Surat pernyataan ini berisi 12 poin pernyataan dari pelamar CPNS yang mencakup kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan untuk mengabdi di pemerintah DKI Jakarta. Surat ini juga menjelaskan sanksi bagi pelamar yang memberikan informasi palsu atau tidak sesuai syarat.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan tatatertib bagi pegawai awam di Malaysia. Ia menjelaskan alasan-alasan peraturan tersebut dibuat, komposisi tatakelakuan yang diarahkan, dilarang dan dibenarkan dengan syarat, serta tatacara penangganan kes tidak hadir bertugas.
Surat pernyataan ini berisi 12 poin pernyataan dari pelamar CPNS yang mencakup kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan untuk mengabdi di pemerintah DKI Jakarta. Surat ini juga menjelaskan sanksi bagi pelamar yang memberikan informasi palsu atau tidak sesuai syarat.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan tatatertib bagi pegawai awam di Malaysia. Ia menjelaskan alasan-alasan peraturan tersebut dibuat, komposisi tatakelakuan yang diarahkan, dilarang dan dibenarkan dengan syarat, serta tatacara penangganan kes tidak hadir bertugas.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan kelakuan dan tatatertib untuk pegawai awam menurut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, termasuk larangan-larangan seperti gangguan seksual, rasuah, dan ketidakhadiran tanpa izin, serta hukuman-hukuman yang dapat dikenakan seperti denda, penurunan pangkat, atau
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan syarat bagi calon yang pernah menjadi terpidana serta penghapusan syarat tertentu sesuai dengan putusan MK.
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Surat kuasa khusus ini memberikan wewenang penuh kepada pengacara LBH Kabupaten Muna untuk mewakili Rakina dalam mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas tanah seluas 15.300 M2 yang saat ini dikuasai oleh PT Jati Timber Indonusa. Kuasa hukum dimaksudkan untuk melakukan berbagai upaya hukum seperti konsultasi, koordinasi, membuat perdamaian, atau mengajukan gugatan di pen
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mengatur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pedoman ini memberikan panduan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.
Bap pp 53 tata cara pemeriksaan penjatuhandan penyampaian keputusan hukuman d...Isme Thian
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kewajiban, larangan, hukuman, dan prosedur pemeriksaannya."
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Septian Muna Barakati
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum PNS, maksud dan tujuan disiplin, aspek kewajiban dan larangan bagi PNS, serta jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan kelakuan dan tatatertib untuk pegawai awam menurut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, termasuk larangan-larangan seperti gangguan seksual, rasuah, dan ketidakhadiran tanpa izin, serta hukuman-hukuman yang dapat dikenakan seperti denda, penurunan pangkat, atau
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan syarat bagi calon yang pernah menjadi terpidana serta penghapusan syarat tertentu sesuai dengan putusan MK.
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Surat kuasa khusus ini memberikan wewenang penuh kepada pengacara LBH Kabupaten Muna untuk mewakili Rakina dalam mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas tanah seluas 15.300 M2 yang saat ini dikuasai oleh PT Jati Timber Indonusa. Kuasa hukum dimaksudkan untuk melakukan berbagai upaya hukum seperti konsultasi, koordinasi, membuat perdamaian, atau mengajukan gugatan di pen
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mengatur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pedoman ini memberikan panduan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.
Bap pp 53 tata cara pemeriksaan penjatuhandan penyampaian keputusan hukuman d...Isme Thian
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kewajiban, larangan, hukuman, dan prosedur pemeriksaannya."
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Septian Muna Barakati
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum PNS, maksud dan tujuan disiplin, aspek kewajiban dan larangan bagi PNS, serta jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan.
Dokumen ini berisi Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Yudson Finmeta selaku Direktur CV. Momen Engineering Konsultan dalam rangka pekerjaan Review Dokumen RISPAM Sabu Raijua. Dalam pakta tersebut, Yudson Finmeta menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan praktik KKN, melaporkan indikasi KKN, serta mengikuti proses pengadaan secara bersih dan transparan.
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dokumen tersebut mengumumkan pendaftaran calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat periode 2018-2023, mencantumkan persyaratan dan tata cara pendaftaran serta jadwal seleksi yang terdiri dari tes tertulis, psikologi, kesehatan dan wawancara.
Pakta Integritas ini ditandatangani oleh Haryanto selaku Direktur CV. Marga Jaya dalam rangka pengadaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan Shelter dan Gedung LANUDAL Jakarta. Dokumen ini berisi komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melaporkan indikasi KKN, serta mengikuti proses pengadaan secara bersih dan transparan.
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
1 - Metode Pelaksanaan Pondasi Tiang Pancang-1.pptx
3 pakta integritas
1. Lampiran 5 : Pakta Integritas Pelaku Program KOTAKU
Saya yang bertanda tangan dibawah ini;
Nama Lengkap : N U R M A N S Y A H
No. KTP : 6171031104940006
Alamat Rumah : Jl. Komyos Sudarso Gg. Jeruju 2 No. 24
No. Hp : +62 8138 553 9494
Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta rekrutmen Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Besedia meneriama keputusan hasil seleksi dan rekrutmen personil KOTAKU yang ditetapkan oleh SATKER Pelaksanaan Prasarana Pemukiman
Provinsi Kalimantan Barat dan tidak akan mengajukan protes
Besedia melakukan kontrak dengan SATKER Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat pada Program
KOTAKU untuk periode 01 April 2021 s.d 31 Desember 2021 dan tidak akan mengundurkan diri minimal 6 bulan setelah tanda tangan kontrak
Bersedia ditempatkan dimana saja diseluruh Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat di lokasi didampingi program KOTAKU
Bersedia untuk tidak berkeja/terikat kontrak di tempat/program lain pada waktu bersamaan dan sanggup untuk menerima sanksi serta tindakan
apapun apabila saya tidak mentaati aturan dan ketentuan tersebut
Bersedia tidak menggunakan segala kegiatan, forum dan simbol - simbol berkaitan dengan Program KOTAKU untuk kampanye/kepentingan Partai Politik
Bersedia tidak terlibat politik aktif dalam rangka menjaga, menjamin, dan memelihara integritas, kredibilitas, dan netralrilitas pada Program KOTAKU
Bersedia tidak menyalagunakan kewenangan dan dana - dana program KOTAKU dan mematuhi Kode Etik pelaku Program KOTAKU lainnya
Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan terkait kasus hukum
Tidak masuk terkait sangsi daftar hitam
Tidak terlibat dalam penggunaan Narkoba
Demikian surat ini pernyataan ini saya tanda tangani dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bilamana dikemudian hari saya melanggar poni-poin diatas, saya siap mengundurkan diri atau diberhentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Yang Menyatakan
( N U R M A N S Y A H )
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
PAKTA INTEGRITAS
1
