Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 4 Tahun 2017 mengatur tentang pemberantasan sarang nyamuk guna mencegah penularan penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan kaki gajah. Peraturan ini mengatur ruang lingkup, tujuan, dan metode pelaksanaan kegiatan 3M Plus untuk membersihkan, menutup, dan menghancurkan tempat perkembangbiakan nyamuk di rumah tangga maupun tempat umum di wilayah Desa K

1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 4 TAHUN 2017
TENTANG
PSN

2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. bahwa penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki
Gajah merupakan salah satu penyakit yang cenderung meningkat jumlah
kasusnya dan penyebarannya, serta sering menimbulkan kejadian luar biasa
dan kematian sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat;
b. bahwa untuk itu perlu dilakukan berbagai kegiatan pemberantasan penyakit
Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah secara dini dan
terus-menerus;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan
Peraturan Desa tentang Pemberantasan Penyakit Chikungunya, Malaria,
Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah dengan Pemberantasan Sarang
Nyamuk.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Kepmenkes No.581 / Menkes / SK / VII / 1992 tentang Pemberantasan
Penyakit Demam Berdarah Dengue.
6. Kepmenkes Ri No.1350/Menkes/Sk/Xii/2001 Tentang Pestisida,
7. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 406 / MENKES / SK /
III/ 2004 Tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Demam
Berdarah Dengue di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes /
SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269 / Menkes / PER /
XI / 2011 mengenai Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga;
11. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga;
12. Peraturan Desa No. 5 Tahun 2016 Tentang Bank sampah;
13. Peraturan Desa No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa;
14. Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 Tentang PHBS.

3. Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
Dan
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG PEMBERANTASAN
SARANG NYAMUK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus
dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang ditandai dengan demam
mendadak 2 sampai dengan 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, gelisah, nyeri
ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan (petechiae, lebam
(echymosis) atau ruam (purpura). Kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah,
kesadaran menurun atau renjatan (Shock).
2. Chikungunya adalah Demam tinggi, Nyeri Sendi dan Otot, Sakit Kepala parah yang
menyerang manusia yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes
albopictus. Nyamuk ini berperan sebagai perantara atau vektor yaitu organisme yang
membawa virus chikungunya di dalam tubuhnya tanpa terjangkiti.
3. Malaria adalah penyakit menular berupa Demam Tinggi, nyeri otot persendian dan sakit
kepala akibat infeksi parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria
yang bernama Anopheles
4. Penyakit kaki gajah atau pembengkakan pada bagian kaki, tangan atau tubuh adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria, yang hidup dalam saluran dan
kelenjar getah bening (limfe) yang dapat menyebabkan gejala akut dan kronis serta
ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk.
5. Penderita/tersangka adalah orang sakit dengan tanda-tanda seperti pada butir 1 - 4 atau
sekurang-kurangnya panas tanpa sebab jelas dan petichiae atau tanda perdarahan lainnya.
6. Pengamatan penyakit adalah kegiatan mencatat jumlah penderita/tersangka penyakit
demam berdarah dengue menurut waktu dan tempat (wilayah) kejadian, yang dilaksanakan
secara teratur.
7. Pemusnahan penyebab penyakit adalah penyemprotan insektisida untuk membasmi
nyamuk pembawa Penyakit.
8. Penyelidikan epidemiologi adalah kegiatan pelacakan penderita/tersangka lainnya dan
pemeriksaan jentik nyamuk penular penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah
Dengue, Kaki Gajah di rumah penderita/tersangka dan rumah-rumah sekitarnya dalam
radius sekurang-kuranya 100 meter, serta tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber
penyebaran penyakit lebih lanjut.

4. 9. Penanggulangan seperlunya adalah penyemprotan insektisida dan /atau pemberantasan
sarang nyamuk yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi.
10. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian
penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah yang bermakna
secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
11. Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan
tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, Anopeles dan Nyamuk jenis lainnya
untuk mengetahui adanya jentik nyamuk, yang dilakukan di rumah dan tempat umum
secara teratur sekurang-kurangnya tiap 3 bulan untuk mengetahui keadaan populasi jentik
nyamuk penular penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah.
12. Abatisasi adalah penaburan insektisida pembasmi jentik pada tempat penampungan air.
13. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal termasuk bangunan yang digunakan untuk
usaha kecil seperti warung, toko,industri-rumahan, dan mushola.
14. Tempat umum ialah bangunan untuk pelayanan umum seperti sekolah, hotel/losmen,
asrama, rumah makan, tempat rekreasi, tempat industri/pabrik, kantor, terminal/stasiun,
stasiun pompa bensin, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, dimana
kemungkinan terjadinya penularan tinggi.
15. Angka Bebas Jentik (ABJ) adalah persentase rumah dan/atau Tempat Umum yang tidak
ditemukan jentik, pada pemeriksaan jentik berkala.
16. Daerah rawan adalah desa/kelurahan yang dalam 3 tahun yang terakhir kejangkitan
penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah, atau yang karena
keadaan lingkungannya (antara lain karena penduduknya padat, mempunyai hubungan
transportasi yang ramai dengan wilayah lain), sehingga mempunyai risiko untuk kejadian
luar biasa.
17. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
18. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di
hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;
20. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa
21. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga atau Organisasi yang ada di Desa seperti LPMD,
KPMD, TP PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lain sebagainya.
22. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD,
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa;

5. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud dari Pemberantasan Sarang Nyamuk adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
bersama oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan seluruh warga Desa berkaitan dengan
Pencegahan Timbul dan menularnya Penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah
Dengue, Kaki Gajah.
(2) Tujuan dari Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk :
a. Mencegah terjangkitnya Penyakit menular yang di bawa / disebabkan gigitan Nyamuk
seperti Penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah .
b. Mencegah Penularan Penyakit menular yang di bawa / disebabkan gigitan Nyamuk
seperti Penyakit Chikungunya, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Kaki Gajah .
BAB III
RUANG LINGKUP DAN METODA PELAKSANAAN PSN
Pasal 3
(1) Ruang Lingkup Pelaksanaan PSN di Peraturan Desa ini adalah, seluruh wilayah hukum Desa
Kedungjaran yang di dalamnya meliputi :
a. Seluruh Rumah Tangga yang ada di Desa Kedungjaran baik sebagai Rumah Tinggal,
Tempat Kerja maupun Industri Rumah Tangga.
b. Seluruh Instansi Pemerintahan dan Tempat Kerja lainnya / seperti : Balai Desa, Gedung
Sekolah, Gedung PKD, Lumbung Desa, Pabrik dan lain-lain.
c. Seluruh Sarana Umum seperti Tempat Ibadah, Tempat Pertemuan dan lain sebagainya.
d. Seluruh Wilayah Desa Kedungjaran lainnya termasuk Kebun, Sawah dan Pekarangan
Rumah.
(2) Metoda yang digunakan dalam Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk adalah 3 M
PLUS, seperti :
a. Menguras, adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air
seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es
dan lain-lain
b. Menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum,
kendi, toren air, dan lain sebagainya;
c. Mengubur atau Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki
potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular Demam Berdarah;
d. Menaburkan bubuk larvasida atau Bubuk Abate pada tempat penampungan air yang sulit
dibersihkan;
e. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk;
f. Menggunakan kelambu saat tidur;
g. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk;
h. Menanam tanaman pengusir nyamuk,
i. Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah;
j. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat
istirahat nyamuk, dan lain-lain.
k. Pelaksanaan Foging atau Pengasapan.

6. BAB VI
PELAKSANA DAN KEWAJIBAN PSN
Pasal 4
(1) Seluruh elemen Masyarakat di Desa Kedungjaran dari Aparatur Pemerintah Desa, Pengurus
dan anggota Kelembagaan desa, Seluruh Warga, Pegawai maupun Pekerja yang bekerja
dalam waktu terus menerus di Desa Kedungjaran wajib menjalankan PSN.
(2) Setiap Satu Rumah atau Gedung atau Bangunan yang ada di Jakarta wajib mempunyai 1
anggota Keluarga yang memahami pelaksanaan PSN atau sekurang-kurangnya sebagai
Pengawas Jentik.
(3) Pengawas Jentik wajib melaporkan keberadaan Jentik dirumah atau gedung atau bangunan
yang dimiliki atau di tinggali kepada Petugas di Satuan Tugas Pemberantasan Sarang
Nyamuk atau Satgas PSN.
(4) Pemerintah Desa melalui Satgas PSN wajib memberikan saluran Laporan, Informasi dan
Sosialisasi kepada warga mengenai pelaksanaan PSN dengan 3M PLUS.
BAB IV
PENGGUNAAN OBAT KIMIA
Pasal 5
(1) Penggunaan Obat-obatan dan Bahan Kimia berupa Bubuk Abate maupun Pengasapan bisa
dilakukan bila pelaksanaan 3 M Plus dianggap masih kurang.
(2) Penggunaan Bahan Kimia, terutama Foging atau Pengasapan baru bisa dilakukan bila :
a. Jumlah Penderita Positif lebih dari 1 orang,
b. Pelaksanaan 3M Plus sudah benar-benar dilakukan maksimal,
c. Tingginya Kemungkinan masuknya vector ( Nyamuk pembawa penyakit ) dari daerah
lain.
(3) Pelaksanaan Foging bisa meminta kepada Instansi atau Dinas terkait.
(4) Pelaksanaan Foging bisa dilakukan secara mandiri dengan syarat harus dikoordinasikan
dengan Instansi Kesehatan terkait agar mendapatkan Kepastian akan Dosis, Takaran dan
Ketrampilan Tenaga Pelaksana
(5) Pelaksanaan Foging tidak boleh dilaksanakan secara sering.
(6) Pelaksanaan Foging harus diikuti dengan kegiatan PSN berupa Kegiatan 3 M yaitu Menguras,
Menutup dan Mengubur tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat berkembang biaknya
Nyamuk.
BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA
Pasal 5
(1) Pemerintah Desa wajib memberi Akses Informasi, Kebijakan dan Sarana Prasarana demi
keberhasilan Pelaksanaan PSN di Desa Kedungjaran.
(2) Pemerintah Desa wajib membentuk Satgas PSN yang bertugas dan bertanggungjawab dalam
keberhasilan pelaksanaan Program PSN.
(3) Biaya atas pelaksanaan PSN bisa dianggarkan dari APBDes.

7. BAB VI
SANGSI
Pasal 6
(1) Bahwa setiap Warga yang kedapatan di Rumahnya terdapat jentik dan tidak melaporkan ke
Satgas maka diharuskan melakukan PSN hari itu juga diawasi Satgas PSN dan diwajibkan
membuat Pernyataan untuk melaksanakan PSN secara baik dan Rutin.
(2) Terhadap warga atas Rumah yang tak melaksanakan PSN, tidak berhak mendapat Layanan
Mobil Siaga secara Gratis atau harus membayar biaya Transportasi.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
(3) Uang Denda disetor kepada bendahara Desa dan di masukkan ke Rekening Khusus bagi
keperluan Pelaksanaan PSN di Desa Kedungjaran.
(4) Bendahara Desa wajib melaporkan Uang Denda yang diterima dan penggunaannya secara
berkala.
Pasal 8
(1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongan.
Di Keluarkan di Kedungjaran
Pada tanggal 15 Januari 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
Diundangkan di Kedungjaran
Pada tanggal 15 Januari 2017
Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN
WASDARI

8. KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR / 2013 / SK / I / 2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PELAKSANA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK ( PSN )
DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DESA KEDUNGJARAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan
sarang nyamuk agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu
membentuk Satuan Tugas Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk
(PSN) Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa
Tengah.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Kepmenkes No.581 / Menkes / SK / VII / 1992 tentang Pemberantasan
Penyakit Demam Berdarah Dengue.
3. Kepmenkes Ri No.1350/Menkes/Sk/Xii/2001 Tentang Pestisida,
4. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 406 / MENKES / SK /
III/ 2004 Tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Demam
Berdarah Dengue di Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes /
SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269 / Menkes / PER /
XI / 2011 mengenai Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Desa No. 2 Tahun 2017 Tentang PHBS.
9. Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 Tentang PSN.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan,
PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk
Desa Kedungjaran Kecamatan sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa
Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

9. KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
:
:
:
Menugaskan Satuan Tugas sebagaiman dalam ketetapan pertama di atas untuk :
a. Menyusun rencana kerja tahunan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk
oleh Masyarakat;
b. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada warga masyarakat
tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk;
c. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Pemberantasan
Sarang Nyamuk di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongan Provinsi Jawa tengah;
d. Menyediakan Tempat dan Nomor Pengaduan / Pelaporan atas pelaksanaan
PSN maupun atas kejadian-kejadian terkait penyakit yang timbul atas vector
penyebar Nyamuk.
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Kedungjaran
Membebankan biaya pada Ketetapan kedua pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun berjalan.
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam be.rita Desa Kedungjaran
Ditetapkan di Kedungjaran
Pada Tanggal 15 Januari 2017
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO
Diundangkan dalam Berita Desa
Tanggal 15 Januari 2017 Nomor ….
WASDARI
Pj. Sekdes

10. Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungjaran
Tanggal 15 Januari 2017
Nomor / 2013 / SK / I / 2017
SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK ( PSN )
DESA KEDUNGJARAN
NO
JABATAN
DALAM TIM
JABATAN
DALAM LEMBAGA DESA
NAMA
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Penanggungjawab
a. Ketua
b. Wa. Ketua
c. Wa. Ketua
Sekretaris
Bidang Penyuluhan
1. Koordinator
2. Anggota
Bidang Pengawasan Jentik
1. Koordinator
2. Anggota
Bidang PSN
1. Koordinator
2. Anggota
Kepala Desa
Kepala Dusun
Kepala Dusun
Kepala Dusun
Kepala Dusun
Ketua KPMD
Anggota KPMD
Ketua TP PKK
Kader Posyandu
BPD / LPMD
Ketua RT
Saridjo
Prawiro Raharjo
Widya Mukti
Danoyo
Ridhowi
Triyanto
Kepala Desa Kedungjaran
S A R I D J O