3. PENGERTIAN KODE ETIK
Merupakan seperangkat standar, peraturan,
pedoman, dan nilai yang mengarahkan tindakan
dalam suatu nilai yang mengatur perbuatan atau
tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau
organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan
anggota dengan masyarakat.
4. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai
manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa,
agama, atau budaya.
Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan
diri.
Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap
keputusan yang diambilnya.
Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui layanan
bimbingan dan koseling secara professional.
Hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu yang
didasarkan kepada kode etik (etika profesi).
5. Menjunjung tinggi martabat profesi;
Melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari
perbuatan mal-praktik;
Meningkatkan kualitas profesi;
Menjaga status profesi;
6. Pancasila, mengingat profesi bimbingan dan konseling
merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia
dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia
yang bertanggung jawab
Tuntutan profesi, yang mengacu pada kebutuhan dan
kebahagiaan klien sesuai denagn norma-norma yang
berlaku.
7. Anggaran Rumah Tangga ABKIN, Bab X, Pasal 26 ayat 1 dan 2 :
Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi dibentuk
Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Indonesia.
Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) mempunyai
fungsi pokok:
1. Menegakkan penghayatan dan pengalaman Kode Etik
Bimbingan dan Konseling Indonesia.
8. 2. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Besar
atau Pengurus Daerah ABKIN atau adanya perbuatan
melanggar Kode Etik Bimbingan dan Konseling oleh
Anggota setelah mengadakan penyelidikan yang
seksama dan bertanggung jawab.
3. Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara
berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling.
LANJUTAN .. .
9. Terhadap Konsil
Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang
tidak terkait dengan kepentingan konseli.
Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, penistaan
agama, rasialis).
Melakukan tindakan kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap
konseli.
Kesalahan dalam melakukan praktik profesioanal (prosedur,
teknik, evaluasi, dan tindak lanjut)
10. Terhadap Organisasi Profesi
a. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah
ditetapkan oleh organisasi profesi.
b. Mencemarkan nama baik profesi (menggunakan
organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau
kelompok).
Terhadap Rekan sejawat dan Profesi Lain yang Terkait
a. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik
(penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap
arogan).
b. Melakukan referal kepada pihak yang tidak memiliki
keahlian sesuai denagn masalah konseli.
LANJUTAN .. .
11. Sanksi Pelanggaran
Memberikan teguran secara lisan dan tertulis
Memberikan peringatan keras secara tertulis
Pencabutan keanggotaan ABKIN
Pencabutan lisensi
Apabila terkait dengan permasalahan
hukum/kriminal maka akan diserahkan pada pihak
yang berwenang.
12. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan
masyarakat.
Pengaduan disampaikan kepada dewan kode etik ditingkat
daerah.
Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan,
maka penyelesainnya dilakukan oleh dewan kode etik
ditingkat daerah.
Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi
data yang disampaikan oleh konseli dan/atau masyarakat.
Apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh
dewan kode etik-daerah terbukti kebenarannya, maka
diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya.
13. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara
hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi
kepentingan anak didik
Guru memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar
sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan
pendidikan
Guru secara sendiri – sendiri dan atau bersama – sama
berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu Profesinya
