Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah diundangkan sejak 18
September 2018 lalu. Tidak cukup berhenti sampai di sana, Perpres ini mendelegasikan banyak pasal
agar segera ditindak lanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaannya.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...Edi Kusmiadi
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan khususnya perawat di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011. Petunjuk teknis ini mencakup sosialisasi peraturan, pengembangan data perawat dan institusi pendidikan, masa peralihan surat izin, uji kompetensi, dan pembinaan praktik perawat.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pedoman ini mengacu pada prinsip-prinsip nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan efektif sesuai UU Jaminan Sosial. Peraturan ini juga memperbarui aturan sebelumnya tentang Jamkesmas.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan antidiskriminatif serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan informasi medis yang jelas dari tenaga kesehatan.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...Edi Kusmiadi
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan khususnya perawat di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011. Petunjuk teknis ini mencakup sosialisasi peraturan, pengembangan data perawat dan institusi pendidikan, masa peralihan surat izin, uji kompetensi, dan pembinaan praktik perawat.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pedoman ini mengacu pada prinsip-prinsip nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan efektif sesuai UU Jaminan Sosial. Peraturan ini juga memperbarui aturan sebelumnya tentang Jamkesmas.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan antidiskriminatif serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan informasi medis yang jelas dari tenaga kesehatan.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik okupasi terapis. Okupasi terapis wajib memiliki ijazah diploma tiga okupasi terapi dan sertifikat kompetensi untuk memperoleh surat tanda registrasi okupasi terapis dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Okupasi terapis juga diwajibkan memiliki surat izin praktik okupasi terapis untuk praktik mandiri atau surat izin kerja okupasi terapis untuk bekerja
Rekomendasi reviu kelas rumah sakit - Ditjen Yankes KemenkesUyungPramudiarja
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman reviu kelas rumah sakit untuk memastikan kesesuaian kelas rumah sakit dengan standar pelayanan, sumber daya, sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai peraturan. Reviu dilakukan secara nasional terhadap seluruh rumah sakit dan berdasarkan laporan BPJS apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas. Hasil reviu digunakan sebagai dasar kebijakan Kementer
UU No. 36/2009 mengatur tentang kesehatan terkait profesi keperawatan. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) pemerintah mengatur perencanaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan termasuk keperawatan, (2) tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan (3) pasien berhak atas privasi data kesehatan pribadi dan menuntut ganti rugi atas kelalaian pel
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tahun anggaran 2015, yang mencakup penentuan daerah penerima, besaran alokasi, dan pengalokasian dana untuk subbidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit, dan instalasi farmasi.
Permenkes 14 2015 standar kompetensi manajerial jabatan fungsional apotekerUlfah Hanum
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional apoteker di Kementerian Kesehatan. Standar kompetensi tersebut mencakup 5 kelompok kompetensi yaitu kemampuan berpikir, mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas, dan mengelola sosial budaya. Standar kompetensi ini digunakan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan fungsional apoteker.
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pengaturan tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehat
Peraturan Bupati Pakpak Bharat menetapkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pakpak Bharat yang belum tercakup dalam program nasional. Jamkesda akan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan tingkat lanjut di rumah sakit, serta menetapkan peserta, pembiayaan, dan ketentuan pelaksanaannya.
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Iskandar Taran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 mengatur tentang jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, mencakup penamaan jabatan, formasi, pengangkatan, dan ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan praktik perawat di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan termasuk perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan izin praktik untuk menjalankan praktiknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penerbitan Surat Tanda Registrasi dan izin praktik perawat di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan untuk mendapatkan izin rumah bersalin, meliputi berkas yang harus disiapkan seperti surat permohonan, dokumen pendirian badan hukum, dokumen bangunan, dan persyaratan lainnya. Prosedurnya adalah mengajukan permohonan ke dinas kesehatan disertai berkas lengkap, dilakukan verifikasi dan survey, kemudian dikeluarkan izin setelah pemohon membayar
Dokumen tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan peraturan tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat yang mencakup hak, kewajiban, dan kewenangan perawat serta pedoman penyelenggaraan praktik perawat secara mandiri atau berkelompok.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.
RUU Kesehatan membahas penyederhanaan regulasi kesehatan dengan merubah dan mencabut sejumlah undang-undang lama serta mengatur definisi baru untuk telekesehatan, telemedisin, organisasi profesi, tenaga medis dan kesehatan. RUU ini juga membahas penyesuaian tarif rumah sakit, ketentuan rawat inap standar untuk peserta BPJS, serta audit pelayanan kesehatan.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik okupasi terapis. Okupasi terapis wajib memiliki ijazah diploma tiga okupasi terapi dan sertifikat kompetensi untuk memperoleh surat tanda registrasi okupasi terapis dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Okupasi terapis juga diwajibkan memiliki surat izin praktik okupasi terapis untuk praktik mandiri atau surat izin kerja okupasi terapis untuk bekerja
Rekomendasi reviu kelas rumah sakit - Ditjen Yankes KemenkesUyungPramudiarja
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman reviu kelas rumah sakit untuk memastikan kesesuaian kelas rumah sakit dengan standar pelayanan, sumber daya, sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai peraturan. Reviu dilakukan secara nasional terhadap seluruh rumah sakit dan berdasarkan laporan BPJS apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas. Hasil reviu digunakan sebagai dasar kebijakan Kementer
UU No. 36/2009 mengatur tentang kesehatan terkait profesi keperawatan. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) pemerintah mengatur perencanaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan termasuk keperawatan, (2) tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan (3) pasien berhak atas privasi data kesehatan pribadi dan menuntut ganti rugi atas kelalaian pel
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tahun anggaran 2015, yang mencakup penentuan daerah penerima, besaran alokasi, dan pengalokasian dana untuk subbidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit, dan instalasi farmasi.
Permenkes 14 2015 standar kompetensi manajerial jabatan fungsional apotekerUlfah Hanum
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional apoteker di Kementerian Kesehatan. Standar kompetensi tersebut mencakup 5 kelompok kompetensi yaitu kemampuan berpikir, mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas, dan mengelola sosial budaya. Standar kompetensi ini digunakan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan fungsional apoteker.
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pengaturan tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehat
Peraturan Bupati Pakpak Bharat menetapkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pakpak Bharat yang belum tercakup dalam program nasional. Jamkesda akan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan tingkat lanjut di rumah sakit, serta menetapkan peserta, pembiayaan, dan ketentuan pelaksanaannya.
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Iskandar Taran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 mengatur tentang jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, mencakup penamaan jabatan, formasi, pengangkatan, dan ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan praktik perawat di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan termasuk perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan izin praktik untuk menjalankan praktiknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penerbitan Surat Tanda Registrasi dan izin praktik perawat di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan untuk mendapatkan izin rumah bersalin, meliputi berkas yang harus disiapkan seperti surat permohonan, dokumen pendirian badan hukum, dokumen bangunan, dan persyaratan lainnya. Prosedurnya adalah mengajukan permohonan ke dinas kesehatan disertai berkas lengkap, dilakukan verifikasi dan survey, kemudian dikeluarkan izin setelah pemohon membayar
Dokumen tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan peraturan tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat yang mencakup hak, kewajiban, dan kewenangan perawat serta pedoman penyelenggaraan praktik perawat secara mandiri atau berkelompok.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.
RUU Kesehatan membahas penyederhanaan regulasi kesehatan dengan merubah dan mencabut sejumlah undang-undang lama serta mengatur definisi baru untuk telekesehatan, telemedisin, organisasi profesi, tenaga medis dan kesehatan. RUU ini juga membahas penyesuaian tarif rumah sakit, ketentuan rawat inap standar untuk peserta BPJS, serta audit pelayanan kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Peraturan ini mengatur jenis perawat, perizinan berupa STRP dan SIPP, penyelenggaraan praktik keperawatan di fasilitas kesehatan dan tempat lain, serta pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan.
01KEBIJAKAN DIREKTUR MUTU DAN AKREDITASI AITM218,.pptxDianNistaSari
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Indonesia seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi. Dokumen ini menjelaskan standar akreditasi untuk masing-masing fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015.
1. Dokumen ini membahas persiapan klinik untuk menjadi penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK) di era BPJS dengan akreditasi klinik.
2. Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik meliputi persyaratan teknis dan administrasi seperti lokasi, bangunan, tenaga kesehatan, dan peralatan.
3. Akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi salah satu syarat untuk bekerja s
PENTINGNYA LEGALITAS STR DAN SIPP BAGI PERAWAT.pptxrachmat sudrajat
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya legalitas STR dan SIPP bagi perawat sesuai dengan UU No. 38/2014 dan peraturan pelaksanaannya. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran dan implementasi visi misi DPD PPNI Jakarta Utara, termasuk kegiatan advokasi, musyawarah, bakti sosial, dan dukungan terhadap program imunisasi.
Dokumen tersebut membahas persyaratan kerja sama fasilitas kesehatan tahun 2023 di Banjarmasin. Termasuk undang-undang dan peraturan terkait Jaminan Kesehatan Nasional, kriteria teknis dan prosedur pengajuan kerja sama, indikator kepatuhan, dan capaian komitmen berbagai fasilitas kesehatan.
Keputusan Dirjen Yankes Tentang Instrumen Akreditasi Puskesmas 2023 ok.docxYulVianti
Instrumen akreditasi Puskesmas ini terdiri dari lima bab yang mencakup standar kepemimpinan dan manajemen, sumber daya manusia, pelayanan prima, dukungan manajemen, dan kinerja Puskesmas. Instrumen ini memberikan panduan lengkap bagi Puskesmas dalam mempersiapkan akreditasi meliputi perencanaan, pelayanan, SDM, manajemen mutu, dan pencapaian kinerja.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
3. KEPESERTAAN
2 Pasal Peraturan Menteri Sosial
IURAN MANFAAT PELAYANAN
KESEHATAN
4 Pasal Peraturan BPJS Kesehatan
2 Pasal Peraturan Menteri Dalam
Negeri
2 Pasal Peraturan Menteri Keuangan
4 Pasal Peraturan BPJS Kesehatan
1 Peraturan Kepala BKKBN
KOORDINASI
PENYELENGGARA
JAMINAN
1 Pasal Peraturan Menteri
Keuangan
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
9 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
KERJASAMA
FASILITAS KESEHATAN
1 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
KENDALI MUTU DAN
KENDALI BIAYA
3 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
PENYELESAIAN SENGKETA
1 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
URUN BIAYA
2 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
ANTI-FRAUD
1 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan
PERAN
PEMERINTAH DAERAH
1 Pasal Peraturan Menteri Keuangan
4 Peraturan Menteri Kesehatan
STANDAR TARIF & MEKANISME
PEMBAYARAN DI FASILITAS
KESEHATAN
2 Pasal Peraturan Menteri
Kesehatan2 Pasal Peraturan BPJS Kesehatan
3
4. 2 Peraturan Menteri Sosial
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri
11 Peraturan BPJS Kesehatan
5 Peraturan Menteri Keuangan
22 Peraturan Menteri Kesehatan
1 Peraturan Kepala BKKBN
6JENISPERATURANPELAKSANAAN
Pasal
Pasal
Pasal Pasal
Pasal
Pasal
4
5. PERATURAN MENTERI
SOSIAL
2 Pasal tentang Kepesertaan
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI
3 Pasal tentang Iuran
1 Pasal tentang Koordinasi
Penyelenggara Jaminan
1 Pasal tentang Peran Pemerintah
Daerah
2 Pasal tentang Iuran
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
7 Pasal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
PERATURAN BPJS KESEHATAN
4 Pasal tentang Kepesertaan
4 Pasal tentang Iuran
4 Pasal tentang Manfaat Pelayanan Kesehatan
PERATURAN KEPALA BKKBN
1 Pasal tentang Manfaat Pelayanan
Kesehatan
1 Pasal tentang Kerjasama Fasilitas Kesehatan
1 Pasal tentang Standar Tarif dan Mekanisme Pembayaran di
Fasilitas Kesehatan
3 Pasal tentang Kendali Mutu dan Kendali Biaya
2 Pasal tentang Urun Biaya
1 Pasal tentang Penyelesaian Sengketa
1 Pasal tentang Anti-Fraud
2 Pasal tentang Standar Tarif dan Mekanisme Pembayaran di
Fasilitas Kesehatan
2 Pasal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
5
7. 1
Pasal 3
Penetapan
Peserta PBI
KEPESERTAAN
2
Pasal 10
Penetapan
bayi baru lahir
PBI
3
Pasal 7 ayat 9
Pemindahan
peserta di
FKTP
4
Pasal 16 ayat 3
Pendaftaran
bayi baru lahir
5
Pasal 19
Prosedur
pendaftaran
dan
administrasi
kepesertaan
6
Pasal 26
Tata cara
perubahan
status
kepesertaan
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 6
P E R A T U R A N
M E N T E R I S O S I A L
P E R A T U R A N
M E N T E R I S O S I A L
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
7
9. IURAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 8
1
Pasal 44 ayat 2
Penyetoran iuran dari
PNS, pekera/pegawai
yang menerima
Pemerintah Daerah
2
Pasal 44 ayat 1
Penyediaan,
pencairan, dan
pertanggungjawaban
Iuran Jaminan
Kesehatan yang
berasal dari APBN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
9
10. IURAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 8
3
Pasal 39 ayat 5
Penerusan iuran
pemberi kerja
Pemerintah Daerah
dari rekening kas
negara kepada BPJS
Kesehatan
4
Pasal 44 ayat 1
Penyediaan,
pencairan, dan
pertanggungjawaban
Iuran Jaminan
Kesehatan yang
berasal dari APBN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
5
Pasal 44 ayat 2
Penyetoran iuran dari
PNS,
pekerja/pegawai
yang menerima upah
Pemerintah Daerah
10
11. IURAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 8
6
Pasal 39 ayat 6
Tata cara
iuran Jaminan
Kesehatan bagi PPU
7
Pasal 40 ayat 4
Tata cara
pembayaran iuran
bagi peserta PBPU
dan peserta BP
8
Pasal 41 ayat 2
Tata cara
pembayaran iuran
yang dilakukan
secara kolektif
9
Pasal 42 ayat 9
Pembayaran iuran
peserta yang
tertunggak dan
denda status
kepesertaan aktif
kembali
PERATURAN BPJS KESEHATAN
11
13. MANFAAT
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 5
1
Pasal 48 ayat 5
Pemenuhan
kebutuhan alat
obat kontrasepsi
bagi Peserta
Jaminan Kesehatan
di Fasilitas
Kesehatan
PERATURAN KEPALA BKKBN
13
14. MANFAAT
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 5
2
Pasal 48 ayat 9
Jenis pelayanan
penapisan atau
kesehatan tertentu
mendeteksi risiko
penyakit dan
dampak lanjutan risiko
penyakit tertentu
3
Pasal 48 ayat 11
Pelaksanaan skrining
riwayat kesehatan dan
pelayanan penapisan
atau skrining kesehatan
tertentu serta
peningkatan kesehatan
bagi Peserta penderita
penyakit kronis
4
Pasal 49
Pelayanan kesehatan
lain yang dijamin
berdasarkan penilaian
teknologi kesehatan
dengan
memperhitungkan
kecukupan iuran
5
Pasal 52 ayat 3
Gangguan kesehatan akibat
sengaja menyakiti diri sendiri
atau akibat melakukan hobi
yang membahayakan diri
sendiri, pengobatan dan
tindakan medis yang
dikategorikan sebagai
percobaan dan eksperimen,
dan kejadian tak diharapkan
yang dapat dicegah
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
14
17. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 9
1
Pasal 55 ayat 8
Pelayanan kesehatan
tingkat pertama,
pelayanan kesehatan
rujukan tingkat
dan pelayanan rujuk
2
Pasal 59 ayat 2
Membentuk Komite
Nasional
3
Pasal 60 ayat 2
Pedoman obat, alat
kesehatan, dan/atau
bahan medis habis
pakai diklaim tersendiri
oleh Fasilitas Kesehatan
kepada BPJS Kesehatan
4
Pasal 60 ayat 7
Pembayaran obat dalam hal
terjadi kegagalan pengadaan
obat dengan katalog
elektronik sehingga terjadi
kekosongan obat dapat
diklaim tersendiri oleh Fasilitas
Kesehatan kepada BPJS
Kesehatan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
17
18. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 9
5
Pasal 64 ayat 4
Pemberian kompensasi
hal di suatu daerah belum
tersedia Fasilitas Kesehatan
yang memenuhi syarat
memenuhi kebutuhan
sejumlah Peserta
6
Pasal 65 ayat 2
Pengembangan pola
pembiayaan pelayanan
kesehatan dalam rangka
pemberian kompensasi dan
pemenuhan pelayanan
pada Daerah belum
tersedia Fasilitas Kesehatan
yang memenuhi syarat
7
Pasal 63 ayat 3
Kriteria gawat darurat
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
18
19. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 9
8
Pasal 44 ayat 2
Pengembangan
sistem pelayanan
kesehatan
9
Pasal 59 ayat 1
Pelayanan obat,
alat kesehatan,
dan bahan medis
habis pakai untuk
Peserta Jaminan
Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
19
20. MATERI MUATAN
KERJASAMA FASILITAS KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 1
1
Pasal 67 ayat 6
Pengaturan
kerjasama BPJS
Kesehatan dengan
fasilitas kesehatan
pemerintah dan
swasta
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
20
21. MATERI MUATAN
STANDAR TARIF DAN
MEKANISME PEMBAYARAN DI
FASILITAS KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 4
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
PERATURAN BPJS KESEHATAN
21
22. STANDAR TARIF & MEKANISME PEMBAYARAN DI
FASILITAS KESEHATAN
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 4
1
Pasal 69 ayat 1
Standar tarif pelayanan
kesehatan di FKTP dan
FKRTL
2
Pasal 74
Asosiasi fasilitas
kesehatan
3
Pasal 71 ayat 4
BPJS Kesehatan dapat
mengembangkan
sistem pembayaran lain
kepada fasilitas
kesehatan yang lebih
berhasil guna, apabila
kondisi di fasilitas
kesehatan di suatu
daerah tidak
memungkinkan
4
Pasal 79 ayat 4
Prosedur penggantian
biaya pelayanan gawat
darurat dan pelayanan
ambulans dengan BPJS
Kesehatan
P E R A T U R A N M E N T E R I
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N M E N T E R I
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
P E R A T U R A N B P J S
K E S E H A T A N
22
23. MATERI MUATAN
URUN BIAYA
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 2
1
Pasal 80 ayat 4
Jenis pelayanan
tertentu yang dapat
menimbulkan
penyalahgunaan
pelayanan, Peserta
dikenai Urun Biaya
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
2
Pasal 81 ayat 4
Penetapan
pelayanan yang
dapat menimbulkan
penyalahgunaan
pelayanan, besaran
dan tata cara
pengenaan Urun
Biaya
23
25. MATERI MUATAN
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 1
1
Pasal 91 ayat 6
Cara penyelesaian
sengketa melalui
Dewan
Pertimbangan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
25
26. MATERI MUATAN
ANTI-FRAUD
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 1
1
Pasal 95
Upaya
dan penanganan
kecurangan (fraud)
dan pengenaan
sanksi administrasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
26
27. MATERI MUATAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal Peraturan Pelaksanaan: 1
1
Pasal 100
Kontribusi dan
mekanisme
pemotongan
penerimaan pajak
rokok
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
27
28. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
belum tuntas mengatur penyelenggaraan JKN
dan pendelegasiannya tersebar ke berbagai jenis peraturan, sehingga berpotensi
terjadi inkonsistensi pengaturan
“
PERHATIAN!
28
29. WASPADA
MATA RANTAI
PERATURAN JKN
TERLALU PANJANG
Banyak pemrakarsa peraturan
Waktu pembuatannya tidak serentak
Harmonisasi rumit
Disharmoni antar sektor
mengemuka
4
1
2
3
SEHINGGA:
5 Partisipasi publik dalam perancangan
peraturan terbatas
29