Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi pasca Orde Baru di Indonesia, mulai dari konsep dan interpretasi desentralisasi, asumsi dan realitas pelaksanaannya, serta kausa sebenarnya dari proses desentralisasi yang terjadi di tanah air.
1. Desentralisasi
MENCARI KAUSA YANG HILANG PASCA REFORMASI
DISKUSI KAJIAN 20 TAHUN REFORMASI,
FISIP UNPAD, 28 MEI 2018
M. ROLIP SAPTAMAJI. S.IP., M.IPOL
3. SISTEM KOLONIAL X ORDE BARU
KOLONIAL
• PEMERINTAHAN TIDAK
LANGSUNG BELANDA
• MOBILISASI ADMINISTRATUR
PRIBUMI APOLITIS
• DEMOBILISASI POLITIK
• TEKNOKRATIS
ORDE BARU
• PEMERINTAHAN LANGSUNG
OLEH INDONESIA
• MOBILISASI ADMINISTRATUR
APOLITIS
• DEMOBILISASI POLITIK
• TEKNOKRATIS
4. PONDASI EKONOMI POLITIK ORDE BARU
STABILITAS NASIONAL
PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN
6. ORDE BARU MESTINYA DIPANDANG
SEBAGAI REZIM MILITER PATRIMONIAL
KARENA MENGGUNAKAN IKATAN-IKATAN
PATRON CLIENT UNTUK MENJAGA
KEUTUHAN NEGARA
(Harold Crouch, 1979)
7. ORDE BARU ADALAH REZIM OTORITER
(Neo Patrimonial) BIROKRATIS DENGAN
ADANYA KORPORATISME YANG
MENGGANTIKAN IKATAN PATRON KLIEN.
(Dwight King, 1982)
9. REFORMASI INDONESIA 1998 ADALAH
GERAKAN PENGGULINGAN PRESIDEN
SOEHARTO YANG MENGHASILKAN TRANSISI
DAMAI MENUJU TATANAN NEGARA
DEMOKRATIS DENGAN MELAKUKAN
PERUBAHAN BERTAHAP TERHADAP INSTITUSI
NEGARA.
13. INTERPRETASI DESENTRALISASI
DELEGASI
• Penyerahan tugas
tertentu sementara
pusat menguasai
tanggung jawab
keseluruhan (1974)
DEKONSENTRASI
• Penyerahan wewenang
terbatas dalam pengambilan
keputusan dalam kerangka
sentralisasi negara (1957)
DEVOLUSI
• Transfer kekuasaan
secara actual ke
tingkat
pemerintahan yang
lebih rendah (2001)
14. ASUMSI
DESENTRALISASI
• DEMOKRATISASI DAN PENGUATAN
CIVIL SOCIETY
• TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI,
AKHIRNYA MELAHIRKAN GOOD
GOVERNANCE
• MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN
LOKAL
• MENDORONG PEMERATAAN
EKONOMI
16. REALITAS
DESENTRALISASI
• PERLUASAN JEJARING KORUPSI LOKAL
• DINASTI POLITIK BARU
• PEMERINTAHAN BAYANGAN
(KORPORATISME, PREMANISME,
PATRIMONIALISME, PARA-MILITERISME)
• POLITIK IDENTITAS MENGUAT (RAS, ETNIS,
AGAMA)
• KOMPETISI DAN KONFLIK INTERREGIONAL
• PEMEKARAN (PERPECAHAN SUBDIVISI
ADMINISTRATIF)
17. KAUSA DESENTRALISASI
DESENTRALISASI DI INDONESIA TIDAK
LAHIR DARI SEMANGAT REFORMASI ATAU
GAIRAH PARTISIPASI CIVIL SOCIETY SEPERTI
NARASI LEMBAGA INTERNASIONAL (WB,
USAID, IMF). MELAINKAN UPAYA MODERASI
KONTESTASI POLITIK PASCA MELEMAHNYA
KONTROL PUSAT. PERSETERUAN POLITIK
DAN PEREBUTAN KEKUASAAN LOKAL
MEMILIKI DAMPAK LEBIH BESAR BAGI
JALANNYA DESENTRALISASI DI INDONESIA.
STABILITAS NASIONAL
KASUS
HAM
KESENJ
ANGAN
EKONO
MI
POLITIK
LOKAL
PENG
GUSU
RAN
IDEOLOGI
POLITIK
SEPA
RATI
SME
GERA
KAN
SOSI
AL
REDISTRIBUSI
AKSLERASI EKONOMI
ORDEBARU