Dokumen tersebut membahas peraturan dan undang-undang terkait pengawakan kapal di Indonesia, termasuk UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No.15-2016 tentang pengesahan MLC Convention 2006, KUHD, PP No.7-2000 tentang Kepelautan, dan peraturan terkait lainnya seperti KM dan PM. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ketentuan hukum yang mengatur pengawakan kapal di Indonesia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan untuk memastikan penghormatan HAM bagi pekerja perikanan dan masyarakat sekitar dengan mencegah pelanggaran HAM. Pengusaha perikanan wajib melaksanakan kebijakan HAM, uji tuntas dampak HAM, dan pemulihan HAM jika terjadi pelanggaran. Sertifikasi HAM diberikan untuk memastikan kepatuhan sistem pengh
Dokumen tersebut membahas tentang kelayakan kapal perikanan yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan persyaratan kelautan dan kelayakan kapal, pengawakan kapal, serta kelengkapan alat tangkap dan komunikasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan ketentuan dan peraturan terkait kelayakan kapal perikanan baik secara nasional maupun internasional.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan undang-undang terkait pengawakan kapal di Indonesia, termasuk UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No.15-2016 tentang pengesahan MLC Convention 2006, KUHD, PP No.7-2000 tentang Kepelautan, dan peraturan terkait lainnya seperti KM dan PM. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ketentuan hukum yang mengatur pengawakan kapal di Indonesia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan untuk memastikan penghormatan HAM bagi pekerja perikanan dan masyarakat sekitar dengan mencegah pelanggaran HAM. Pengusaha perikanan wajib melaksanakan kebijakan HAM, uji tuntas dampak HAM, dan pemulihan HAM jika terjadi pelanggaran. Sertifikasi HAM diberikan untuk memastikan kepatuhan sistem pengh
Dokumen tersebut membahas tentang kelayakan kapal perikanan yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan persyaratan kelautan dan kelayakan kapal, pengawakan kapal, serta kelengkapan alat tangkap dan komunikasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan ketentuan dan peraturan terkait kelayakan kapal perikanan baik secara nasional maupun internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang Dinas Jaga Mesin, Keselamatan & Prosedur Darurat serta Amandemen STCW 2010. Amandemen 2010 bertujuan untuk memastikan bahwa pelaut dididik dan terampil sesuai perkembangan teknologi, meningkatkan standar pelatihan, dan mempertahankan standar keselamatan tertinggi di laut. Amandemen ini memperkenalkan tanggung jawab baru perusahaan, standar yang seragam, serta langkah untuk
RPS mata kuliah Hukum Maritim membahas tentang:
1. Mata kuliah Hukum Maritim membahas hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pelayaran
2. Mempelajari berbagai konvensi internasional dan peraturan nasional terkait hukum laut dan keselamatan pelayaran
3. Memahami hak, kewajiban, dan larangan bagi pemilik kapal dan awak kapal sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum
keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu
UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...Akmad Yani Ridzani
Konvensi ILO No. 108 tahun 1958 dan Konvensi ILO No. 108 tahun 2003 mengatur tentang Dokumen Identitas Pelaut (SID) yang bertujuan untuk melindungi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing maupun dalam negeri. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan pelaut melalui penyempurnaan amandemen Konvensi ILO No. 185 tahun 2003 serta mengintegrasikan SID dengan sistem informasi keimigrasian, kepend
Dokumen tersebut membahas tentang ISPS Code atau Kode Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. ISPS Code ditetapkan oleh IMO untuk meningkatkan keamanan pelayaran internasional terhadap ancaman terorisme. ISPS Code mengatur kerangka kerja, peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait keamanan kapal dan pelabuhan, serta langkah-langkah untuk mengidentifikasi ancaman dan menanggapi berbagai tingkat keamanan.
Dokumen tersebut membahas tentang alur dan tujuan pembelajaran mata pelajaran Dasar-Dasar Nautika Kapal Penangkapan Ikan untuk kelas X di SMK Negeri 1 Tajung Mutiara. Pembelajaran terdiri dari 9 elemen dan masing-masing elemen memiliki tujuan dan indikator pencapaian.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, termasuk mengubah definisi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, mengatur kewajiban mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan, dan melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi penangkapan ikan menurut undang-undang dan peraturan pemerintah serta sejarah dan perkembangan penangkapan ikan dari masa prasejarah hingga modern."
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
More Related Content
Similar to 582111317920_19_Muhammad Rahman_K3A_UAS KONVENSI MARITIM.pdf
Dokumen tersebut membahas tentang Dinas Jaga Mesin, Keselamatan & Prosedur Darurat serta Amandemen STCW 2010. Amandemen 2010 bertujuan untuk memastikan bahwa pelaut dididik dan terampil sesuai perkembangan teknologi, meningkatkan standar pelatihan, dan mempertahankan standar keselamatan tertinggi di laut. Amandemen ini memperkenalkan tanggung jawab baru perusahaan, standar yang seragam, serta langkah untuk
RPS mata kuliah Hukum Maritim membahas tentang:
1. Mata kuliah Hukum Maritim membahas hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pelayaran
2. Mempelajari berbagai konvensi internasional dan peraturan nasional terkait hukum laut dan keselamatan pelayaran
3. Memahami hak, kewajiban, dan larangan bagi pemilik kapal dan awak kapal sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum
keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu
UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PELAUT (AWAK KAPAL) INDONES...Akmad Yani Ridzani
Konvensi ILO No. 108 tahun 1958 dan Konvensi ILO No. 108 tahun 2003 mengatur tentang Dokumen Identitas Pelaut (SID) yang bertujuan untuk melindungi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing maupun dalam negeri. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan pelaut melalui penyempurnaan amandemen Konvensi ILO No. 185 tahun 2003 serta mengintegrasikan SID dengan sistem informasi keimigrasian, kepend
Dokumen tersebut membahas tentang ISPS Code atau Kode Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. ISPS Code ditetapkan oleh IMO untuk meningkatkan keamanan pelayaran internasional terhadap ancaman terorisme. ISPS Code mengatur kerangka kerja, peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait keamanan kapal dan pelabuhan, serta langkah-langkah untuk mengidentifikasi ancaman dan menanggapi berbagai tingkat keamanan.
Dokumen tersebut membahas tentang alur dan tujuan pembelajaran mata pelajaran Dasar-Dasar Nautika Kapal Penangkapan Ikan untuk kelas X di SMK Negeri 1 Tajung Mutiara. Pembelajaran terdiri dari 9 elemen dan masing-masing elemen memiliki tujuan dan indikator pencapaian.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, termasuk mengubah definisi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, mengatur kewajiban mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan, dan melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi penangkapan ikan menurut undang-undang dan peraturan pemerintah serta sejarah dan perkembangan penangkapan ikan dari masa prasejarah hingga modern."
Similar to 582111317920_19_Muhammad Rahman_K3A_UAS KONVENSI MARITIM.pdf (16)
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. Maritime Labour Convetion
MLC atau Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006
merupakan Standar Ketenagakerjaan Internasional
yang telah diadopsi pada Sidang Ketenagakerjaan
Internasional ke 94 pada bulan Februari 2006. Tujuan
Konvensi ini untuk memastikan perlindungan bagi hak-
hak tenaga kerja pelaut di seluruh dunia dan
memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan
pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang
aman dan nyaman bagi tenaga kerja pelaut.
3. 1)Persyaratan minimal pelaut yang bekerja di
kapal
2) Kondisi pekerja
3) Akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, dan
katering
4) Perlindungan dan perawatan, kesejahteraan,
dan perlindungan keamanan sosial
5) Penerapan dan pelaksanaan
MLC terdiri dari 5
bagian
4. Persyaratan minimal pelaut yang
bekerja di kapal
1.Usia minimal pelaut adalah 16 tahun, tetapi minimal 18
tahun untuk kerja malam atau area berbahaya.
2. Kondisi Kesehatan harus sesuai dengan STCW, pelaut harus
menyertakan sertifikat kesehatan (medical report) yang diakui
oleh negara bersangkutan.
3.Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan
pekerjaannya sebelum melaut dan juga harus mendapatkan
training keselematan diri (Personal Safety Training).
4.Rekutmen atau Penempatan pelaut harus dilakukan dengan
menjalankan.
prosedur penempatan dan pendaftaran yang baik, adanya
prosedur keluhan
dan harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal.
5. Kondisi Pekerja
1.Kontrak harus jelas, legal, dan mengikat
2.Gaji Pelaut harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulan dan harus
ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan.
3.Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan negara yang
berlaku. Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari atau 72 jam dalam
seminggu atau jam istirahat minimal adalah 10 jam dalam sehari atau 77 jam
dalam seminggu. Selanjutnya, waktu istirahat tidak boleh dibagi menjadi lebih
dari 2 periode dimana setidaknya 6 jam waktu istirahat harus diberikan secara
berurutan dalam satu dari dua periode.
4.Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di daratan.
5.Pemulangan pelaut ke negara asalanya haruslah gratis.
6.Kandas/ Hilang : Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon.
7.Setiap kapal harus punya jenjang karir yang jelas bagi pelaut.
6. Persyaratan minimal pelaut
yang bekerja di kapal
1.Akomodasi untuk tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan
kesehatan dan kenyamanan pelaut. Ada beberapa persyaratan minimal ruang
tidur, ruang hiburan, dan asrama.
2.Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti negara sesuai
bendera kapal (Flag State). Koki juga harus memiliki pelatihan yang tepat.
7. Perlindungan dan perawatan,
kesejahteraan, dan perlindungan
keamanan sosial
1.pelaut harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa
biaya dan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang sama dengan yang ada di
darat.
2.Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat sakit, cidera, atau
kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut juga harus tetap
mendapatkan gaji setidaknya 16 minggu semenjak mulai sakit.
3.Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus diberikan selama bekerja maupun
istirahat. Pengukuran tingkat kemanan (identifikasi bahaya dan pengendalian
resiko) harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja.
4.Port States harus menyediakan fasilitas budaya, rekreasi dan informasi yang
cukup di daratan dan semua fasilitas tersebut terbuka untuk semua pelaut tanpa
membedakan ras, kelamin, agama dan pandangan politik.
5.Perlindungan sosial harus diberikan ke semua pelaut
8. 1.Flag states (Negara dimana bendera kapal
beroperasi) bertanggung jawab memastikan
penerapan aturan untuk kapal yang
menggunakan benderanya.
2.Port States (negara dimana kapal
bersandar) harus melakukan inspeksi
tergantung pada keberadaan “Certificate of
Maritime Compliance”. Bila sertifikat telah
dimiliki (dan bendera kapal berasal dari negara
yang telah meratifikasi MLC 2006), maka
investigasi hanya dilakukan sekedar untuk
memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan
terhadap standar. Bila kapal belum memiliki
sertifikat, maka investigasi harus dilakukan
secara menyeluruh dan harus memastikan kapal
telah memenuhi ketentuan MLC 2006.
3.Agen yang menyediakan pekerja untuk kapal
juga harus diinspeksi untuk memastikan mereka
menerapkan dan tersertifikasi MLC 2006 (juga
peraturan lain yang terkait keamanan sosial)
Penerapan dan Pelaksanaan