SlideShare a Scribd company logo
PERSPEKTIF
EKONOMI
KELEMBAGAAN
Sutikno
FEB, Universitas Trunojoyo Madura
Prespektif…
 Ekonomi Kelembagaan
 Old Institutional Economics
 New Institutional Economics
2 Perspektif….
PERSPEKTIF
 Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah
sebuah sudut pandang untuk memahami atau
memaknai permasalahan tertentu.
 Perspektif adalah sudut pandang manusia
dalam memilih opini dan kepercayaan
mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga
dengan point of view.
 Cara pandang atau wawasan yang digunakan
untuk melihat dunia dari berbagai macam segi
yaitu politik, ekonomi, dan budaya.
“
Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru
dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan
(rule of the game) berperan sentral dalam
membentuk perekonomian yang effisien.
Old Institutional Economics
New Institutional Economics (NIE)
“
Ilmu Ekonomi Kelembagaan memusatkan
diri pada pemahaman mengenai institusi
(lembaga) yang dapat mempengaruhi
perilaku ekonomi, sehingga dapat
menurunkan biaya transaksi
Biaya Transaksi
Biaya Transaksi Komoditas Biaya Transaksi Kelembagaan
 Biaya transaksi komoditas : biaya
transaksi yang dikeluarkan secara
langsung atas komoditas yang
diinginkan.
 Biaya transaksi kelembagaan: biaya
transaksi yang dikeluarkan sebagai
konsekuensi adanya kelembagaan
yang turut serta/ mengatur pertukaran
atas komoditas yang diinginkan.
Prespektif…
 Ekonomi Kelembagaan
 Old Institutional Economics
 New Institutional Economics
7 Perspektif….
Old Institutional
Economics
Old Institutional Economics Pandangan Vablen
Lahir dari kritikan Thorsten Veblen atas asumsi dasar
ekonomi klasik/neoklasik yang dianggapnya lemah.
Beberapa asumsi yang dianggap lemah antara lain:
1. Motif ekonomi melatarbelakangi setiap kegiatan.
Setiap aktivitas manusia didasarkan atas
perhitungan rasional untung ruginya.
2. Mendahukukan kepentingan diri sendiri (Self
interest).
3. Persaingan akan meningkakan efisiensi.
4. Private property right merupakan sebuah keharusan.
5. Teori ekonomi klasik mengabaikan faktor-faktor
sejarah, sosial dan kelembagaan dalam membangun
struktur ekonomi.
1. Manusia bukan hanya mahkhluk rasional tapi juga
makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera,
nilai, dan kecenderungan (instink) yang terikat dengan
budaya.
2. Selera, perasaan, nilai dan kecenderungan juga
mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh
manusia.
3. Pilihan-pilihan ekonomi juga dipengaruhi oleh
lingkungan fisik dan teknologi
4. Dunia ekonomi tidak dapat lepas atau bahkan
dipegaruhi oleh faktor sejarah, sosial dan
kelembagaan yang selalu berubah, dinamis
5. Perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik
secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan
sosial dan kelembagaan yang melingkupinya
Perspektif….
8
Sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi
namun ditempatkan pada posisi bersebrangan dengan neoclassical
economics theory (market based economics),
Fungsi & Peran
Kelembagaan
Fungsi Kelembagaan Peran Kelembagaan
Kelembagaan diharapkan dapat mendukung
terjadinya transaksi (exchange) ekonomi
secara:
 EFISIEN,
 LANCAR,
 TERJAMIN,
 TERATUR, STABIL
• Meningkatkan rutinitas, keteraturan
• Insentif dan disinsentif kepada individu
• Membentuk/ mempengaruhi pola
interaksi setiap individu
Perspektif…
9
Bentuk Kelembagaan
Perspektif…
10
NORMA-KONVENSI
ATURAN MAIN (HUKUM)
PENGATUR HUBUNGAN
KEPEMILIKAN
Norma -
Konvensi
PERANGKAT yang dihasilkan
berdasarkan KONSENSUS atau POLA
TINGKAH LAKU yang DISEPAKATI
BERSAMA
Bentuk
Nilai-nilai yang berlaku
(value)
Dasar Pertimbangan
untuk menjalankannya
diperlukan adanya asas
RECIPROCITY dan
SOLIDARITY
Cara Pelaksanaan
Dari pelaksanaan NORMA dan KONVENSI
diharapkan dapat terjadi KETERATURAN dan
KETERDUGAAN (Predictable)
Tujuan
Perspektif..
11
Aturan Main
(Hukum)
ATURAN MAIN, biasanya lebih
FORMAL (ditegakkan pemerintah)
Bentuk
memberi KEBEBASAN (liberation)
dan LARANGAN (constraint).
Dasar Pertimbangan
memerlukan PEMAHAMAN
BERSAMA tentang alat-alat
untuk menyelesaikan
pertentangan (konflik).
Cara Pelaksanaan
memberikan PERLINDUNGAN/HARAPAN dan
SANKSI terhadap individu dan kelompok dalam
menentukan pilihannya
Tujuan
Perspektif..
12
Pengatur Hubungan
Kepemilikan
perangkat sosial yang mengatur:
1)Kepemilikan Individu atau kelompok
2)Obyek nilai bagi pemilik dan orang lain
3)Orang/pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan.
Bentuk
Hak Kepemilikan (Property Right):
a. Hak eksklusif untuk menggunakan sumber daya
b. Hak untuk memperoleh jasa/benefit dari sumber daya
tersebut
c. Hak untuk menukarkan sumberdaya sesuai kesepakatan
Unsur Kepemilikan
mengatur hubungan kepemilikan (property
relations)
Tujuan
Perspektif..
13
Prespektif…
 Ekonomi Kelembagaan
 Old Institutional Economics
 New Institutional Economics
14 Perspektif….
New Institutional Economics
(NIE)
New Institutional Economics Pandangan NIE
Beberapa Kelemahan Ekonomi klasik/neoklasik menurut
pandangan New Institutional Economics:
1. Pasar dapat berjalan dengan sempurna tanpa biaya
karena informasi tersebar secara merata sehingga
konsumen tahu persis komoditas yang akan
dibelinya
2. Persaingan berjalan sempurna sehingga produsen
barang dapat menekan harga sehingga murah
3. Transaksi tanpa biaya
4. Penegakan property right tidak memerlukan biaya
5. Mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan
kasus eksternalitas, commons pool resources dan
public goods
1. Untuk dapat berjalan, pasar membutuhkan biaya
karena informasi bersifat asimetris
2. Persaingan tidak berjalan sempurna karena
tergantung pada ketersediaan informasi dan
penguasaan sumber kekuatan (power resources)
3. Transaksi tidak bersifat costless (zero cost)
4. Penegakan property right tidak bersifat costless
5. Mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan
kasus eksternalitas, commons pool resources dan
public goods
Perspektif….
15
New institutionalist mencoba menerangkan politik, sejarah, ekonomi
dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar,
perushaan (firm), konvensi sosial, keluarga dan lain-lain dalam
bingkai neoclassical economic theory
Definisi NIE
Wesley Mitchell …
 adalah perkembangan ilmu ekonomi
kelembagaan yang berusaha memperluas
ilmu ekonomi dengan menentukan pokok
bahasan pada aspek sosial, aspek
legal/norma dan aturan-aturan yang
mendasari suatu kegiatan ekonomi.
 Dengan pendekatan ilmu ekonomi
kelembagaan ini, maka setiap peristiwa
ekonomi dapat dianalisis dengan aspek
yang luas (meliputi aspek non-ekonomi),
sehingga hasil analisis relatif akan lebih
realistis.
Prespektif…
16
Raung lingkup
1. Merupakan kreasi manusia secara sadar.
2. Kadang berbentuk tertulis dan secara formal ditegakkan
3. Dapat diprediksi (cukup stabil) sehingga mudah diterapkan pada situasi yang berulang-ulang.
4. Dilakukan oleh kumpulan individu-individu (keputusan kelompok).
5. Memiliki dimensi waktu – (dapat dilakukan pada situasi yang berulang-ulang).
6. Memiliki dimensi tempat – (terkait dengan kondisi lingkungan fisik).
7. Memiliki aturan main – norma yang mewarnai lembaga.
8. Ada pemantauan dan penegakan aturan yang juga ditegakan secara internal oleh individu.
9. Berada pada suatu hirarki dan jaringan atau keteraturan berjenjang dalam masyarakat.
Merupakan bagian dari kelembagaan yang lebih kompleks (banyak lembaga lain yang terkait).
Prespektif…
17
Isu-isu
Kelembagaan
1. Principal-Agent Problems : keuntungan yang tidak adil antar mereka (misalnya agen
dapat keuntungan lebih banyak). Dapat terjadi moral hazard, adverse selection, terjadi
karena ketidaksempurnaan pasar dan informasi asimetris.
2. Biaya Transaksi : biaya-biaya untuk memperoleh kepemilikan atas suatu sumber daya.
3. Kepastian property right, misalnya HAKI
4. Kerangka persaingan usaha
5. Privatisasi
6. Penyaluran ketidakpuasan (exit and voicing) ; customer service, YLKI
7. Kompensasi, atas hal negatif yang dialami yang disebabkan oleh pihak lain.
Prespektif…
18
CIRCULAR OF ECONOMY
Prespektif…
19
PRODUSEN
RUMAH
TANGGA
Faktor Produksi
Barang/Jasa
NEGARA
LEMBAGA
KEUANGAN
LUAR
NEGERI
1. Norma
2. Hukum
3. Kepemilikan
Norma 1
Hukum 2
Kepemilikan 3
Norma 1
Hukum 2
Kepemilikan 3
1. Norma
2. Hukum
3. Kepemilikan
1. Norma
2. Hukum
3. Kepemilikan
KELEMBAGAAN
SANGAT MENENTUKAN
EKONOMI
Thank you
Sutikno
sutikno@trunojoyo.ac.id

More Related Content

Similar to 2. PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN.pptx

BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
Muh Agus Priyetno
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
Muh Agus Priyetno
 
BE & GG, Nanang Firmansyah, Hapzi Ali, Philosopical Ethics and Business, Univ...
BE & GG, Nanang Firmansyah, Hapzi Ali, Philosopical Ethics and Business, Univ...BE & GG, Nanang Firmansyah, Hapzi Ali, Philosopical Ethics and Business, Univ...
BE & GG, Nanang Firmansyah, Hapzi Ali, Philosopical Ethics and Business, Univ...
Nanang Firmansyah
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
Novi Tri Wahyuni (ophe)
 
2007ekonomikelembagaan
2007ekonomikelembagaan2007ekonomikelembagaan
2007ekonomikelembagaan
Syahyuti Si-Buyuang
 
teori administrasi publik
teori administrasi publikteori administrasi publik
teori administrasi publik
TatiJaningsih
 
Sistem Eko Campuran 3
Sistem Eko Campuran 3Sistem Eko Campuran 3
Sistem Eko Campuran 3guestf010bc
 
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPPembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Transmission Music Group
 
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Syahyuti Si-Buyuang
 
TEORI KEPRILAKUKAN P-9.pptx
TEORI KEPRILAKUKAN P-9.pptxTEORI KEPRILAKUKAN P-9.pptx
TEORI AKUNTANSI
TEORI AKUNTANSITEORI AKUNTANSI
TEORI AKUNTANSI
Ni Made Vinayanthi
 
1 Dasar Dasar Manajemen
1  Dasar Dasar Manajemen1  Dasar Dasar Manajemen
1 Dasar Dasar Manajemen
... ciamik
 
Makalah ekonomi.docx
Makalah ekonomi.docxMakalah ekonomi.docx
Makalah ekonomi.docx
SaliaWidiyani
 
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...
Rachmad Hidayat
 
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE  IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Ahmad Rahimaji
 
ANSOS
ANSOSANSOS
ANSOS
ANSOSANSOS
Ideologi Akuntansi
Ideologi AkuntansiIdeologi Akuntansi
Ideologi Akuntansi
Wawan Dwi Hadisaputro
 
Kelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdf
Kelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdfKelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdf
Kelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdf
febriyantiar02
 

Similar to 2. PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN.pptx (20)

BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
BE & GG, Nanang Firmansyah, Hapzi Ali, Philosopical Ethics and Business, Univ...
BE & GG, Nanang Firmansyah, Hapzi Ali, Philosopical Ethics and Business, Univ...BE & GG, Nanang Firmansyah, Hapzi Ali, Philosopical Ethics and Business, Univ...
BE & GG, Nanang Firmansyah, Hapzi Ali, Philosopical Ethics and Business, Univ...
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
2007ekonomikelembagaan
2007ekonomikelembagaan2007ekonomikelembagaan
2007ekonomikelembagaan
 
teori administrasi publik
teori administrasi publikteori administrasi publik
teori administrasi publik
 
Sistem Eko Campuran 3
Sistem Eko Campuran 3Sistem Eko Campuran 3
Sistem Eko Campuran 3
 
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPPembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
 
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
 
Sistem ekonomi indo.
Sistem ekonomi indo.Sistem ekonomi indo.
Sistem ekonomi indo.
 
TEORI KEPRILAKUKAN P-9.pptx
TEORI KEPRILAKUKAN P-9.pptxTEORI KEPRILAKUKAN P-9.pptx
TEORI KEPRILAKUKAN P-9.pptx
 
TEORI AKUNTANSI
TEORI AKUNTANSITEORI AKUNTANSI
TEORI AKUNTANSI
 
1 Dasar Dasar Manajemen
1  Dasar Dasar Manajemen1  Dasar Dasar Manajemen
1 Dasar Dasar Manajemen
 
Makalah ekonomi.docx
Makalah ekonomi.docxMakalah ekonomi.docx
Makalah ekonomi.docx
 
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...
 
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE  IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 
ANSOS
ANSOSANSOS
ANSOS
 
ANSOS
ANSOSANSOS
ANSOS
 
Ideologi Akuntansi
Ideologi AkuntansiIdeologi Akuntansi
Ideologi Akuntansi
 
Kelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdf
Kelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdfKelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdf
Kelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdf
 

Recently uploaded

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 

Recently uploaded (18)

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 

2. PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN.pptx

  • 2. Prespektif…  Ekonomi Kelembagaan  Old Institutional Economics  New Institutional Economics 2 Perspektif….
  • 3. PERSPEKTIF  Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.  Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view.  Cara pandang atau wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi yaitu politik, ekonomi, dan budaya.
  • 4. “ Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (rule of the game) berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang effisien. Old Institutional Economics New Institutional Economics (NIE)
  • 5. “ Ilmu Ekonomi Kelembagaan memusatkan diri pada pemahaman mengenai institusi (lembaga) yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi
  • 6. Biaya Transaksi Biaya Transaksi Komoditas Biaya Transaksi Kelembagaan  Biaya transaksi komoditas : biaya transaksi yang dikeluarkan secara langsung atas komoditas yang diinginkan.  Biaya transaksi kelembagaan: biaya transaksi yang dikeluarkan sebagai konsekuensi adanya kelembagaan yang turut serta/ mengatur pertukaran atas komoditas yang diinginkan.
  • 7. Prespektif…  Ekonomi Kelembagaan  Old Institutional Economics  New Institutional Economics 7 Perspektif….
  • 8. Old Institutional Economics Old Institutional Economics Pandangan Vablen Lahir dari kritikan Thorsten Veblen atas asumsi dasar ekonomi klasik/neoklasik yang dianggapnya lemah. Beberapa asumsi yang dianggap lemah antara lain: 1. Motif ekonomi melatarbelakangi setiap kegiatan. Setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. 2. Mendahukukan kepentingan diri sendiri (Self interest). 3. Persaingan akan meningkakan efisiensi. 4. Private property right merupakan sebuah keharusan. 5. Teori ekonomi klasik mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi. 1. Manusia bukan hanya mahkhluk rasional tapi juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan (instink) yang terikat dengan budaya. 2. Selera, perasaan, nilai dan kecenderungan juga mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia. 3. Pilihan-pilihan ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan teknologi 4. Dunia ekonomi tidak dapat lepas atau bahkan dipegaruhi oleh faktor sejarah, sosial dan kelembagaan yang selalu berubah, dinamis 5. Perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan sosial dan kelembagaan yang melingkupinya Perspektif…. 8 Sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi namun ditempatkan pada posisi bersebrangan dengan neoclassical economics theory (market based economics),
  • 9. Fungsi & Peran Kelembagaan Fungsi Kelembagaan Peran Kelembagaan Kelembagaan diharapkan dapat mendukung terjadinya transaksi (exchange) ekonomi secara:  EFISIEN,  LANCAR,  TERJAMIN,  TERATUR, STABIL • Meningkatkan rutinitas, keteraturan • Insentif dan disinsentif kepada individu • Membentuk/ mempengaruhi pola interaksi setiap individu Perspektif… 9
  • 10. Bentuk Kelembagaan Perspektif… 10 NORMA-KONVENSI ATURAN MAIN (HUKUM) PENGATUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN
  • 11. Norma - Konvensi PERANGKAT yang dihasilkan berdasarkan KONSENSUS atau POLA TINGKAH LAKU yang DISEPAKATI BERSAMA Bentuk Nilai-nilai yang berlaku (value) Dasar Pertimbangan untuk menjalankannya diperlukan adanya asas RECIPROCITY dan SOLIDARITY Cara Pelaksanaan Dari pelaksanaan NORMA dan KONVENSI diharapkan dapat terjadi KETERATURAN dan KETERDUGAAN (Predictable) Tujuan Perspektif.. 11
  • 12. Aturan Main (Hukum) ATURAN MAIN, biasanya lebih FORMAL (ditegakkan pemerintah) Bentuk memberi KEBEBASAN (liberation) dan LARANGAN (constraint). Dasar Pertimbangan memerlukan PEMAHAMAN BERSAMA tentang alat-alat untuk menyelesaikan pertentangan (konflik). Cara Pelaksanaan memberikan PERLINDUNGAN/HARAPAN dan SANKSI terhadap individu dan kelompok dalam menentukan pilihannya Tujuan Perspektif.. 12
  • 13. Pengatur Hubungan Kepemilikan perangkat sosial yang mengatur: 1)Kepemilikan Individu atau kelompok 2)Obyek nilai bagi pemilik dan orang lain 3)Orang/pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. Bentuk Hak Kepemilikan (Property Right): a. Hak eksklusif untuk menggunakan sumber daya b. Hak untuk memperoleh jasa/benefit dari sumber daya tersebut c. Hak untuk menukarkan sumberdaya sesuai kesepakatan Unsur Kepemilikan mengatur hubungan kepemilikan (property relations) Tujuan Perspektif.. 13
  • 14. Prespektif…  Ekonomi Kelembagaan  Old Institutional Economics  New Institutional Economics 14 Perspektif….
  • 15. New Institutional Economics (NIE) New Institutional Economics Pandangan NIE Beberapa Kelemahan Ekonomi klasik/neoklasik menurut pandangan New Institutional Economics: 1. Pasar dapat berjalan dengan sempurna tanpa biaya karena informasi tersebar secara merata sehingga konsumen tahu persis komoditas yang akan dibelinya 2. Persaingan berjalan sempurna sehingga produsen barang dapat menekan harga sehingga murah 3. Transaksi tanpa biaya 4. Penegakan property right tidak memerlukan biaya 5. Mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, commons pool resources dan public goods 1. Untuk dapat berjalan, pasar membutuhkan biaya karena informasi bersifat asimetris 2. Persaingan tidak berjalan sempurna karena tergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber kekuatan (power resources) 3. Transaksi tidak bersifat costless (zero cost) 4. Penegakan property right tidak bersifat costless 5. Mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, commons pool resources dan public goods Perspektif…. 15 New institutionalist mencoba menerangkan politik, sejarah, ekonomi dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perushaan (firm), konvensi sosial, keluarga dan lain-lain dalam bingkai neoclassical economic theory
  • 16. Definisi NIE Wesley Mitchell …  adalah perkembangan ilmu ekonomi kelembagaan yang berusaha memperluas ilmu ekonomi dengan menentukan pokok bahasan pada aspek sosial, aspek legal/norma dan aturan-aturan yang mendasari suatu kegiatan ekonomi.  Dengan pendekatan ilmu ekonomi kelembagaan ini, maka setiap peristiwa ekonomi dapat dianalisis dengan aspek yang luas (meliputi aspek non-ekonomi), sehingga hasil analisis relatif akan lebih realistis. Prespektif… 16
  • 17. Raung lingkup 1. Merupakan kreasi manusia secara sadar. 2. Kadang berbentuk tertulis dan secara formal ditegakkan 3. Dapat diprediksi (cukup stabil) sehingga mudah diterapkan pada situasi yang berulang-ulang. 4. Dilakukan oleh kumpulan individu-individu (keputusan kelompok). 5. Memiliki dimensi waktu – (dapat dilakukan pada situasi yang berulang-ulang). 6. Memiliki dimensi tempat – (terkait dengan kondisi lingkungan fisik). 7. Memiliki aturan main – norma yang mewarnai lembaga. 8. Ada pemantauan dan penegakan aturan yang juga ditegakan secara internal oleh individu. 9. Berada pada suatu hirarki dan jaringan atau keteraturan berjenjang dalam masyarakat. Merupakan bagian dari kelembagaan yang lebih kompleks (banyak lembaga lain yang terkait). Prespektif… 17
  • 18. Isu-isu Kelembagaan 1. Principal-Agent Problems : keuntungan yang tidak adil antar mereka (misalnya agen dapat keuntungan lebih banyak). Dapat terjadi moral hazard, adverse selection, terjadi karena ketidaksempurnaan pasar dan informasi asimetris. 2. Biaya Transaksi : biaya-biaya untuk memperoleh kepemilikan atas suatu sumber daya. 3. Kepastian property right, misalnya HAKI 4. Kerangka persaingan usaha 5. Privatisasi 6. Penyaluran ketidakpuasan (exit and voicing) ; customer service, YLKI 7. Kompensasi, atas hal negatif yang dialami yang disebabkan oleh pihak lain. Prespektif… 18
  • 19. CIRCULAR OF ECONOMY Prespektif… 19 PRODUSEN RUMAH TANGGA Faktor Produksi Barang/Jasa NEGARA LEMBAGA KEUANGAN LUAR NEGERI 1. Norma 2. Hukum 3. Kepemilikan Norma 1 Hukum 2 Kepemilikan 3 Norma 1 Hukum 2 Kepemilikan 3 1. Norma 2. Hukum 3. Kepemilikan 1. Norma 2. Hukum 3. Kepemilikan KELEMBAGAAN SANGAT MENENTUKAN EKONOMI