Institutional economics is a new paradigm in economics that sees institutions (rules of the game) as playing a central role in forming an efficient economy.
kelembagaan = regulatif + normatif + kultural kognitif + organisasi. Rancangan organisasi petani masa depan, penyuluhan, pendekatan, kebutuhan organisasi petani, dll. Presentasi di BBPP Batang Kaluku Gowa 5 november 2014 di hadapan dosen STPP, widyaiswara, penyuluh, petani, badan koordinasi penyuluhan dan Bapeluh.
kelembagaan = regulatif + normatif + kultural kognitif + organisasi. Rancangan organisasi petani masa depan, penyuluhan, pendekatan, kebutuhan organisasi petani, dll. Presentasi di BBPP Batang Kaluku Gowa 5 november 2014 di hadapan dosen STPP, widyaiswara, penyuluh, petani, badan koordinasi penyuluhan dan Bapeluh.
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...Rachmad Hidayat
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Rachmad Hidayat (55117110127)
Rangkuman dari Forum (IMPLEMENTASI “PHILOSOPHICAL ETHICS AND BUSINESS” DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN BUSINESS ETHICS DAN GOOD GOVERNANCE) dan Quiz (RESUME “PHILOSOPHICAL ETHICS AND BUSINESS” AND REKOMENDASINYA)
Salah satu bentuk ideology akuntansi dapat dilihat dalam praktiknya, khususnya laporan keuangan, yang lebih mengutamakan “public interest”. Ideologi “public interest” dalam akuntansi ini menunjukan hakikat keberadaan ideology dalam akuntansi, dimana dari pengertian dalam kajian literatur disebutkan bahwa ideology merupakan pandangan umum yang berhubungan dengan sudut pandang dari kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial tertentu.
Pada akhirnya dapat dilihat peran/fungsi ideology bagi akuntansi adalah sebagai moral, dimana ideology sebagai alat untuk membuat pernyataan mengenai kesamaan perasaan, pikiran, dan kepentingan yang terus-menerus diulang-ulang dan dipelihara sehingga menjadi kebiasaan dan membentuk watak dan moral (Prawironegoro, 2010). Fungsi ideology dalam akuntansi sebagai moral juga senada dengan yang dikemukakan oleh Sukoharsono (2010) bahwa akuntansi, walapun terkesan agak jauh, memiliki konsep ideologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana seseorang dalam kesehariannya dapat menerapkan nilai-nilai akuntansi seperti melakukan pencatatan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya, kemudian memiliki tanggung jawab, amanah dan jujur.
Kelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdffebriyantiar02
Tugas Akhir Pengantar Ekonomi Mikro Kelompok 6 kelas H:
1. Febriyanti Artika Putri (1222300069)
2. Prisca Trifena Puspita (1222300071)
3. Marlinda Ina (1222300068)
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Philosophical Ethi...Rachmad Hidayat
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Rachmad Hidayat (55117110127)
Rangkuman dari Forum (IMPLEMENTASI “PHILOSOPHICAL ETHICS AND BUSINESS” DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN BUSINESS ETHICS DAN GOOD GOVERNANCE) dan Quiz (RESUME “PHILOSOPHICAL ETHICS AND BUSINESS” AND REKOMENDASINYA)
Salah satu bentuk ideology akuntansi dapat dilihat dalam praktiknya, khususnya laporan keuangan, yang lebih mengutamakan “public interest”. Ideologi “public interest” dalam akuntansi ini menunjukan hakikat keberadaan ideology dalam akuntansi, dimana dari pengertian dalam kajian literatur disebutkan bahwa ideology merupakan pandangan umum yang berhubungan dengan sudut pandang dari kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial tertentu.
Pada akhirnya dapat dilihat peran/fungsi ideology bagi akuntansi adalah sebagai moral, dimana ideology sebagai alat untuk membuat pernyataan mengenai kesamaan perasaan, pikiran, dan kepentingan yang terus-menerus diulang-ulang dan dipelihara sehingga menjadi kebiasaan dan membentuk watak dan moral (Prawironegoro, 2010). Fungsi ideology dalam akuntansi sebagai moral juga senada dengan yang dikemukakan oleh Sukoharsono (2010) bahwa akuntansi, walapun terkesan agak jauh, memiliki konsep ideologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana seseorang dalam kesehariannya dapat menerapkan nilai-nilai akuntansi seperti melakukan pencatatan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya, kemudian memiliki tanggung jawab, amanah dan jujur.
Kelompok 6 Tugas ppt bab 1-11 Pengantar Ekonomi Mikro-1.pdffebriyantiar02
Tugas Akhir Pengantar Ekonomi Mikro Kelompok 6 kelas H:
1. Febriyanti Artika Putri (1222300069)
2. Prisca Trifena Puspita (1222300071)
3. Marlinda Ina (1222300068)
Similar to 2. PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN.pptx (20)
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
3. PERSPEKTIF
Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah
sebuah sudut pandang untuk memahami atau
memaknai permasalahan tertentu.
Perspektif adalah sudut pandang manusia
dalam memilih opini dan kepercayaan
mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga
dengan point of view.
Cara pandang atau wawasan yang digunakan
untuk melihat dunia dari berbagai macam segi
yaitu politik, ekonomi, dan budaya.
4. “
Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru
dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan
(rule of the game) berperan sentral dalam
membentuk perekonomian yang effisien.
Old Institutional Economics
New Institutional Economics (NIE)
5. “
Ilmu Ekonomi Kelembagaan memusatkan
diri pada pemahaman mengenai institusi
(lembaga) yang dapat mempengaruhi
perilaku ekonomi, sehingga dapat
menurunkan biaya transaksi
6. Biaya Transaksi
Biaya Transaksi Komoditas Biaya Transaksi Kelembagaan
Biaya transaksi komoditas : biaya
transaksi yang dikeluarkan secara
langsung atas komoditas yang
diinginkan.
Biaya transaksi kelembagaan: biaya
transaksi yang dikeluarkan sebagai
konsekuensi adanya kelembagaan
yang turut serta/ mengatur pertukaran
atas komoditas yang diinginkan.
8. Old Institutional
Economics
Old Institutional Economics Pandangan Vablen
Lahir dari kritikan Thorsten Veblen atas asumsi dasar
ekonomi klasik/neoklasik yang dianggapnya lemah.
Beberapa asumsi yang dianggap lemah antara lain:
1. Motif ekonomi melatarbelakangi setiap kegiatan.
Setiap aktivitas manusia didasarkan atas
perhitungan rasional untung ruginya.
2. Mendahukukan kepentingan diri sendiri (Self
interest).
3. Persaingan akan meningkakan efisiensi.
4. Private property right merupakan sebuah keharusan.
5. Teori ekonomi klasik mengabaikan faktor-faktor
sejarah, sosial dan kelembagaan dalam membangun
struktur ekonomi.
1. Manusia bukan hanya mahkhluk rasional tapi juga
makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera,
nilai, dan kecenderungan (instink) yang terikat dengan
budaya.
2. Selera, perasaan, nilai dan kecenderungan juga
mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh
manusia.
3. Pilihan-pilihan ekonomi juga dipengaruhi oleh
lingkungan fisik dan teknologi
4. Dunia ekonomi tidak dapat lepas atau bahkan
dipegaruhi oleh faktor sejarah, sosial dan
kelembagaan yang selalu berubah, dinamis
5. Perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik
secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan
sosial dan kelembagaan yang melingkupinya
Perspektif….
8
Sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi
namun ditempatkan pada posisi bersebrangan dengan neoclassical
economics theory (market based economics),
9. Fungsi & Peran
Kelembagaan
Fungsi Kelembagaan Peran Kelembagaan
Kelembagaan diharapkan dapat mendukung
terjadinya transaksi (exchange) ekonomi
secara:
EFISIEN,
LANCAR,
TERJAMIN,
TERATUR, STABIL
• Meningkatkan rutinitas, keteraturan
• Insentif dan disinsentif kepada individu
• Membentuk/ mempengaruhi pola
interaksi setiap individu
Perspektif…
9
11. Norma -
Konvensi
PERANGKAT yang dihasilkan
berdasarkan KONSENSUS atau POLA
TINGKAH LAKU yang DISEPAKATI
BERSAMA
Bentuk
Nilai-nilai yang berlaku
(value)
Dasar Pertimbangan
untuk menjalankannya
diperlukan adanya asas
RECIPROCITY dan
SOLIDARITY
Cara Pelaksanaan
Dari pelaksanaan NORMA dan KONVENSI
diharapkan dapat terjadi KETERATURAN dan
KETERDUGAAN (Predictable)
Tujuan
Perspektif..
11
12. Aturan Main
(Hukum)
ATURAN MAIN, biasanya lebih
FORMAL (ditegakkan pemerintah)
Bentuk
memberi KEBEBASAN (liberation)
dan LARANGAN (constraint).
Dasar Pertimbangan
memerlukan PEMAHAMAN
BERSAMA tentang alat-alat
untuk menyelesaikan
pertentangan (konflik).
Cara Pelaksanaan
memberikan PERLINDUNGAN/HARAPAN dan
SANKSI terhadap individu dan kelompok dalam
menentukan pilihannya
Tujuan
Perspektif..
12
13. Pengatur Hubungan
Kepemilikan
perangkat sosial yang mengatur:
1)Kepemilikan Individu atau kelompok
2)Obyek nilai bagi pemilik dan orang lain
3)Orang/pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan.
Bentuk
Hak Kepemilikan (Property Right):
a. Hak eksklusif untuk menggunakan sumber daya
b. Hak untuk memperoleh jasa/benefit dari sumber daya
tersebut
c. Hak untuk menukarkan sumberdaya sesuai kesepakatan
Unsur Kepemilikan
mengatur hubungan kepemilikan (property
relations)
Tujuan
Perspektif..
13
15. New Institutional Economics
(NIE)
New Institutional Economics Pandangan NIE
Beberapa Kelemahan Ekonomi klasik/neoklasik menurut
pandangan New Institutional Economics:
1. Pasar dapat berjalan dengan sempurna tanpa biaya
karena informasi tersebar secara merata sehingga
konsumen tahu persis komoditas yang akan
dibelinya
2. Persaingan berjalan sempurna sehingga produsen
barang dapat menekan harga sehingga murah
3. Transaksi tanpa biaya
4. Penegakan property right tidak memerlukan biaya
5. Mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan
kasus eksternalitas, commons pool resources dan
public goods
1. Untuk dapat berjalan, pasar membutuhkan biaya
karena informasi bersifat asimetris
2. Persaingan tidak berjalan sempurna karena
tergantung pada ketersediaan informasi dan
penguasaan sumber kekuatan (power resources)
3. Transaksi tidak bersifat costless (zero cost)
4. Penegakan property right tidak bersifat costless
5. Mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan
kasus eksternalitas, commons pool resources dan
public goods
Perspektif….
15
New institutionalist mencoba menerangkan politik, sejarah, ekonomi
dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar,
perushaan (firm), konvensi sosial, keluarga dan lain-lain dalam
bingkai neoclassical economic theory
16. Definisi NIE
Wesley Mitchell …
adalah perkembangan ilmu ekonomi
kelembagaan yang berusaha memperluas
ilmu ekonomi dengan menentukan pokok
bahasan pada aspek sosial, aspek
legal/norma dan aturan-aturan yang
mendasari suatu kegiatan ekonomi.
Dengan pendekatan ilmu ekonomi
kelembagaan ini, maka setiap peristiwa
ekonomi dapat dianalisis dengan aspek
yang luas (meliputi aspek non-ekonomi),
sehingga hasil analisis relatif akan lebih
realistis.
Prespektif…
16
17. Raung lingkup
1. Merupakan kreasi manusia secara sadar.
2. Kadang berbentuk tertulis dan secara formal ditegakkan
3. Dapat diprediksi (cukup stabil) sehingga mudah diterapkan pada situasi yang berulang-ulang.
4. Dilakukan oleh kumpulan individu-individu (keputusan kelompok).
5. Memiliki dimensi waktu – (dapat dilakukan pada situasi yang berulang-ulang).
6. Memiliki dimensi tempat – (terkait dengan kondisi lingkungan fisik).
7. Memiliki aturan main – norma yang mewarnai lembaga.
8. Ada pemantauan dan penegakan aturan yang juga ditegakan secara internal oleh individu.
9. Berada pada suatu hirarki dan jaringan atau keteraturan berjenjang dalam masyarakat.
Merupakan bagian dari kelembagaan yang lebih kompleks (banyak lembaga lain yang terkait).
Prespektif…
17
18. Isu-isu
Kelembagaan
1. Principal-Agent Problems : keuntungan yang tidak adil antar mereka (misalnya agen
dapat keuntungan lebih banyak). Dapat terjadi moral hazard, adverse selection, terjadi
karena ketidaksempurnaan pasar dan informasi asimetris.
2. Biaya Transaksi : biaya-biaya untuk memperoleh kepemilikan atas suatu sumber daya.
3. Kepastian property right, misalnya HAKI
4. Kerangka persaingan usaha
5. Privatisasi
6. Penyaluran ketidakpuasan (exit and voicing) ; customer service, YLKI
7. Kompensasi, atas hal negatif yang dialami yang disebabkan oleh pihak lain.
Prespektif…
18
19. CIRCULAR OF ECONOMY
Prespektif…
19
PRODUSEN
RUMAH
TANGGA
Faktor Produksi
Barang/Jasa
NEGARA
LEMBAGA
KEUANGAN
LUAR
NEGERI
1. Norma
2. Hukum
3. Kepemilikan
Norma 1
Hukum 2
Kepemilikan 3
Norma 1
Hukum 2
Kepemilikan 3
1. Norma
2. Hukum
3. Kepemilikan
1. Norma
2. Hukum
3. Kepemilikan
KELEMBAGAAN
SANGAT MENENTUKAN
EKONOMI