Dokumen tersebut merupakan bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI). HPMI didirikan pada 2007 sebagai organisasi profesi untuk meningkatkan mutu pengelolaan keperawatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan perawat manajer se-Indonesia dan menjadi pusat pengembangan bagi perawat manajer.

1. MUKADIMAH
Kami para perawat manajer meyakini bahwa kami memerlukan suatu wadah
bagi perjuangan profesi keperawatan khususnya bidang manajemen
keperawatan demi tercapainya pelayanan keperawatan yang berkualitas.
Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa disertai adanya keinginan bersama dari
23 propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada kegiatan Semiloka
Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan tanggal 12 Mei 2006 di
Jakarta, yang dipelopori oleh Kelompok Kerja Perawat M anajer. Maka kami
mengharapkan adanya wadah organisasi seminat Perawat Manajer
Indonesia untuk menyatukan diri dan membentuk satu organisasi profesi
keperawatan di bidang manajemen keperawatan di Indonesia.Organisasi
profesi yang dimaksud Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI).
Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, disusunlah pedoman
organisasi yakni dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga HPMI.
PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 1
ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA

2. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 2
ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA
(HPMI)
BABI
IDENTITAS ORGAN ISASI
Pasal 1
Nama Organisasi
Organisasi ini bernama Himpunan Perawat Manajer Indonesia, disingkat
dengan HPMI.
Pasal 2
Bentuk Organisasi
Organisasi ini berbentuk Himpunan.
Pasal 3
Sifat Organisasi
HPMI adalah organisasi profesi keperawatan seminat dibawah koordinasi
PPNI memiliki suatu upaya meningkatkan mutu pengelolaan keperawatan
yang ada di berbagai pelayanan kesehatan.
Pasal 4
Waktu Pendirian
Organisasi ini didirikan pada tanggal 12 Mei 2007.
Pasal 5
Kedudukan

3. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 3
Organisasi ini berkedudukan di wilayah hukum Negara KesatuanRepublik
Indonesia dengan kepengurusan pusat berada di ibukota Negara.
Pasal 6
Lambang Organisasi
Lambang HPMI berbentuk:
Lambang memilik makna:
(1) Rantai melambangkan persatuan. HPMI organisasi yang menjunjung
kolegialitas dan kesatuan perawat manajer.
(2)Bendera berbentuk arah dengan tulisan HPMI melambangkan ar ah
perjuangan Himpunan Perawat Manajer Indonesia yang bergerak maju
mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan
pasien.
(3)Warna biru melambangkan cerminan pribadi perawat manajer yang
memiliki intelektualitas, komitmen, mengemban kepercayaan,
mengedepankan tugas dengan berpegang pada prinsip efisiensi dalam
pencapaian tujuan
BAB II
AZAS DAN TUJUAN

4. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA4
Pasal 7
Azas
Organisasi ini berazaskan kaidah organisasi profesi dan nilai -nilai profesi
keperawatan yang ada pada Kode Etik Keperawatan.
Pasal 8
Tujuan
(1) Diakuinya organisasi HPMI sebagai pusat pengembangan bagi perawat
man ajer,
(2)Terbentuknya pusat pengembangan bagi perawat manajer Indonesia.
(3)Tersedianya jejaring kerja sama di dalam dan luar negeri,
BAB III
PERAN DAN FUNGSI
Pasal 9
(1) Sebagai wadah perawat manajer untuk berkomunikasi dan melaksanakan
kegiatan-kegiatan manajerial dalam usaha meningkatkan mutu
pelayanan keperawatan.
(2)Sebagai pusat pengembangan perawat manajer di Indonesia.

5. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 5
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota HPMI terdiri dari:
(1) Perawat manajer yang ada di fasillitas pelayanan kesehatan dan institusi
pendidikan tinggi keperawatan.
(2) Perawat yang berminat di bidang manajemen keperawatan.
BABV
ORGAN ISASI
Pasal 11
Organisasi HPMI terdiri dari Badan Legislatif, Eksekutif, dan Pertimbangan.
Pasal 12
Badan Legislatif terdiri dari Kongres Nasional, Rapat Kerja Nasional, Kongres
Propinsi, dan Rapat Kerja Propinsi.
Pasal 13
Badan Eksekutif terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi.
Pasal 14
Badan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan Pusat dan De wan
Pertimbangan Propinsi.
Pasal 15

6. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 6
Masa Kepengurusan
(1) Pengurus dipilih dari anggota tetap untuk masa bakti 5 tahun.
(2)Ketua umum HPMI dipilih melalui kongres.
(3)Ketua umum HPMI dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali.
Pasal 16
Wewenang dan Kewajiban
(1) Pengurus berkewenangan untuk menentukan kebijakan organisasi
berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program
kerja.
(2)Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan
mempertanggungjawabkan program kerja.
BAB VI
KE KAYAAN
Pasal 17
Kekayaan organisasi bersumber dari :
(1) Iuran anggota
(2) Sumbangan yang tidak mengikat.
(3)Usaha-usaha lain yang sah.
BAB VII

7. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 7
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 18
Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui Kongres
NasionalH PMI.
Pasal 19
Pembubaran Organisasi.
Pembubaranorganisasi hanyadapat dilakukan melalui KongresNasional
HPMI.

8. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 8
ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Yang dimaksud Perawat adalah seorang yang telah menempuh serta
lulus pendidikan formal dalam bidang keperawatan yang program
pendidikannya telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
(2)Yang dimaksud Perawat Manajer adalah perawat yang aktif seb agai
pengelola pelayanan keperawatan.
(3)Yang dimaksud dengan himpunan perawat adalah kumpulan perawat
dari berbagai kekhususan keilmuan keperawatan yang mempunyai
peminatan dan lingkup pekerjaan yang sama.
(4)Yang dimaksud dengan himpunan perawat manajer adalah kumpulan
perawat dari berbagai jenjang manajer keperawatan yang sedang aktif
bekerja di tatanan pelayanan kesehatan dan perawat yang berminat pada
manajemen keperawatan.

9. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA9
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Persyaratan anggota
(1) Warga Negara Indonesia
(2)Lulus pendidikanformal di bidang keperawatan yang telah disahkan oleh
Pemerintah RI.
(3)Menyatakan diri untuk menjadi anggota HPMI melalui proses
pendaftaran.
(4)Mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan
mentaatiAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HPMI.
(5) Bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh
HPMI.
(6)Bekerjasebagai perawatmanajer atau perawatyangberminatdi bidang
manajemen keperawatan.
Pasal 3
Kewajiban Anggota
(1) Menjunjung tinggi dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga
(AD/ART) HPMI.
(2)Membayar iuran terdiri dari uang pangkal dan iuranwajib.
(3)Menghadiri rapat-rapat atas undangan pengurus organisasi.
(4)Mentaati dan menjalankan semua keputusan rapat.
Pasal 4

10. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 10
Hak Anggota
(1)Setiap anggota berhak untuk mengaj ukan pendapat, usul atau
pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pengurus HPMI.
(2)Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi HPMI.
Pasal 5
Pemberhentian Anggota
Anggota berhenti atau hilang keanggotaannya apabila:
(1)Meninggal dunia.
(2) Permintaan sendiri secara tertulis
(3) Diberhentikan oleh pengurus setelah terbukti berbuat hal -hal yang
merugikan organisasi.
’ ’ ’ ’ ’ ’
Pasal 6
Tata cara pemberhentian Anggota
(1) Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus.
(2)Pengajuan pemberhentian disetujui oleh Ketua.
Pasal 7
Kaderisasi
(1) Untuk kesinambungan upaya organisasi perlu dibina kader -kader
kepemimpinan HPMI.
(2)Kader-kader yang akan dipromosikan telah diseleksi dengan kriteria:
a. Telah melalui proses pendidikan dan atau pelatihan khusus
manajemen.
b. Tidak pernah melakukan tindakan yang tercela.

11. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 11
c. Mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan organisasi
keperawatan.
BAB III
ORGAN ISASI
Pasal 8
Kongres Nasional
(1) Status:
a. Kongres Nasional merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
b. Kongres Nasional diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh
Pengurus Pusat melalui badan khusus yang disebut Panitia Kongres,
yang diangkat dan betanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
c. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu -waktu Kongres
Nasional Luar Biasa, atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus
Propinsi dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Propinsi yang
ada.
d. Kongres Nasional dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar
sidang organisasi.
(2) Kewenangan
a. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib Kongres
Nasional.
b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Kongres Nasional.
c. Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Organisasi, pedoman-pedoman pokok, garis-garis
besar program kerja Organ isasai dan pernyataan sikap.

12. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 12
d. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan
hasil Kongres Nasional sebelumnya, apabila pertanggungjawaban
Pengurus Pusat selesai, maka Pengurus Pusat dinyatakan demisioner,
dan selanjutnya Pengurus Pusat mempunyai status anggota biasa.
e. Memilih dan melantik KetuaUmum terpilih.
f. Menunjuk Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur.
g. MemilihAnggotaTimFormatur.
h. Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi
Personel Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat. Setelah
terbentuk kepengurusan lengkap organisasi HPMI secara otomatis
TimFormaturdinyatakanbubar.
Memberikan mandat kepada Ketua terpilih untuk melantik Pengurus
pusat, DewanPertimbanganPusat.
(3)Pedoman Umum Kongres Nasional
a. Kongres Nasioal diselenggarakan oleh Pengurus Pusat melalui Panitia
Kongres Nasional terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana
yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab
kepada Pengurus Pusat.
b. Tempat pelaksanaan Kongres Nasional ditetapkan pada Kongres
Nasional sebelumnya.
c. Panitia pelaksana Kongres Nasional bertanggung jawab dari segi
teknis penyelenggaraan Kongres Nasional.
d. Peserta Kongres Nasional terdiri dari:
1. Utusan
i.
j. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Pusat
k. Menetapkan tempat Kongres Nasional berikutnya.

13. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 13
Utusan khusus Kongres Nasional I adalah:
a. Perawat manajer di tatanan pelayanan kesehatan.
b. Perawat yang berminat di bidang manajemen keperawatan.
e. Kongres Nasional I sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah
peserta yang terdaftar di panitia. Kongres Nasional berikutnya sah
apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah Propinsi.
f. Kongres Nasional, apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat
ditunda paling lambat 3 bulan setelah itu Kongres dianggap sah
dengan peserta Kongres yang hadir.
2. Peninjau adalah:
1) Anggota HPMI yang tidak menjadi utusan.
2) Organisasi profesi lain yang diundang panitia,
3) Organisasi profesi keperawatanseminat lain yang diundang
pan itia,
4) Manajer keperawatanbaikdariPuskesmasmaupunRumahSakit
yang mendaftarkan diri ke panitia
5) Undangan yang diundang panitia.
Utusan untuk Kongres Nasional berikutnya adalah:
a. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
Departemen Organisasi.
b. Pengurus Propinsi terdiri dari Ketua Pengurus Propinsi, Sekretaris
dan Bidang Organ isasi
c. Dewan Pertimbangan Pusat terdiri dari Ketua dan Sekretaris

14. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 14
g. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara
peninjau mempunyai hak bicara saja.
h. Sidang Paripurna Kongres Nasional dipimpin oleh Pimpinan Kongres
Nasional yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua,
seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota yang dipilih dari dan
oleh peserta Kongres Nasional, kecuali sidang pleno pengesahan
quorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Kongres
Nasional dipimpin oleh Ketua umum dan Sekretaris Jenderal HP MI.
i. Khusus untuk Kongres Nasional I pimpinan Kongres Nasional
pengesahan quorum, jadwal acara dan tata tertib dan pemilihan
Pimpinan Kongres dipimpin oleh Pengurus Pusat PPNI.
j. Penyelenggaraan Kongres Nasional ditet apkan di Propinsi secara
bergilir dan Propinsi penyelengara diberi otonomi penuh.
k. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur
dalam Tata Tertib Kongres.
Pasal 9
Kongres Propinsi
(1) Status:
a. Kongres Propinsi merupakan kekuasaan tertinggi organisasi di
tingkat Propinsi.
b. Kongres Propinsi diselengarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh
Pengurus Propinsi dan diselenggarkan selambat -lambatnya 6
(enam) bulan setelah Kongres Nasional melalui badan k husus yang
disebut Panitia Kongres Propinsi, yang diangkat dan bertanggung
kepada Pengurus Propinsi.
c. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu -waktu

15. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 15
Musyawarah Luar Biasa di Tingkat Propinsi, atas usul dan disetujui
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang
ada.
d. Kongres Propinsi dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar
sidang organisasi
(2) Kewenangan
a. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib Kongres
Propinsi.
b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Kongres Propi nsi.
c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Propinsi mengenai amanat
yang diberikan oleh Kongres Propinsi sebelumnya, apabila
pertanggungjawaban Pengurus Propinsi selesai, maka Pengurus
Propinsi dinyatakan demisoner dan selanjutnya Pengurus Propinsi
mempunyai status anggota biasa.
d. Memilih KetuaPengurus Propinsi yang selanjutnya Ketua Pengurus
Propinsi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat HPMI.
e. Menunjuk Ketua Pengurus Propinsi terpilih sebagai Ketua Tim
Formatur
f. Memilih Anggota Tim Formatur Propinsi
g. Memberikan mandat kepada Tim Formatur Propinsi untuk memilih
pengurus Propinsi, Pengurus Dewan Pertimbangan Propinsi.
Setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi HPMI Propinsi
secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar.
h. Memberikan mandat kepada Ketua Pengurus Propinsi terpilih
untuk melantik Pengurus Propinsi, Dewan Pertimbangan Propinsi.
i. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Propinsi.

16. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 16
(3) Pedoman Umum Kongres Propinsi
a. Kongres Propinsi diselenggarakan oleh Pengurus Propinsi m elalui
Pantia Pelaksana Kongres Propinsi yang diangkat oleh Pengurus
Propinsi.
b. Tempat pelaksanaan Kongres Propinsi ditetapkan pada Kongres
Propinsi sebelumnya.
c. Panitia Pelaksana Kongres Propinsi bertanggung jawab dari segi
teknis penyelenggaraan Kongres Propinsi.
d. Peserta Kongres Propinsi terdiri dari;
Utusan khusus Kongres Propinsi I adalah:
a. Perawat manajer di tatanan pelayanan kesehatan.
b. Perawat yang berminat di bidang manajemen keperawatan.
Utusan untuk Kongres Propinsi berikutnya adalah:
a. Pengurus Propinsi terdiri dari Ketua Pengurus Propinsi,
Sekretaris dan Bidang Organisasi.
b. Dewan Pertimbangan Propinsi terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
2. Peninjau adalah:
a. Pengurus Pusat HPMI.
b. AnggotaHPMI.
c. Organisasi profesi lain yang diundang panitia,
d. Organisasiprofesikeperawatanseminatlainyangdiundang
panitia,

17. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 17
e. Manajer keperawatanbaikdariPuskesmasmaupunRumah
Sakit yang mendaftarkan diri ke pan itia.
f. Undangan yang diundang panitia.
Pasal 10
e. Kongres Propinsi sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu
jumlah Propinsi dan jumlah utusan Kongres Propinsi, apabila
persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3
bulan setelah itu Kongres Propinsi dianggap sah dengan peserta
Kongres Propinsi yang hadir
f. Utusan dengan mandat tertulis mempunyai hak bicara, hak memilih
dan dipilih, sementara peninjau mempunyai hak bicara saja.
g. Kongres Propinsi dipimpin oleh seorang Ketua, , seorang
sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota yang dipilih dari dan oleh
peserta Kongres Propinsi, kecuali sidang paripurna pengesahan
quorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Kongres
Propinsi dipimpin oleh Ketua Pengurus Propinsi.
h. Khusus untuk Kongres Propinsi I, pimpinan Kongres Propinsi
pengesahan quorum, jadwal acara dan tata tertib dan pemilihan
Pimpinan Kongres Propinsi dipimpin oleh Pengurus Pusat HPMI
dan Panitia Kongres Propinsi I.
i. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan
diatur dalam Tata Tertib Kongres Propinsi.

18. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 18
Rapat Kerja Nasional
(1) Status:
a. Rapat kerja nasional adalah rapat kerja Pengurus Pusat yang dihadiri
oleh Pengurus pusat dan Pengurus Propinsi.
b. Rapat kerja nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu
periode kepengurusan
c. Dalam keadaan luar biasa rapat kerja nasional dapat dilakukan
sewaktu-waktu atas usul pengurus pusat atau pengurus propinsi dan
mendapat persetujuan sekurang -kurangnya setengah jumlah
pengurus propinsi yang ada.
(2) Kewenangan:
a. Menilai pelaksananan program kerja amanat Kongres Nasional,
menyempurnakan dan memperbaiki untuk diaksanakan pada sisa
periode kepengurusan selanjutnya.
b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau
perkembangan organisasi.
c. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada Kongres Nasional
yang akan datang.
(3)Tata Tertib Rapat Kerja Nasional:
a. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh pengurus pusat bersama
pengurus Propinsi yang ditunjuk
b. Panitia Pelaksana Rapat kerja nasional bertanggung jawab mengenai
teknis penyelengaraan rapat kerja nasional
c. Rapat kerja nasional dihadiri oleh Pengurus pusat, Pengurus Propinsi,
Dewan pertimbangan Pusat, peninjau dan undangan pengurus pusat

19. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 19
d. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat.
e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam
peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
Pasal 11
Rapat Kerja Propinsi
(1) Status:
a. Rapat kerja Propinsi adalah rapat kerja Pengurus Propinsi yang dihadiri
oleh utusan Pengurus Propinsi.
b. Rapat kerja Propinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu
periode kepengurusan.
c. Dalam keadaan luar biasa rapat kerja Propinsi dapat dilakukan
sewaktu-waktu atas usul pengurus Propinsi atau pengurus propinsi
dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah
pengurus propinsi yang ada.
(2) Kewenangan:
a. Menilai pelaksananan program kerja amanat Kongres Propinsi,
menyempurnakan dan memperbaiki untuk diaksanakan pada sisa
periode kepengurusan selanjutnya
b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau
perkembangan organisasi.
c. Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada Kongres Propinsi
yang akan datang.
(3)Tata Tertib Rapat Kerja Propinsi:
a. Rapat KerjaPropinsi diselenggarakan oleh pengurusPropinsi bersama

20. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 20
panitia yang ditunjuk oleh Pengurus Propinsi.
b. Panitia Pelaksana Rapat kerja Propinsi bertanggung jawab mengenai
teknis penyelengaraan rapat kerja Propinsi
c. Rapat kerja Propinsi dihadiri oleh Utusan Pengurus Propinsi, Dewan
pertimbangan Propinsi, peninjau dan undangan pengurus Propinsi
d. Rapat Kerja Propinsi dipimpin oleh Ketua Pengurus Propinsi.
e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam
peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
Pasal 12
Pengurus Pusat
Pengurus Pusat HPMI terdiri dari:
1) Ketua Umum
2) Ketua I
3) Ketua II
4) Sekretaris Jenderal
5) Sekretaris I
6) Sekretaris II
7) Bendahara Umum
8) Bendahara I
9) Bendahara II
10)Kepala Departemen
a. Departemen Organisasi
b. Departemen Etika dan Hukum
c. Departemen Pelayanan
d. Departemen Pendidikan dan Pelatihan

21. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 21
e. Departemen Penelitian dan Pengembangan
f. Departemen Kesejahteraan
11) Anggota-anggota Departemen; jumlah disesuaikan dengan
kebutuhan.
Pasal 13
Pengurus Propinsi
Pengurus Propinsi HPMI terdiri dari:
1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Sekretaris
4) Wakil Sekretaris
7) Kepala Bidang
a. Bidang Organ isasi
b. Bidang Etika dan Hukum
c. Bidang Pelayanan
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
f. Bidang Kesejahteraan
8) Anggota-anggota Bidang; jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
Pasal 14
5) Bendahara
6) Wakil Bendahara

22. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA 22
Masa Kepengurusan
Masa kepengurusan pada setiap tingkat adalah 5 (lima) tahun.
Pasal 15
Syarat-syarat Pengurus Organisasi
(1). Berasal dari anggota yang berpengalaman dan mempunyai
kepribadian yang baik, berprestasi, dan mempunyai dedikasi.
(2). Mampu bekerja sama, meningkatkan dan mengembangkan
peranan
IPMI
(3). Sanggup berpartisipasi aktif dalam o rganisasi.
(4). Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan profesi.
Pasal 16
Pergantian Pengurus Antar Waktu
(1) Penggantian Kepengurusan organisasi dalam satu masa jabatan
dimungkinkan karena ada pengurus:
a. Meninggal dunia.
b. Berhenti atas permintaan send iri.
c. Pindah ke tempat lain yang mengakibatkan yang bersangkutan
tidak dapat aktif dalam waktu 6 bulan.
d. Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dinilai oleh rapat
pleno pengurus diberhentikan.
(2) Kewenangan pemberhentian pengurus sesuai ayat (1) butir “d” diatur
sebagai berikut:
a. Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat setelah
berkonsultasi dengan Dewan pertimbangan Pusat

23. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA23
b. Pengurus Propinsi dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Propinsi
setelah berkonsultasi dengan Dewan pertimbangan propinsi.
Pasal 17
Dewan Pertimbangan Pusat
(1) Status:
a. Dewan Pertimbangan Pusat adalah Dewan yang memberikan
pertimbangan untuk masalah organisasi, keahlian dan profesi
keperawatan khususnya manajemen keperawatan kepada
Pengurus pusat.
b. Dewan pertimbangan Pusat dibentuk melalui Kongres nasional.
c. Masa Bakti Pengurus Dewan Pertimbangan Pusat selama 5 (lima)
tah u n.
d. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat dapat dipilih untuk 2 (dua)
periode berturut-turut.
(2) Kewenangan:
a. Memberi pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran atau nasihat
kepada pengurus HPMI sesusai dengan tingkat organisasi baik
diminta maupun tidak diminta sesuai kebutuhan organisasi.
b. Membina pengembangan profesi keperawatan dalam arti yang
luas.
(3)Susunan Pengurus:
a. Kedudukan Dewan Pertimbangan Pusat berada di Pengurus Pusat.
b. Kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota 3 orang

24. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA24
c. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini diatur dalam
peraturan terendiri, selama tidak bertentangan dengan ketentuan
ini.
Pasal 18
Dewan Pertimbangan Propinsi
(1) Status:
a. Dewan Pertimbangan Propinsi adalah Dewan yang memberika n
pertimbangan untuk masalah organisasi, keahlian dan profesi
keperawatan khususnya manajemen keperawatan kepada
Pengurus Propinsi.
b. Dewan pertimbangan Propinsi dibentuk melalui Kongres Propinsi.
c. Masa Bakti Pengurus Dewan Pertimbangan Propinsi selama 5
(lima) tahun.
d. Ketua Dewan Pertimbangan Propinsi dapat dipilih untuk 2 (dua)
periode berturut-turut.
(2) Kewenangan:
a. Memberi pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran atau nasihat
kepada pengurus HPMI sesusai dengan tingkat organisasi baik
diminta maupun tidak diminta sesuai kebutuhan organisasi.
b. Membina pengembangan profesi keperawatan dalam arti yang
luas.
(3)Susunan Pengurus:
a. Kedudukan Dewan Pertimbangan Propinsi berada di Pengurus
Propinsi.

25. PROFIL HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA25
b. Kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota 3 orang
c. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini diatur dalam
peraturan terendiri, selama tidak bertentangan dengan ketentuan
ini.
BAB IV
KE PUTU SAN
Pasal 19
Keputusan
(1) Semua keputusan yang diambil dalam organisasi HPMI dilakukan secara
m usyawara h
(2)Apabila keputusan melalui musyawarah tidak berhasil, maka keputusan
diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.
BABV
KE KAYAAN
Pasal 20
(1) Besarnya uang pangkal Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah)
(2) Besarnya iuran bulanan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
BAB VI
PERU BAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 21
Perubahan anggaran rumah tanggaini hanya dapat dilakukan melalui
Kongres HPMI.