Pelanggaran HAM dan tindakan rasisme terhadap warga Papua masih kerap terjadi hingga saat ini. Banyak kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan yang tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah. Upaya diskriminatif dan penindakan hukum yang lemah atas kasus-kasus rasisme justru memperparah ketegangan dan dorongan untuk memisahkan diri di Papua.
Kasus pelanggaran HAM dan rasisme terhadap warga Papua telah terjadi berulang kali sejak 1998 hingga kini. Pemerintah belum menangani kasus-kasus ini dengan serius, sehingga banyak warga Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Upaya yang lebih tegas diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan memutus tali rasisme.
Dokumen tersebut membahas tentang rasisme yang kerap dialami oleh warga Papua, khususnya ketika merantau ke pulau Jawa. Kasus paling terkenal terjadi pada 2019 dimana seorang warga Papua dikatai monyet oleh warga lainnya, yang memicu kerusuhan besar di berbagai kota di Papua. Dokumen juga menyebutkan bahwa upaya pemerintah untuk menangani kasus-kasus rasisme dan pelanggaran HAM di Papua dinilai belum mem
Dokumen ini membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, termasuk pengertian HAM, contoh pelanggaran HAM seperti pembunuhan dan pemberian hukuman cambuk, penyebab pelanggaran HAM, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM melalui peraturan dan lembaga, serta perilaku masyarakat untuk mendukung penegakan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pengertian, faktor penyebab, contoh kasus, dan upaya penegakannya. Dibahas pula peran lembaga seperti KOMNAS HAM dan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.
Tiga peristiwa pelanggaran HAM utama di Indonesia yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah tragedi Trisakti (1998), kasus pembunuhan Marsinah (1993), dan kasus pembunuhan Munir (2004). Ketiganya melibatkan penembakan mahasiswa dan pembunuhan aktivis buruh dan HAM yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara sewenang-wenang.
Dokumen tersebut membahas masalah pelanggaran HAM yang terus terjadi di Indonesia meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang disebutkan adalah pembunuhan Munir dan Marsinah serta kasus penyiksaan dan pembunuhan lainnya. Dokumen ini menyimpulkan bahwa impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu dan saat ini masih menjadi masalah utama di Indonesia.
Ada banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan, baik dari masa Orde Baru maupun Reformasi. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM sering dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan. Meskipun era Reformasi seharusnya lebih menjunjung HAM, kasus-kasus pelanggaran masa lalu tidak dituntaskan dan masih muncul kasus baru. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peneg
Kasus pelanggaran HAM dan rasisme terhadap warga Papua telah terjadi berulang kali sejak 1998 hingga kini. Pemerintah belum menangani kasus-kasus ini dengan serius, sehingga banyak warga Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Upaya yang lebih tegas diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan memutus tali rasisme.
Dokumen tersebut membahas tentang rasisme yang kerap dialami oleh warga Papua, khususnya ketika merantau ke pulau Jawa. Kasus paling terkenal terjadi pada 2019 dimana seorang warga Papua dikatai monyet oleh warga lainnya, yang memicu kerusuhan besar di berbagai kota di Papua. Dokumen juga menyebutkan bahwa upaya pemerintah untuk menangani kasus-kasus rasisme dan pelanggaran HAM di Papua dinilai belum mem
Dokumen ini membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, termasuk pengertian HAM, contoh pelanggaran HAM seperti pembunuhan dan pemberian hukuman cambuk, penyebab pelanggaran HAM, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM melalui peraturan dan lembaga, serta perilaku masyarakat untuk mendukung penegakan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pengertian, faktor penyebab, contoh kasus, dan upaya penegakannya. Dibahas pula peran lembaga seperti KOMNAS HAM dan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.
Tiga peristiwa pelanggaran HAM utama di Indonesia yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah tragedi Trisakti (1998), kasus pembunuhan Marsinah (1993), dan kasus pembunuhan Munir (2004). Ketiganya melibatkan penembakan mahasiswa dan pembunuhan aktivis buruh dan HAM yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara sewenang-wenang.
Dokumen tersebut membahas masalah pelanggaran HAM yang terus terjadi di Indonesia meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang disebutkan adalah pembunuhan Munir dan Marsinah serta kasus penyiksaan dan pembunuhan lainnya. Dokumen ini menyimpulkan bahwa impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu dan saat ini masih menjadi masalah utama di Indonesia.
Ada banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan, baik dari masa Orde Baru maupun Reformasi. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM sering dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan. Meskipun era Reformasi seharusnya lebih menjunjung HAM, kasus-kasus pelanggaran masa lalu tidak dituntaskan dan masih muncul kasus baru. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peneg
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi mengakibatkan kematian puluhan mahasiswa akibat bentrok dengan aparat keamanan selama masa reformasi 1998.
2. Kasus Marsinah mengenai pembunuhan aktivis buruh wanita setelah aksi mogoknya, namun kasus ini belum terungkap hingga sekarang.
3. Aksi bom Bali 2002 menjadi salah satu teror besar di Indonesia yang menewaskan ratusan orang, baik wisatawan as
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Dokumen ini membahas berbagai pengertian HAM, contoh pelanggaran HAM di Indonesia seperti peristiwa Tanjung Priok dan Aceh, serta pentingnya menghargai keragaman dalam masyarakat demi terciptanya perdamaian melalui multikulturalisme.
Dokumen tersebut membahas berbagai contoh pelanggaran HAM berat di berbagai belahan dunia, mulai dari rezim otoriter Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman hingga konflik berkepanjangan Israel-Palestina dan genosida di Bosnia. Dokumen juga menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik.
Upaya perlindungan HAM di Indonesia mencakup pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Kontras, dan LBH untuk membela hak-hak masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan undang-undang terkait untuk menangani pelanggaran HAM, seperti UU Pengadilan HAM. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia.
Pornografi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusiluthfiwe
Pendapat MK menyimpulkan bahwa pornografi secara harfiah berarti ungkapan tentang pelacur, namun definisi modern mencakup gambar, tulisan, atau barang lain yang menyinggung rasa susila. Dalam hukum, aspek yang menjadi fokus pendefinisian pornografi adalah yang menyinggung norma kesusilaan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan beragama dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional serta penanganannya melalui pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila dijelaskan menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalam sila-silanya. Berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional kemudian diuraikan beserta penyimpangan nilai-nilai Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi mengakibatkan kematian puluhan mahasiswa akibat bentrok dengan aparat keamanan selama masa reformasi 1998.
2. Kasus Marsinah mengenai pembunuhan aktivis buruh wanita setelah aksi mogoknya, namun kasus ini belum terungkap hingga sekarang.
3. Aksi bom Bali 2002 menjadi salah satu teror besar di Indonesia yang menewaskan ratusan orang, baik wisatawan as
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Dokumen ini membahas berbagai pengertian HAM, contoh pelanggaran HAM di Indonesia seperti peristiwa Tanjung Priok dan Aceh, serta pentingnya menghargai keragaman dalam masyarakat demi terciptanya perdamaian melalui multikulturalisme.
Dokumen tersebut membahas berbagai contoh pelanggaran HAM berat di berbagai belahan dunia, mulai dari rezim otoriter Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman hingga konflik berkepanjangan Israel-Palestina dan genosida di Bosnia. Dokumen juga menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik.
Upaya perlindungan HAM di Indonesia mencakup pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Kontras, dan LBH untuk membela hak-hak masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan undang-undang terkait untuk menangani pelanggaran HAM, seperti UU Pengadilan HAM. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia.
Pornografi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusiluthfiwe
Pendapat MK menyimpulkan bahwa pornografi secara harfiah berarti ungkapan tentang pelacur, namun definisi modern mencakup gambar, tulisan, atau barang lain yang menyinggung rasa susila. Dalam hukum, aspek yang menjadi fokus pendefinisian pornografi adalah yang menyinggung norma kesusilaan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan beragama dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional serta penanganannya melalui pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila dijelaskan menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalam sila-silanya. Berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional kemudian diuraikan beserta penyimpangan nilai-nilai Pancasila.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
3. Apa itu Hak Asasi Manusia?
Hak Asasi MAnusia atau yag dsingkat HAM adalah Hak dasar yang dimiliki manusia sejak Lahir, HAM
berlaku dimanapun, Kapanpun dan kepada siapapun. Adapun contoh dari Hak dasar itu menyangkut
Hak untuk Hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak untuk berbebas berpendapat..
Lantas kalau dihilangkan Bagaimana? Kalau di Bunuh bagaimana? nah itu adalah salah satu bentuk
pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat. Banyak kasus Pelanggaran
HA berat yang belum diselesaikan oleh Negara. Seperti kasus Tragedi 65', Tragedi Semanggi 1 dan 2
, kerusuhan mei 98.
Tapi kali ini kita tak akan terfokus pada pelanggaran HAM diatas, kita akan berfokus pada pelanggara
n HAM yang terjadi di Papua.
Pelanggaran HAM
4. Apa saja sih Pelanggaran HAM Berat di papua?
Kita akan bahas sesuai tahun terjadinya pelanggaran HAM tersebut:
1 kasus Biak berdarah Juli 1998.
2 kasus Wasior 2001.
3 Peristiwa Wamena, 4 April 2003.
4 Tragedi Paniai Berdarah 2014
5 Kasus Mapedeuma 2014
Pelanggaran HAM
5. Kasus Biak Berdarah 1998
Pada saat Timor-Timur mengadakan referendun untuk menentukan Nasib sendiri ditengah situasi
politik indonesia yang panas, Rakyat papua pun ingin menentukan nasibnya sendiri. Pergerakan
Rakyat papua untuk menentukan nasibnya sendiri berujung pada kebrutalan Aparat Negara.
banyak rakyat papua berkumpul di puskesmas dan mengibarkan bendera bintang kejora dan
menduduki itu selama seminggu. Aksi itu berlangsung damai namun pada saat Aparat datang terjadi
kerusuhan, penagkapan,pemerkosaan, penyiksaan bahkan sampai pembunuhan terhadap warga
Papua.
Pelanggaran HAM
6. Kasus Wasior 2001
Sementara kasus Wasior, 13 Juni 2001, terjadi di Desa Wonoboi, Distrik Wasior, Manokwari, dipicu ol
eh terbunuhnya lima anggota Brimob dan seorang warga sipil.
Aparat Polres Manokwari kemudian melakukan penyisiran dan terjadi dugaan tindak kekerasan
berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penyiksaan di Distrik Wasior.
Pelanggaran HAM
7. Pristiwa Wamena 2003
Peristiwa Wamena, 4 April 2003, diawali pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Wamena, yang diti
ndaklanjuti upaya pengejaran oleh TNI terhadap terduga pelaku.
Dalam proses pengejaran, terjadi dugaan tindak kekerasan seperti penangkapan, penyiksaan, pembu
nuhan terhadap penduduk sipil, dan pembakaran gedung dan poliklinik setempat.
Pelanggaran HAM
8. Pristiwa Paniai Berdarah 2014
Perisitwa Paniai ini diketahui berawal pada malam 7 Desember 2014 di Enarotali, Kabupaten Paniai,
Papua. Kejadian ini ditengarai diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota Tentara Nasio
nal Indonesia (TNI) yang membawa mobil Toyota Fortuner Hitam tanpa menyalakan lampu. Teguran it
u rupanya menyebabkan pertengkaran yang berujung penganiayaan oleh TNI.
Esok harinya, 8 Desember 2014, rombongan masyarakat Ipakiye berangkat menuju Enarotali, mendat
angi Polsek Paniai dan Koramil untuk meminta penjelasan. Masyarakat berkumpul di Lapangan
Karel Gobai yang terletak di depan Polsek dan Koramil sambil menyanyi dan menari sebagai bentuk
protes terhadap tindakan aparat sehari sebelumnya.
Merasa tak mendapat tanggapan, situasi memanas dan masyarakat mulai melempari pos polisi dan p
angkalan militer dengan batu. Aparat menanggapi aksi tersebut dengan penembakan untuk membuba
rkan massa. Lima orang warga sipil tewas dalam kerusuhan ini.
Pelanggaran HAM
9. apa yang dilakukan Pemerintah?
Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini bisa dibilang acap kali tidak serius,
kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM selalu manemui jalan buntu dan berkas kasus selalu
mandek di Kejaksaan.
Padahal berkas-berkas sering diajukan oleh Kontras dan Komnas HAM tetapi dikembalikan lagi oleh
Kejaksaan. Bahkan ada sebuah aksi rutin setiap kamis didepan Istana yaitu AKSI KAMISAN yang
terus konsisten selama 13 tahun menuntut keadilan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM
di Indonesia.
Pelanggaran HAM
10. Apa itu Rasisme?
Berbica tentang rasis tak terlepas dari adanya perbudakan yang mempunyai keterkaitan antar
kedua nya. Tindakan rasis dan perbudakan memiliki sejarah yang panjang. Paham rasis terlahir
karena adanya perbudakan. Meskipun perbudakan sudah lama dihapuskan namun tindakan rasis
yang lahir dari perbudakan tak kunjung hilang.
Berbicara Kasus Rasisme, warga Papua kerap mendapatkan tindakan Rasis dari Saudara sebangsan
ya sendiri. Kita kerap bersimpati terhadap kasus George Floyd apakah kita sudah bersimpati
terhadap Rasisme terahdap warga Papua. Kasus rasisme yang diterima warga Papua hampir setiap
tahun ada, terlebih lagi tahun lalu yakni pada tahun 2019 dimana itu memicu kerusuhan besar di
Papua.
Rasisme
11. Kasus Rasisme
Rasisme sering didapatkan warga papua yang merantau ke pulau jawa. seperti yang terjadi tahun
2019 dimana seorang warga Papua dikatai Monyet oleh saudara sebangsanya sendiri. Apakah itu
tidak sakit? hal itu lah yang memicu tindakan kemarahan warga Papua sehingga terjadi kerusuhan
di berbagai kota di Papua.
efek dari pristiwa itu isu Free West Papua kembali naik lagi. akibat dari kekecewaan itu isu itu
kembali naik lagi dan isu itu pun terus diperjuangkan oleh para aktivis Free West Papua di dunia
internasional.
Lantas bagaimana seharusnya kita memustuskan tali Rasisme di indonesia ini?
Rasisme
12. Langkah yang diambil pemerintah?
Masyarakat Indonesia sebagai Warga Dunia dan Manusia bermartabat pasti menolak adanya
tindakan Rasis. Sayangnya kasus rasisme yang dialamai warga Papua tidak ditangani secara serius
oleh aparat Kepolisian.
Hal ini terlihat penindakan hukum yang tidak tegas dari kasus 2019, Pihak Aparat dan koordinator
Menko Pulhukam, Wiranto justru lebih agresif mengejar mahasiwa yang mekaukan demonstran
terhadap tindakan rasisme tersebut. Baru-baru ini saja Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih
di dakwa melakukan tindakan Makar padahal dia melakukan aksi damai menolak tindakan Rasis
tetapi dia dituduh makar dengan ancaman 10 tahun penjara.
Rasisme
13. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Rasisme masih kerap diterima hingga saat. Banyak
kasus pelanggaran HAM yang sering dilakukan oleh Militer terhadap warga sipil dari tahun 1998
hingga saat ini.
Upaya yang dilakukan pemerintah pun belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan
Rasisme terhadap warga Papua. Karena penangan tak serius ini pun tak sedikit warga Papua
khususnya Wilayah Papua Barat yang ingin memisahkan diri dari Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia karena kerap mendapatkan tindakan Rasis. Bahkan kerusuhan yang terjadi
diberbagai kota di Papua terjadi karena kasus Rasisme dan Disrkriminasi yang diterima oleh warga
Papua di pulau Jawa.
Untuk memutuskan tali Rasisme ini marilah kita sebagai Manusia mampu Memanusiakan Manusia,
kita harus menjujung tinggi kemanusiaan itu sendiri. Kita semua itu sama tanpa terkecuali, kita itu
adalah manusia bukan binatang apalagi monyet. Karena pada hakikitnya tindakan rasis merupakan
tindakan yang tak bermoral dan tak berprikemanusian.
Kesimpulan