Dokumen tersebut membahas Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau untuk Kesehatan. PP ini mengatur berbagai ketentuan terkait larangan iklan dan promosi rokok, peringatan kesehatan pada kemasan rokok, kandungan tar dan nikotin, serta larangan penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produksi rokok.

1. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
23 Desember 2015
Sharing Session – Komunitas Perokok Bijak
Warung Komando, Tebet

2. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
Ditandatangani oleh Presiden pada 24 Desember 2012
Secara resmi diumumkan oleh Pemerintah pada 8 Januari 2013
PP 109/2012

3. Peraturan Industri Tembakau Indonesia
Peraturan Pemerintah
No. 81/1999
Peraturan Pemerintah
No. 38/2000
(Perubahan PP No. 81/1999)
Peraturan Pemerintah
No. 19/2003
UU Kesehatan
No. 23 tahun 1992
UU Kesehatan
No. 36 tahun 2009
Menggantikan:
UU Kesehatan No. 23 tahun1992
Peraturan Pemerintah
No. 109/2012
Menggantikan
Peraturan Pemerintah No. 19/2003

4. 4
Jan 2010
Draft awal RPP
Feb 2010
3 tahun proses pengesahan PP 109/2012
Pembentukan Panitia Antar-Kementerian
Konsensus 2 Menko:
Apr 2012
Aug 2012
• Pernyataan Presiden SBY
• Persetujuan Menteri
terkait
Perjuangan AMTI dalam mendukung regulasi yang adil dan berimbang
Jan 2010: AMTI didirikan
2010 - 2012: AMTI mendukung regulasi yang adil
Jan 2013
PP
No.109/2012
2010-2012:
Proses
Pembahasan
2010 - 2012: Partisipasi dalam forum diskusi dan konsultasi RPP
Sejarah PP 109/2012

5. Penolakan AMTI atas Draft Awal RPP
Aksi penolakan AMTI atas Draft awal RPP yang
dinilai eksesif sehingga dapat mematikan industri
tembakau nasional dari hulu sampai hilir

7. Peraturan Sebelumnya
(PP 19/2003)
Draft Awal RPP
(Jan 2010)PP 109/2012
Peringatan
Kesehatan (PK)
Tulisan
15 – 20%,
Depan & Belakang
Tulisan & Gambar
50% Depan & Belakang
Masa Transisi 12 bulan
Tulisan & Gambar
40% Depan & Belakang
Masa Transisi 18 bulan
Iklan
Elektronik: 21.30 – 5.00
Billboard: ukuran tidak diatur
(PK 15%).
Elektronik: 21.30 – 5.00 (PK Gambar 10%)
Billboard: Max. 72 M2 (PK Gambar 15%)
Pelarangan
Total
Promosi
• Tidak memberikan secara
cuma-cuma, potongan harga,
dan hadiah
• Tidak menggunakan
logo/merek pada produk
bukan prod. Tembakau
• Tidak memberikan secara cuma-
cuma, potongan harga, dan hadiah
• Tidak menggunakan logo/merek
pada produk bukan prod. Tembakau
• Tidak menggunakan logo/merek
pada kegiatan promosi
Usia Minimum Tidak Diatur
Sponsorship
• Tidak menggunakan merek dan
logo (termasuk Brand Image)
• Tidak bertujuan mempromosikan
produk tembakau
• Tidak diliput media
PP 109/2012
Pelarangan
Total
Pelarangan
TotalTidak Diatur

8. Definisi KTR: Area yang
dinyatakan dilarang untuk
kegiatan merokok,
memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan/atau
mempromosikan Produk
Tembakau.
Definisi KTR sama dengan PP
19/2003, pengecualian untuk:
• Penjualan, Iklan, dan promosi
pada Tempat Penjualan
• Produksi pada tempat yang
digunakan untuk kegiatan
produksi.
Kawasan
Tanpa Rokok
(KTR)
Tempat Khusus
Merokok
Dapat sisediakan di:
• Alat transportasi
• Tempat Umum
• Tempat Kerja
(secara fisik terpisah dari KTR)
Disediakan di:
• Tempat Umum
• Tempat Kerja
(ruang terbuka yg berhubungan
langsung dengan udara luar)
Keterangan Merek
/Brand Descriptor
Pelarangan pencantuman
keterangan/tanda yg
menyesatkan/kata-kata
promotif untuk Merek baru.
(contoh: light, mild, slim, full
flavor)
Isi
Kemasan
Tidak Diatur
Min. 20 batang
SKT/SKM/SPM
Min. 20 batang untuk Rokok
Putih Mesin (tidak berlaku
bagi selain rokok putih mesin)
(Diatur oleh Perdirjen Bea & Cukai
No. 31/BC/2010)
Peraturan Sebelumnya
(PP 19/2003)
Draft Awal RPP
(Jan 2010)PP 109/2012
Tidak Diatur
Pelarangan Iklan,
Promosi,
Penjualan, &
prduksi termasuk
di tempat umum &
tempat kerja
Pelarangan
Merokok
Dalam
Ruangan
Pelarangan
Total

9. Peraturan / Ketentuan Pelaksana
Peraturan – Menteri Kesehatan:
• Bahan tambahan
• Peringatan kesehatan bergambar
(berkoordinasi dengan Menteri Keuangan)
Peraturan – Menteri Komunikasi
dan Informasi:
• Iklan produk tembakau
Peraturan – Permerintah Daerah:
• Media luar ruang
• Kegiatan sponsor & CSR
• Kawasan tanpa rokok & Tempat khusus
merokok
Ketentuan – Kepala Badan
Pengawasan Obat dan Makanan
• Pengawasan peredaran produk tembakau
• Peringatan kesehatan bergambar pada
iklan dan kemasan produk tembakau
• Promosi
PP 109/2012

10. • Kandungan Tar & Nikotin
• Diversifikasi Produk Tembakau
• Isi kemasan
• Bahan Tambahan
Ketentuan PP109/2012 yang Sering Disalahartikan

11. • Kandungan Tar & Nikotin
• Diversifikasi Produk Tembakau
• Isi kemasan
• Bahan Tambahan
Ketentuan PP109/2012 yang Sering Disalahartikan

12. Tar & Nikotin
Pasal 10
(1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau
berupa Rokok harus melakukan pengujian
kandungan kadar Nikotin dan Tar per batang
untuk setiap varian yang diproduksi.
(2) Ketentuan mengenai pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
Rokok klobot, Rokok klembak menyan, cerutu,
dan tembakau iris.
Pasal 19
Setiap orang yang memproduksi dan/atau
mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok
wajib mencantumkan informasi kandungan
kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada
Label setiap Kemasan dengan penempatan yang
jelas dan mudah dibaca.
Pasal 20
Pencantuman informasi tentang kandungan
kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi
samping setiap Kemasan Produk Tembakau,
dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu
milimeter), warna kontras antara warna dasar
dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm
(tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan
jelas dan mudah dibaca.
Pasal 11
(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dilakukan di laboratorium yang sudah
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Kepala Badan.
Efektif: 24 Desember 2012

13. CONFIDENTIAL for internal purposes only
• Kandungan Tar & Nikotin
• Diversifikasi Produk Tembakau
• Isi kemasan
• Bahan Tambahan
Ketentuan PP109/2012 yang Sering Disalahartikan

14. Diversifikasi Produk Tembakau
Pasal 58
(1) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah
melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk
Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi
kesehatan.
(2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi
kelestarian tanaman tembakau.
Penjelasan:
Ayat (1) Diversifikasi dimaksudkan agar penggunaan Produk Tembakau tidak
membahayakan bagi kesehatan. Diversifikasi Produk Tembakau dapat dilakukan
antara lain dengan mengolah daun tembakau sehingga diperoleh bahan kimia
dasar yang dapat digunakan sebagai pestisida, obat bius, produk kosmetik
(pengencang kulit), industri farmasi, dan lain-lain. Dengan demikian daun
tembakau tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan Rokok
tetapi dapat pula digunakan sebagai bahan baku berbagai macam produk hasil
diversifikasi.
Efektif: 24 Desember 2012

15. CONFIDENTIAL for internal purposes only
• Kandungan Tar & Nikotin
• Diversifikasi Produk Tembakau
• Isi kemasan
• Bahan Tambahan
Ketentuan PP109/2012 yang Sering Disalahartikan

16. Isi Kemasan
Pasal 13
(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa
Rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang
dalam setiap Kemasan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Produk
Tembakau selain Rokok putih mesin.
(3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa
Rokok putih mesin dengan Kemasan kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam
setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Efektif: 24 Desember 2012

17. CONFIDENTIAL for internal purposes only
• Kandungan Tar & Nikotin
• Diversifikasi Produk Tembakau
• Isi kemasan
• Bahan Tambahan
Ketentuan PP109/2012 yang Sering Disalahartikan

18. Bahan Tambahan
Pasal 12
(1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan
bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan
tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.
(2) Bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi Produk Tembakau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau yang menggunakan bahan
tambahan yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa penarikan produk atas biaya
produsen.
Penjelasan:
Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan tambahan” antara lain penambah
rasa, penambah aroma, dan pewarna. Cengkeh, klembak, atau kemenyan tidak
termasuk bahan tambahan, melainkan sebagai bahan baku.
Efektif: 24 Desember 2012