Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan dan peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1987. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, dan peran P2K3.
Dokumen tersebut membahas tentang K3 Pertambangan, kewajiban pemegang izin pertambangan, pengawasan keselamatan pertambangan, dan pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik."
P2K3 adalah panitia pembina K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, yang bertugas memberikan saran K3 dan memantau pelaksanaan K3 di perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan dan peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1987. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, dan peran P2K3.
Dokumen tersebut membahas tentang K3 Pertambangan, kewajiban pemegang izin pertambangan, pengawasan keselamatan pertambangan, dan pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik."
P2K3 adalah panitia pembina K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, yang bertugas memberikan saran K3 dan memantau pelaksanaan K3 di perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
P2K3 adalah panitia pembina K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, yang bertugas memberikan saran K3 dan memantau pelaksanaan K3 di perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang bergerak dalam bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan K3 sesuai peraturan. PJK3 harus memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan kegiatan jasa K3 dalam ruang lingkup seperti konsultasi, riksa uji teknik, pelatihan K3, dan lainnya
Norma keselamatan dan kesehatan kerja harus disesuaikan dengan risiko di perusahaan, mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan memenuhi peraturan, didokumentasikan, dikomunikasikan, dan ditinjau secara berkala untuk menjamin relevansi."
Bagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.pptputrimandansari
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar K3 yang mencakup pengertian keselamatan dan kesehatan, prinsip-prinsip K3 menurut ILO dan WHO, serta undang-undang terkait K3 di Indonesia."
[Ringkasan]
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dokumen ini menjelaskan tujuan, kriteria perusahaan, mekanisme audit, dan 12 unsur SMK3 yang harus dipenuhi perusahaan.
Dokumen tersebut membahas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) UU No. 1/1970 dan UU No. 13/2003 menjadi dasar hukum pelaksanaan SMK3, (2) PP mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, (3) SMK3 meliputi organisasi, standar, pedoman, mekanisme
P2K3 adalah panitia pembina K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, yang bertugas memberikan saran K3 dan memantau pelaksanaan K3 di perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang bergerak dalam bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan K3 sesuai peraturan. PJK3 harus memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan kegiatan jasa K3 dalam ruang lingkup seperti konsultasi, riksa uji teknik, pelatihan K3, dan lainnya
Norma keselamatan dan kesehatan kerja harus disesuaikan dengan risiko di perusahaan, mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan memenuhi peraturan, didokumentasikan, dikomunikasikan, dan ditinjau secara berkala untuk menjamin relevansi."
Bagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.pptputrimandansari
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar K3 yang mencakup pengertian keselamatan dan kesehatan, prinsip-prinsip K3 menurut ILO dan WHO, serta undang-undang terkait K3 di Indonesia."
[Ringkasan]
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dokumen ini menjelaskan tujuan, kriteria perusahaan, mekanisme audit, dan 12 unsur SMK3 yang harus dipenuhi perusahaan.
Dokumen tersebut membahas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) UU No. 1/1970 dan UU No. 13/2003 menjadi dasar hukum pelaksanaan SMK3, (2) PP mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, (3) SMK3 meliputi organisasi, standar, pedoman, mekanisme
1. PENGERTIAN
Pejabat yang ditunjuk oleh Menaker
untuk melaksanakan UUKK
Tenaga tehnis berkeahlian khusus dari
luar Depnaker yang ditunjuk oleh
Menaker untuk mengawasi ditaatinya
UU Keselamatan Kerja
AHLI K3
PEGAWAI PENGAWAS
Pegawai tehnis berkeahlian khusus
dari Depnaker yang ditunjuk oleh
Menaker
DIREKTUR
3. TATA CARA PENUNJUKAN
AHLI K3
S1 dengan pengalaman 2 tahun
D3 dengan pengalaman 4 tahun
Berbadan sehat
Berkelakuan baik
Bekerja penuh di perusahaan
Lulus seleksi Tim Penilai
PERSYARATAN (Ps.3 Bab II)
5. MEKANISME PENUNJUKAN
AHLI K3
PERMOHONAN
TERTULIS
Ps.4 (1)
MENAKER cq.
DIRJEN Binwasker
TIM PENILAI
Ps.6
(1) Syarat
administrasi
(2) Kemampuanteknis *
PERTIMBANGAN
Ps.5 (1)
Lampiran Ps.4 (2)
a. C.V
b. Pengalaman K3
c. Ket.Sehat
d. Ket.Psikotest
e. Ket.Kelakuan baik
f. Pernyataan bekerja
penuh
g. Salinan ijasah/STTB
h. Sertifikat diklat K3
i. Pas Foto (berwarna)
6. PERPANJANGAN
PENUNJUKAN AHLI K3
Dasar : Psl.7 Per.02/Men/1992
SESUAI PROSEDUR Ps.4
ayat (1),(2)
• Salinan SK Penunjukan
• Evaluasi
pengurus/pimpinan
• Rekapitulasi laporan
Tim Penilai dapat
menguji kembali
7. PENCABUTAN SK
Dasar : Psl. 8 Per.02/Men/1992
(1) Tidak berlaku :
• mutasi
• mengundurkan
diri
• meninggal dunia
(2) Dicabut :
• melanggar
peraturan K3
• kesalahan
• membuka
rahasia
8. KEWAJIBAN DAN
WEWENANG
KEWAJIBAN (Ps. 9) :
• melaksanakan SK
• melapor ke Menaker cq. Dirjen
Binwasker setiap 3 bulan;
• tembusan laporan :
- IPK3 setempat;
- Propinsi
- Dir. PKK
9. WEWENANG (Ps. 10) :
• memasuki tempat kerja
• meminta keterangan
• memonitir, memeriksa, menguji,
menganalisis, mengevaluasi, memberi
syarat, pembinaan K3 :
• keadaan & fasilitas keja;
• keadaan mesin pesawat, alat-alat
kerja, instalasi, peralatan;
• penanganan bahan;
• proses produksi;
• sifat pekerjaan;
• cara kerja;
• lingkungan kerja;
10. PPK/
Ahli K3
Pengawasan
Obyek
Pengawasan
Kondisi
Perusahaan
Khusus K2
Hasil Pengawasan
Dianalisa
Peraturan
Perundang-
undangan K3
Laporan
Pengawasan
Dikaji
Dikaji/
dianalisa
Tujuan
Pimpinan
Masyarakat
Keputusan/Tindakan
Trd Pengusaha/
Tempat Kerja• Aktivitas dan Kemampuan
• Pencegahan Kecelakaan & PAK
• Klasifikasi Kecelakaan & Sebab Akibat
• Masukan Bahan Kebijakan
Bentuk-bentuk/
Formulir tertentu
Yg telah ditetapkan
Oleh Menteri/
Pejabat
Yg ditunjuk
Stastistik
Nota
Kajian/
Rekomendasi
Standar &
Pedoman