Download to read offline
![[Materi 3] Pengorganisasian Kampung KB, Niken Arumsari.pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materi3pengorganisasiankampungkbnikenarumsari-250910041415-519150c4-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
![[Materi 2] Konsep Kampung KB, Alifah Nuranti.pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materi2konsepkampungkbalifahnuranti-250910041342-cdeb35a2-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
2025-ppt_Pembekalan-pokja_KampungKB.pptx
- 1. Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN ProvinsiSumatera Utara Juni 2025 Syamsu Rizal Lubis, SH, S.Sos, MH Penata KKB Ahli Madya Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Kependudukan Pengorganisasian Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas “POKJA KAMPUNG KB” KAMPUNG KB
- 2. Definisi : Satuan wilayansetingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Inpres 3 Tahun 2022 Komitmen pembangunan terintegrasi untuk menciptakan kualitas keluarga dan kualitas SDM mulai dari level pemerintahan terkecil Sinergi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan keluarga dalam seluruh dimensinya secara holistik Gerakan bersama seluruh komponen masyarakat melalui optimalisasi seluruh sumber daya dan potensi dari berbagai sumber Kampung Keluarga Berkualitas
- 3. 3 1) Inpres No.3 thn 2022, ttg Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 2) Inpres No. 4 thn 2022, ttg Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 3) SE Mendagri No. 843.4/2879/SJ/2020, ttg Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas 4) Kepmendagri No. 050-5889 thn 2021, ttg Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 5) Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah No. 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 6) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 7) Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Dasar Penyelenggaraan
- 4. Peran Kampung KeluargaBerkualitas dalam Pencapaian Keluarga Berkualitas
- 5. APBDes/Kelurahan Hibah Modal Sendiri/ Gotong Royong CSR APBN APBD/BOKB PendanaanKampung Keluarga Berkualitas
- 6. Integrasi Program K/Ldi Kampung Keluarga Berkualitas (Inpres No. 3/2022) • BKKBN • Kemendagri • Kemendesa PDTT • Pemprov, Pemkab/Pemkot, Pemdes • Lainnya Penyediaan data dan dokumen kependudukan • Kemenkes • BKKBN • Kemenag • KemenPP dan PA • Lainnya Perubahan Perilaku • BKKBN • Kemenkes • Kemendagri • Kemensos • Pemprov, Pemkab/Pemkot • Kemendikbud • Kemenag • Kemenkop dan UKM • Kemen Kelautan dan Perikanan • Lainnya Peningkatan cakupan layanan & rujukan pada keluarga • KemenPUPR • Kemendesa PDTT • Pemda • Lainnya Penataan Lingkungan Keluarga dan masyarakat Penyediaan data dan dokumen kependudukan Penguatan advokasi dalam GERMAS dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat Peningkatan akses dan pelayanan Kesehatan: KB Kespro bersumber daya masyarakat Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan resiko kejadian stunting Peningkatan cakupan layanan dan akses pendidikan Peningkatan cakupan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin dan rentan Pemberdayaan ekonomi keluarga Penataan Lingkungan keluarga dan peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar
- 7. Melakukan pembentukan Kampung KeluargaBerkulitas Melakukan pemaduan, sinkronisasi kebijakan, & implementasi pembangunan keluarga Memperkuat peran dan kewenangan pemerintah setingkat desa Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan layanan dasar Meningkatkan advokasi perubahan perilaku sosial dan kesehatan Memperkuat basis data keluarga dan sistem informasi keluarga 1 2 3 6 5 4 7 Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup Arah Kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas
- 10. Analisis Situasi Dukungan Regulasi Manajemen Data Rapat Koordinasi Pembinaan OPD danKader Review Kinerja Tahunan Perencanaan Kegiatan TAHAPAN AKSI KONVERGENSI Pengukuran Keberhasilan Dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan managemen program, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Oleh Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan pemangku kepentingan terkait
- 11. TIM KOORDINASI KAMPUNGKELUARGA BERKUALITAS Bertugas mengoordinasikan, mengintergrasikan dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terlaksana dengan baik. Dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan NASIONAL Dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur PROVINSI Dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. KABUPATEN/KOTA
- 12. PENGARAH Ketua: Eselon IPMK/Gubrnur/Bupati/ Wali Kota Anggota Eselon I lemb. pemerintah/forum pimp. daerah PELAKSANA Ketua : Asdep Bid PKK/Ka. Bappeda/Sekda Wakil Ketua: Dir. SUPD IV Kemendagri/Ka. Bapedda/Sekda Sekretaris: Dir.Damduk BKKBN/Kaper BKKBN/Ka. OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB BIDANG PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA Ketua: Es. II bid.substansi Wakil Ketua: Eselon II bid Substansi Anggota: Es. II bid.substansi BIDANG PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DATA KEPENDUDUKAN Ketua: Es. II bid.substansi Wakil Ketua: Eselon II bid Substansi Anggota: Es. II bid.substansi BIDANG PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA Ketua Es. II bid.substansi Wakil Ketua: Eselon II bid Substansi Anggota: Es. II bid.substansi BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT Ketua: Es. II bid.substansi Wakil Ketua: Eselon II bid Substansi Anggota: Es. II bid.substansi STRUKTUR TIM KOORDINASI NASIONAL Susunan keanggotaan bidang-bidang Tim Pelaksana Koordinasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan dengan tetap mengacu pada struktur Tim Koordinasi Nasional.
- 13. Kelompok Kerja (POKJA) KampungKeluarga Berkualitas
- 14. Kelompok kerja ataupokja Kampung Keluarga Berkualitas adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas yang bertugas melaksanakan penggerakan individu, keluarga dan masyarakat Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Kampung Keluarga Berkualitas bertanggungjawab kepada pemerintah desa/kelurahan Pengertian Kelompok Kerja (POKJA)
- 15. SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PElAKSANA: SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA STRUKTUR POKJA Di Tingkat Desa/Kelurahan Susunan keanggotaan bidang-bidang Pokja dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah Penyesuaian Struktur Pokja 8 Fungsi Keluarga dengan 4 Seksi harus selesai pada 29 Juni 2024 sesuai dengan Peraturan Peralihan Perban No. 20/2023 PENGARAH Ketua: Kepala Desa/Lurah Anggota PKK Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara
- 16. Pengarah/Kepala Desa/Lurah (Rapat Pertemuan Tk. Desa/Kelurahan) PenyuluhKB/PLKB (Mekanisme Operasional) OPD bidang PPKB (Mekanisme Monev) Camat/Penyuluh bidang terkait NGO/PT/Mitra Strategi OPD bidang terkait PEMBINAAN POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ORGANISASI SUBSTANS I
- 17. 1. SEKSI PENYEDIAANDATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 3. SEKSI PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA 4. SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT • Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan • Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan • Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan • Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan • Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. • Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. • Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. • Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar. • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar. • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar. • Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar 2. SEKSI PERUBAHAN PERILAKU • Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE • Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE Tugas dan Fungsi Masing-masing Seksi
- 18. 1. Rumah datakependudukan dan informasi keluarga (Rumah Dataku)/ BKKBN 2. Pelayanan administrasi kependudukan Kemendagri ) Rumah DataKu adalah kelompok kegiatan (Poktan) masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan dan keluarga bagi masyarakat. Menyediakan data dan analisis kependudukan serta informasi keluarga bagi pemerintah dan lintas sektoral Persentase anak (usia 0 s.d. 17 Tahun) yang memiliki akta kelahiran Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan akta PROGRAM DAN KEGIATAN : PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- 19. PROGRAM DAN KEGIATAN: PERUBAHAN PERILAKU 2. Peningkatan perubahan perilaku 1. Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS 2. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif Kementerian Kesehatan 3.Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100% intervensi keluarga 4. Jumlah kab/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 1. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting 2. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Kementerian Agama Terselenggaranya Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian PPPA
- 20. memasyarakatkan budaya hidupsehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat 1. Melakukan Aktivitas Fisik 2. Makan Buah dan Sayur 3. Tidak Merokok 4. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol 5. Melakukan Cek Kesehatan Berkala 6. Menjaga kebersihan lingkungan 7. Menggunakan jamban Peran Seksi mendukung Gerakan hidup sehat, melalui : 1. Sosialisasi/Promosi/Penyuluhan Germas 2. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendukung, seperti kerja bakti kebersihan lingkungan 3. Mendorong kebijakan Kawasan tanpa rokok dan rumah tanpa asap rokok 4. koordinasi kader perubahan perilaku keluarga 1. Merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), 2. Pendataan profil Kesehatan Keluarga 3. Promosi kesehatan (promotif dan preventif) . 4. tindaklanju pelayanan kesehatan dalam gedung. 5. Pemanfaatan data dan informasi Profil Kesehatan Keluarga untuk pengorganisasian/ pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas. Contoh kegiatan : 1. menggoorniasikan forum-forum komunikasi untuk kontak ke keluarga (Posyandu, Posbidu, majlis talim, rembug desa, dll) 2. menyiapkan kader penyuluhan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) : PERAN SEKSI : PERUBAHAN PERILAKU (2)
- 21. BKB BKR KIE KBKR BKL Bimbingan Catin Bimbingan, penyuluhan konsultasiKeagamaan KIE Pencegahan, perlindungan perempuan dan Anak dari Kekerasan Advokasi dan KIE pemberian makan bayi dan anak ASI Ekslusif Kawasan Tanpa Rokok dan Impelementasi Rumah Tanpa Rokok PIK-R Contoh kegiatan : 1. Mempromosikan poktan dalam mendorong partisipasi/kesertaan keluarga di desa/kelurahan untuk terlibat secara aktif dalam Poktan Keluarga berbasis siklus hidup 2. Membentuk poktan 3. Mengajukan layanan perubahan perilaku yang dibutuhkan masyarakat PERAN SEKSI : PERUBAHAN PERILAKU (3) PESAT Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat
- 22. Program/Kegiatan Peningkatan Aksesdan Pelayanan Kesehatan termasuk KB dan Kespro Bersumber Daya Masyarakat : 1. Penggerakan pelayanan KB dan Kespro 2. Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia 3. Melakukan pembinaan posyandu 4. Melaksanakan posyandu aktif 5. Pelayanan KB dan Kespro 6. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) PROGRAM DAN KEGIATAN : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN (1)
- 23. Proses belajar pesertaProgram Keluarga Harapan (PKH) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) Pemberian Informasi & Pembahasan Perlindungan anak Ekonomi Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- 24. Pelaksanaan Program Pendampingandan Pelayanan pada Keluarga dengan Risiko Kejadian Stunting 1. Screening kesehatan bagi Calon Pengantin (Catin) 2. Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3. Pendampingan ibu hamil 4. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil 5. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil 6. Pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 7. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita 8. Pemberian makanan tambahan bagi anak usia 6-23 bulan 9. Pendampingan Baduta 24-59 bulan dengan gizi kurang 10. Penanganan tata laksana gizi buruk pada balita 11. Pemberian tambahan asupan gizi bagi balita dengan status gizi kurang 12. Pelayanan KB pasca persalinan 13. Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur 14. Pendampingan ibu/keluarga balita meliputi pemenuhan gizi 15. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) PROGRAM DAN KEGIATAN : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN (2) dukung TPK
- 25. Ketika seorang remajakurang gizi dan anemia PERIODE EMAS 1000 Hari Pertama Kehidupan Peri konsepsi Pra Konsepsi Konsepsi Post partum Delivery Masa keahamilan 2 Tahun 6 bulan 2 bulan 4 bulan Kehamilan sukses Tumbuh kembang anak sukses Sumber: Prof. Dr. Sri Sumarmi, S.Km., M.Si Pemutusan Mata Rantai Memberikan dukungan dalam cakupan pendampingan keluarga Waspada: Malnourish, anemic and other micronutrient deficiency (Imunitas Rendah, Perkembangan Janin terganggu) Bayi : lahir < 2,5 kg, Imunitas rendah WASPADA STUNTING makanan kurang, Kurus, anemia, kurang zat gizi mikro Increased risk of adult Chronic disease Asupan makanan tidak cukup, pola asuh yang keliru, sanitasi dan lingkungan yang buruk Inadequate catch up growth BALITA STUNTING TUMBUH JADI REMAJA MUNGIL Penurunan fungsi fisik dan otot Inadequate food, Health and care Pendampingan Sasaran Stunting Ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia Hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai
- 26. Pelaksanaan Program PeningkatanCakupan dan Akses Pendidikan 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Pemberian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Pendidikan Agama bagi masyarakat 4. Pemberian informasi dan fasilitasi akses pelayanan pendidikan 5. Pemberian bantuan pendidikan keluarga dengan status miskin 6. Penyelenggaraan pendidikan literasi non formal 7. Penyelenggaraan wahana kreatifitas dan olahraga PROGRAM DAN KEGIATAN : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN (3)
- 27. 1. Pemberian bantuantunai bersyarakat kepada PUS 2. Pemberian bantuan pangan non-tunai kepada PUS 3. Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga PROGRAM DAN KEGIATAN : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN (4) Pelaksanaan Program Peningkatan Cakupan Layanan Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Keluarga dan Masyarakat Miskin serta Rentan
- 28. Pelaksanaan Program PemberdayaanEkonomi Keluarga 1. Pemberian Program Keluarga Harapan kepada PUS 2. Peningkatan kemampuan akses dan aset Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 3. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KPM 4. Penyelenggaraan bantuan permodalan 5. Promosi dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 6. Pelatihan produksi dan pemasaran bagi usaha rumah tangga 7. Meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga 8. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha nelayan 9. Terkelolanya sistem pembenihan ikan yang berkelanjutan PROGRAM DAN KEGIATAN : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN (5)
- 29. Pelaksanaan Program PenataanLingkungan Keluarga, Peningkatan Akses Air Minum serta Sanitasi Dasar. 1. Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2. Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau 3. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit PROGRAM DAN KEGIATAN : PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
- 30. Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 1. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF) 2. Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga. 3. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar. 4. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar. 5. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.
- 31. Mekanisme Kerja POKJA “RencanaKerja Masyarakat: (RKM) Kampung Keluarga Berkualitas
- 32. • Pemetaan masalahdan potensi merupakan kegiatan analisa situasi yang dilakukan oleh Pokja Kampung KB sebagai dasar/acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. • Pemetaan dapat dilakukan dengan analisa data dan observasi lingkungan. Pemetaan sebagai dasar menentukan Prioritas Intervensi 1. Pemetaan Masalah dan Potensi RKM KKB
- 33. • Jumlah Pendudukmiskin • Angka kematian Ibu dan anak • Angka kelahiran pada usia remaja • Kesertaan KB dan Unmet Need • Kasus stunting • Data tingkat Pendidikan (putus sekolah) • Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan status pekerjaan • Data keluarga yang memperoleh bantuan PKH Identifikasi Potensi Data Kondisi Kependudukan • SDM (Tenaga Kesehatan, Petugas lapangan) • Sarana dan prasarana: Kesehatan (Puskesmas), Pendidikan, Kesling (Jaga, MCK) • Sumber daya anggaran, • Peraturan/kebijakan, • Sumber daya Program dan kegiatan • Jejaring • Capaian Program dan kegiatan Bangga Kencana serta lintas sektor yang tertuang dalam Inpres 1. Pemetaan Masalah dan Potensi
- 34. NO Masalah Penyebab Potensi SDM SDAJejaring Lain - lain 1 Rendahnya capaian MKJP Takut efek samping PPKBD, sub PPKBD, Kader Posyandu PKB, Bidan Desa/Pusk es mas Kegiatan Posyand u, pengajia n rutin Tidak diberi ijin oleh suami 2 Banyaknya kejadian stunting Kemiskinan Pendamping KPM Penyuluh KB Pohon kelapa Pendampin g PKH UMK M KPM Pola konsumsi keluarga Kader Dashat Kader Posyandu TPK Banyak ikan Ahli Gizi Puskesmas Dashat Pos Gizi 1. Pemetaan Masalah dan Potensi
- 35. • Prioritas disusunberdasarkan tingkat kebutuhan dan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. • Penyusunan prioritas akan memperhatikan masalah-masalah dasar yang dihadapi maupun faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu tujuan 2. Penentuan Prioritas Masalah
- 36. (1) Memiliki dampakyang luas bagi masyarakat (tingkat desa/kelurahan) Stunting MKJP (2) Mendukung secara langsung visi dan misi desa/kelurahan VISI MISI (3) Memiliki sumber daya (internal) untuk menyelesaikan masalah prioritas SDM SDA Infrastruktur Dana Jejaring 2. Penentuan Prioritas Masalah
- 37. Isi Kertas Kerja4.2 1. No 2. Masalah 3. Menimbulkan masalah lain dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat 4. Mendukung visi misi desa 5. Ada potensi dan sumber daya 6. Komitmen untuk menyelesaikan CONTOH Penentuan Prioritas Masalah No Masalah Menimbulkan masalah lain dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat Mendukung Visi dan Misi Desa Ada potensi sumber daya (SDM, SDA, Dana, Infrastruktur) untuk menyelesaikan masalah tersebut Komitmen utk menyelesaikan Total Skor 1 Rendahnya MKJP - Drop out - Kehamilan yang tidak diinginkan Meningkatkan kualitas manusia √ Kurang 3 2 Tingginya kejadian stunting - Kesakitan anak -Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan - Anak bodoh Meningkatkan kualitas manusia √ √ 4 2. Penentuan Prioritas Masalah
- 38. Masalah • Rendahnya capaianMKJP Tingginya kejadian stunting Sering banjir • Banyak penduduk miskin • Banyak anak putus sekolah • Tingginya kejadian stunting • Rendahnya capaian MKJP • Masih banyak penduduk miskin • Putus sekolah • Sering banjir terlampir PEMETAAN MASALAH & POTENSI PENENTUAN PRIORITAS MASALAH PENYUSUNAN RKM Potensi • SDM: PKB, IMP, kader, TPK, • Dana: APBDes/APBKel, APBD (dinkes, dikbud, BOKB) • Jejaring: bidan, Ahli Gizi Puskesmas, Pendamping PKH dan KPM, Koordinator Pendidikan LIHAT LAMPIRAN INPRES 3. Mekanisme Kerja Pokja s/d Penyusunan RKM
- 39. RW 1 1. Peningkatancapaian MKJP • Penyuluhan pilihan kontrasepsi • KBPP • Pendampingan 2. Pencegahan new stunting • KIE tentang pola makan sehat • Pemberian tablet tambah darah • Pendampingan KRS 3. Banjir • jadwal rutin pembersihan selokan/got RW 2 1. Penurunan stunting • Pemberian makanan tambahan bagi bumil, anak • Pemberian tablet tambah darah • Pendampingan KRS • Penerima program PKH • Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM 2. Peningkatan capaian MKJP • Penyuluhan pilihan kontrasepsi • KBPP • Pendampingan 3. Banyak anak putus sekolah • Pengajuan nama untuk penerima Program PKH • Bantuan Biaya Pendidikan • Pemberian paket belajar 1. Penurunan stunting •Pemberian makanan tambahan bagi bumil, anak •Pemberian tablet tambah darah •Pendampingan KRS •Penerima program PKH •Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM 2. Peningkatan capaian MKJP •Penyuluhan pilihan kontrasepsi •KBPP •Pendampingan 3. Peningkatan ekonomi masyarakat •Pengajuan usaha kredit UKM •Pendampingan dan bantuan modal • pelatihan usaha kecil •Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil RKM KKB Peningkatan capaian MKJP (2) Penurunan stunting (1) Peningkatan ekonomi masyarakat ( 3) Banyak anak putus sekolah ( 4) Pengentasan Banjir (5) 3. Implementasi Penyusunan RKM di tingkat Kel./Desa RW I RW 2 RW 3
- 40. Draf RKM sebelumditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah, agar dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk disepakati • Menjadi Rencana Kerja Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas. • Upaya penyepakatan RKM dapat dilakukan pada pertemuan rakordes/ rakorkel/ rakor kecamatan • Setelah disepakati selanjutnya di tanda tangani oleh Ketua Pokja dan di ketehui oleh Kepala Desa/Lurah
- 41.
- 42. Setelah RKM disusun,RKM disetujui oleh pemerintah desa/kelurahan Melalui PKB, RKM tersebut dilaporkan ke OPD KB sebagai fasilitator untuk program OPD lainnya 2 1 OPD KB DI KABUPATEN/KOTA Tindak Lanjut Penyusunan RKM
- 43. Pimpinan Rapat: KepalaDesa/Lurah/Camat Peserta: Aparat desa/kel, tenaga penggerak program di tingkat desa/kel, Toga, Toma, Pokja Kampung KB, PKK, Kader penggerak lainnya Tujuan: Pembahasan teknis penyelenggaraan kegiatan Selanjutnya Pokja mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti, WA grup, forum kelompok kegiatan, dst Penyelenggaran dilakukan sesuai hasil koordinasi Lakukan Pencataan, pelaporan melalui website kampung KB melalui alamat https://kampungkb.bkkbn.go.id/ 4. Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Penyelenggaraan
- 44. TERIMA KASIH BERENCANA ITU KEREN “Membangunkeluarga adalah membangun bangsa”