Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...AZA Zulfi
Makalah ini disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradilan Agama Islam di Indonesia dan cocok untuk para pencari materi di lingkungan Peradilan Agama
Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua) meletakan kebijakan baru bagi pembangunan Provinsi tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi khusus merupakan jawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap berbagai persoalan yang muncul sejak bergabungnya provinsi tersebut dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering diketahui sebagai gerakan Papua Merdeka.
Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua masih belum memberikan makna berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Rakyat kecewa terhadap otonomi khusus yang berjalan lima tahun. Mereka kecewa karena otonomi tidak memberikan solusi memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Pemerintah masih perlu memperhatikan Papua, jika tidak, harus memberikan teritori untuk merdeka.
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...AZA Zulfi
Makalah ini disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradilan Agama Islam di Indonesia dan cocok untuk para pencari materi di lingkungan Peradilan Agama
Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua) meletakan kebijakan baru bagi pembangunan Provinsi tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi khusus merupakan jawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap berbagai persoalan yang muncul sejak bergabungnya provinsi tersebut dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering diketahui sebagai gerakan Papua Merdeka.
Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua masih belum memberikan makna berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Rakyat kecewa terhadap otonomi khusus yang berjalan lima tahun. Mereka kecewa karena otonomi tidak memberikan solusi memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Pemerintah masih perlu memperhatikan Papua, jika tidak, harus memberikan teritori untuk merdeka.
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
ABSTRAK
Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memasuki babak
kedua sejak reformasi 1998, yakni babak pertama berdasarkan UU No. 22 dan 25
Tahun 1999 dan babak kedua berlandaskan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004.
Seluruh komponen stakeholders penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah tentu berharap agar babak ini lebih baik daripada babak
sebelumnya, baik dalam hal desentralisasi administratif maupun desentralisasi
fiskal. Hal ini tidak lain karena kedua hal tersebut – yakni desentralisasi
administratif (pembagian urusan pemerintahan) dan desentralisasi fiskal
(pembiayaan/pendanaan) merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan
sama lain. Tulisan ini mencoba menjelaskan implikasi implementasi desentralisasi
dan otonomi daerah, khususnya terhadap hubungan keuangan Pusat – Daerah,
yang dimulai dengan melihat arah desentralisasi dan struktur pemerintahan masa
depan, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan Pusat –
Daerah, tahapan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan
mencermati implikasi internal dan eksternal pola hubungan keuangan Pusat –
Daerah.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
ABSTRAK
Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memasuki babak
kedua sejak reformasi 1998, yakni babak pertama berdasarkan UU No. 22 dan 25
Tahun 1999 dan babak kedua berlandaskan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004.
Seluruh komponen stakeholders penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah tentu berharap agar babak ini lebih baik daripada babak
sebelumnya, baik dalam hal desentralisasi administratif maupun desentralisasi
fiskal. Hal ini tidak lain karena kedua hal tersebut – yakni desentralisasi
administratif (pembagian urusan pemerintahan) dan desentralisasi fiskal
(pembiayaan/pendanaan) merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan
sama lain. Tulisan ini mencoba menjelaskan implikasi implementasi desentralisasi
dan otonomi daerah, khususnya terhadap hubungan keuangan Pusat – Daerah,
yang dimulai dengan melihat arah desentralisasi dan struktur pemerintahan masa
depan, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan Pusat –
Daerah, tahapan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan
mencermati implikasi internal dan eksternal pola hubungan keuangan Pusat –
Daerah.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Recently government of India has launched Audit Frequency norms for Service Tax Assessee. In view of the above, it shall be imperative for the service tax assessee to maintain proper records and prepare for such audit in advance.
VGGlobal is having a comprehensive expertise in assissting their clients in this regard.
Thanks and regards,
VGGlobal
Indian values global expertise
Jatin Gupta | Partner
24/4818, Prahlad Street, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002, India
Phone 1: +91-11-2328-0059 | Phone 2: +91-11-2326-9472 | Mobile: +91 9891191000
email : jatingupta@vgglobal.co.in website : www.vgglobal.co.in , www.chartered-accountantsindia.net
Alpha Zeta conducted a series of webinars to teach members how to use the AZ website to stay connected to Alpha Zeta members and Alumni.
Website 101 is geared towards chapter members, Officers and Advisors.
Learn about social media integration with Facebook, as well as share and chat features. Create blogs, events and photo albums for your chapter to use. Save time and money on printing costs with our new online forms. Don't have a website for your chapter? Learn how you can use the new AZ website to create one.
Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...Denis Henri FAILLY
La pratique courante du Marketing et de la relation client est issue de visions, modèles, écosystèmes plus ou moins automatisés, d'approches sous performantes ou dépassées car construites pour des environnements relativement stables et prévisibles, simples voire compliqués
La réalité semble tout autre car les environnements sont instables, voire chaotiques et se chevauchent des dimensions temporelles, technologiques, spatiales, humaines, relationnelles, etc, formant une partition complexe. Que nos outils actuels ne savent pas intégrer.
Au delà des solutions "techniques dont aucune n'est universelle, cette nouvelle donne bouleverse les métiers du marketing, la fonction de marketer ainsi que la relation marque-client.
This is our Auto Ad LED vehicle, with 3 screens that can stand any weather conditions and not only will it get the message out, it will get the public involved with your AD.
1. Pengetian Globalisasi
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Globalisasi
1. BAB 2. PEMBAHASAN
2.1 Dinamika Regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan
hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi persoalan kemudian
muncul, yaitu bagaimana kita memahami serta melaksanakan hukum Islam dalam
konteks hukum nasional atau memasukkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum
nasional. Permasalahan ini menyebabkan polarisasi tentang proses legislasi hukum
Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama dan negara perlu ada
pemishan secara tegas.
11
Pendapat kedua, bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional
12
baik simbol maupun substansi. Akhir-akhir ini yang kemudian berhasil
memunculkan UU tentang Perbankan Syari’ah.
Untuk melihat gambaran umum hukum islam sebagai bagian hukum nasional,
dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk
mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak terlepas pada latar
belakang Kompilasi Hukum Islam, Landasan Yuridis dan Landasan Fungsional.
2.1.1 Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam
Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung
membina bidang tekhnis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud,
didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa
organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen
11
Asumsi ini dikumandangkan oleh kelompok yang tidak setuju terhadap akomodasi hukum islam
dalam bentuk formalisasi dan positivisasi sebagai bagian hukum negara.
12
Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi
Pembangunan Hukum Nasional (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 249-250
5
2. 6
masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamah
Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi
pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah
pendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan
menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun
1983.13
Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya
Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang
menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan
Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang
intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).14 Sehinga sesuai dengan
fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan
peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini
menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
2.1.2 Landasan Yuridis
Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum
masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi:
” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan
kaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”.
Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat
memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah maslahat
mursalah, istihsan, istishab, dan urf.15
2.1.3 Landasan fungsional
13
Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm. 98
14
Ibid.
15
Ibid., hlm. 100.
3. 7
Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan
memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia
dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-
Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih
Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat mempehatikan kebutuhan dan
kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam
hukum islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan
bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum
nasional di Indonesia.16
2.2 Institusi (organisasi) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh
Roscoe Pound ” a Tool of social enginering”17 Dalam konteks dinamika Kompilasi
Hukum Islam diperlukan Instutusi (organisasi) untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan dalam penerapannya di masyarakat.
2.2.1 Peradilan dan Hakim-Hakim Agama
Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dua pasal, yaitu pasal
24 dan pasal 25. kemudian Undang-undang organik selanjutnya yang menjabarkan
pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah UU No. 14/1970 yang menentukan
adanya empat lingkungan peradilan, yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha
18
negara. Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah
mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun
1989 tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi kompilasi hukum islam
sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsi
sebagai ’mulut dari kompilasi’ akan tetapi dituntut untuk lebih meningkatkan
16
Ibid.
17
Zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.
18
Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 77.
4. 8
perannya dalam berijtihad menemukanhukum melalui perkara-perkara yang
ditanganimya.
Sehingga peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 UU No 14
Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana Judicial Power
dalam negara hukum Republik Indonesia.
2.2.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis Ulama indonesia (MUI) lebih meningkatkan peranannya untuk
mengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum yang memang
sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka penetapan hukum dalam masyarakat
indonesia yang sedang membangun. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan
ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat
berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin
(izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ’alamin)
Peran ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar, dan pengaruhnya
luas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah berlangsung sejak
masa-masa awal islam di indonesia. 19 Kedudukan ulama yang diharapkan menjadi
penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serba
sulit. Buya Hamka menggambarkannya seperti kue bika yang sedang dimasak di
periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas)
menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan
pemerintah, sedangkan masyarakat (dari bawah) mendesak ulama untuk
20
menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
19
Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural (Jakarta: Lantabora Press,
2004), hlm. 232.
20
Mahfud, Moh.MD.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
hlm. 259.
5. 9
2.2.3 Lembaga – Lembaga Hukum dan Fatwa dari Organisasi Islam.
Peranan dari lambaga-lembaga hukum dan fatwa yang kita temui pada
berbagai organisasi islam yang ada di Indonesia seperti Muhamadiyah, Nahdatul
Ulama dan laim-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung dalam
penetapan hukum islam. Namun juga perlu dijaga jangan sampai terjadi lahirnya
berbagai fatwa hukum yang bersifat sangat kontraversial dan dapat membingungkan
umat.21
2.2.4 Lembaga Pendidikan Tinggi.
Kegiatan penelitaian di bidang Hukum Islam harus lebih digalakan. Lembaga
pendidikan sebagai media intelektual untuk mengawal dan selalu mengkritisi atas
berjalannya Kompilasi Hukum Islam. Perguruan Tinggi Islam khususnya diharapkan
memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Kompilasi Hukum Islam.22
2.2.5 Lembaga- Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pemerintah.
Lembaga- lembaga penelitian dan pengkajian dari pemerintah, semacam LIPI,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Agama dan lain sebagainya sudah seharusnya melibatkan diri dalam
kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah hukum islam yang berskala
nasional.23
2.2.6 Media Massa.
Peranan media massa dalam persoalan ini sangat besar sekali untuk
menjebatani komunikasi ilmiah dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengkajian
dan penelitian masalah-masalah hukum islam. Media selain untuk sosialisasi tetapi
21
Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hlm 7
22
Ibid.
23
Ibid.
6. 10
juga berperan sebagai kontrol terhadap berjalannya penerapan Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia.24
2.2.7 Penegakan Hukum Islam (rule of law) dalam Bingkai Keindonesiaan.
Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaan
hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diidtilahkan dengan Law
Enforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat kalau segi
penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar.
Kompilasi Hukum Islam sebagi bagian dari keseluruhan tata hukum Islam,
sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam
Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang
berfungsi di lingkungan peradilan agama dan ruejukan hukum mesti mereka pedoman
sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab
hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.
Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum
Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49
Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud,
memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan
kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum islam di bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunan
Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan
No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.25
Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai
tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat
Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi
diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa
24
Ibid.
25
Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm.100.
7. 11
dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya. Dengan
adanya seperangkat jajaran penguasa dan instansi kekuasaan negara yang ikut campur
mengawasi pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang mnyangkut bidang perkawinan,
hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut
ketertiban umum.
Dengan demikian, kelahiran KHI sebagi hukum positif dan unifikatif, maka
praktik private affairs disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru di
Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata
yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat
kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan ke
arah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam KHI sebagai hukum
perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh lat
kekuasaan negara, sungguh masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai
kasus perceraian (talak) liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidak
melalui prosedur hukum Islam yang berlaku di Indonesia.