1. A. Pengertian Auditing Sektor
Publik
Auditing sektor publik merupakan pelaksanaan
berbagai jenis pemeriksaan pada organisasi sektor publik.
Secara umum auditing atau pemeriksaan didefinisikan
sebagai suatu proses yang sistematik untuk memperoleh
dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas asersi
manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi,
kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajamen
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
2. B. Peran Auditing Sektor Publik
Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance);
Berperan sebagai pemegang fungsi atestasi berupa pemberian opini
auditor.
3. C. Lingkungan Hukum Dan Kelembagaan Audit
Sektor Publik
1. Peraturan Perundangan Terkait Audit Keuangan Negara/ Daerah
Pelaksanaan audit pada organisasi sektor publik harus ada dasar
hukumnya. Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang
terkait dengan pelaksanaan audit sektor publik:
‒ Undang-Undang Dasar 1945
‒ Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
‒ Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
‒ Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
‒ Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara
4. 2. Kelembagaan Audit Sektor Publik
Lembaga yang bertugas melaksanakan audit pada organisasi sektor publik di
Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Audit internal, terdiri atas:
a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
b. Inspektorat Jendreral (Irjen) pada departemen atau kementrian
dan lembaga negara
c. Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota (Badan Pengawas Daerah)
d. Satuan Pengawasan Internal pada BUMN/BHMN/BUMD
2. Audit Eksternal, terdiri atas:
a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
b. Auditor Eksternal Independen yang bekerja untuk dan atas nama
BPK