Indonesia Infrastructure Update

1. Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dalam
Kajian Kebijakan
Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pelaksana
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Jakarta, 14 Desember 2017
Keynote Speech

2. Agenda
Target Infrastruktur Nasional
Status Kemajuan Proyek Strategis Nasional dan Proyek
Prioritas
Dukungan Kebijakan bagi Pembangunan Infrastruktur
2

3. Agenda
Target Infrastruktur Nasional
Status Kemajuan Proyek Strategis Nasional dan Proyek
Prioritas
Dukungan Kebijakan bagi Pembangunan Infrastruktur
3

4. Pemerintah Indonesia telah menetapkan project pipeline penyediaan
infrastruktur untuk tahun 2015-2019
Proyek Prioritas
Merupakan proyek-proyek yang tercantum
dalam RPJMN dan sebagian besar menjadi
RENSTRA tiap-tiap K/L teknis terkait.
Merupakan 245 PSN dan 2 Program dengan
kriteria strategis yang tersebar secara nasional
dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.
3 Tahunn 2016 yang diubah melalui Peraturan
Presiden 58 Tahun 2017
Merupakan 37 Proyek Prioritas yang memiliki
dampak ekonomi tinggi dan ditetapkan melalui
Peraturan Menko Perekonomian No. 12 Tahun
2015 yang diubah melalui Permenko No. 5
Tahun 2017 dan akan dipantau serta didukung
oleh Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Definisi
4

5. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019,
Pemerintah telah menetapkan target pembangunan infrastruktur Nasional
Enggano
Kertajati
Singkawang
Muara
Teweh
Miangas
Maratua
Tojo Una-
Una
Pohuwato
Moa
Namniwel
Taria
Kenyam
Aboy
Sultan
Hassanuddin
Banda Aceh
Belawan
Kuala Tanjung
Dumai
Batam
Pangkal
Pinang
Pontianak
Panjang
Padang
Tj. Priok
Cilacap
Tj. Perak
Lombok
Kupang
Palangkaraya Banjarmasin
Makassar
Maloy
Bitung
Halmahera
Sorong
Jayapura
Merauke
Ambon
Koroway
Batu
Konsep Tol Laut agar Indonesia
mejadi poros martim dunia
• Pembangunan 24 pelabuhan laut
baru
• Meningkatkan jumlah kapal
(pioneer cargo, transport vessels,
pioneer crossing vessels)
• Membangun 60 pelabuhan
penyeberang
Memperkuat konektivitas melalui
pembangunan infrastruktur udara
• Pembangunan 15 pelabuhan
udara baru
• Pembangunan fasilitas air cargo
di 6 lokasi
• Menambah jumlah pelabuhan
udara perintis
Revitalisasi efisiensi jalan dengan
pembangunan dan pebaikan jalan
• Pembangunan 2.650 km jalan baru
• Pembangunan 1.000 km jalan tol baru
• Rehabilitasi 46.770 km jalan eksisting
Mengurangi biaya logistik melalui
infrastruktur kereta api dengan
membangun jalur baru di Jawa,
Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan
 2.159 km kereta antar kota
 1.099 km kereta dalam kota
Pengembangan transportasi kota
Pengembangan Bus Rapid Transit
(BRT) di 29 kota
• Pembangunan Mass Rapid
Transit (MRT) di 6 kota
metropolitan dan 17 kota besar
Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar
96.6% pada tahun 2019 dengan
pengmbangan kapasitas
• Pembangunan pembangkit listrik dengan
total kapasitas 35.000 MW
Memastikan suplai dari bahan
bakar dengan memaksimalkan
kilang minyak domestik
• Pembangunan kilang minyak
baru 2x300.000 bpd
• Pengembangan Kilang Minyak
Cilacap dan Balongan
Proyek Energi
Proyek Logistik
Mencapai ketahanan pangan melalui
pengembangan sistem irigasi
• Pembangunan 33 dam baru dan 30
PLTA
• Pengembangan 1 million ha sistem
irigasi
• Rehabilitasi sistem irigasi yang ada
5

6. Dari RPJMN 2015-2019, Pemerintah Indonesia memfokuskan upaya penyediaan
infrastruktur melalui 245+2 Proyek Stratgis Nasional (PSN)
61 24
27
13
15
Proyek
Proyek mencakup 15 sektor proyek serta 2 sektor program
7
IRIGASI
IRIGASI
LISTRIK
1 PROGRAM
INDUSTRI
PESAWAT 1 PROGRAM
74 12
6
4
7
54
9
3
3
30
8
10
23
93
10
1
12
2
Proyek
Program
Rp638 T Rp563 T
Rp329 T
Rp448 T
Rp1.334 T
Rp11 T
Rp1.094 T
PENGELOLAAN
AIR
1 1
TANGGUL
LAUT
Proyek
Program

7. Estimasi total nilai investasi seluruh proyek dan program PSN adalah
Rp 4.417 triliun
7
NILAI INVESTASI PSN
Rp 4.417
Triliun
APBN
BUMN/D
Swasta
Estimasi kebutuhan pendanaan1 untuk 245
Proyek + 2 Program PSN:
PSN membutuhkan pendanaan yang berasal baik
dari APBN/D, partisipasi BUMN/D dan/ atau
partisipasi pihak swasta
Rp 547 Triliun
Total Nilai
Investasi
Rp 1.255 Triliun
Rp 2.615 Triliun
1Tidak termasuk 12 Proyek yang belum diketahui nilai investasinya
5 Sektor dengan nilai investasi tertinggi
Energi
12 Proyek
Rp 1.255 Triliun
Ketenagalistrikan
1 Program
Rp 1.036 Triliun
Jalan
74 Proyek
Rp 705 Triliun
Kereta
23 Proyek
Rp 624 Triliun
Kawasan
30 Proyek
Rp 388 Triliun
Note: Data-data diatas masih perlu untuk diverifikasi oleh Kantor Staf Presiden dan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)
APBN/D
13%
BUMN/D
28%
Swasta
59%

8. Berdasarkan estimasi realisasi dan kebutuhan pendanaan PSN,
partisipasi swasta memiliki kontribusi terbesar hingga 58%
8
Sumber
Pendanaan
(Rp Miliar)1,2
Realisasi
Pendanaan
PSN
≤20163
Kebutuhan Pendanaan PSN
Total
2017 2018 2019 ≥2020
1. APBN/D 86,123 58,847 55,076 57,488 289,960 547,494
2. BUMN/D 88,263 114,030 161,758 235,008 655,703 1,254,761
3. Swasta 338,259 218,547 358,321 348,573 1,351,734 2,615,433
TOTAL 512,645 391,424 575,154 641,068 2,297,397 4,417,689
1Tidak termasuk 12 proyek yang belum diketahui data nilai investasinya antara lain: jalan, bandara, perumahan, infrastruktur
KEK, dan smelter.
2Dana sebesar Rp499.928 miliar (capex dan opex) dari 26 proyek yang sumber dananya telah diketahui namun belum diketahui
rincian kebutuhan per tahunnya dikelompokkan ke dalam kebutuhan pendanaan ≥2020.
3Realisasi pendanaan adalah alokasi dana yang dilaporkan Penanggung Jawab proyek pada tahun 2016 dan sebelumnya.
Rencana alokasi pendanaan untuk 245 Proyek + 2 Program :
Asumsi pada pengelompokan alokasi pendanaan:
1. Untuk proyek dengan skema KPBU dan belum diketahui alokasi APBN yang dibutuhkan, maka seluruh nilai investasi
dialokasikan pada Swasta
2. Untuk proyek dengan skema penugasan BUMN dan belum diketahui alokasi APBN yang dibutuhkan, maka seluruh nilai
investasi dialokasikan pada BUMN
Note: Data-data diatas masih perlu untuk diverifikasi oleh Kantor Staf Presiden dan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)

9. Dari PSN, telah ditetapkan 37 proyek prioritas dengan estimasi total nilai
investasi mencapai Rp2.344 Triliun sesuai dengan Permenko No. 5/2017
27
4
4
4
4
3
7
8
17
13
32 20
1
25
15
2
9
4
27
4
16
10
12
21
34
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
4
4
14
11
36
22
19
23
26
13. Perkeretaapian Umum DKI Jakarta
14. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
15. Pelabuhan Hub Internasional Bitung
16. Pelabuhan Patimban
17. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut
(CBL)
18. Palapa Ring Broadband
19. Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang
20. Central – West Java Transmission Line 500 kV
21. PLTU Indramayu
22. Transmisi Sumatera 500 kV (4 Provinsi)
23. PLTU Mulut Tambang (6 Provinsi)
24. PLTGU (16 Provinsi)
25. Kilang Minyak Bontang
26. Kilang Minyak Tuban
27. RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting
(Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)
28. Lapangan Abadi WK Masela
29. Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru
30. Indonesian Deepwater Development (IDD)
31. Pengembangan Tangguh Train 3
32. SPAM Semarang Barat
33. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
34. National Capital Integrated Coastal
Development (NCICD) Fase A
35. SPAM Jatiluhur
36. SPAM Lampung
37. Energi Asal Sampah 8 Kota Besar
33
1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
2. Jalan Tol Manado-Bitung
3. Jalan Tol Panimbang-Serang
4. 15 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
5. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
6. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
7. Kereta Api Ekspres SHIA
8. MRT Jakarta Jalur Utara – Selatan
9. Kereta Api Makassar – Parepare
10.Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
11.Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera
Selatan
12.Kereta Api Kalimantan Timur
27
27
20
27
22
22
22
13
6
5
23
23
23
23
23
31
28
29
30
35
37
37
37
37 37
37
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
4
4
4
9

10. Agenda
Target Infrastruktur Nasional
Status Kemajuan Proyek Strategis Nasional dan Proyek
Prioritas
Dukungan Kebijakan bagi Pembangunan Infrastruktur
10

11. Status kemajuan 245 Proyek + 2 Program PSN, dan 1 Program
Ketenagalistrikan 35GW secara spesifik
245 + 2
PSN
4 proyek sudah selesai
9 proyek dalam tahap transaksi
87 proyek dalam penyiapan
147 proyek dalam tahap konstruksi1
1Termasuk 1 Program Ketenagalistrikan yang dikategorikan ke dalam
tahap konstruksi (39% Program Ketenagalistrikan telah mencapai
konstruksi per April 2017)
948 MW sudah beroperasi
15.126 MW dalam tahap konstruksi
13.673 MW sudah selesai PPA namun
belum financial close
2.328 MW dalam tahap perencanaan
35
GW
3.763 MW dalam tahap pengadaan
Kemajuan 245
Proyek + 2 Program
per November 2017
Kemajuan Program
Ketenagalistrikan
per November 2017
11
35%
4%
59%
2%
6%
11%
38%
42%
3%
Note: Data-data diatas masih perlu untuk diverifikasi oleh Kantor Staf
Presiden dan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)

12. Status kemajuan 37 proyek prioritas per November 2017
Status kemajuan 37 proyek prioritas Milestone yang baru dicapai
Skema Pendanaan untuk 37 Proyek Prioritias
SPAM Semarang Barat:
Dikeluarkannya SK Penugasan kepada PT SMI untuk
project development facility dari Kementerian
Keuangan pada 29 September 2017.
12
RDMP Cilacap:
Surat Rekomendasi terkait tata ruang dan
pengalihan trase jalan telah diterbitkan. Izin
Lingkungan sudah diterbitkan oleh Kementerian
LHK.
Pelabuhan Patimban:
Pledge pinjaman proyek (Konstruksi Tahap I dan
Pendampingan) oleh Pemerintah Jepang telah
dilakukan pada Agustus 2017.
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur Selatan-
Utara:
Telah diterbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.
140/2017 tentang Penugasan Perseroan Terbatas
Mass Rapid Transit Jakarta sebagai Operator Utama
Pengelola Kawasan Transit Oriented Development
Koridor Utara - Selatan Fase 1.
30%
24%
46%
Preparation
Transaction stage
Construction stage
11 Proyek dalam tahap
penyiapan
9 Proyek dalam tahap
transaksi
17 Proyek dalam tahap
konstruksi
9%
40%
51%
APBN/D
BUMN/D
Swasta
Rp 213,42 Triliun APBN/APBD
(termasuk pinjaman)
Rp 968,92 Triliun BUMN/BUMD
Rp 1.237,75 Triliun
swasta/KPBU

13. Agenda
Target Infrastruktur Nasional
Status Kemajuan Proyek Strategis Nasional dan Proyek
Prioritas
Dukungan Kebijakan bagi Pembangunan Infrastruktur
13

14. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur Pemerintah juga telah
melakukan berbagai reformasi
Reformasi Fiskal Reformasi Institusi Reformasi Peraturan
Implementasi
Viability Gap Funding
Fasilitas untuk meningkatkan
kelayakan finansial proyek dengan
memberikan kontribusi pada biaya
konstruksi maksimum 49%.
Availability Payment
Penerbitan PMK No. 190/2015 j.o.
PMK No. 260/2016 dan Permendagri
No. 96/2016.
Skema pembayaran ketersediaan
layanan oleh pemerintah selama
masa konsensi setelah aset selesai
dikerjakan oleh pihak swasta agar
proyek bankable.
Panduan Pembagian Risiko
PT PII telah menerbitkan panduan
alokasi risiko dan upaya mitigasi untuk
proyek KPBU.
KPPIP
KPPIP berperan aktif dalam percepatan
penyediaan infrastruktur prioritas.
PT Sarana Multi Infrastruktur
Penggabungan PT SMI dengan Pusat
Investasi Pemerintah (PIP) sehingga
perannya berkembang menjadi
lembaga pembiayaan infrastruktur.
PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia
Potensi pengembangan mandat PT
PII untuk memberikan penjaminan
proyek di luar proyek KPBU.
PPP Unit
Fasilitas untuk mendukung PJPK
dalam penyiapan proyek KPBU
(PDF/TA).
Direct Lending
Penerbitan Perpres No. 82/2015.
Mengatur pemberian jaminan untuk
pinjaman langsung ke BUMN sehingga
mempercepat proses penyediaan
pendanaan untuk proyek.
Pengadaan Tanah
Penerbitan Perpres No. 148/2015
Mengatur upaya-upaya untuk
percepatan pengadaan tanah sesuai
UU No. 2/2012.
16 Paket Kebijakan Ekonomi
Melakukan deregulasi kebijakan dan
peraturan yang menghambat
infrastruktur dan pembentukan satuan
kerja di Kemenko Perekonomian untuk
memastikan efektivitas dan
implementasi kebijakan tersebut.
14
Dana Investasi Infrastruktur
Otoritas Jasa Keuangan
Wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat
pemodal untuk selanjutnya sebagian
besar diinvestasikan pada Aset
Infrastruktur oleh Manajer Investasi.
BLU LMAN
mendukung pendanaan pengadaan
tanah untuk PSN
BLU BPJT
Pengembangan tugas dan fungsi BLU
BPJT untuk implementasi skema
Availability Payment pada jalan tol
Pembiayaan Investasi Non
Anggaran Pemerintah (PINA)
Pemanfaataan sumber pembiayaan non
anggaran pemerintah, seperti dana
kelolaan, perbankan, pasar modal,
asuransi, lembaga pembiayaan

15. 1. Fiskal: Dalam mendukung kelayakan proyek KPBU, Pemerintah telah
memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan kelayakan dan bankability
PEMERINTAH INDONESIA
Penyiapan Proses Lelang Konstruksi
Institusi Pengelola:
BLU LMAN,
Kemenkeu dan
Kemen ATR
Komitmen
Pemerintah:
Rp 16 T (2016)
Rp 20 T (2017)
Viability Gap
Funding
(VGF)
Penjaminan
Pembiayaan
Dana Tanah
Bergulir
Fasilitas
Pajak
Availability
Payment (AP)
Project
Development
Facility (PDF)
Fasilitas untuk
mendukung PJPK
dalam penyiapan
proyek KPBU
(PDF/TA).
Peningkatan
kelayakan
finansial
dengan
memberikan
kontribusi
pada biaya
konstruksi
Penjaminan
kewajiban
pemerintah
dalam
kesepakatan
konsensi
infrastruktur
PMK No.
159/PMK.010.201
5 tentang tax
holiday untuk
sektor pionir
seperti industri
berbahan dasar
metal, kilang
minyak, petrokimia
dasar, mesin,
energi terbarukan
dan peralatan
telekomunikasi
Skema
pembayaran
berkala oleh
pemerintah selama
masa konsensi
setelah aset
selesai dikerjakan
oleh pihak swasta
agar proyek
bankable
Fasilitas dana
pengadaan tanah
proyek jalan tol
guna
menjembatani
keterbatasan
ketersediaan dana
pengadaan tanah
oleh pihak swasta.
Institusi
Pengelola:
PT SMI dan PT
IIF, PPP Unit di
Kemenkeu
Institusi
Pengelola:
Kemenkeu
berdasarkan
proposal dari
PJPK
Komitmen
Pemerintah:
Mx. 49% per
proyek
Institusi
Pengelola:
PT Penjaminan
Infrastruktur
Indonesia (PT
PII) – dimiliki
oleh Kemenkeu
Komitmen
Pemerintah:
Rp 5,9 Triliun
Institusi Pengelola:
Kemenkeu
Institusi Pengelola:
Kemenkeu (jika AP
bersumber dari
APBN) dan
Pemerintah
Daerah dan
Kemendagri (Jika
AP bersumber dari
APBD)
15

16. Adalah satuan kerja dibawah DJKN Kementerian Keuangan untuk memberikan layanan
publik di bidang pengelolaan aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum (BLU)
Sisa dana yang dikelola dapat digunakan
pada tahun anggaran selanjutnya
Pengalokasian dana fleksibel tidak
terpaku penggunaannya pada
peruntukkan satu proyek tertentu
Pengelolaan dana untuk pengadaan
tanah seluruh proyek PSN berada di
bawah satu lembaga
Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun
2016 tentang Pendanaan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional
Peraturan Menteri Keuangan No.
21/PMK. 06/2017 tentang Tata Cara
Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi
Proyek Strategis Nasional dan
Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan
Tanah Oleh Lembaga Manajemen
Aset Negara
Dasar Hukum Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek
Strategis Nasional dan Prioritas oleh BLU LMAN
Pendanaan pengadaan tanah melalui BLU-LMAN
memiliki beberapa keunggulan antara lain:
Percepatan pengadaan tanah membutuhkan fleksibilitas
anggaran yang dapat dipenuhi oleh BLU-LMAN sehingga
dapat memudahkan koordinasi pengalokasian dan
pengelolaan dana pengadaan tanah PSN
2. Institusi: Terkait dengan pengadaan tanah, BLU-LMAN ditugaskan
Pemerintah untuk menyediakan dana pengadaan tanah
16

17. 2. Institusi: PT Sarana Multi Infrastruktur adalah salah satu institusi non-bank yang
memiliki kapasitas untuk menyediakan dana untuk proyek infrastruktur
PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertindak sebagai katalis dalam percepatan pembangunan ınfrastruktur. Tugas
dari PT SMI adalah mendukung agenda infrastruktur Pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga keuangan swasta
dan / atau multilateral dalam proyek KPBU.
Sektor yang Menjadi Fokus
Energi dan
Kelistrikan
Jalan dan Jembatan
Transportasi
Infrastruktur
Daerah
Penjara Sekolah
Rumah Sakit
Pasar Infrastruktur
Pariwisata
Telekomunikasi Irigasi dan
Pengairan
Minyak dan
Gas Bumi
Pengelolaan Air
dan Limbah
Perkeretaapian
Infrastruktur Sosial
Penyediaan Air
Energi Terbarukan
JASA KONSULTANSI PENGEMBANGAN PROYEK
Sumber Pendanaan
Penanaman Modal Negara
Pinjaman dan Hibah Domestik
dan Asing
Pasar Modal
(Obligasi dan Sekuritas)
Sekuritisasi
 Produk Pembiayaan dan
Investasi:
 Pembiayaan Investasi Berjangka
 Take Out Financing
 Mezzanine Loan
 Pembiayaan Modal Kerja
 Promoter Financing
 Investasi Penyertaan Modal
 Pembiayaan Talangan
 Pembiayaan Subordinasi
 Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN DAN INVESTASI
 Investment Advisory
o Kelayakan finansial
o Perencanaan bisnis
o Konsultan Transaksi
 Financial Advisory
o Pemodelan Keuangan
o Penentuan struktur pembiayaan
o Merger dan Akuisisi
o Restrukturisasi Keuangan
 Financing Arranger
o Penggalangan dana ekuitas
o Penggalangan dana pinjaman
 Fasilitas Pengembangan Proyek
KPBU melalui skema Penugasan
 Fasilitas Pengembangan Proyek
dan Pengelolaan Dana Donor
 Technical Assistance dan
Pengelolaan Dana Donor
 Pelatihan dan Peningkatan
Kapasitas
17

18. 3. Peraturan: Pemerintah juga telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi
1-16 yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur
18
PKE 1: Daya saing industri nasional, PSN, investasi
properti
PKE 2: Perizinan izin investasi, tax holiday
PKE 3: Tarif listrik
PKE 4: Kesejahteraan pekerja
PKE 5: Revaluation of assets, double taxation and
Sharia Banking
PKE 6: Kawasan Ekonomi Khusus
PKE 7: Industri padat karya
PKE 8: Satu Peta, Kilang Minyak, Bea suku cadang
pesawat
PKE 9: Infrastruktur ketenagalistrikan, stabilisasi harga
daging
PKE 10: UMKM
PKE 11: Kredit usaha, farmasi
PKE 12: Kemudahan Berusaha di Indonesia
PKE 13: Rumah murah
Paket Kebijakan Ekonomi (PKE)
PKE 14: E-commerce
Paket kebijakan yang terkait langsung dengan kegiatan
penyediaan infrastruktur
PKE 15: Usaha & Daya Saing Penyedia Logistik
PKE 16: Percepatan pelaksanaan berusaha

19. Detail dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I–XVI
19
• Deregulasi
• Percepatan Proyek
Strategis
• Perumahan untuk
masyarakat
berpendapat rendah
• Penerbitan Perizinan
dalam waktu 3 jam
• Penghapusan PPN untuk
industri transportasi
• Fasilitas logistik yang
terintegrasi
• Menurunkan harga BBM
dan listrk
• Simplifikasi perizinan
lahan pada kegiatan
investasi
• Memperluas penerima
pinjaman Usaha Kecil
• Sistem upah yang adil,
sederhana dan bisa
diproyeksikan
• Kemudahan
keterjangkauan Kredit
Usaha Kecil
• Revaluasi aset untuk
keringanan pajak
• Menghilangkan pajak
berganda dana investasi
Real Estate, Properti dan
Infrastruktur.
• Pengembangan KEK
• Mempermudah sistem
penyediaan air
• Simplifikasi perizinan
impor bahan baku obat
• Percepatan Proses
Sertifikasi Tanah
• Insentif pajak untuk
industri padat karya
• Kebijakan Satu Peta
• Pembangunan Kilang
Minyal
• Insentif untuk industri
pesawat
• Percepatan
pembangunan
Infrastruktur Kelistrikan
• Stabilisasi Harga Daging
• Deregulasi di Sektor
Logistik
• Pengurangan
hambatan investsai
• Kredit Usaha Rakyat
Berorientasi Ekspor
(KURBE)
• Indonesia single Risk
Management
• Penyederhanaan
Prosedur Perizinan,
Durasi dan Biaya
Memulai Bisnis di
Indonesia
Mempercepat pembangunan
perumahan yang terjangkau,
dengan mengurangi,
mengintegrasikan, dan
mempercepat proses
perizinan
• Roadmap untuk industri
e-commerce nasional
• Memperluas dan
mempermudah akses
pendanaan
• Insentif pajak
• Pengurangan biaya untuk
pengiriman barang dan
logistik
• penguatan kelembagaan
dan kewenangan
Indonesia National Single
Window
• Satuan Tugas untuk
pengawalan dan
penyelesaian hambatan
perizinan
• Reformasi peraturan
perizinan berusaha
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
XIII XIV XV XVI
PKE terkait infrastruktur

20. KPPIP
Menara Merdeka, 8th floor
Jl Budi Kemuliaan I No 2, Jakarta 10110
E-mail : sekretariat@kppip.go.id
Landline : +62 21 2957 3771
TERIMA KASIH