Dokumen tersebut membahas evaluasi penanggulangan kemiskinan dan target pencapaian MDGs di Kalimantan Timur tahun 2012. Dokumen menyebutkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur mengalami penurunan, namun masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota. Dokumen juga membahas strategi, instrumen, dan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di provinsi tersebut.

1. EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN TARGET PENCAPAIAN MDGs
DI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2012
Drs.H. Farid Wadjdy, MPd
Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Rapat Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, 17 Desember 2012

2. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK
Peraturan Presiden • Dalam upaya meningkatkan
koordinasi penanggulangan
No. 15 Tahun 2010 kemiskinan di tingkat Provinsi dan
tentang Percepatan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim
Koordinasi Penanggulangan
Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut
Kemiskinan TKPK (Pasal 15)
Peraturan Menteri • Gubernur dalam melaksanakan
percepatan penanggulangan
Dalam Negeri No. 42 kemiskinan sebagaima dimaksud
dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk
Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
Tim Koordinasi • Bupati/Walikota dalam
melaksanakan percepatan
Penanggulangan penanggulangan kemiskinan
Kemiskinan Provinsi sebagaima dimaksud dalam Pasal 2
Ayat 1 membentuk TKPK
dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

3. PERAN KELEMBAGAAN TKPK
Program dan
• Penyusunan SPKD anggaran daerah yang
• Penyusunan Renstra SKPD lebih sesuai prioritas
• Perancangan RKPD intervensi dan
KOORDINASI • Penyusunan Renja SKPD prioritas wilayah
penanggulangan
kemiskinan
• Pengendalian pemantauan dan Informasi umpan-
evaluasi kelompok program oleh balik untuk perbaikan
SKPD
dan pengembangan
• Penyusunan laporan hasil
PENGENDALIAN pemantauan dan evaluasi secara pelaksanaan program
periodik penanggulangan
• Pengendalian penanganan kemiskinan di daerah
pengaduan masyarakat
TKPK Provinsi dibentuk melalui SK Tim yang
melibatkan lintas SKPD, oleh karena itu peran
TKPK harus ditingkatkan dalam mengkordinasikan
dengan TKPKD Kabupaten/Kota dalam rangka
percepatan penanggulangan kemiskinan

4. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Berdasarkan Perpres No 15 Tahun 2010)
1. Mengurangi beban pengeluaran
masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan
pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin
keberlanjutan UMK (usaha mikro dan
kecil)
4. Membentuk sinergi kebijakan dan
program penanggulangan
kemiskinan
4

5. INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Arahan Presiden - Februari 2011
KLASTER I KLASTER II KLASTER III KLASTER IV
Bantuan dan Pemberdayaan
Perlindungan Pemberdayaan Program Murah
Usaha Mikro dan
Sosial Berbasis Masyarakat Untuk Rakyat
Kecil
Keluarga
Mengurangi beban Meningkatkan kemampuan Meningkatkan tabungan dan Memberikan ”sesuatu” dgn
pengeluaran masyarakat dan pendapatan masyarakat menjamin keberlanjutan harga sangat murah, dgn
miskin miskin berusaha pelaku UMK sebagian dibantu
pemerintah
KLASTER IV
KLASTER I KLASTER II KLASTER III
1. Rumah Sangat Murah
1. PKH 2. Kendaraan Angkutan Umum Murah
2. JAMKESMAS PNPM Mandiri Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3. Air Bersih Untuk Rakyat
3. RASKIN 4. Listrik Murah & Hemat
4. Beasiswa Siswa Miskin 5. Peningkatan Kehidupan Nelayan
5. BLT * 6. Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Pinggir (Terpinggirkan)
Perkotaan

6. IPM Kaltim & Kabupaten/Kota
IPM Provinsi & Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur Tahun 2011
Balikpapan 78.85
INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) INDONESIA
Samarinda 77.63
DAN KALIMANTAN TIMUR DAN PERINGKAT
Bontang 77.52
TAHUN 2008 - 2011
Tarakan 77.19
KALTIM 76.22 IPM IPM Peringkat
Bulungan 75.54
Tahun Indonesia Kaltim Kaltim
Paser 75.4 1 2 3 4
Berau 74.63 2008 71,17 74,52 5
Nunukan 74.38
Penajam PU 74.03 2009 71,76 75,11 5
Kutai Barat 73.69
Kukar 73.51 2010 72,27 75,56 5
Malinau 73.26
Kutai Timur 72.88 2011 72,77 76,22 5
Tana Tidung 71.87
68 70 72 74 76 78 80
Sumber : Data Statistik BPS 2012

7. Jumlah Penduduk Miskin
Target kemiskinan Tahun 2013
Papua 31.11
Papua Barat 28.2 sebesar 7% telah tercapai
Maluku Utara 8.47
Maluku 21.78 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin & Tingkat Kemiskinan
Sulbar 13.24
290,000
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 – 2012 (Maret 2012)
Gorontalo 17.33
Sultra 13.71 284,440
Sulsel 10.11
Sulteng 15.4
280,000
Sulut 8.18
Kaltim 6,68
Kalsel 5.06 11,96 Nasional
Kalteng 6.51 270,000
Kalbar 8.17
NTT 20.88
NTB 18.63
Bali 4.18 260,000
Banten 5.85
Jawa Timur 13.4 253,340
DIY 16.05
Jawa Tengah 15.34 250,000 247,900
Jawa Barat 10.09 239.220
DKI Jakarta 3.69 9,51 243,000
Kepri 7.11
240,000
Bangka Belitung 5.53 7,73
Lampung 16.18 7,66
Bengkulu 17.7 6,77 6,68
Sumsel 13.78 Kaltim
230,000
Jambi 8.42 Menempati
Riau 8.22 2008 2009 2010 2011 2012
Sumbar 8.19 Peringkat 7
Sumut 10.67 Nasional Persentase Tingkat Kemiskinan (%)
NAD 19.46
0 10 20 30 40 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

8. PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
TAHUN 2008 - 2012
Dalam Jumlah (Jiwa) Dalam Persen (%)
200 25
176.1
180
162.2 163.8 15.47
155.77 158.13 20
160
13.85 13.66
140
15 11.21 11.01
120 110.4
100 92.14 95.2
PERDESAAN 10
77.1 79.2
80 PERKOTAAN
60 5
5.89
40 4 4.02 4.06 4.05
20 0
2008 2009 2010 2011 2012
0
2008 2009 2010 2011 2012 PERKOTAAN PERDESAAN
1. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin perdesaan cenderung menurun
rata-rata 1,13 % per tahun . Jika penurunan angka tersebut merupakan akibat dari
intervensi dari program terkait penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor di
perdesaan, maka dapat dikatakan bahwa intervensi program terkait penanggulangan
kemiskinan perdesaan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.
2. Namun angka kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan, sehingga
diperlukan integrasi program sektoral yang tepat sasaran untuk mendukung percepatan
penurunan angka kemiskinan perdesaan.

9. JUMLAH DAN PERSENTASE
PENDUDUK MISKIN DISPARSITAS TINGKAT KEMISKINAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010
PER KABUPATEN
KALIMANTAN TIMUR
KETERANGAN
NUNUKAN TARAKAN TINGKAT KEMISKINAN :
17.700 Jiwa 19.900 Jiwa = Miskin Diatas
12,45% 10,23% Rata-rata nasional
= Miskin Dibawah
MALINAU TANA TIDUNG rata-rata Nasional,
9.600 Jiwa 2.100 Jiwa diatas rata-rata provinsi
15,31% 13,89% = Miskin Dibawah
rata-rata Provinsi
BULUNGAN BERAU
16.600 Jiwa 11.900 Jiwa
14,58% 6,6%
KUTAI TIMUR KUKAR
29.200 Jiwa 54.700 Jiwa
11,39% 8,69%
KUTAI BARAT SAMARINDA
16.500 Jiwa 38.000 Jiwa
9,9% 5,21%
BONTANG
BALIKPAPAN 9.400 Jiwa
22.800 Jiwa 6,67%
4,07%
PPU PASER
15.000 Jiwa 22.100 Jiwa
10,47% 9,49%

10. Tingkat Pengangguran
10,83%
TARGET
INDIKATOR 10,10%
7,87% Kaltim
KINERJA 9,84%
RPJMD 8,90%
2013 = 7 % 2009
7,4%
Nasional
6,56% 6,14 %
2010
Agustus
2011
Agustus
2012

11. JUMLAH DAN PERSENTASE
PENGANGGURAN DISPARSITAS TINGKAT PENGANGGURAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012
PER KABUPATEN KETERANGAN
KALIMANTAN TIMUR TINGKAT
PENGANGGURAN :
NUNUKAN TARAKAN
8.476 Jiwa 7.748 Jiwa = Diatas
11.83% 8.26% Rata-rata Provinsi
= Dibawah
MALINAU TANA TIDUNG
636 Jiwa rata-rata Provinsi
3.054 Jiwa
8.80%
9.23%
BULUNGAN BERAU
4.806 Jiwa 4.916 Jiwa
8.90% 5.79%
KUTAI TIMUR KUKAR
8.143 Jiwa 23.977 Jiwa
6,49% 7.89%
KUTAI BARAT SAMARINDA
7.771 Jiwa 34.918 Jiwa
8.23% 9.71%
BALIKPAPAN BONTANG
24.963 Jiwa 10.942 Jiwa
8.95%
14,32%
PPU PASER
5.245 Jiwa 12.668 Jiwa
7.53% 10.18%

12. CAPAIAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2012

13. PERKEMBANGAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Provinsi Kalimantan Timur per Kluster (Milyar)
Rp150.00
Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3
Rp130.00 121.2
106
Rp110.00
Rp90.00 75.3
58.6 63.4
Rp70.00
Rp50.00 39.2
27.5 28.3
Rp30.00
29.6 25.9
Rp10.00 23.9
11.8
-Rp10.00
2009 2010 2011 2012
Kluster 1 : Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis Pemberdayaan Keluarga)
Kluster 2 : Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat)
Kluster 3 : Pemberdayaan Usaha Mikro & Kecil

14. ALOKASI ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MASING-MASING KLASTER TAHUN 2013
KLASTER I KLASTER II KLASTER III KLASTER IV
Bantuan dan Pemberdayaan
Perlindungan Pemberdayaan Program Murah
Usaha Mikro dan
Sosial Berbasis Masyarakat Untuk Rakyat
Kecil
Keluarga
Mengurangi beban Meningkatkan kemampuan Meningkatkan tabungan dan Memberikan ”sesuatu” dgn
pengeluaran masyarakat dan pendapatan masyarakat menjamin keberlanjutan harga sangat murah, dgn
miskin miskin berusaha pelaku UMK sebagian dibantu
pemerintah
Bidang Ekonomi : Bidang Ekonomi : Bidang Ekonomi : Bidang Ekonomi :
Rp. 14.898.500.000,- Rp. 231.138.652.000,- Rp. 86.910.700.000,- Rp. 87.056.275.000,-
Bidang SDM Bidang SDM Bidang SDM Bidang SDM
Rp. 44.957.260.000,- Rp. 33.162.645.000,- Rp. 4.551.960.000,- Rp. 87.674.150.000,-
Rp.59.855.760.000 Rp. 264.301.297.000 Rp.91.462.660.000 Rp.174.730.425.000
TOTAL = 590.380.142.000,-

15. Realisasi Penyaluran Raskin Reguler
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 – 2012
Pagu/RTS-
Realisasi %
No. Tahun RTS-PM PM/Tahun Pagu (kg)
(kg) Pencapaian
(kg)
1. 2008 228.084 175 39.914.700 34.972.450 87,62
2. 2009 193.513 180 34.832.340 33.972.615 97,53
3. 2010 188.997 170 32.129.490 31.929.945 99,38
4. 2011 188.997 180 34.019.460 33.804.750 99,37
5. 2012 - 180 30.870.615 24.142.170 78,20
Pagu tahun 2012 untuk 5 bulan alokasi (Jan-Mei 2012) = 188.997 RTS = 14.174.775 kg
Pagu tahun 2012 untuk 7 bulan alokasi (Jun-Des 2012) = 159.008 RTS = 16.695.840 kg
Realisasi penyaluran tahun 2012 per 31 Oktober 2012.
Sumber : Perum Bulog Divre Kaltim 15

16. Hasil Pelaksanaan Program Jamkesmas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2011
Sumber : Biro Sosial
No. Tahun Alokasi Dana Realisasi
1. 2009 Rp. 25.000.000.000 Rp. 14.564.855.036
2. 2010 Rp, 15.000.000.000 Rp. 13.460.329.914
3. 2011 Rp. 20.000.000.000 Rp. 5.854.431.766
16

17. PENGEMBANGAN PUSKESMAS 24 JAM YANG MEMPEROLEH BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI TA.2009-2012
KUTAI TIMUR
KUTAI BARAT (6 PMKS)
(7 PKMS) Sangkulirang, Teluk
Melak, Muara Pahu, Long Kombeng,,Busang,Teluk Lingga,
Pahangai, Belusuh, Tiong Ohang, Sandaran, Muara Bengkal
Resak Kampung,Penyinggahan
Bontang (1 PMKS)
Bontang Lestari
KUKAR (11 PMKS)
PENAJAM PU (10 PMKS)
Badak Baru, Kembang Janggut,
Sepaku I ,Sepaku II, Sebulu, Sang-sanga, Sebulu I,
Waru,Penajam, Petung, Maridan, Mr.Jawa, Mr.Kaman, Mr.Muntai,
Semoi II, Sembakung Jaya, Gn. Kahala, Kota Bangun, SP2 Sidomukti
Intan,Babulu
SAMARINDA
(4 PMKS)
PASER (7 PMKS)
Tj.Aru, Batu Kajang, Kuaro, Muara BALIKPAPAN (7 PMKS)
Komam,Muser, Sebakung, Lolo
Sei Siring,
Sepinggan, Manggar, Klandasan Ilir, Bantuas,
Karang Joang, RSB Sayang Ibu,Kp. Baru, Palaran,
Mekar Sari Makroman

18. LANJUTAN
NUNUKAN (9 PKMS) TARAKAN (5 PKMS)
Sedadap (P.Nunukan), Gunung
Setabu, Pembeliangan, Lingkas,Juata
Sanur, S.Nyamuk, Aji Laut,Pantai Amal,Kr.
Kuning, Mensalong, Rejo, Mamburangan
Long Bawan, Long Layu
TANA TIDUNG (3 PKMS)
Tidung
Pala,Sesayap,Tanah Lia
MALINAU (7 BULUNGAN ( 10 PKMS)
PKMS)
Long Nawang, Long Tj.Palas, Antutan,
Alango, Long Loreh, Sekatak, Bumi
Rahayu,Long Bunyu,
Pulau Sapi, Long
Salim Batu, Tj. Palas
Ampung, Data Dian, BERAU (7 PMKS) Utara, Tj. Selor Km 9, Tj.
Pujungan Palas Barat, Long Bia
Tanjung Batu,Talisayan,
Tubaan, Maratua, Segah,
TOTAL PENGEMBANGAN Muara Lesan, Batu Putih
PUSKESMAS 24 JAM
DI KALTIM 95 PUSKESMAS

19. RUMAH LAYAK HUNI
BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Target 2013
5000 Unit

20. RASIO ELEKTRIFIKASI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
S/D TAHUN 2011
Jumlah Rasio
Rasio Desa Elektrifikasi/
No. Kabupaten/Kota Keterangan
Kec. Desa KK Penduduk Berlistrik (%) Rasio KK Berlistrik
(%)
14 =
1 2 3 4 5 6 15 = (12:4)100 16
(9:4)x100
1 BALIKPAPAN 5 27 187,909 564,988 100.00% 89.45% PLN
PLN, PLTS, PLTMH,
2 KUTAI TIMUR 18 135 63,948 242,192 99.26% 75.66%
Gnset
3 TARAKAN 4 16 44,197 105,689 100.00% 69.33% PLN
PENAJAM PASER
4 4 47 35,978 134,348 100.00% 69.28% PLN, PLTS, Gnset
UTARA
PLN, PLTS, PLTMH,
5 PASER 10 125 56,231 230,316 97.60% 62.99%
Gnset
PLN, PLTS, PLTMH,
6 BULUNGAN 10 81 26,888 112,663 98.77% 70.91%
Gnset
7 SAMARINDA 10 53 259,898 874,972 100.00% 59.72% PLN
8 BERAU 13 114 45,740 163,342 73.68% 55.84% PLN, PLTS, PLTMH
PLN, PLTS, PLTMH,
9 TANA TIDUNG 3 23 5,650 19,933 39.13% 54.87%
Gnset
PLN, PLTS, PLTMH,
10 MALINAU 12 108 17,413 75,529 100.00% 54.25%
Gnset
PLN, PLTS, PLTMH,
11 KUTAI KERTANEGARA 18 225 158,821 553,706 82.22% 49.32%
Gnset
12 BONTANG 3 15 47,846 126,361 100.00% 45.46% PLN, PLTS
PLN, PLTS, PLTMH,
13 NUNUKAN 9 228 31,561 131,303 56.14% 52.63%
Gnset
PLN, PLTS, PLTMH,
14 KUTAI BARAT 21 238 40,530 165,090 58.82% 47.68%
Gnset
TOTAL 140 1,435 1,022,610 3,500,432 80.00% 64.13%

21. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2012 (Milyar
Rupiah)
2012
URAIAN 2009 2010 2011
(Semester I)
Kredit Usaha Rakyat 370,50 929,44 1.509,26 2.192
Capaian penyaluran KUR di Kaltim menunjukan kenaikan yang sangat
signifikan pada tahun 2011, yaitu mencapai Rp. 1.509,26 milyar atau naik sebesar
62,38% dari capaian tahun 2010. Sejak tahun 2009 Kredit Usaha Rakyat sebesar
370,50 milyar rupiah sampai dengan tahun 2011 sebesar 929,44 milyar rupiah. Hal
ini menunjukan kecenderungan menaiknya penyaluran KUR. Ini merupakan salah
satu faktor yang secara tidak langsung menunjang terhadap kenaikan PDRB tanpa
migas.
21

23. Pemetaan Capaian Target MDGs Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011
Capaian
No Goal Target Indikator Achieve Ontrack Offtrack
Tujuan 1 .
Menanggulangi
Kemiskinan dan
Kelaparan
1. 3 10 1 4 1
Tujuan 2.
Mencapai
Pendidikan
Dasar untuk
2. Semua 1 3 - 3 -

24. No Goal Target Indikator Capaian
Achieve Ontrack Offtrack
Tujuan 4 :
Menurunkan Angka
4. 1 4 2 1 -
Kematian anak
Tujuan 5 :
5. Meningkatkan 2 7 1 5 -
Kesehatan Ibu
Tujuan 6 :
Memerangi
6. HIV/AIDS, Malaria 3 11 1 4 5
dan Penyakit
Menular Lainnya
Tujuan 7 :
Memastikan
7. Kelestarian 3 16 2 7 3
Lingkungan Hidup
TOTAL = 7 14 58 10 27 19

25. 1. Kagagalan pemenuhan Hak Dasar.
Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, pemenuhan
kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi
persyaratan gizi yang masih menjadi persoalan bagi
masyarakat miskin, rendahnya kemampuan daya beli
masyarakat merupakan persoalan masyarakat miskin.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan.
Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam
penanggulangan miskin. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang
dilakukan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan.
Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu
memberikan
pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat sampai
PERMASALAHAN saat masih terdapat kesenjangan antar kelompok masyarakat terutama
antara kaya dan miskin, antara perkotaan dan pedesaan.
KEMISKINAN : 3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.
Masyarakat miskin umumnya, menghadapi permasalahan
terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang usaha,
lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah
serta lemahnya perlindungan kerja terutama pekerja anak dan
pekerja perempuan seperti pembantu rumah tangga. Masyarakat
miskin terbatas modal dan kurang ketrampilan maupun
pengetahuan.
4. Terbatasnya permodalan
Dari realita yang ada, masyarakat kurang beruntung masih
dihadapkan ketidakberdayaannya dalam memperoleh permodalan
dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk berusaha
dengan secara mandiri, sementara itu pemilik modal atau
perbankan masih belum secara maksimal memberikan kredit
usaha rakyat dengan persyaratan yang tidak memberatkan bagi
masyarakat kurang mampu.

26. MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN (MP3KI)
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Pusat telah
menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Kemiskinan (MP3KI) yang tujuannya adalah :
1. Meningkatkan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak
dasar penduduk miskin dan rentan;
2. Sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam bentuk jaminan sosial,
kesehatan, ketenagakerjaan dan bantuan sosial;
3. Pengembangan penghidupan/mata pencaharian masyarakat
secara berkelanjutan melalui peningkatan kapabilitas dan produktivitas;
4. Pengembangan sistem pembangunan yang partisipatif

28. Program Inisiatif Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
“GERAKAN MEMBANGUN PERDESAAN INDUSTRIAL MANDIRI (GEMA
PRIMA)” diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan
Kalimantan Timur untuk maju bersama dalam memanfaatkan potensi
sumberdaya Ekonomi unggulan bagi terbangunnya perdesaan sebagai
pusat produksi Ekonomi Hijau menuju perdesaan Industrial Mandiri.

29. Tujuan Program GEMA PRIMA
1. Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara
mandiri, dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki
masyarakat di perdesaan dan perkotaan,
2. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok
perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan
dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan
pembangunan,
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang
mengakar, representatif, transparansi, dan akuntabel, terhadap fungsi dan perannya
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, dan pemeliharaan,
4. Meningkatkan kapasitas masya-rakat dalam menyusun perencanaan khususnya dalam
penanggulangan kemiskinan, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat,
5. Adanya pergeseran orientasi kebijakan pemerintah, khususnya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran
yang berpihak pada masyarakat miskin (Kebijakan Pemerintah yang pro-poor, pro
growth dan pro budgeting),

30. Lanjutan tujuan…
6. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah
daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan
kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan,
7. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian
masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan
kelompok peduli setempat dalam menanggulangi
kemiskinan di wilayahnya,
8. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang
sesuai dengan potensi sosial dan budaya, serta untuk
melestarikan kearifan lokal,
9. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi tepat guna, dalam upaya
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kemampuan
masyarakat setempat.

31. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah
Dari berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan
terobosan dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, yang semuanya bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat di Kalimantan Timur, program-program inisiatif daerah tersebut antara lain :
1. Program Puskesmas 24 jam di seluruh kabupaten/kota terutama daerah-daerah yang jauh dari akses rumah
sakit.
2. Program upaya kesehatan masyarakat berupa kegiatan pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Miskin (Jamkesda diluar kuota Jamkesmas)
3. Program pembangunan 5.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu maupun korban bencana.
4. Program pembangunan fasilitas air bersih dan listrik dengan menggandeng pihak swasta untuk pembangunannya.
5. Program pembangunan rice and food estate guna menciptakan ketahanan pangan di daerah.
6. Program Kaltim Cemerlang melalui bantuan beasiswa bagi siswa miskin berprestasi dari SD hingga perguruan
tinggi
7. Program tambahan Biaya Operasional Sekolah khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/MA
setiap murid mendapatkan bantuan Rp. 1 juta per siswa per tahun sedangkan Sekolah Kejuruan Rp. 1,5 juta per
siswa per tahun.

32. KAMI AKAN TUMBUH BESAR DAN INGIN HIDUP LEBIH BAIK
DENGAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG CUKUP DAN GIZI YANG MEMADAI
AKAN MEMBUAT KAMI HIDUP LEBIH BERARTI