POJK No. 17/2020 menggantikan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 sebagai acuan norma hukum bagi Perusahaan Terbuka atas Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POJK No. 17/2020 memperbarui definisi transaksi material, batasan nilai transaksinya, serta pengecualian-pengecualian tertentu dalam pemenuhan kewajiban hukum bagi perusahaan terbuka saat melakukan transaksi material.

1. AHRP Legal Alert Hal. 1 dari 12
Legal Alert April 2020
Perubahan Tatanan Norma Hukum Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Perusahaan Terbuka
Setelah berlaku kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.2 akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui POJK No.
17/2020 yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 20
April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020.1
Selain POJK No. 17/2020, OJK juga menetapkan beberapa peraturan lainnya
pada tanggal 20 April 2020, yaitu:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka secara Elektronik; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020
tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.
POJK No. 17/2020 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dalam upaya
merespon perkembangan dan kebutuhan pasar yang dinamis.2 Lebih spesifik,
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020 berikut
perbandingannya dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 adalah sebagai
berikut:
Transaksi Material
A. Ruang Lingkup, Batasan Nilai, dan Dasar Perhitungan Nilai Transaksi
Material
POJK No. 17/2020 memberikan definisi transaksi material yang lebih terperinci
dibandingkan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. Perbandingan
mengenai ruang lingkup, batasan nilai, dan dasar perhitungan nilai dari transaksi
material yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dengan yang diatur dalam
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 dapat dilihat pada tabel berikut:
No. Topik POJK No. 17/2020
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2
1. Ruang
Lingkup
Transaksi material
merupakan transaksi yang
dilakukan oleh perusahaan
terbuka dalam (i) 1 (satu) kali
Berdasarkan Pasal 1 (a) (2)
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2, transaksi material adalah
setiap:
1
Pasal 37 POJK No. 17/2020.
2
Menimbang (b) POJK No. 17/2020.
Selama kurang lebih dari
9 (sembilan) tahun
Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.2 telah menjadi
acuan teknis norma
hukum bagi Perusahaan
Terbuka atas Transaksi
Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha. Namun,
seiring dengan kebutuhan
pasar modal yang dinamis
dan untuk menjaga
relevansi dari ketentuan
tersebut, Otoritas Jasa
Keuangan telah
menerbitkan POJK No.
17/2020 yang
diundangkan pada tanggal
21 April 2020 untuk
menggantikan Peraturan
Bapepam-LK No. IX.E.2.

2. AHRP Legal Alert Hal. 2 dari 12
No. Topik POJK No. 17/2020
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2
transaksi; atau (ii) suatu
rangkaian transaksi untuk
suatu tujuan atau kegiatan
tertentu, antara lain:3
a. penyertaan dalam badan
usaha, proyek, dan/atau
kegiatan usaha tertentu;
b. pembelian, penjualan,
pengalihan, penggunaan,
tukar-menukar aset atau
segmen operasi;
c. perolehan, pelepasan,
dan/atau penggunaan
jasa;
d. sewa-menyewa aset;
e. pinjam-meminjam dana
termasuk pengalihannya;
f. menjaminkan aset
perusahaan terbuka
dan/atau perusahaan
terkendali4
atas pinjaman
dari pihak lain; dan
g. memberikan jaminan
perusahaan (corporate
guarantee).
a. penyertaan dalam badan
usaha, proyek, dan/atau
kegiatan usaha tertentu;
b. pembelian, penjualan,
pengalihan, tukar menukar
aset atau segmen usaha;
c. sewa menyewa aset;
d. pinjam meminjam dana;
e. menjaminkan aset; dan/atau
f. memberikan jaminan
perusahaan.
2. Batasan
Nilai
Suatu transaksi dikategorikan
sebagai transaksi material
apabila nilai transaksi sama
dengan 20% (dua puluh
persen) atau lebih dari
ekuitas perusahaan terbuka.5
Kemudian, transaksi berupa
perolehan dan pelepasan
atas perusahaan atau
segmen operasi
dikategorikan sebagai
transaksi material dalam hal:6
a. nilai transaksi sama
dengan 20% (dua puluh
persen) atau lebih dari
ekuitas perusahaan
terbuka;
b. total aset yang menjadi
objek transaksi dibagi
total aset perusahaan
Sesuai dengan ketentuan Pasal
1 (a) (2) Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.2, nilai transaksi
material adalah sebesar 20%
(dua puluh persen) atau lebih
dari ekuitas perusahaan terbuka,
yang dilakukan dalam 1 (satu)
kali atau dalam suatu rangkaian
transaksi untuk suatu tujuan atau
kegiatan tertentu.
3
Pasal 1 (1) jo. Pasal 2 jo. Penjelasan Pasal 2 POJK No. 17/2020.
4
Berdasarkan Pasal 1 (3) POJK No. 17/2020, perusahaan terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.
5
Pasal 3 (1) POJK No. 17/2020.
6
Pasal 3 (2) POJK No. 17/2020.

3. AHRP Legal Alert Hal. 3 dari 12
No. Topik POJK No. 17/2020
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2
terbuka nilainya sama
dengan atau lebih dari
20% (dua puluh persen);
c. laba bersih objek
transaksi dibagi dengan
laba bersih perusahaan
terbuka nilainya sama
dengan atau lebih dari
20% (dua puluh persen);
atau
d. pendapatan usaha objek
transaksi dibagi dengan
pendapatan usaha
perusahaan terbuka
nilainya sama dengan
atau lebih dari 20% (dua
puluh persen).
Dalam hal transaksi
dilakukan oleh perusahaan
terbuka yang mempunyai
ekuitas negatif, transaksi
dikategorikan sebagai
transaksi material apabila
nilai transaksi sama dengan
10% (sepuluh persen) atau
lebih dari total aset
perusahaan terbuka.7
3. Dasar
Perhitungan
Nilai
Transaksi
Nilai transaksi material
dihitung berdasarkan laporan
keuangan yang terkini dari:8
a. laporan keuangan
tahunan yang diaudit;
b. laporan keuangan
triwulanan yang disertai
laporan akuntan atas
hasil reviu ataupun
audit; atau
c. laporan keuangan
interim selain huruf b
yang diaudit.
Merujuk pada Pasal 1 (b)
Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.2, nilai transaksi material
dihitung berdasarkan laporan
keuangan berikut:
a. laporan keuangan tahunan
yang diaudit;
b. laporan keuangan tengah
tahunan yang disertai
laporan akuntan dalam
rangka penelaahan terbatas
paling sedikit untuk akun
ekuitas; atau
c. laporan keuangan interim
yang diaudit selain laporan
keuangan interim tengah
tahunan, dalam hal
perusahaan terbuka
mempunyai laporan
keuangan interim.
7
Pasal 3 (3) POJK No. 17/2020.
8
Pasal 4 (1) POJK No. 17/2020.

4. AHRP Legal Alert Hal. 4 dari 12
B. Kewajiban terkait Transaksi Material
POJK No. 17/2020 menentukan hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan
terbuka sebelum melaksanakan transaksi material, sebagai berikut:9
1. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi
material dan/atau kewajaran transaksi. Bahwa jangka waktu antara tanggal
penilaian dengan (i) tanggal transaksi material; atau (ii) tanggal pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam hal transaksi material wajib
memperoleh persetujuan RUPS adalah 6 (enam) bulan (paling lama);
2. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada
masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut berikut
dokumen pendukungnya kepada OJK. Bahwa pengumuman dan
penyampaian keterbukaan informasi berikut dokumen pendukungnya wajib
dilakukan:
a. paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material; atau
b. bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal dalam hal transaksi
material yang dilakukan oleh perusahaan terbuka diwajibkan memperoleh
persetujuan RUPS;
3. terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS dalam hal:
a. transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) dan (2)
POJK No. 17/2020 lebih dari 50% (lima puluh persen);
b. transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (3) POJK No.
17/2020 lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau
c. laporan penilai menyatakan bahwa transaksi material yang akan dilakukan
tidak wajar; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material pada laporan tahunan.
C. Pengecualian
Seperti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, POJK No. 17/2020 juga mengatur
mengenai pengecualian pemenuhan kewajiban hukum bagi perusahaan terbuka
saat melakukan beberapa bentuk transaksi material. Lebih spesifik, ketentuan-
ketentuan mengenai pengecualian pemenuhan kewajiban hukum oleh
perusahaan terbuka terkait pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur
dalam POJK No. 17/2020 dan Bapepam-LK No. IX.E.2 adalah sebagai berikut:
No. POJK No. 17/2020 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
Perusahaan terbuka tidak wajib
menggunakan penilai dan
memperoleh persetujuan RUPS jika
melakukan transaksi material
sebagai berikut:
Ketentuan mengenai transaksi material
sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tidak
berlaku untuk:
1. Transaksi dengan perusahaan
terkendali yang sahamnya dimiliki
Perusahaan terbuka yang melakukan
transaksi material dengan perusahaan
9
Pasal 6 POJK No. 17/2020.

5. AHRP Legal Alert Hal. 5 dari 12
No. POJK No. 17/2020 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
paling sedikit 99% (sembilan puluh
sembilan persen) dari modal disetor
perusahaan terkendali atau transaksi
yang dilakukan antara sesama
perusahaan terkendali yang
sahamnya dimiliki paling sedikit 99%
(sembilan puluh sembilan persen)
oleh perusahaan terbuka.10
terkendali yang sahamnya dimiliki paling
sedikit 99% (sembilan puluh sembilan
persen) dari modal disetor perusahaan
terkendali atau transaksi material yang
dilakukan antara sesama perusahaan
terkendali yang saham atau modalnya
dimiliki paling sedikit 99% (sembilan
puluh sembilan persen) oleh perusahaan
terbuka dimaksud.11
2. Transaksi pinjaman yang diterima
secara langsung dari bank,
perusahaan modal ventura,
perusahaan pembiayaan, atau
perusahaan pembiayaan
infrastruktur baik dari dalam negeri
maupun luar negeri.12
Perusahaan terbuka yang memberikan
jaminan perusahaan (corporate
guarantee) kepada pihak lain atas
transaksi perusahaan terkendali yang
dimiliki paling sedikit 99% (sembilan
puluh sembilan persen).13
3. Transaksi pemberian jaminan
kepada bank, perusahaan modal
ventura, perusahaan pembiayaan,
atau perusahaan pembiayaan
infrastruktur baik dari dalam negeri
maupun luar negeri atas pinjaman
yang diterima secara langsung oleh
perusahaan terbuka atau
perusahaan terkendali.14
Perusahaan terbuka yang menerima
pinjaman secara langsung dari bank,
perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, atau perusahaan
pembiayaan infrastruktur baik dari dalam
negeri maupun luar negeri.15
4. Transaksi penambahan atau
pengurangan penyertaan modal
untuk mempertahankan persentase
kepemilikannya setelah penyertaan
dimaksud dilakukan selama paling
singkat 1 (satu) tahun.16
Perusahaan terbuka yang memberikan
jaminan kepada bank, perusahaan
modal ventura, perusahaan pembiayaan,
atau perusahaan pembiayaan
infrastruktur baik dari dalam negeri
maupun luar negeri atas pinjaman yang
diterima secara langsung oleh
perusahaan terbuka atau perusahaan
terkendali.17
5. Transaksi sebagai akibat penetapan
atau putusan pengadilan.18
Perusahaan terbuka yang melakukan
transaksi material yang merupakan
kegiatan usaha utama.19
10
Pasal 11 (a) POJK No. 17/2020.
11
Pasal 3 (a) (1) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
12
Pasal 11 (b) POJK No. 17/2020.
13
Pasal 3 (a) (2) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
14
Pasal 11 (c) POJK No. 17/2020.
15
Pasal 3 (a) (3) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
16
Pasal 11 (d) POJK No. 17/2020.
17
Pasal 3 (a) (4) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
18
Pasal 11 (e) POJK No. 17/2020.
19
Pasal 3 (a) (5) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

6. AHRP Legal Alert Hal. 6 dari 12
No. POJK No. 17/2020 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
6. Transaksi yang dilakukan melalui
proses lelang dalam hal perusahaan
terbuka sebagai peserta lelang.20
Transaksi material yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka atas aset yang
digunakan (i) langsung untuk proses
produksi atau kegiatan usaha utama;
dan/atau (ii) untuk mendukung secara
langsung proses produksi atau kegiatan
usaha utama.21
7. Transaksi yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka selain bank
yang mempunyai modal kerja bersih
negatif dan ekuitas negatif.22
Penerbitan efek selain efek bersifat
ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui
penawaran umum.23
8. Transaksi yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka yang
merupakan lembaga jasa keuangan
dengan perusahaan terkendali yang
merupakan lembaga jasa keuangan
syariah dalam rangka
pengembangan lembaga jasa
keuangan syariah.24
Perusahaan terbuka yang telah
mengungkapkan informasi transaksi
material secara lengkap dalam
prospektus dan telah memenuhi
ketentuan keterbukaan informasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bapepam-LK No. IX.E.2.25
9. Transaksi yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka dalam rangka
pemenuhan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.26
Perusahaan terbuka yang menambah
atau mengurangi penyertaan modal
untuk mempertahankan persentase
kepemilikannya setelah penyertaan
dimaksud dilakukan selama paling
sedikit 1 (satu) tahun.27
10. Transaksi dalam rangka
restrukturisasi yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka yang
dikendalikan baik langsung maupun
tidak langsung oleh pemerintah.28
Transaksi material yang dilakukan oleh
bank yang memiliki kondisi sedang
memperoleh pinjaman dari Bank
Indonesia atau lembaga pemerintah lain
yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus
persen) dari modal disetor atau kondisi
lain yang dapat mengakibatkan
restrukturisasi bank oleh instansi
pemerintah yang berwenang.29
11. - Transaksi material yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka selain bank yang
20
Pasal 11 (f) POJK No. 17/2020.
21
Pasal 3 (a) (6) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
22
Pasal 11 (g) POJK No. 17/2020.
23
Pasal 3 (a) (7) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
24
Pasal 11 (h) POJK No. 17/2020.
25
Pasal 3 (a) (8) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
26
Pasal 11 (i) POJK No. 17/2020.
27
Pasal 3 (a) (9) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
28
Pasal 11 (j) POJK No. 17/2020.
29
Pasal 3 (a) (10) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

7. AHRP Legal Alert Hal. 7 dari 12
No. POJK No. 17/2020 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
mempunyai modal kerja bersih negatif
dan ekuitas negatif.30
12. - Pelepasan atau perolehan secara
langsung suatu kekayaan oleh atau dari
perusahaan terbuka sebagai akibat
penetapan atau putusan pengadilan.31
13. - Transaksi material yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka dalam rangka
pemenuhan kewajiban yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.32
Selanjutnya, POJK No. 17/2020 juga mengatur bentuk pengecualian lainnya, yaitu
dalam hal perusahaan terbuka merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi
tertentu yang ditetapkan oleh OJK, maka transaksi material yang dilakukan oleh
perusahaan terbuka tersebut tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana diuraikan dalam Bagian B Angka 1 sampai dengan Angka 3 di
atas.33 Namun demikian, POJK No. 17/2020 tidak menjelaskan pengertian dari
lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu.
Tidak hanya itu saja, Pasal 13 (1) POJK No. 17/2020 mengatur bahwa perusahaan
terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan pada Bagian B
di atas jika melakukan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang:
1. dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha; dan
2. dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.
Akan tetapi, perlu diketahui bahwa transaksi material di atas wajib diungkapkan
oleh perusahaan terbuka dalam laporan tahunan atau laporan keuangan
tahunannya.34
D. Persetujuan Pemegang Saham Independen
POJK No. 17/2020 mengatur mengenai peran pemegang saham independen
dalam suatu transaksi material. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 POJK No.
17/2020, dalam hal kondisi-kondisi berikut terjadi:
1. transaksi material sebagaimana diuraikan dalam Bagian B Angka 3 di atas
mengandung transaksi afiliasi;
2. transaksi material mengandung benturan kepentingan; dan/atau
30
Pasal 3 (a) (11) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
31
Pasal 3 (a) (12) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
32
Pasal 3 (a) (13) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
33
Pasal 12 (1) dan (2) POJK No. 17/2020.
34
Pasal 13 (2) POJK No. 17/2020.

8. AHRP Legal Alert Hal. 8 dari 12
3. transaksi material berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan
usaha perusahaan terbuka,35
maka perusahaan terbuka harus memenuhi kewajiban sebagaimana diuraikan
dalam Bagian B Angka 1 sampai dengan Angka 3 di atas serta memeperoleh
persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS sebagaimana
dimaksud dalam peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS
perusahaan terbuka.36
E. Keterbukaan Informasi
Bahwa untuk mengetahui hal-hal yang wajib dimuat dalam pelaksanaan
keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam uraian Bagian B Angka 2 di
atas dapat dirujuk bagan berikut:37
Lebih lanjut, terdapat informasi-informasi yang wajib diumumkan apabila objek dari
transaksi material adalah hal-hal berikut:38
No.
Objek Transaksi
Material
Informasi yang Wajib Diumumkan
1. Saham
Perusahaan
Tertutup
Informasi yang wajib diumumkan paling sedikit mengenai data
keuangan perusahaan tertutup tersebut, dengan ketentuan:
a. untuk perusahaan yang akan didirikan, berupa studi
kelayakan yang dibuat oleh penilai;
b. untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum
melakukan kegiatan usaha, berupa laporan posisi
keuangan pembukaan yang telah diaudit;
35
Berdasarkan Penjelasan Pasal 14 (c) POJK No. 17/2020, contoh transaksi material yang berpotensi mengakibatkan
terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka, antara lain (i) transaksi yang dapat menyebabkan
berkurangnya pendapatan usaha secara proforma sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; atau (ii) transaksi
yang dapat menyebabkan perusahaan terbuka mengalami rugi bersih secara proforma.
36
Pada saat berlakunya POJK No. 17/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka merupakan dasar
hukum untuk menyelenggarakan RUPS perusahaan terbuka.
37
Pasal 17 POJK No. 17/2020.
38
Pasal 18 POJK No. 17/2020.

9. AHRP Legal Alert Hal. 9 dari 12
No.
Objek Transaksi
Material
Informasi yang Wajib Diumumkan
c. untuk perusahaan yang sudah berdiri paling singkat 2
(dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha,
berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2
(dua) tahun terakhir; dan
d. untuk perusahaan yang sudah berdiri namun kurang
dari 2 (dua) tahun dan telah melakukan kegiatan usaha,
berupa laporan keuangan yang diaudit yang
disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya.
2. Aset selain
Saham
Paling sedikit mengenai data rincian dan jenis aset termasuk
aspek hukumnya.
3. Segmen Operasi Paling sedikit mengenai data terkait segmen operasi serta
aset dan kewajiban yang melekat pada segmen operasi
tersebut termasuk aspek hukumnya.
4. Dana yang
Dipinjam atau
Dipinjamkan
Paling sedikit mengenai para pihak yang melakukan
transaksi material, jumlah dana yang dipinjam atau
dipinjamkan, serta ketentuan dan persyaratan pinjam
meminjam termasuk dana yang dipinjam, bunga, jangka
waktu, jaminan, dan hal yang dilarang dilakukan oleh debitur.
5. Aset yang
Dijaminkan
Paling sedikit mengenai aset yang dijaminkan para pihak
yang melakukan transaksi material, objek jaminan, syarat
penjaminan, nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin
terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh perusahaan
terbuka.
6. Jaminan
Perusahaan
Paling sedikit mengenai para pihak yang melakukan
transaksi material, objek yang dijamin, syarat penjaminan,
nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika
penjaminan harus dilaksanakan oleh perusahaan terbuka.
7. Pembelian atau
Penjualan Saham
yang
Menyebabkan
Perusahaan
Terbuka
Memperoleh atau
Kehilangan
Pengendalian
atas Perusahaan
Pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan
perusahaan terbuka yang telah disajikan dalam informasi
keuangan proforma yang direviu oleh akuntan.
8. Transaksi Material
yang Berpotensi
Mengakibatkan
Terganggunya
Kelangsungan
Usaha
Perusahaan
Terbuka
Proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan
perusahaan terbuka yang disusun paling sedikit berdasarkan
laporan keuangan dengan penelaahan terbatas dengan
ketentuan tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal
laporan penilaian.

10. AHRP Legal Alert Hal. 10 dari 12
Perubahan Kegiatan Usaha
Selain transaksi material, POJK No. 17/2020 juga memberikan pengaturan
mengenai perubahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan terbuka.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (1) POJK No. 17/2020, perusahaan terbuka
yang melakukan perubahan kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS;
2. menggunakan penilai untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan
kegiatan usaha;
3. mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan
kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman
RUPS;
4. menyediakan data tentang perubahan kegiatan usaha tersebut bagi
pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
5. menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada
OJK paling lambat pada saat pengumuman RUPS.
Adapun tindakan-tindakan yang termasuk perubahan kegiatan usaha menurut
POJK No. 17/2020 adalah sebagai berikut:39
1. penambahan kegiatan usaha yang belum terdapat pada anggaran dasar dan
akan dijalankan;
2. perusahaan terbuka bermaksud menjalankan kegiatan usaha yang sudah
tertera dalam anggaran dasar tetapi belum dijalankan;
3. pengurangan kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh perusahaan terbuka;
dan
4. mengganti seluruh kegiatan usaha yang sudah dijalankan dengan kegiatan
usaha yang baru.
Media Pengumuman
Pengumuman transaksi material dan perubahan kegiatan usaha oleh perusahaan
terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan paling sedikit
melalui (i) situs web perusahaan terbuka; dan (ii) situs web bursa efek.40
Sedangkan bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa
efek, pengumuman transaksi material dan perubahan kegiatan usaha wajib
dilakukan paling sedikit melalui (i) situs web perusahaan terbuka; dan (ii) 1 (satu)
surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia41 atau situs web yang disediakan
OJK.42
39
Penjelasan Pasal 22 POJK No. 17/2020.
40
Pasal 27 (1) POJK No. 17/2020.
41
Berdasarkan Pasal 27 (3) POJK No. 17/2020, jika pengumuman dilakukan melalui surat kabar yang berperedaran
nasional, maka bukti pengumuman wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
pengumuman tersebut.
42
Pasal 27 (2) POJK No. 17/2020.

11. AHRP Legal Alert Hal. 11 dari 12
Sanksi
Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020, maka OJK dapat
menjatuhkan sanksi administratif berupa:43
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
Selain sanksi administratif tersebut di atas, OJK dapat melakukan tindakan
tertentu terhadap setiap pihak yang melanggar POJK No. 17/2020, seperti
penundaan pelaksanaan RUPS.44 Kemudian, OJK berwenang untuk
mengumumkan pengenaan sanksi yang dilakukan kepada masyarakat.45
Kesimpulan
Jika dibandingkan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, POJK No. 17/2020
mengatur lebih spesifik mengenai ruang lingkup, batasan nilai, dan dasar
perhitungan nilai dari transaksi material. Di samping itu, POJK No. 17/2020 juga
memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai pengecualian pemenuhan
kewajiban hukum bagi perusahaan terbuka saat melaksanakan bentuk-bentuk
transaksi material tertentu serta terkait informasi yang wajib diumumkan oleh
perusahaan terbuka apabila objek dari transaksi material adalah (i) saham
perusahaan tertutup; (ii) aset selain saham; (iii) segmen operasi; (iv) dana yang
dipinjam atau dipinjamkan; (v) aset yang dijaminkan; (vi) jaminan perusahaan; dan
(vii) saham yang menyebabkan perusahaan terbuka memperoleh atau kehilangan
pengendalian atas perusahaan.
Selain itu, POJK No. 17/2020 mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif
berikut bentuk-bentuknya oleh OJK atas pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020. Hal ini tentu
merupakan suatu kemajuan, karena Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 hanya
menentukan secara umum bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan berwenang untuk mengenakan sanksi terhadap pihak yang melanggar
ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
43
Pasal 34 POJK No. 17/2020.
44
Pasal 35 POJK No. 17/2020.
45
Pasal 36 POJK No. 17/2020.

12. AHRP Legal Alert Hal. 12 dari 12
Referensi
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-
614/BL/2011 Tahun 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama berikut lampirannya, Peraturan Nomor IX.E.2: Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2”).

13. We will continue to follow the developments on this topic and provide additional information
as it becomes available. If you have any questions on this topic, please contact:
This publication has been prepared by AHRP for educational and informational purposes only. The information
contained in this publication is not intended and should not be construed as legal advice. Due to the rapidly
changing nature of law, AHRP makes no warranty or guarantee concerning the accuracy or completeness of
this content. You should consult with an attorney to review the current status of the law and how it applies to
your circumstances before deciding to take any action.
Menara Palma 15
th
floor,
Jl. HR. Rasuna Said
Blok X2 Kav.6 Jakarta 12950
Phone: +6221 25983316
Fax: +6221 25983818
E-mail: office@ahrplaw.com
www.ahrplaw.com
M. FADRA HERYNDRA
fadra@ahrplaw.com
FATYA ALESI A. F,
fatya@ahrplaw.com