Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai hal seperti:
1. Pengurangan biaya dan hambatan usaha, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan biaya perijinan.
2. Penyediaan akses keuangan yang mudah bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah atau program pembiayaan khusus.
3. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha UMKM.
4. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, seperti program kemitraan dan integrasi rantai pasok.
5. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, seperti pameran, platform penjualan online, atau program branding.
6. Perlindungan hukum dan dukungan dalam hal hak kekayaan intelektual untuk produk UMKM.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara.
SIBAKUL JOGJA merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi : Pendataan dan Klasterisasi UKM, Pembinaan KUKM, dan Inovasi Fasilitasi Penguatan KUKM
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai hal seperti:
1. Pengurangan biaya dan hambatan usaha, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan biaya perijinan.
2. Penyediaan akses keuangan yang mudah bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah atau program pembiayaan khusus.
3. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha UMKM.
4. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, seperti program kemitraan dan integrasi rantai pasok.
5. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, seperti pameran, platform penjualan online, atau program branding.
6. Perlindungan hukum dan dukungan dalam hal hak kekayaan intelektual untuk produk UMKM.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara.
SIBAKUL JOGJA merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi : Pendataan dan Klasterisasi UKM, Pembinaan KUKM, dan Inovasi Fasilitasi Penguatan KUKM
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Mendukung Program Prioritas :
2
Mewujudkaan Masyarakat Jombang yang
berkualitas, religious dan berbudaya
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah berbasis
Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri
3
11 PROGRAM 30 KEGIATAN
5. PERUNTUKAN PENAMBAHAN PAGU
PROGRAM PENAMBAHAN KETERANGAN
PROGRAM PELAYANAN
IZIN USAHA SIMPAN
PINJAM
23.979.600 SOSIALISASI PENATAAN KELEMBAGAAN
KOPERASI
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI
199.999.800 PENYELENGGARAAN EXPO OPOP SE
JAWA TIMUR
PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)
692.760.000 - HIBAH KEPADA KELOMPOK USAHA
(POKIR) 15 KELOMPOK
- HIBAH UANG KEPADA KANTIN
BINTANG SEMBILAN
- HIBAH UANG KEPADA ASPERA
- TEMU USAHA (3 LOKASI)
- PENDAMPINGAN UM OLEH LBH
UNDAR
6. PERUNTUKAN PENAMBAHAN PAGU
PROGRAM PENAMBAHAN KETERANGAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN UMKM
259.240.000 - PENYELENGGARAAN PAMERAN HARI
JADI JOMBANG
- DISEMINASI LITERASI E-KATALOG
LKPP
- PAMERAN SMESCO &KUMKM EXPO
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
(175.668.699)
- PENYESUAIAN GAJI DAN TPP
- PENGADAAN SARANA PRASARANA
KLINIK KOPERASI DAN USAHA MIKRO
- WORKSHOP PENDATAAN LENGKAP K-
UMKM
- PENGADAAN PAKAIAN DINAS
7. RINCIAN PENAMBAHAN / PENGURANGAN PER SUB KEGIATAN
Kode Pagu awal Pagu akhir Selisih
2.17.02 48.311.220 72.290.820,00 23.979.600,00
2.17.02.2.01 48.311.220 72.290.820,00 23.979.600,00
2.17.02.2.01.01 48.311.220 72.290.820 23.979.600,00
2.17.06 52.375.000 252.374.800 199.999.800
2.17.06.2.01 52.375.000 252.374.800 199.999.800
2.17.06.2.01.01 52.375.000 252.374.800 199.999.800
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN
PINJAM
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
8. Kode Pagu awal Pagu akhir Selisih
2.17.07 1.349.282.100 2.042.042.100 692.760.000
2.17.07.2.01 1.349.282.100 2.042.042.100 692.760.000
2.17.07.2.01.01 55.620.000 55.620.000 0
2.17.07.2.01.05 16.905.700 148.665.700 131.760.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.837.756.400
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
561.000.000
2.17.07.2.01.04 1.276.756.400
9. Kode Pagu awal Pagu akhir Selisih
2.17.08 90.611.860 349.851.860 259.240.000
2.17.08.2.01 90.611.860 349.851.860 259.240.000
2.17.08.2.01.01 90.611.860 349.851.860 259.240.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan Teknologi
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
10. Kode Pagu awal Pagu akhir Selisih
2.17.01 4.108.950.719 3.933.282.020 (175.668.699)
2.17.01.2.05 5.700.000 5.700.000
2.17.01.2.05.02 5.700.000 5.700.000
2.17.01.2.02 3.543.108.579 3.164.336.079 (378.772.500)
2.17.01.2.02.03 114.312.000 103.444.500 (10.867.500)
2.17.01.2.02.07 1.194.000 3.114.000 1.920.000
2.17.01.2.02.01 3.426.762.579 3.056.937.579 (369.825.000)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
11. Kode Pagu awal Pagu akhir Selisih
2.17.01.2.06 223.279.100 270.237.000 46.957.900
2.17.01.2.06.06 10.204.000 14.204.000 4.000.000
2.17.01.2.06.05 20.662.900 24.742.400 4.079.500
2.17.01.2.06.09 27.180.000 59.913.000 32.733.000
2.17.01.2.06.01 6.298.000 8.098.000 1.800.000
2.17.01.2.06.02 152.084.200 156.429.600 4.345.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
12. Kode Pagu awal Pagu akhir Selisih
2.17.01.2.09 110.160.000 107.409.000 (2.751.000)
2.17.01.2.09.10 17.950.000 19.330.000 1.380.000
2.17.01.2.09.02 58.626.000 54.495.000 (4.131.000)
2.17.01.2.07 101.040.000 101.040.000
2.17.01.2.07.10 101.040.000 101.040.000
2.17.01.2.08 211.501.120 228.051.120 16.550.000
2.17.01.2.08.02 109.450.000 126.000.000 16.550.000
2.17.01.2.01 20.901.920 56.508.821 35.606.901
2.17.01.2.01.06 17.650.920 53.257.820 35.606.900
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
