1. Tax Planning and Strategies:
perusahaan sumber daya mineral migas &
pertambangan mineral dan batubara
Ida Indriani 120620200502
Rika Meilina 120620200520
Sarah Aghnia Silmi 120620200509
Suci Asral Sukma 120620200512
Kalam Al Iqbal 120620200526
2. TABLE OF CONTENTS
Pengertian sumber daya
mineral migas &
pertambangan mineral dan
batubara
01
Perpajakan
03
PSAK
02
Tax Planning
04
4. Ruang Lingkup
sumber daya mineral migas (minyak dan gas bumi)
Pertambangan adalah suatu kegiatan
pengambilan endapan bahan galian
berharga dan bernilai ekonomis dari
dalam kulit bumi, baik secara mekanis
maupun manual pada permukaan
bumi dan dibawah permukaan air.
Hasil kegiatan ini antara lain minyak
dan gas bumi, batubara, pasir besi,
nijh timah, bijih nikel, bijih bauksit,
bijih tembaga, bijih emas, perak dan
bijih mangan.
Gas bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperature atmosfer berupa fasa
gas yang diperoleh dari proses
penambangan minyak dan gas bumi
Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur
atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,
lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk
batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk
padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
Sumber energi alam mineral adalah
sumber daya alam yang tidak bisa
diperbaharui atau biasa disebut
nonrenewable resources. Jumlah
sumber daya itu amat terbatas.
5. Ruang Lingkup pertambangan mineral dan batubara
sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan, dan pemurnian
pengangkutan dan penjualan, serata
kegiatan pasca tambang
peraturan pemerintah
usaha pertambangan adalah semua usaha
yang dilakukan oleh seseorang atau badan
hukum atau badan usaha untuk mengambil
bahan galian dengan tujuan untuk
dimanfaatkan lebih lanjut bagi
kepentingan manusia
Sukandarrumidi kegiatan penambangan adalah
serangkayan kegiatan dari mencari dan
mempelajari kelayakan sampai dengan
pemanfaatan mineral, baik untuk
kepentingan perusahaan, masyarakat
sekitar, maupun pemerintah (daerah dan
pusat).
Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki
potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan
batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari
rencana tata ruang nasional
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP
yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi
geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah
wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.
7. PSAK 64 Menggantikan
Akuntansi Pertambangan Umum (untuk
pengaturan yang terkait dengan aktivitas
eksplorasi dan aktivitas pengembangan
dan konstruksi)
Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
PSAK 33
PSAK 29
11. Perpajakan Sumber Daya Mineral Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia
Assume and discharge
Pemerintah menanggung dan
membebaskan kontraktor
dari pajak-pajak Indonesia
lainnya termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN),
pungutan ekspor dan impor
terhadap barang-barang,
peralatan, dan barang-barang
persediaan yang dibawa ke
Indonesia oleh kontraktor.
Uniformity Priciple
cost of oil harus sama dengan
cost of tax, artinya bahwa
biaya-biaya operasi harus
sama dengan biaya-biaya
yang boleh dibebankan
menurut UU PPh (tax
deductible) dengan beberapa
pengecualian.
Ring Fence Policy
Setiap block (wilayah kerja) harus
diusahakan oleh satu entity dan
setiap entity baik operator
maupun partner yang mempunyai
penyertaan di suatu block wajib
memiliki NPWP sendiri.
Block Basis
Perhitungan bagi hasil dan Pajak
Penghasilan (PPh) dihitung berdasarkan
kegiatan usaha pada suatu wilayah kerja
(blok) pertambangan.
12. Jasa yang dibutuhkan adalah pihak
peneliti geologis, atas jasa ini
terdapat kewajiban PPN terutang
dan PPh Pasal 23/26 tergantung
siapa yang melaksanakannya.
Penyelidikan umum
Jasa yang digunakan
adalah dari pihak
ketiga, dan akan ada
PPN terutang dan PPh
Pasal 23
Studi kelayakan
Untuk jasa yang digunakan dari
pihak ketiga akan ada PPN
terutang dan PPh Pasal 3/26
tergantung dengan pihak mana
yang melaksanakan.
Eksplorasi
Dari penggunaan jasa tersebut,
akan muncul PPN terutang dan
PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa
konstruksi
Konstruksi
Atas jasa yang dilakukan oleh pihak
ketiga akan terutang PPh Pasal
23/26 dan PPN.
Pertambangan
/eksploitasi
Penutupan lubang galian,
pemulihan lahan dan sebagainya,
biasanya dikerjakan oleh pihak
ketiga yang dikenai PPh Pasal
23/26 dan PPN terutang
Reklamasi
Perpajakan Pertambangan Mineral dan Batubara
13.
14. 1. Perhitungan Bagi Hasil
kontraktor wajib memenuhi kewajiban DMO (Domestic Market Oblogation) dengan
menyerahkan 25% bagiannya dari produksi migas yang dihasilkannya untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri.
2. Penghitungan Pajak Penghasilan
Penghasilan kena pajak bagi kontraktor dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi dengan
kompensasi kerugian. Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor, dihitung
berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Penghasilan lain kontraktor berupa
uplift atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a, dikenai
pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 20% dari jumlah bruto.
Penghasilan kontraktor dari pengalihan Participating Interest (PI), dikenai pajak penghasilan
yang bersifat final dengan tarif:
a. 5% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa eksplorasi.
b. 7% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa eksploitasi
16. Tax Planning perusahaan sumber daya mineral migas &
pertambangan mineral dan batubara
Memenuhi kewajiban
perpajakannya secara
benar, efisien, dan
efektif, sesuai dengan
ketentuan administratif
harus membayarkan PPh
21 untuk pegawai tetap,
pegawai tidak tetap,
orang pribadi dan bukan
pegawai atas upah yang
mereka terima
Melaksanakan secara
efektif segala ketentuan
undang-undang
perpajakan yang terkait
dengan pelaksanaan
pemungutan pajak (PPN,
PPh pasal 21, pasal 22,
dan pasal 23)
Menguasai peraturan
pajak yang berlaku baik
pajak pusat, daerah dan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Untuk Perusahaan Mineral dan
Batubara yang memegang
Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara (PKP2B)
agar dapat memperhatikan hal-hal
yang mengatur tegas atas
penyerahan BKP mineral dan
batubara agar terhindar denda
pada objek PPN
Selain pajak penghasilan,
Perusahaan juga mengakui
bentuk pajak yang lain yang
dihitung berdasarkan
produksi atau pendapatan
(royalti)
Biaya pengembangan yang
dikeluarkan oleh atau atas nama
Perusahaan yang diakumulasikan
secara terpisah untuk setiap area of
interest pada saat cadangan
terpulihkan yang secara ekonomis
dapat diidentifikasi
17. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
Please keep this slide for attribution
TERIMAKASIH
