi kreatif Kota Tanjungpinang berikut penyebarannya dari
masing-masing subsektor yang ada.

12. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 12
BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Dalam Bab ini, dijelaskan tentang gambaran ekonomi kreatif serta
kebijakan-kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam Bab ini
juga dijelaskan sejumlah moda penggerak ekonomi kreatif berikut
peran ekonomi kreatif terhadap perekonomian Kota
Tanjungpinang. Selain itu, dijelaskan juga tentang hubungan antara
ekonomi kreatif dengan pariwisata.
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN EKONOMI
KREATIF
Bab ini berisikan tentang arah pengembangan ekonomi kreatif,
analisa dan strategi pengembangan dan pemasaran ekonomi kreatif
Indonesia. Selain itu, dalam Bab ini juga dijelaskan mengenai
analisis potensi, arah pengembangan serta rencana stratgis
pemasaran ekonomi kreatif Kota Tanjungpinang.
BAB V PENUTUP
Dalam Bab ini, dijelaskan tentang rekomendasi-rekomendasi yang
dituangkan dalam bentuk matrikulasi program dan kegiatan,
bersempena pengembangan dan pemasaran ekonomi kreatif Kota
Tanjungpinang baik dalam bentuk program jangka menengah
maupun program jangka panjang.
Tanjungpinang, 1 September 2014
CV. TAKESHI

13. Penyusunan Analisis Strategi Pengembangan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang
[LaporanPendahuluan]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 13