SlideShare a Scribd company logo
Maritime Labour
Convention
(MLC) 2006
NAMA: MUHAMMAD RAHMAN
NIT: 582111317920
KELAS: K3A
Maritime Labour Convetion
MLC atau Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006
merupakan Standar Ketenagakerjaan Internasional
yang telah diadopsi pada Sidang Ketenagakerjaan
Internasional ke 94 pada bulan Februari 2006. Tujuan
Konvensi ini untuk memastikan perlindungan bagi hak-
hak tenaga kerja pelaut di seluruh dunia dan
memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan
pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang
aman dan nyaman bagi tenaga kerja pelaut.
1)Persyaratan minimal pelaut yang bekerja di
kapal
2) Kondisi pekerja
3) Akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, dan
katering
4) Perlindungan dan perawatan, kesejahteraan,
dan perlindungan keamanan sosial
5) Penerapan dan pelaksanaan
MLC terdiri dari 5
bagian
Persyaratan minimal pelaut yang
bekerja di kapal
1.Usia minimal pelaut adalah 16 tahun, tetapi minimal 18
tahun untuk kerja malam atau area berbahaya.
2. Kondisi Kesehatan harus sesuai dengan STCW, pelaut harus
menyertakan sertifikat kesehatan (medical report) yang diakui
oleh negara bersangkutan.
3.Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan
pekerjaannya sebelum melaut dan juga harus mendapatkan
training keselematan diri (Personal Safety Training).
4.Rekutmen atau Penempatan pelaut harus dilakukan dengan
menjalankan.
prosedur penempatan dan pendaftaran yang baik, adanya
prosedur keluhan
dan harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal.
Kondisi Pekerja
1.Kontrak harus jelas, legal, dan mengikat
2.Gaji Pelaut harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulan dan harus
ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan.
3.Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan negara yang
berlaku. Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari atau 72 jam dalam
seminggu atau jam istirahat minimal adalah 10 jam dalam sehari atau 77 jam
dalam seminggu. Selanjutnya, waktu istirahat tidak boleh dibagi menjadi lebih
dari 2 periode dimana setidaknya 6 jam waktu istirahat harus diberikan secara
berurutan dalam satu dari dua periode.
4.Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di daratan.
5.Pemulangan pelaut ke negara asalanya haruslah gratis.
6.Kandas/ Hilang : Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon.
7.Setiap kapal harus punya jenjang karir yang jelas bagi pelaut.
Persyaratan minimal pelaut
yang bekerja di kapal
1.Akomodasi untuk tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan
kesehatan dan kenyamanan pelaut. Ada beberapa persyaratan minimal ruang
tidur, ruang hiburan, dan asrama.
2.Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti negara sesuai
bendera kapal (Flag State). Koki juga harus memiliki pelatihan yang tepat.
Perlindungan dan perawatan,
kesejahteraan, dan perlindungan
keamanan sosial
1.pelaut harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa
biaya dan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang sama dengan yang ada di
darat.
2.Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat sakit, cidera, atau
kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut juga harus tetap
mendapatkan gaji setidaknya 16 minggu semenjak mulai sakit.
3.Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus diberikan selama bekerja maupun
istirahat. Pengukuran tingkat kemanan (identifikasi bahaya dan pengendalian
resiko) harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja.
4.Port States harus menyediakan fasilitas budaya, rekreasi dan informasi yang
cukup di daratan dan semua fasilitas tersebut terbuka untuk semua pelaut tanpa
membedakan ras, kelamin, agama dan pandangan politik.
5.Perlindungan sosial harus diberikan ke semua pelaut
1.Flag states (Negara dimana bendera kapal
beroperasi) bertanggung jawab memastikan
penerapan aturan untuk kapal yang
menggunakan benderanya.
2.Port States (negara dimana kapal
bersandar) harus melakukan inspeksi
tergantung pada keberadaan “Certificate of
Maritime Compliance”. Bila sertifikat telah
dimiliki (dan bendera kapal berasal dari negara
yang telah meratifikasi MLC 2006), maka
investigasi hanya dilakukan sekedar untuk
memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan
terhadap standar. Bila kapal belum memiliki
sertifikat, maka investigasi harus dilakukan
secara menyeluruh dan harus memastikan kapal
telah memenuhi ketentuan MLC 2006.
3.Agen yang menyediakan pekerja untuk kapal
juga harus diinspeksi untuk memastikan mereka
menerapkan dan tersertifikasi MLC 2006 (juga
peraturan lain yang terkait keamanan sosial)
Penerapan dan Pelaksanaan
Thanks!

More Related Content

Similar to 582111317920_19_Muhammad Rahman_K3A_UAS KONVENSI MARITIM.pdf

I.pptx
I.pptxI.pptx
I.pptx
farhan3040
 
BAB I Eko Reizal Abadi.docx
BAB I Eko Reizal Abadi.docxBAB I Eko Reizal Abadi.docx
BAB I Eko Reizal Abadi.docx
christiawannursusant
 
International maritime organization
International maritime organizationInternational maritime organization
International maritime organization
Sabar Sinambela
 
RPS HUKUM MARITIM.docx
RPS HUKUM MARITIM.docxRPS HUKUM MARITIM.docx
RPS HUKUM MARITIM.docx
SUTRISNOSUARDI
 
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPALKELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
Beny Jackson Maliota
 
UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...
UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...
UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...
Akmad Yani Ridzani
 
Teknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanTeknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanshihatin
 
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhanPermen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Syamsul 'anchu' Marlin
 
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
isetiawa1
 
ATP..docx
ATP..docxATP..docx
ATP..docx
desrilianaputri1
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
Didik Marsiswanto
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
Didik Marsiswanto
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananSei Enim
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Mes Ry
 
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehatPmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Endang Sri Lestari
 
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikanPim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
PT. SASA
 

Similar to 582111317920_19_Muhammad Rahman_K3A_UAS KONVENSI MARITIM.pdf (16)

I.pptx
I.pptxI.pptx
I.pptx
 
BAB I Eko Reizal Abadi.docx
BAB I Eko Reizal Abadi.docxBAB I Eko Reizal Abadi.docx
BAB I Eko Reizal Abadi.docx
 
International maritime organization
International maritime organizationInternational maritime organization
International maritime organization
 
RPS HUKUM MARITIM.docx
RPS HUKUM MARITIM.docxRPS HUKUM MARITIM.docx
RPS HUKUM MARITIM.docx
 
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPALKELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
KELAIKLAUTAN KAPAL DAN DOKUMENTASI KAPAL
 
UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...
UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...
UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...
 
Teknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanTeknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikan
 
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhanPermen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
 
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
 
ATP..docx
ATP..docxATP..docx
ATP..docx
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
 
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehatPmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
 
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikanPim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
 

Recently uploaded

MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
JaffanNauval
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
EnoCasmiSEMBA
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
kurikulumsdithidayah
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Meihotmapurba
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
HuseinKewolz1
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
RaraStieAmkop
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
DwiAyuSitiHartinah
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (13)

MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 

582111317920_19_Muhammad Rahman_K3A_UAS KONVENSI MARITIM.pdf

  • 1. Maritime Labour Convention (MLC) 2006 NAMA: MUHAMMAD RAHMAN NIT: 582111317920 KELAS: K3A
  • 2. Maritime Labour Convetion MLC atau Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 merupakan Standar Ketenagakerjaan Internasional yang telah diadopsi pada Sidang Ketenagakerjaan Internasional ke 94 pada bulan Februari 2006. Tujuan Konvensi ini untuk memastikan perlindungan bagi hak- hak tenaga kerja pelaut di seluruh dunia dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja pelaut.
  • 3. 1)Persyaratan minimal pelaut yang bekerja di kapal 2) Kondisi pekerja 3) Akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, dan katering 4) Perlindungan dan perawatan, kesejahteraan, dan perlindungan keamanan sosial 5) Penerapan dan pelaksanaan MLC terdiri dari 5 bagian
  • 4. Persyaratan minimal pelaut yang bekerja di kapal 1.Usia minimal pelaut adalah 16 tahun, tetapi minimal 18 tahun untuk kerja malam atau area berbahaya. 2. Kondisi Kesehatan harus sesuai dengan STCW, pelaut harus menyertakan sertifikat kesehatan (medical report) yang diakui oleh negara bersangkutan. 3.Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya sebelum melaut dan juga harus mendapatkan training keselematan diri (Personal Safety Training). 4.Rekutmen atau Penempatan pelaut harus dilakukan dengan menjalankan. prosedur penempatan dan pendaftaran yang baik, adanya prosedur keluhan dan harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal.
  • 5. Kondisi Pekerja 1.Kontrak harus jelas, legal, dan mengikat 2.Gaji Pelaut harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulan dan harus ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan. 3.Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan negara yang berlaku. Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari atau 72 jam dalam seminggu atau jam istirahat minimal adalah 10 jam dalam sehari atau 77 jam dalam seminggu. Selanjutnya, waktu istirahat tidak boleh dibagi menjadi lebih dari 2 periode dimana setidaknya 6 jam waktu istirahat harus diberikan secara berurutan dalam satu dari dua periode. 4.Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di daratan. 5.Pemulangan pelaut ke negara asalanya haruslah gratis. 6.Kandas/ Hilang : Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon. 7.Setiap kapal harus punya jenjang karir yang jelas bagi pelaut.
  • 6. Persyaratan minimal pelaut yang bekerja di kapal 1.Akomodasi untuk tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pelaut. Ada beberapa persyaratan minimal ruang tidur, ruang hiburan, dan asrama. 2.Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti negara sesuai bendera kapal (Flag State). Koki juga harus memiliki pelatihan yang tepat.
  • 7. Perlindungan dan perawatan, kesejahteraan, dan perlindungan keamanan sosial 1.pelaut harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa biaya dan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang sama dengan yang ada di darat. 2.Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat sakit, cidera, atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut juga harus tetap mendapatkan gaji setidaknya 16 minggu semenjak mulai sakit. 3.Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus diberikan selama bekerja maupun istirahat. Pengukuran tingkat kemanan (identifikasi bahaya dan pengendalian resiko) harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja. 4.Port States harus menyediakan fasilitas budaya, rekreasi dan informasi yang cukup di daratan dan semua fasilitas tersebut terbuka untuk semua pelaut tanpa membedakan ras, kelamin, agama dan pandangan politik. 5.Perlindungan sosial harus diberikan ke semua pelaut
  • 8. 1.Flag states (Negara dimana bendera kapal beroperasi) bertanggung jawab memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya. 2.Port States (negara dimana kapal bersandar) harus melakukan inspeksi tergantung pada keberadaan “Certificate of Maritime Compliance”. Bila sertifikat telah dimiliki (dan bendera kapal berasal dari negara yang telah meratifikasi MLC 2006), maka investigasi hanya dilakukan sekedar untuk memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap standar. Bila kapal belum memiliki sertifikat, maka investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan harus memastikan kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006. 3.Agen yang menyediakan pekerja untuk kapal juga harus diinspeksi untuk memastikan mereka menerapkan dan tersertifikasi MLC 2006 (juga peraturan lain yang terkait keamanan sosial) Penerapan dan Pelaksanaan