sosialisasi oss

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SOSIALISASI
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2018
DAN BIMBINGAN TEKNIS
ONLINE SINGLE SUBMISSION
DENGAN IKATAN NOTARIS
INDONESIA
Jakarta, 8 Agustus 2018

2. Disampaikan oleh :
Lestari Indah
Staf Ahli Kemenko Perekonomian

3. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 8 Agustus 2018
Implementasi
Sistem OSS
1

4. •New REGIME
•New FASHION
OSS
OSS
100% IT Based

5. IZIN PRINSIP/
Pendaftaran Investasi
PERSIAPAN
• Izin Daerah ( Izin
Lokasi, Izin
Lingkungan, IMB)
PEMBANGUNAN
• IZIN USAHA
KOMERSIAL
DULU
OSS
TAHAPAN
+ Pemenuhan Standar
Perizinan lainnya
3 waktu
1 waktu
NOMOR INDUK
BERUSAHA
PENDAFTARAN
IZIN USAHA
PEMBANGUNAN/
PRODUKSI
OPERASIONAL/
KOMERSIAL
KOMITMEN
self declaration
KOMITMEN
self declaration
Post
audit
1
2
3
4
5
Izin operasional
/komersial dalam rangka
pemenuhan Standar
perizinan lainnya

6. TDP
• Tanda Daftar
Perusahaan
API
• Angka Pengenal
Impor
(APIP/APIU)
akses
kepabeanan
• dahulu nomor induk
kepabeanan
NIB
REFORM (penyederhanaan perizinan)
Nomor Induk
Berusaha

7. SESUDAH OSS
mekanisme LAMA
OSS
mekanisme BARU (NSPK)
MEKANISME
OSS
NOTARIS +
AHU
BKPM
NOTARIS
+ AHU
NOTARIS
+ AHU
SEBELUM OSS

8. OSS didukung oleh :
• BKPM (PTSP Pusat) –
SPIPISE
• Provinsi/Kab/Kota
(DPMPTSP) – SPIPISE + SISTEM
DAERAH
Pusat/Daerah
Pemerintah
Republik Indonesia
• AHU Online
• DUKCAPIL
• INSW
• KEMENAKER
• Dll
INTEGRASI
OSS

9.  OSS melayani perizinan untuk SEMUA jenis dan klasifikasi
kegiatan usaha PMA, PMDN, Usaha Besar, UMKN,
Perseorangan, CV, Firma dll
 Setiap perusahaan WAJIB memiliki NIB (1 perusahaan – 1
NIB)
 Dalam 1 NIB bisa mencakup LEBIH dari 1 KBLI (jenis kegiatan
usaha)
 Izin Usaha diterbitkan untuk SETIAP SEKTOR dengan
format standard namun berbeda nomenklatur izin
 QR Code dibaca dengan SCANNER KHUSUS yang dapat di
download di laman OSS
RESUME

10.  Registrasi : wajib dilakukan dengan NIK/Paspor dari
penanggungjawab perusahaan yang tercantum dalam
AKTA perusahaan
 1 user-id dan password dapat digunakan untuk memproses
perizinan LEBIH dari 1 perusahaan
 Penetapan komitmen – Self Declaration – post Audit
Membaca lampiran PP 24/2018 khususnya kolom 4 tentang Jenis Izin :
• Izin Usaha dibaca sebagai jenis Izin Usaha atau juga izin lain dalam
rangka mendapatkan Izin Usaha ...
• Izin Komersial dibaca sebagai izin/standard yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan operasi atau komersial
RESUME

11. TANYA JAWAB SEPUTAR OSS

12. Nomor Induk Berusaha (NIB), SIUP, TDP, SKDP
1 Pertanyaan (P) Apakah dengan OSS berarti SIUP dan TDP tidak ada lagi?
Jawaban (J) SIUP dan TDP tetap ada .
Dengan OSS, NIB berlaku sebagai TDP, API dan akses kepabeanan.
Untuk bidang usaha jasa terkait perdagangan, OSS akan menerbitkan SIUP sebagai izin usahanya.
2 P Bagaimana dengan SIUP?
J Untuk bidang usaha jasa terkait perdagangan, OSS akan menerbitkan SIUP sebagai izin usahanya.
3 P Bagaimana dengan PT yang sudah berdiri dan mempunyai SIUP dan TDP?
J Setiap perusahaan WAJIB memiliki NIB
NIB berlaku sebagai TDP menggantikan TDP lama.
SIUP yang diterbitkan OSS akan menggantikan SIUP lama.
4 P Apakah semua perizinan bidang usaha diakses melalui OSS?
J Ya, kecuali perizinan di sektor ESDM khususnya Migas dan Pertambangan serta perizinan di sektor
Keuangan (bidang usaha dibawah pembinaan OJK dan BI).
5 P Bagaimana dengan SKDP?
J Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, tanggal 19 Januari 2018 SKDP tidak dipersyaratkan lagi untuk
pembuatan NPWP.
Kemenko sudah melakukan sosialisasi ke OJK agar Lembaga keuangan dan perbankan tidak mensyaratkan
lagi SKDP dalam proses yang diperlukan oleh yang bersangkutan.
TANYA JAWAB SEPUTAR OSS

13. Izin Usaha dan Izin Komersial Atau Operasional
1 P Apakah Izin Usaha mencakup semua izin usaha lainnya selain yang dapat tercakup dalam SIUP
umum?
J SIUP adalah izin usaha untuk kegiatan usaha di sektor perdagangan saja.
Untuk kegiatan usaha diluar sektor perdagangan, akan diterbitkan sesuai dengan sektor usahanya,
contoh:
Kegiatan usaha di sektor Pariwisata diterbitkan izin usaha dengan nomenklatur Tanda Daftar Usaha
Pariwisata, usaha di sektor Industri diterbitkan izin usaha dengan nomenklatur Izin Usaha Industri
dll.
TANYA JAWAB SEPUTAR OSS
NPWP
1 P Apakah NPWP badan usaha juga dimohonkan disistem OSS?
J Tidak. NPWP yang dimohonkan di system OSS hanya NPWP untuk perorangan, untuk Badan usaha
ke KPP.
Catt: Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2017, tanggal 30 Oktober 2017 tentang Tata Cara
Pendaftaran Wajib Pajak Badan secara Elektronik melalui Notaris.

14. Penanggung Jawab Perusahaan
1 P Siapa yang menjadi penanggung jawab perusahaan?
J Yang dimaksud sebagai penanggung jawab perusahaan untuk melakukan registrasi sistem OSS adalah
Pengurus atau Pemegang Saham Perusahaan (nama yang tercantum dalam Akta Perusahaan).
2 P Bagaimana jika dalam PT ada perubahan penanggung jawab perusahaan?
J Perlu dilakukan perubahan ke database sistem OSS.
3 P Bagaimana jika orang yang sama menjadi penanggung jawab dalam beberapa perusahaan, apakah
dimungkinkan dalam system OSS?
J Bisa,
Apabila satu orang (misal Bpk Tono) namanya tercantum dalam Akta 10 perusahaan maka dengan
menggunakan NIK Bapak Tono dapat digunakan untuk melakukan proses permohonan perizinan 10
perusahaan tersebut.
4 P Apakah dimingkinkan untuk merubah email pengendali NIB, dalam hal terjadi sesuatu hal dimana
email yang didaftarkan sebelumnya tidak dapat diakses?
J Bisa diubah.
TANYA JAWAB SEPUTAR OSS

15. PT dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing (PT PMA)
1 P Pendirian PT PMA, Perubahan modal, Perubahan Pemegang Saham apakah saat ini langsung dapat dilakukan oleh
Notaris perubahannya sesuai dengan akta yang dibuatnya tanpa ke BKPM terlebih dahulu?
J Benar,
Semua perubahan yang terkait dengan Anggaran Dasar perusahaan diselesaikan dulu pembuatan Aktanya Notaris dan
meminta persetujuan/pencatatan ke AHU online terlebih dahulu.
Setelah itu baru masuk ke system OSS untuk diproses perubahan datanya.
2 P Bagaimana dengan pembatasan kepemilikan asing yang dipersyaratkan apakah itu menjadi tanggung jawab Notaris?
J Notaris wajib memberikan penjelasan tentang semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden terkait daftar
negatif investasi, baik tentang pembatasan kepemilikan saham asing maupun kewajiban lainnya, dan juga ketentuan
lain terkait bidang usaha yang akan dilakukan oleh perusahaan.
3 P Bagaimana dengan pembatasan minimal nilai investasi dan minimal modal disetor untuk pendirian PT PMA yang
dipersyaratkan untuk setiap masing-masing bidang usaha seperti yang sebelumnya di berikan Batasan oleh BKPM,
apakah masih diberlakukan atau dikembalikan kepada pemegang saham pengaturannya?
J Untuk pendirian badan usaha baru PMA, OSS mensyaratkan modal disetor = modal ditempatkan diatas Rp. 10M,
sedangkan untuk badan usaha yang telah mendapatkan izin Prinsip dari BKPM sebelum OSS diimplementasikan dapat
tetap mempertahankan besaran modal yang tercantum dalam izin BKPM.
TANYA JAWAB SEPUTAR OSS

16. PT dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing (PT PMA)
4 P Apakah LKPM masing diwajibkan?
J Kewajiban LKPM tetap karena kewajiban tersebut tercantum dalam UU No. 25/2007.
5 P Sebelumnya beberapa bidang usaha PT PMA, beberapa memerlukan rekomendasi dari kementrian terkait terlebih
dulu. Misalnya bidang usaha industry bahan peledak harus mendapat rekomendasi dari kementrian pertahanan atau
industry alat kesehatan harus mendapat rekomendasi dari Kementrian Kesehatan lebih dulu. Saat ini apakah Notaris
dapat begitu saja mencantumkan di dalam akta pendirian bidang usaha tersebut tanpa rekomendasi terkait
sebelumnya?
J Perlu dilakukan pengecekan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Norma Standard Prosedur Kriteria untuk
masing-masing bidang usaha yang diterbitkan setelah OSS di implementasikan.
Apabila Rekomendasi tersebut tetap merupakan syarat, maka Rekomendasi tersebut harus tetap diproses oleh
perusahaan setelah selesai proses di OSS.
TANYA JAWAB SEPUTAR OSS