WarisAndry

Halaman 1 dari 71 halaman
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Mdn
PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh:
1. Indra, S.E. bin H. Rumzi Djafar, lahir tanggal 06 Pebruari 1968, agama
Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Komplek Bumi Seroja Permai Blok
E 39 Lingkungan 6 Kelurahan Sunggal, Kecamatan
Medan Sunggal, Kota Medan. Selanjutnya disebut
Pemohon I;
2. Erwin, S.E. bin H. Rumzi Djafar, lahir tanggal 06 April 1970,. agama
Islam, pendidikan Strata-I, Pekerj.aan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Komplek Bruni Seroja
Permai Blok K 88, Kelurahan Sunggal, Kecamatan
Medan Sunggal Kota Medan. Selanjutnya disebut
Pemohon II;
3. Lidya Wati binti H. Rumzi Djafar, lahir tanggal 15 Nopember 1973,
agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Bumi
Seroja Permai Blok J 83, Kelurahan Sunggal,
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. selanjutnya
disebut Pemohon III;
4. Irawan bin H. Rumzi Djafar, lahir tanggal 05 Desember 1975, agama
Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Komplek Bumi Seroja Permai Blok
F 52, Lingkungan 6, Kelurahan Sunggal, Kecamatan

Medan Sunggal, Kota Medan, Selanjutnya disebut
Pemohon IV;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II,
Pemohon II dan Pemohon IV memberikan kuasa khusus
kepada: 1. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum; 2.
Ismaidar, S.H., M.H.; 3. Joko Suandi, S.H. M.H.; 4.
Sagita Purnomo, S.H. kesemuanya adalah advokad
yang berkantor pada kantor Dr. TRIONO EDDY, S.H.,
M.Hum & ASSOCIATES, di Jalan Kirana Nomor 30
Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21
Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
ZAMLIKHA SISWANTI, umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Setia Budi, Pasar
II, Komplek Graha Tanjung Sari, Blok G, Nomor 25,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang
Kota Medan bertindak sebagai wali dari anak bernama
Anisa Salwa atau ANNISA KHAIRINA, lahir tanggal 06
April 2004 (umur 14 tahun), agama Islam, pekerjaan
Pelajar, tempat tinggal di Jalan Setia Budi, Pasar II,
Komplek Graha Tanjung Sari, Blok G Nomor 25,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang
Kota Medan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN-Mdn. tanggal
18 Oktober 2017, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Elisabeth Juniarti.S.H., Marjoko, SH. dan
Herli Marlina Sipayung, SH ketiganya advokad yang
tergabung dalam Organisas1 Bantuan Hukum (OBH)
Yayasan Pusaka Indonesia, di Jalan Kenangasari No.
20, Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni
2018, sebagai Pemohon Intervensi.
Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam
persidangan.
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris
dengan suratnya tanggal 23 April 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan agama Medan pada tanggal 23 April 2018 dengan nomor
66/Pdt.P/2018/PA.Mdn dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung Ir. H. Andry Yuzar Bin H.
Rumzi Djafar yang telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2017
sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian tanggal 12
Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Klinik Tinjowan PT. Prima Medica
Nusantara Unit Rumah Sakit Pabatu;
2. Bahwa ketika Ir. H. Andry Yuzar Bin H. Rumzi Djafar meninggal dunia,
kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, yaitu ayahnya yang
bernama H. Rumzi Djafar meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1998
dan ibunya yang bernama: Hj. Ratna Chadijah meninggal dunia pada
tanggal 17 Juli 1998. Keduanya meninggal dunia dalam keadaan dan
dikebumikan menurut syariat Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya, Ir. H. Andry Yuzar bin H. Rumzi Djafar telah
melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam dengan Dra. Zamlikha
Susanti Binti Drs Sofyan Yahya Yamin, tetapi keduanya telah bercerai
sesuai dengan Putusan Pengadilan agama Medan Nomor:
311/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 22 Juni 2009 jo Akta Cerai Nomor:
529/AC/2009/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2009;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Ir. H. Andry Yuzar bin H. Rumzi Djafar
bersama dengan Dra. Zamlikha Susanti binti Drs Sofyan Yahya Yamin
tidak dikaruniai anak kandung;
5. Bahwa selain dari Para Pemohon, tiada lagi saudara kandung dari Ir. H.
Andry Yuzar Bin H. Rumzi Djafar;

6. Bahwa demi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta
serasi pula dengan Pasal 182 KHI jo Pasal 171 huruf (c) KHI maka Para
Pemohon sebagai saudara kandung dari Ir. H. Andry Yuzar Bin H. Rumzi
Djafar merupakan ahli waris yang mustahaq, dengan susunan sebagai
berikut:
a. Indra, S.E. bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-laki
(Pemohon I);
b. Erwin, S.E. bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-laki
(Pemohon II);
c. Lidya Wati binti H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung perempuan
(Pemohon III);
d. Irawan bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandu1 g laki-laki
(Pemohon IV);
Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohon ke hadapan Ketua
untuk memanggil para pihak pada suatu hari dan tempat sidang yang
ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang
berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari Ir. H. Andry Yuzar Bin H.
Rumzi Djafar yang telah meninggal pada tanggal 12 Agustus. 2017,
adalah:
a. Indra, S.E. bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-laki
(Pemohon I);
b. Erwin, S.E. bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-laki
(Pemohon II);
c. Lidya Wati binti H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung perempuan
(Pemohon III);
d. Irawan bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandu1 g laki-laki
(Pemohon IV);

3. Mernbebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya, hadir di persidangan;
Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas
pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,
tanpa ada perubahan;
Bahwa pada persidangan tanggal 9 Juli 2018 majelis hakim telah
menerima surat permohonan intervensi bertanggal 22 Juni 2018 dari seorang
yang mengaku sebagai kuasa dari wali anak angkat pewaris, bernama Anisa
Salwa,
Bahwa kuasa dari anak angkat tersebut memohon agar anak angkat
pewaris (Ir. H. Andry Yuzar) bernama Anisa Salwa, diterima sebagai pihak
dalam perkara ini dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- Bahwa Ibu Angkat/Wali Pemelihara dan Pengasuh Penggugat Intervensi
menikah dengan IR, Andri Yuzar Bin H. Rumzi Jafar (alm.) pada tanggal
19 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 223/09/VI/1999 tanggal
19 Juni 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan.
- Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, Ibu Angkat Penggugat
Intervensi dengan Ayah Angkat Penggugat Intervensi IR. Andri Yuzar
(alm.) tidak dikaruniai seorang anakpun. Sehingga pada tahun 2004, atas
dasar kesepakatan Ibu Angkat Penggugat Intervensi dan Ayah Angkat
Penggugat Intervensi untuk mengangkat/mengadopsi Penggugat
Intervensi secara hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri
Medan No. 177/Pdt.P/2004/PN.Mdn, tanggal 19 Mei 2004, dan pada saat
itu Penggugat Intervensi diberi nama Anisa Salwa.
- Bahwa semasa hidupnya, Ayah Angkat Penggugat Intervensi bekerja di
PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN. IV) Sumatera Utara, telah pula
memasukkan Penggugat Intervensi ke dalam Sistem Informasi Karyawan
PTPN. IV dan Penggugat Intervensi menjadi tanggungan perusahaan

PTPN.IV terhitung sejak tanggal 01 Juli 2004 hingga saat ini.
- Bahwa oleh karena pada masa bayi ( usia antara 0-2 tahun) Penggugat
Intervensi sering menderita sakit-sakitan, dan berdasarkan petuah dari
orang-orang tua, Ayah Angkat dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi
mengganti nama Penggugat Intervensi dari Anisa Salwa menjadi ANNISA
KHAIRINA, dan dicatatkan dalam Akta Kelahiran Nomor: 1557/IN-
CS,V/2006, tertanggal 26 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Kependudukan Kabupaten Langkat.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
311/PdLG/2009/ PA-Mdn tertanggal 22 Juni 2009, terjadi perceraian
antara Ayah Angkat Penggugat Intervensi dengan Ibu Angkat Penggugat
Intervensi. Dan salah satu amar Putusan Pengadilan Agama Medan
tersebut menetapkan bahwa Avah Angkat Penggugat Intervensi
berkewajiban menafkahi Penggugat Intervensi yang berada di bawah
pengasuhan Ibu Angkat Penggugat Intervensi sebesar Rp1.200.000,-
(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga Penggugat
Intervensi dewasa dan mandiri (mencapai usia 21 tahun). Nafkah bulanan
Penggugat Intervensi tersebut dibayarkan melalui rekening Bank
MANDIRI Cabang Setia Budi dengan Nomor Rekening 105-000979194-2
atas nama ZAMLIKHA SISWANTI QQ. ANNISA KHAIRINA (ic. Penggugat
Intervensi) setiap bulan langsung dari PTPN - IV Medan, terhitung sejak
tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2018 (atau 7 bulan setelah
meninggalnya alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi). Selain nafkah
bulanan yang dibayarkan langsung Pihak PTPN-IV, selama hidupnya
Ayah Angkat Penggugat Intervensi juga selalu mentransfer nafkah
bulanan minimal Rp3.700.000,- sampai Rp6.000.000,- setiap bulan ke
rekening Bank Mandiri Penggugat Intervensi tersebut di atas.
- Bahwa walaupun telah terjadi perceraian, hubungan komunikasi dan
kekeluargaan antara Penggugat Intervensi dan Ibu Angkat Penggugat
Intervensi dengan Ayah Angkat Penggugat Intervensi tetap terjalin dengan
baik. Setiap kali Ayah Angkat Penggugat Intervensi berada di Medan,
selalu mengunjungi Penggugat Intervensi dan Ibu Angkat Penggugat

Intervensi di rumah kediaman Penggugat Intervensi di Jalan Setia Budi
Pasar II Komplek Graha Tanjung Sari Blok G-25, Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dan menghabiskan waktu
bersama seperti layaknya satu keluarga yang harmonis. Dan Ayah Angkat
Penggugat Intervensi pernah berjanji akan rujuk kembali dengan Ibu
Angkat Penggugat Intervensi apabila telah pensiun dari PTPN-IV.Bahwa
Ayah Angkat Penggugat Intervensi juga tidak mau dikeluarkan dari Kartu
Keluarga Ibu Angkat Penggugat Intervensi, sehingga secara administratif
kependudukan Avah Angkat Penggugat Intervensi tetap tercatat sebagai
penduduk dan tercantum sebagai Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga
Nomor 1271211505070018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Medan, dalam alamat yang sama dengan Penggugat
Intervensi dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi di Komplek Graha
Tanjung Sari Blok G-25, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan
Selayang Kota Medan.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, Ir. Andry Yuzar (ic. Ayah
Angkat Penggugat Intervensi) meninggal dunia di rumah dinas
perkebunan PTPN-IV di Tinjowan Kisaran. Hal mana sesuai dengan Surat
Keterangan Kematian yang dikeluarkan PT. Prima Medica Nusantara Unit
Rumah Sakit Pabatu - Klinik Tinjowan, dan Surat Kematian No.
474.3/05/120830.2004/2018, tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan
Pangulu Nagori/Lurah Tinjowan dan diketahui Camat Ujung Padang, dan
Ayah Angkat Penggugat Intervensi dimakamkan di Pekuburan Umum Sei
Batu gingging Medan pada hari itu juga.
- Bahwa Ibu Angkat Penggugat Intervensi berusaha mengurus hak-hak
ketenagakerjaan alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi ke PTPN. IV
Medan. Namun terkendala karena ternyata Para Tergugat Intervensi juga
menuntut bagian dari hak-hak ketenagakerjaan Almarhum ke pihak PTPN
IV. Tanggal 15 Nopember 2017, Ibu Angkat Penggugat Intervensi
menghadiri undangan mediasi yang dilakukan PTPN IV dengan Para
Tergugat Intervensi. Dalam mediasi tersebut, Para Tergugat Intervensi
memaksakan kehendak agar semua hak ketenagakerjaan alm. Ayah

Angkat Penggugat Intervensi dibagi secara merata diantara ahli waris (5
bagian) dan untuk sedekah (1 bagian) sehingga menjadi 1/6, dengan
perincian sebagai yaitu Klien kami menerima 1/6 bagian, Para Tergugat
Intervensi masing-masing menerima 1/6, dan untuk sedekah 1/6 bagian.
Namun, dikecualikan Asuransi BUMI PUTERA, Bea siswa Anak, serta
pensiun bulanan diserahkan untuk Penggugat Intervensi.
- Bahwa setelah mediasi yang difasilitasi PTPN-IV, dilakukan pertemuan
keluarga antara Ibu Angkat Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat
Intervensi. Pada pertemuan tersebut, Ibu Angkat di suruh Para Tergugat
Intervensi menandatangani beberapa kertas kosong bermeterai Rp6.000,-
Ketika Ibu Angkat Penggugat Intervensi menanyakan untuk keperluan apa
tanda-tangan di atas kertas kosong bermeterai Rp6.000,- tersebut, Para
Tergugat Intervensi marah dan mengancam jika tidak mau
menandatangani maka Penggugat Intervensi tidak akan mendapat bagian
apa-apa termasuk hak ketenagakerjaan alm. Ayah Angkat Penggugat
Intervensi yang ada di PTPN-IV.
- Bahwa tanggal 4 Desember 2017, Ibu Angkat Penggugat Intervensi
mengurus Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Penggugat Intervensi
ke Kantor Kelurahan Tanjung Sari Medan guna kelengkapan administrasi
pengurusan hak-hak ketenagakerjaan alm. Ayah Angkat Penggugat
Intervensi. Namun Ibu Angkat Penggugat Intervensi mendapat keterangan
dari Lurah Tanjung Sari bahwa ternyata Para Tergugat Intervensi telah
lebih dahulu mengajukan permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris alm.
Ayah Angkat Penggugat Intervensi dan tidak bersedia mencantumkan
Penggugat Intervensi ke dalam Daftar Waris. Oleh karena permohonan
tersebut bertentangan dengan Kartu Keluarga alm. Ayah Penggugat
Intervensi yang ada, maka Lurah Tanjung Sari tidak bersedia memproses
permohonan Para Tergugat Intervensi dan juga Ibu Angkat Penggugat
Intervensi dalam meregistrasi Surat Pernyataan Ahli Waris, dan
selanjutnya menyarankan agar diselesaikan melalui Pengadilan.
- Bahwa Ibu Angkat Penggugat Intervensi dan keluarga telah mencoba
menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, serta

memohon itikad baik dan belas kasihan dari Para Tergugat Intervensi
untuk menyerahkan bagian hak Penggugat Intervensi demi kelangsungan
hidup dan masa depan Penggugat Intervensi, namun Para Tergugat
Intervensi tidak bergeming dan tetap ingin menguasai seluruh harta
peninggalan alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi termasuk hak
ketenagakerjaan Almarhum yang ada di PTPN.IV.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, setelah kuasa hukum Penggugat
Intervensi menelusuri SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada
laman website Pengadilan Agama Medan, diperoleh data bahwa pada
tanggal 23 April 2018, Para Tergugat Intervensi telah
memasukkan/mendaftarkan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama
Medan dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA-
Mdn., dimana pada bagian PETITUM yang dimohonkan Para Tergugat
Intervensi adalah:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari Ir. H. Andri Yuzar Bin H.
RUMZI DjAFAR yang telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2017
adalah:
1. Indra, S.E. bin H. Rumzi Djafarsebagai saudara kandung laki-laki
(Pemohon I).
2. Erwin, S.E. bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-
laki (Pemohon II)
3. Lidya Wati binti H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung
perempuan (Pemohon III).
4. Irawan bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-laki
(Pemohon IV).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan informasi yang di peroleh dari Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan pada tanggal 21 Juni 2018, perkara
Permohonan Penetapan Ahli Warns Register Nomor: 66/Pdt.P/2018/
PA.Mdn., yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi masih dalam

proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Medan dan belum ada
Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan, dimana persidangan dilanjutkan
pada tanggal 25 Juni 2018, oleh karenanya Gugatan Intervensi yang
diajukan oleh Penggugat Intervensi terhadap Permohonan Penetapan Ahli
Waris yang diajukan Pemohon (ic. Para Tergugat Intervensi ) adalah
benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 279 RV
(Reglement of de Rechtsvordering), yang menyatakan bahwa,
“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang
sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk
menggabungkan diri atau campur tangan.”
- Bahwa perbuatan Para Tergugat Intervensi yang dengan sengaja menepis
dan meniadakan Penggugat Intervensi sebagai seorang yang dijamin
kedudukannya dalam hukum dan berhak mendapatkan bagian dari
warisan harta peninggalan alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi dapat
dibuktikan dari dalil Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh
Para Tergugat Intervensi ke Pengadilan Agama Medan dan tercatat dalam
Register Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Mdn. tanggal 23 April 2018, yang sama
sekali tidak ada menyebutkan tentang posisi dan kedudukan Penggugat
Intervensi sebagai anak angkat alm. Ir. Andry Yuzar yang sah secara
hukum, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensi.
- Bahwa apalagi bagian petitum dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris
Nomor 66/Pdt.P/2018/PA-Mdn. yang diajukan Para Tergugat Intervensi
tanpa menyebutkan Penggugat Intervensi bersifat umum, hanya mohon
agar ditetapkan Pewaris dan ahli waris, sangat berpeluang
disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat Intervensi agar
bebas melakukan tindakan lain seperti mengklaim Asuransi, Tabungan
Pensiun (TASPEN) Almarhum, pencairan dana tabungan Almarhum di
Bank, ataupun mengalihkan, menjual hak atas tanah, rumah, mobil
maupun barang-barang bergerak dan tidak bergerak lainnya milik alm.,
Ayah Angkat Penggugat Intervensi, atau kepentingan lain yang akan
merugikan kepentingan Penggugat Intervensi sebagai anak angkat yang
sah.

- Bahwa oleh karena objek permohonan Para Pemohon/Para Tergugat
Intervensi adalah Penetapan yang belum dibagikankepada ahli waris dan
wasiat wajibah, dan Penggugat Intervensi juga telah berusaha untuk
meminta dan menyelesaikan secara damai, dan Para Tergugat
menyerahkan bagian wasiat wajibah secara adil, namun tidak berhasil,
sehingga untuk mempertahankan hak Penggugat Intervensi terpaksa
menggabungkan dan mengajukan gugatan ke dalam permohonan pokok
secara berdiri sendiri, dan kepentingan mencegah timbulnya kerugian
atau terancamnya Penggugat Intervensi kehilangan haknya atas wasiat
wajibah dari seluruh harta peninggalan Alm. Ayah Angkat Penggugat
Intervensi.
- Bahwa Penggugat Intervensi yang masih berusia 14 tahun dan dalam
tahap pendidikan yang masih panjang, sangat memerlukan biaya yang
besar untuk kebutuhan hidup dan kelangsungan pendidikan Penggugat
Intervensi agar dapat meneruskan cita-cita alm. Ayah Adopsi Penggugat
Intervensi. Oleh karena Penggugat Intervensi adalah anak angkat yang
sah secara hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 177/Pdt.P/2004/PN.Mdn, maka terhadap Penggugat Intervensi
yang belum diberi wasiat oleh orangtua angkatnya, mohon agar ditetapkan
mendapat wasiyat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan
(tirkah) ayah angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 209
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Terhadap anak
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya."
- Bahwa lebih lanjut dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung Ri Tahun
2011 Tentang Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se
Indonesia Dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada halaman 35 dan 36
Permasalahan Nomor 95 Pemecahan Masalah 4) dan 5) disebutkan
sebagai berikut
4) Anak angkat dapat dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan
penetapan ahli waris, akan tetapi tidak boleh ditetapkan sebagai ahli
waris hanya berhak atas wasiat wajibah.

5) Pada dasarnya yang berhak mengajukan permohonan penetapan
ahli waris hanyalah orang-orang yang menurut ketentuan hukum
Islam terdapat sebab mewarisi (hubungan nasab dan perkawinan)
sedangkan anak angkat bukan ahli waris. Namun demikian, dalam
kasus seperti itu dapat dikecualikan dengan alasan adanya
kebutuhan masyarakat yang tidak biasa dielakkan, hanya saja
pengadilan dalam penetapannya tidak boleh menyatakan bahwa
anak angkat sebagai ahli waris, melainkan sebagai orang yang
berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.
- Bahwa memperhatikan pula Buku II Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum
Islam yang menyebutkan, “Anak angkat adalah anak yang dalam
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang
tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan"; maka kewajiban Alm.
Ayah angkat Penggugat Intervensi tersebut secara otomatis seharusnya
juga beralih kepada Para Tergugat Intervensi.
- Bahwa akan tetapi Para Tergugat Intervensi ternyata secara sadar dan
dengan sengaja tidak menyebutkan dan memasukkan Penggugat
Intervensi sebagai anak angkat alm. Ir. Andry Yuzar yang sah dalam
Permohonan Penetapan Ahli Warisnya, hal ini membuktikan bahwa Para
Tergugat Intervensi mempunyai itikad tidak baik dan tidak melaksanakan
kewajiban Para Tergugat Intervensi selaku Ahli Waris yang baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu
tidak menyelesaikan kewajiban Pewaris dan Wasiat Pewaris. Secara
khusus kewajiban Pewaris sebagai orang tua Angkat Penggugat
Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi
Hukum Islam di atas.
- Bahwa berdasarkan dalil yang disebutkan Penggugat Intervensi di atas,
penyelesaian permasalahan warisan Alm. IR. Andri Yuzar seharusnya
diajukan Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi melalui gugatan
contentious bukan melalui permohonan penetapan. Tindakan Para
Tergugat Intervensi mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris

secara sepihak dengan sengaja mengabaikan hak wasiat wajibah
Penggugat Intervensi, padahal Para Tergugat Intervensi mengetahui
adanya sengketa terkait warisan Alm. IR. Andri Yuzar Bin H. Rumzi Djafar,
membuktikan itikad tidak baik dari Para Tergugat Intervensi, dan dapat
diartikan sebagai tidak jujurnya Para Tergugat dalam melakukan suatu
perbuatan hukum dan merupakan tindakan yang tidak patut dalam suatu
masyarakat.
- Bahwa keberadaan "itikad baik” dalam setiap hubungan dengan
masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik
sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan
bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam
hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum
dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak
memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan
sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis menyadari
perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada
perbuatan tersebut. Dan untuk itu, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa
Para Pemohon/ Para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan yang
tidak patut dan melawan hukum.
- Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin agar Penggugat Intervensi
mendapatkan hak atas wasiat wajibah dari harta peninggalan alm. Ayah
Angkat Penggugat Intervensi khususnya yang berada dalam penguasaan
Para Tergugat Intervensi, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo juga menghukum Para Tergugat
Intervensi untuk terlebih dahulu melakukan penghitungan seluruh harta
warisan alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi dan menyerahkan bagian
wasiat wajibah 1/3 dari tirkah kepada Penggugat Intervensi secara tunai
dan sekaligus, baru kemudian Para Tergugat Intervensi membaginya di
antara mereka.
- Bahwa selanjutnya mengingat Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

menyebutkan bahwa Pengadilan tanpa membeda-bedakan orang
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan
dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan, dengan kewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mohon agar
Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kasih
sayang yang diberikan alm. Kepada Penggugat Intervensi selayaknya
seperti ayah kandung yang bertanggung jawab dan kasih kepada anaknya
sendiri. Di sisi lain, Para Tergugat Intervensi juga adalah orang yang
memiliki kemampuan finansial yang baik, sehat dan punya kemampuan
untuk bekerja demi keluarga mereka.
- Bahwa kemudian dari pada itu, karena Penggugat Intervensi masih
berusia 14 tahun dan belum dewasa secara hukum, mohon agar
perbuatan Ibu Angkat Penggugat Intervensi yang bertindak selaku Wali
Pengasuh dan Pemelihara yang sah secara hukum berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 535/Pdt.P/2017/PN.Mdn.,
mengajukan Gugatan Intervensi ini guna mempertahankan hak
Penggugat Intervensi untuk mendapatkan bagian warisan yang ditentukan
oleh hukum (wasiat wajibah) dari harta alm. Ayah Angkat Penggugat
Intervensi adalah sah dan dijamin oleh hukum.
Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Register Nomor
66/PdtP/2018/PA.Mdn., yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk
mengambil putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI:
DALAM PERKARA ASAL
- Menolak Permohonan Para Pemohon/ Para Tergugat Intervensi untuk
seluruhnya.
DALAM INTERVENSI
- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

- Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Pihak yang beritikad
baik.
- Menyatakan bahwa Para Pemohon/ Para Tergugat Intervensi beritikad
tidak baik dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang
merugikan kepentingan Penggugat Intervensi.
- Menyatakan sah dan benar tindakan hukum Ibu Angkat Penggugat
Intervensi sebagai Wali Pengasuh yang sah berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 535/PdtP/2017/PN.Mdn, tanggal 18
Oktober 2017, untuk mewakili dan membela kepentingan Penggugat
Intervensi dalam perkara aquo.
- Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Anak Angkat yang Sah
dari alm. IR. Andri Yuzar bin H. Rumzi Djafar , berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 177/Pdt.P/2004/PA.Mdn. tanggal 26 Mei
2004.
- Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi berhak untuk menerima wasiat
wajibah sebesar 1/3 dari seluruh harta peninggalan (tirkah) dari Alm. IR.
Andri Yuzar bin H. Rumzi Djafar, yang meninggal dunia pada tanggal 12
Agustus 2017.
- Menghukum Para Pemohon/ Para Tergugat Intervensi untuk
menyelesaikan penghitungan dan menyerahkan bagian wasiat wajibah
sebesar 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan alm. IR. Andri
Yuzar Bin H. Rumzi Djafar kepada Penggugat Intervensi, sebelum
membaginya di antara Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi.
- Menghukum Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi untuk tunduk dan
patuh terhadap isi putusan ini.
DALAM PERKARA ASAL DAN INTERVENSI
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
Atau dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim berpendapat lain
mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap permohonan intervensi yang diajukan Pemohon
Intervensi tersebut majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela pada
tanggal 23 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Menetapkan
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
1. Mengabulkan permohonan pihak Pemohon intervensi tersebut untuk
bergabung dalam perkara ini;
2. Menetapkan posisi pihak Pemohon intervensi tersebut sebagai Pemohon
intervensi melawan Pemohon I sebagai Termohon Intervensi I, Pemohon II
sebagai Termohon Intervensi II, Pemohon III sebagai Termohon Intervensi
III dan Pemohon IV sebagai Termohon Intervensi IV.
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan
bersama-sama dengan putusan akhir.
Bahwa atas permohonan intervensi Pemohon intervensi tersebut, Para
Termohon intervensi melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis
dengan suratnya tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai
berikut:
A. DALAM EKSEPSI
1. Gugatan Penggugat Intervensi Adalah gugatan Yang Cacat Formil.
(Error In Person)
- bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi adalah
mengandung Cacat formil (error in person) karena tidak terdapat
hubungan hukum dalam hal mewarisi antara anak angkat dengan
orang tua asuh/ adopsi
- bahwa Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan terkesan
sangat tergopoh-gopoh dan mengada-ada karena Penggugat
Intervensi tidak melihat status anak tersebut hanyalah anak angkat
yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam hal mewarisi
dengan orang tua angkat (alm Ir. Andry Yuzar ) begitu juga tidak ada
hubungan hukum terhadap mantan istri dari alm Ir. Andri Yuzar yaitu
yang Bernama: ZAMLIKA SISWANTI atau ZAMLIKHA SISWANTI

atau ZAMLIKKA SUSANTI atau ZAMLIKHA SUSANTI Binti Drs.
SOFYAN YAHYA YAMIN maka gugatan Intervensi yang di ajukan
oleh Penggugat Intervensi harus di tolak atau tidak dapat di terima.
- bahwa Dalam hukum kewarisan yang berlaku, hak mewaris timbul
karena adanya hubungan darah dan/ atau hubungan perkawinan
dengan pewaris. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 832
KUH Perdata dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI),
yaitu:
a. Atas dasar adanya hubungan darah, yaitu:
1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek;
2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dan nenek
b. Atas dasar adanya hubungan perkawinan seperti duda atau
janda.
- bahwa sedangkan bagi seorang anak angkat, dikarenakan antara
dirinya dengan pewaris (orang tua angkat) tidak memiliki hubungan
maka menurut hukum tidak berhak untuk menerima warisan dari
orang tua angkatnya.
- bahwa karena pewaris (alm Ir. Andry Yuzar ) atau orang tua angkat
dengan Penggugat Intervensi (anak angkat) tidak memiliki
hubungan mewarisi maka mohon kiranya bagi Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara No: 66/Pdt.P/2018/PA-Mdn. di Pengadilan
Agama Medan untuk menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan
oleh Penggugat Intervensi atau menyatakan gugatan Intervensi
yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi tidak dapat di terima.
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi adalah gugatan
kabur serta tidak berdasar dan tidak jelas isinya (abscuur libel)
- Bahwa terkait dengan harta peninggalan dari Almarhum Andri Yuzar
sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya Penggugat
tidak menjelaskan atau mencantumkan harta-harta mana saja yang
ingin digugatnya.
- bahwa karena Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara detail

tentang harta-harta peninggalan dari Almarhum Ir. Andri Yuzar
maka gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak jelas dan
mengada-ada.
- bahwa apabila dicermati dari nama Penggugat Intervensi (anak
angkat) sangat berbeda-beda dengan berkas tentang data diri
Penggugat Intervensi dan diduga ada manipulasi data, adapun data-
datanya adalah sebagai berikut:
a) Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.
177/Pdt.P/2004/PN.Mdn. tentang pengangkatan atau adopsi
anak angkat bahwa Pengadilan Negeri Medan menyatakan
Pemohon Andri Yuzar dan Siswati adalah merupakan ayah/ibu
angkat dari Annisa Salwa sekarang menjadi Annisa khairina.
b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1557/IN-CS/2006 dikeluarkan di
Stabat tanggal 26 April 2006, Telah Lahir ANNISA KHAIRINA
di Medan 06 April 2006 anak Perempuan dari Suami Istri Ir.
Andry Yuzar dan Dra. Zamlikha Susanti
c) Putusan Pengadilan Agama Medan No. 311/Pdt.G/2009/
PA.Mdn menyatakan bahwa antara Ir. Andri Yuzar dan Zamlika
Susanti selama menikah tidak dikarunia seorang anak
sehingga mereka mengadopsi seorang anak, yaitu anak angkat
yang di beri nama ANNISA KHAIRINA
d) Kartu Keluarga Nomor 1271211505070018, Kepala Keluarga
H. Andry Yuzar Ir. Alamat Graha Tanjung Sari Blok G. 25,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan, Kode Pos 20132, Propinsi Sumatra Utara, yang
dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2015 Tertulis nama dalam
Kartu Keluarga adalah ANNISA KHAIRINA di Medan 06 April
2004 anak Perempuan dari Suami Istri Ir. Andry Yuzar dan Dra.
Zamlikha Susanti;
- bahwa apabila dicermati data diri Penggugat Intervensi di atas maka
terdapat kejanggalan-kejanggalan pada kondisi anak angkat.
- bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.
177/Pdt.P/2004/PN.Mdn. tentang pengangkatan atau adopsi anak

angkat bahwa Pengadilan Negeri Medan Menyatakan Pemohon
Andri Yuzar dan Siswati adalah merupakan ayah/ibu angkat dari
Annisa Salwa dan sekarang menjadi Annisa khairina terdapat suatu
kekeliruan karena Penggugat Intervensi dalam mengubah nama
anak angkat tersebut harus atas izin Pengadilan bukan atas
kemauan Penggugat Intervensi sendiri
- bahwa karena nama dari Penggugat Intervensi (anak angkat) tidak
jelas atau diganti tanpa pemberitahuan atau izin dari pengadilan
maka gugatan yang di ajukan Penggugat Intervensi sangat tidak
jelas dan tidak berdasar maka gugatan tersebut haruslah di tolak
atau tidak dapat di terima.
- Bahwa dalam Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1557/IN-
CS/2006 dikeluarkan di Stabat tanggal 26 April 2006, telah lahir
ANNISA KHAIRINA di Medan 06 April 2006 anak Perempuan dari
Suami Istri Ir. Andry Yuzar dan Dra. Zamlikha Susanti ada dugaan
terdapat tindak pidana pemalsuan anak angkat menjadi anak
kandung
- bahwa karena dalam pembuatan akta kelahiran ada dugaan Tindak
Pidana maka Para Tergugat Intervensi membuat Laporan
Kepolisian dengan Nomor: LP/934/VII/2018/SPKT III dan saat ini
Laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan di POLDASU
- bahwa karena ada dugaan akta kelahiran tersebut didapat dengan
cara yang tidak wajar maka dari pada itu Para Tergugat Intervensi
mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara No
66/Pdt.P/2018/PA-Mdn. untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan
menyatakan gugatan tidak dapat di terima
- Bahwa yang lebih mengejutkan lagi dan sangat mengiris-iris
perasaan Para Tergugat Intervensi yaitu dengan diterbitkannya atau
dibuatnya Kartu Keluarga Nomor 1271211505070018, Kepala
Keluarga Ir. Andry Yuzar, Alamat Graha Tanjung Sari Blok G. 25,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
Kode Pos 20132, Propinsi Sumatra Utara, yang dikeluarkan pada
tanggal 22 Mei 2015 tertulis nama dalam Kartu Keluarga adalah

ANNISA KHAIRINA lahir di Medan 06 April 2004 anak Perempuan
dari Suami Istri Ir. Andry Yuzar dan Dra. Zamlikha Susanti;
- bahwa bagaimana Para Tergugat Intervensi terkejut kalau
Penggugat Intervensi membuat Kartu Keluarga pada tanggal 22 Mei
2015 sementara antara alm Ir Andri Yuzar dengan Dra. Zamlikha
Susanti sudah bercerai pada Tahun 2009.
- bahwa akibat dari perceraian tersebut maka teputuslah hubungan
suami istri antara alm Ir Andri Yuzar dengan Dra. Zamlikha Susanti
sehingga akan hapus secara otomatis di kartu keluarga tersebut
akan tetapi Penggugat Intervensi malah membuat suatu Kartu
keluarga yang diduga oleh Para Tergugat Intervensi pembuatan
terdapat tindak pidana menempatkan keterangan palsu dan
pemalsuan surat atau akta otentik.
- bahwa terhadap dugaan tersebut Para Tergugat Intervensi
membuat laporan di POLDASU dan masih dalam tahap penyidikan
- bahwa sesungguhnya Penggugat Intervensi harus melakukan
penghitungan seluruh harta dari alm. Ir Andri Yuzar sehingga apa
yang di GUGAT oleh Penggugat Intervensi dapat di jelaskan secara
rinci dan gugatan tersebut menjadi terang.
- bahwa karena Penggugat Intervensi tidak menyebutkan seluruh
harta-harta peninggalan dari alm. Ir. Andry Yuzar, maka secara
hokum gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi haruslah
ditolak atau menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat
diterima.
- bahwa sangatlah jelas terhadap gugatan yang diajukan Penggugat
Intervensi adalah kabur serta tidak jelas isi gugatan dan terkesan
mengada-ada Abscuur Libel sehingga Para Tergugat Intervensi
Mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No
66/Pdt.P/2018/PA-Mdn untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat Intervensi atau menyatakan gugatan tidak dapat
Diterima.
B. DALAM POKOK PERKARA.
1. bahwa semua yang Para Tergugat Intervensi kemukakan pada bagian

eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok
perkara ini
2. bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-
dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi kecuali
kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat Intervensi.
3. Bahwa benar terhadap dalil-dalil Penggugat halaman 2 yang
menyatakan Ibu angkat Penggugat Intervensi pernah menikah pada
tanggal 19 Juni 1999 berdasarkan akta nikah No: 223/09/IV/1999 di
Medan.
4. bahwa benar terhadap dalil-dalil Penggugat halaman 2 yang
menyatakan bahwa dalam masa perkawinan tersebut tidak dikaruniai
seorang anak sehingga pada tanggal 19 Mei 2004 berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 177/Pdt.P/2004/PN.Mdn.
tentang pengangkatan atau adopsi anak angkat dan menyatakan
pemohon Andri Yuzar dan Siswati adalah merupakan ayah/ ibu angkat
dari Annisa Salwa sekarang menjadi Annisa khairina.
5. bahwa tidak benar terhadap dalil-dalil Penggugat halaman 3 paragraf
2 yang menyatakan karena sering sakit-sakitan sehingga nama
Penggugat Intervensi diganti oleh ibu angkatnya dari Mulai Anisa
Salwa menjadi ANNISA KHAIRINA tertanggal 26 April 2016 dengan
akta No 1557/IN-CS/2006 dikeluarkan di Kabupaten Langkat adalah
merupakan suatu kebohongan dan tipu muslihat dari Penggugat
Intervensi dimana Penggugat Intervensi dalam mengganti nama tidak
membuat suatu permohonan ke Pengadilan atau tidak ada izin dari
pengadilan yang menyatakan adanya pergantian nama.
6. Bahwa tidak benar terhadap dalil-dalil Penggugat halaman 3 paragraf
2 bahwa karena dalam pembuatan akta kelahiran tersebut terdapat
tipu muslihat dan Penggugat Intervensi mengada-ada karena
seharusnya anak angkat itu tidak boleh di jadikan anak kandung dan
di dalam kutipan akte kelahiran tersebut di sebutkan bahwa ANNISA
KHAIRINA merupakan anak kandung dari alm. Andri Yuzar dengan
Dra. ZAMLIKHA SISWANTI sehingga atas tipu muslihat dan
kebohongan yang di lakukan oleh Penggugat Intervensi maka Para

Tergugat Intervensi menduga ada tindak pidana yang dilakukan oleh
Penggugat Intervensi sehingga Para Tergugat Intervensi membuat
Laporan Kepolisian dengan Nomor: LP/934/VII/2018/SPKT III dan
saat ini Laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan di
POLDASU.
7. Bahwa benar terhadap dalil-dalil Penggugat halaman 3 paragraf 3
yang menyatakan bahwa semasa setelah perceraian dan semasa alm
Ir. Andri Yuzar masih hidup alm Ir. Andri Yuzar selalu menaati putusan
pengadilan agama, yaitu mengirim biaya-biaya nafkah bulanan
Penggugat Intervensi sebesar Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu
rupiah) akan tetapi pembiayaan nafkah tersebut terhenti dikarenakan
alm Meninggal dunia pada tahun 2017.
4 yang menyatakan setelah terjadi perceraian hubungan komunikasi
antara alm. Ir. Andri Yuzar dengan Penggugat Intervensi serta dengan
ibu angkatnya tetap terjalin dengan baik adalah merupakan suatu
kebohongan dan mengada-ada, karena setiap ayah angkat nya ke
medan, ayah angkat di berikan waktu oleh ibu angkatnya untuk
berjumpa dengan anak angkat itupun di damping oleh ibu angkat
setiap ayah angkat nya ingin berjumpa dengan anak angkat. dan ayah
angkat atau alm. Ir Andri Yuzar tidak pernah berjanji untuk rujuk
kembali dengan ibu angkat, hal tersebut di ketahui oleh Para Tergugat
Intervensi dikarenakan ayah angkat (alm Ir. Andri Yuzar sering
bercerita dengan Para Tergugat Intervensi.
1 yang menyatakan bahwa ayah angkat Penggugat Intervensi juga
tidak mau di keluarkan dalam kartu keluarga dengan No:
12712115070018 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil adalah sebuah kebohongan dan merupakan suatu
rekayasa dari Penggugat Intervensi karena setelah terjadinya
perceraian antara ayah angkat dengan ibu angkat tidak pernah terjadi
Kesepakatan apapun dan pada masa itu ayah angkat juga tidak
pernah tau kalau kartu keluarga yang di buat oleh ibu angkat

Penggugat Intervensi itu di buat pada tahun 2015 sementara
perceraian terjadi di tahun 2009 sehingga ada dugaan pembuatan
kartu keluarga tidak di ketahui oleh ayah angkat dan atas hal tersebut
Para Tergugat Intervensi membuat Laporan/ Pengaduan di POLDASU
10. Bahwa atas adanya dugaan tindak pidana yang di lakukan oleh ibu
angkat tersebut maka dengan sangat jelas dan beralasan hukum
bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi hams di
tolak
11. Bahwa benar terhadap dalil-dalil Penggugat Halaman 4 paragraf 2
yang menyatakan pada tanggal 12 Agustus 2017 ayah angkat (Ir.
Andry Yuzar ) meninggal dunia di rumah dinas PTPN-IV di Tinjowan
Kisaran berdasarkan surat kematian No: 474.3/05/120830.2004/2018.
12. Bahwa tidak benar dan menyalahi aturan terhadap dalil-dalil
Penggugat halaman 4 paragraf 3 yang menyatakan bahwa ibu angkat
akan mengurus hak-hak ketenagakerjaan dari alm. Ir. Andri Yuzar di
PTPN -IV dan memberikan bagian 1/6 kepada Penggugat Intervensi
adalah suatu keserakahan dari ibu angkat dimana seorang mantan
istri dan anak angkat sama sekali tidak bisa mendapatkan warisan
berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam yaitu Ahli
Waris dijabarkan sebagai berikut: “Adalah Orang Yang Pada Saat
Meninggal Dunia Mempunyai Hubungan Darah Atau Hubungan
Perkawinan Dengan Pewaris, Beragama Islam Dan Tidak Terhalang
Oleh Hukum Untuk Menjadi Ahli Waris”
13. bahwa Ahli Waris adalah mereka yang merupakan yang ada memiliki
hubungan darah/sedarah dengan pewaris sehingga sangat jelas dan
beralasan hukum bahwa ahli waris yang sah adalah Para Tergugat
Intervensi
14. bahwa karena Penggugat Intervensi tidak memiliki hubungan darah
dan hubungan perkawinan dengan alm Ir. Andri Yuzar maka sangat
jelas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi tidak dapat
diterima.
15. Bahwa Para Tergugat Intervensi sudah beritikad baik dengan mau
berdamai dan membagi ratakan di antara 4 ahli waris dan satu anak

angkat dan masing-masing mendapatkan 1/6 lalu sisanya
dialokasikan untuk sedekah alm. Ir. Andry Yuzar
16. bahwa atas keserakahan Penggugat Intervensi dan tidak takut dosa
dengan tidak mau berdamai membuat suatu kegaduhan antara kedua
belah pihak sehingga dengan keserakahan tersebutlah yang membuat
Penggugat Intervensi celaka atau karma buruk di kemudian hari yang
dibalas oleh ALLAH SWT.
4 yang menyatakan bahwa ada dilakukan mediasi pertemuan
keluarga antara ibu angkat penggugat dengan Para Tergugat
Intervensi yang dalam pertemuan tersebut PARA TERGUGAT ada
memaksa ibu angkat Penggugat untuk menandatangani kertas
kosong bermeterai 6000 adalah tidak benar dan merupakan suatu
kebohongan yang di lakukan oleh ibu angkat Penggugat karena PARA
TERGUGAT adalah tipikal orang yang beritikad baik, hal tersebut
terbukti dengan adanya penawaran damai dan mau membagikan
harta atau peninggalan ayah angkat untuk disedekahkan, hal tersebut
berbanding terbalik dengan Penggugat Intervensi yang serakah dan
tamak sehingga dalam hidup beragama tidak mempertimbangkan
amalan- amalan yang ada dalam syariat Islam dengan bersedekah
dan tidak mengambil hak-hak Para Tergugat Intervensi.
18. bahwa atas keserakahan yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi
maka Para Tergugat Intervensi Mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara aquo untuk menolak semua dalil-dalil gugatan
penggugat intervensi untuk seluruhnya dan atau gugatan tidak dapat
diterima.
19. Bahwa benar terhadap dalil-dalil Penggugat halaman 5 paragraf 1
yang menyatakan bahwa ibu angkat Penggugat Intervensi mendapat
keterangan Lurah tanjung sari bahwa Permohonan surat penyataan
ahli waris alm. ayah angkat PENGGUGAT INTERVENSI dan tidak
bersedia mencantumkan Penggugat Intervensi ke dalam daftar waris
adalah benar penyataan tersebut dan penyataan lurah tersebut
dengan tidak mau mengeluarkan surat keterangan waris dikarenakan

adanya pertentangan dengan kartu keluarga dimana kartu keluarga
tersebut terdapat kekeliruan dalam proses pembuatannya sehingga
atas kekeliruan tersebut Para Tergugat Intervensi telah membuat
Laporan tindak pidana di POLDASU.
20. bahwa atas pertentangan kartu keluarga tersebut maka sangat jelas
bahwa Penggugat Intervensi memaksa kehendak untuk menguasai
harta dari peninggalan alm ayah angkat dengan cara adanya dugaan
memanipulasi data dengan memasukkan anak angkat ke dalam kartu
keluarga dan memasukkan anak angkat menjadi anak kandung di
dalam akte kelahiran sehingga yang di lakukan oleh Penggugat
Intervensi telah melanggar Undang-Undang No. 24 tahun 2013
tentang perubahan undang-undang no. 23 tahun 2006 administrasi
kependudukan, khususnya pada pasal 94 yaitu: setiap orang yang
tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi
isi element data pada dokumen kependudukan sebagaimana di atur
dalam pasal 77 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp25. 000.000.00,- (dua puluh
lima juta rupiah)
21. bahwa bukti telah ada dugaan terjadinya tindak pidana manipulasi
data adalah dilihat dari kartu keluarga dan akta kelahiran anak (Annisa
Khairani). Tujuan mengubah anak angkat menjadi anak kandung
dalam perkara ini adalah agar si anak kandung mendapat bagian ahli
waris dalam keluarga, sehingga ibu angkat yang bernama Dra.
Zamlikha Ssusanti menambahi anak angkat tersebut ke dalam kartu
keluarganya.
22. bahwa karena adanya dugaan tindak pidana manipulasi data dan
pemalsuan surat serta menempatkan keterangan palsu yang saat ini
telah di lakukan proses penyelidikan oleh POLDASU maka sangatlah
jelas bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi
haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
1 yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi mempunyai

kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang beijalan
sesuai dengan Pasal 279 RV adalah tidak benar karena jelas dalam
Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam (KHI), yaitu:
A. Atas dasar adanya hubungan darah, yaitu:
1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek;
2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dan nenek
24. bahwa sangatlah jelas Penggugat Intervensi tidak ada hubungan
hukum dan kepentingan dalam PENETAPAN AHLI WARIS yang di
ajukan oleh Para Tergugat Intervensi sehingga sangatlah mungkin
Majelis Hakim menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh
Penggugat Intervensi atau menyatakan gugatan tidak dapat di terima.
2 yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Intervensi yang
dengan sengaja menepis dan meniadakan Penggugat Intervensi tidak
memasukkan ke Penetapan Ahli Waris adalah tidak benar karena
sangat jelas dan beralasan hukum bahwa Penggugat Intervensi tidak
termasuk ke dalam ahli waris atau bukan merupakan ahli waris yang
sah sehingga Para Tergugat Intervensi tidak memasukan ke dalam
penetapan ahli waris dan Para Tergugat Intervensi telah beritikad baik
dengan mencoba menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah
dan kekeluargaan untuk dapat di selesaikan dengan belas kasihan
dari Para Tergugat Intervensi untuk menyerahkan bagian Penggugat
Intervensi 1/6 agar Penggugat Intervensi dapat mengambil hak
tersebut tetapi dengan keserakahan Penggugat Intervensi sehingga
Penggugat Intervensi tidak mau bagiannya hanya 1/6;
3 yang menyatakan bahwa penetapan ahli waris yang di ajukan oleh
Para Tergugat Intervensi bersifat umum hanya di tetapkan pewaris
dan ahli waris sehingga berpeluang di salah gunakan adalah tidak
benar karena Para Tergugat Intervensi membuat penetapan di

pengadilan agama medan sudah sesuai dengan prosedurnya dan
sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam bahwa yang berhak
mendapatkan warisan adalah orang yang mempunyai hubungan
darah sedangkan anak angkat merupakan bukan ahli waris yang sah
karena tidak ada hubungan darah sehingga sangat beralasan hukum
apabila Para Tergugat Intervensi tidak memasukkan anak angkat di
penetapan ahli wans oleh sebab itu gugatan yang di ajukan oleh
Penggugat Intervensi harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat di
terima.
1 yang menyatakan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta
peninggalan (tirkah) 1/3 sesuai dengan kompilasi hukum Islam adalah
suatu argumentasi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yang
keliru karena sangatlah jelas dan beralasan hukum bahwa anak
angkat tidak dapat harta peninggalan (tirkah) sehingga tidaklah
mungkin anak angkat mendapatkan harta peninggalan tersebut
adapun harta peninggalan yang didapat dari anak angkat tersebut
adalah apabila harta peninggalan tersebut mendapatkan persetujuan
dari orang yang masih ada hubungan darahnya dengan pewaris. jadi
anak angkat atau Penggugat Intervensi harus mendapatkan
persetujuan dahulu dari Para Tergugat Intervensi barulah persetujuan
tersebut dilegeskan ke Notaris sehingga anak angkat mendapatkan
harta peninggalan (tirkah) tersebut;
3 yang menyatakan bahwa menjadi kewajiban seorang Para Tergugat
Intervensi apabila ayah angkat Penggugat Intervensi meninggal dunia
atas segala nafkah adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada
sehingga segala dalil-dalil yang kemukakan oleh Penggugat Intervensi
sangatlah keliru karena meskipun ayah angkat telah meninggal maka
segala akibat hukum jatuh menjadi suatu kewajiban bagi ibu
angkatnya terkecuali ibu angkatnya juga telah meninggal dunia
sehingga sangatlah jelas bahwa kewajiban beralih ke Para Tergugat
Intervensi.

29. bahwa atas segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat
Intervensi sangatlah tidak jelas dan mengada-ada serta terkesan
tergopoh-gopoh dalam membuat dalil-dalil gugatannya karena
sangatlah jelas beralasan hukum bahwa anak angkat bukanlah
sebagai ahli waris yang sah
4 dan halaman 8 paragraf 2 dan 3 yang menyatakan Para Tergugat
Intervensi mempunyai itikad tidak baik karena tidak melaksanakan
kewajibanya untuk menyelesaikan kewajiban pewaris serta wasiat
pewaris sebagaimana dalam Pasal 171 kompilasi hukum Islam dan
Para Tergugat Intervensi beritikad tidak baik adalah merupakan dalil-
dalil yang di ajukan Penggugat Intervensi yang keliru dan mengulang-
ulang dalil-dalil gugatannya serta dasar hukum nya tidak tepat karena
Para Tergugat Intervensi telah menyelesaikan kewajiban Pewaris
dengan membuat penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Medan
dan mau memberikan Penggugat Intervensi 1/6 Harta Peninggalan
(tirkah) pewaris meskipun Para Tergugat Intervensi sadar bahwa
Penggugat Intervensi bukan merupakan ahli waris yang sah dan
pewaris tidak pernah berwasiat, akan tetapi dengan keserakahan
Penggugat Intervensi yang menginginkan Harta peninggalan (tirkah)
ayah angkat sehingga membuatnya gelap mata dan Mengajukan
gugatan Intervensi di Pengadilan Agama Medan
31. bahwa Penggugat Intervensi adalah bukan merupakan ahli waris yang
sah sehingga tidak memungkinkan secara hukum apabila Penggugat
Intervensi mendapatkan bagian ahli waris dari alm. Ir. Andry Yuzar,
ibarat pribahasa “bagai pungguk merindukan bulan” begitulah
pribahasa yang tepat untuk Pengggugat Intervensi karena Penggugat
Intervensi berharap sesuatu yang mustahil untuk terjadi padanya
karena jelas dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan
bahwa anak angkat bukan merupakan ahli waris oleh karena itu
gugatan Intervensi yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi harus di
tolak atau tidak dapat di terima.

3 yang menyatakan bahwa untuk menjamin harta peninggalan alm. Ir.
Andry Yuzar sehingga Penggugat Intervensi mohon kepada majelis
hakim untuk menghitung seluruh harta warisan dan membagikan 1/3
harta warisan tersebut kepada Penggugat Intervensi adalah suatu
gugatan yang kabur bahwa sesungguhnya Penggugat Intervensi
harus melakukan penghitungan seluruh harta dari alm. Ir Andri Yuzar
sehingga apa yang di GUGAT oleh Penggugat Intervensi dapat di
jelaskan secara rinci dan gugatan tersebut menjadi benar dan terang.
33. bahwa apabila Penggugat Intervensi menghitung seluruh harta
peninggalan dari alm. Ir. Andri Yuzar dan menjelaskan hasil
penghitungannya di dalam persidangan maka akan tetap tidak
mendapatkan ahli waris yang sah karena bahwa sesungguhnya anak
angkat bukanlah sebagai ahli waris yang sah, sehingga penghitungan
yang akan dilakukan Penggugat Intervensi di kemudian hari adalah
sia-sia
34. bahwa karena Penggugat Intervensi tidak menyebutkan seluruh harta-
harta peninggalan dari alm. Ir. Andry Yuzar maka secara hukum
gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi haruslah di tolak
atau menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat di terima.
35. bahwa pada Persidangan kemarin tepatnya hari Senin tanggal 13
Agustus 2018 tepatnya di Pengadilan Agama Medan selesai
Persidangan kuasa Para Tergugat Intervensi memanggil pihak
PENGGUGAT INTERVENSI, adapun hal-hal yang ingin di sampaikan
oleh Kuasa Para Tergugat Intervensi adalah hanya untuk
menegaskan bahwa alangkah indahnya untuk berdamai dan tidak
memperpanjang persoalan masalah waris ini karena dengan data-
data diri Penggugat Intervensi yang tidak jelas membuat Para
Tergugat Intervensi membuat Laporan pengaduan ke POLDASU
sehingga Kuasa Para Tergugat Intervensi menginginkan jalan
perdamaian, akan tetapi Ibu angkat (ZAMLIKHA SISWANTI atau
ZAMLIKHA SUSANTI Binti Drs. SOFYAN YAHYA YAMIN) emosi
setelah mendengar bahwa adanya laporan polisi terkait dengan

pemalsuan data atau manipulasi data sehingga membuatnya
langsung marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada kuasa
Para Tergugat Intervensi
36. bahwa atas dalil-dalil gugatan yang di ajukan Penggugat Intervensi
mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum maka Para Tergugat
Intervensi mohon kepada yang mulai majelis hakim yang memeriksa
perkara No: 66/Pdt.P/2018/PA-Mdn. untuk menolak semua dalil-dalil
gugatan Penggugat Intervensi atau menyatakan gugatan tidak dapat
di terima.
bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Tergugat
Intervensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No
66/Pdt.P/2018/PA-Mdn. agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:
MENGADILI
Dalam Eksepsi
1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk
seluruhnya
2. menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan
Penggugat Intervensi untuk seluruhnya
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya
2. Menerima Permohonan Penetapan ahli waris yang di ajukan Pemohon
Penetapan Waris/ Para Tergugat Intervensi
3. Menyatakan Para Tergugat Intervensi adalah ahli waris yang mustahaq
dengan susunan sebagai berikut:
a. Indra, S.E. bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-laki;
b. Erwin, S.E. Bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-laki;
c. Lidya Wati binti H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung
Perempuan;
d. Irawan bin H. Rumzi Djafar sebagai saudara kandung laki-laki;

4. Menyatakan Para Tergugat Intervensi adalah pihak yang beritikad baik
5. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul akibat adanya perkara ini.
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex
Aquo Et Bono).
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Intervensi tersebut
intervenient mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 10
September 2018 sebagai berikut:
A. DALAM EKSEPSI
1. Tentang Gugatan Intervensi Penggugat Tidak Cacat Formil (Tidak
Error in Person).
- Bahwa Penggugat Intervensi tetap konsisten dengan dalil-dalil
yang disampaikan dalam Gugatan Intervensi, dan dengan tegas
menolak dalil yang disampaikan Tergugat Intervensi dalam
Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui Penggugat Intervensi
dalam Replik ini.
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata dan
Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang
berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah
maupun luar kawin, dan si suami atau isteri yang hidup terlama.
- Bahwa benar telah terjadi perkembangan hukum di Indonesia
terkait kedudukan hukum anak angkat, dengan dikeluarkannya
Staatsblad 1917 Nomor 129 dimana Pasal 11, 12,13 dan 14
menyebutkan bahwa:-
a. Anak angkat mendapat Klan keturunan dari orang tua
angkatnya.
b. Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami
isteri yang mengadopsi, sehingga dianggap sebagai anak yang
sah.
c. Gugur hubungan Perdata antara anak yang diadopsi dengan
orang tua kandung / biologis.

- Bahwa pengangkatan anak dalam syariat Islam diijinkan, bahkan
dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk
kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Oleh karenanya hukum Islam yang berlaku di
Indonesia juga mengalami perkembangan, sebagaimana tertuang
dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991. Khusus yang terkait dengan Hukum
Kewarisan diatur dalam Buku II, dimana dalam Pasal 171 huruf h
disebutkan bahwa; “Anak angkat adalah anak yang dalam hal
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada
orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.
- Bahwa pengakuan adanya hubungan/kedudukan hukum seorang
anak yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan diatur lebih
lanjut dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan
sebagai berikut:
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal
176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak
angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan
orang tua angkatnya.
- Bahwa hal ini berarti bahwa hubungan hukum antara seorang anak
yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan dengan orang
tuanya sangat dekat. Meskipun orang tua angkat dan/atau anak
angkat tidak termasuk sebagai ahli waris, akan tetapi mereka
termasuk orang yang berhak menerima warisan dari harta
peninggalan orang tua/ anak angkat. Kompilasi hukum Islam telah
menentukan besarnya bagian yang akan diterima masing-masing.
Orang tua angkat berhak untuk mendapatkan harta warisan dari
peninggalan anak angkatnya. Demikian juga sebaliknya, dalam hal

orang tua angkat meninggal dunia, maka seorang anak angkat
berhak untuk mendapat warisan berupa wasiat wajibah paling
banyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- Bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama – Edisi Revisi 2013 yang dikeluarkan
Mahkamah Agung RI, pada halaman 171 tentang Hukum
Kewarisan pada huruf h) menyebutkan: Asas wasiat wajibah,
maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat
melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada
wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka
ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah secara ex officio
maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Pasal 209 KHI).
- Bahwa Penggugat Intervensi telah diadopsi secara hukum oleh
Ayah dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi melalui Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 177/Pdt.P/2004/PN.Mdn, tanggal
19 Mei 2004. Selama hidupnya, Ayah Angkat Penggugat Intervensi
juga bertanggung-jawab memenuhi kebutuhan materil dan moril
Penggugat Intervensi, sebagaimana layaknya seorang ayah
kepada anak kandungnya. Oleh karenanya maka Penggugat
Intervensi memiliki hubungan hukum keperdataan termasuk hak
Penggugat Intervensi untuk mendapatkan paling banyak 1/3
(sepertiga) bagian warisan berupa wasiat wajibah dari harta
peninggalan Alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi.
- Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa Penggugat Intervensi
yang diangkat secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 177/Pdt.P/2004/PN.Mdn. dalam masa
perkawinan Ir. Andry Yuzar (Alm. Ayah Angkat) dan ZAMLIKHA
SISWANTI (Ibu Angkat), berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf h
Jo. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Staatsblad 1917 Nomor
129, memiliki hubungan keperdataan, dan Penggugat Intervensi
berhak untuk mengajukan gugatan intervensi guna ikut ditetapkan
sebagai orang yang berhak atas wasiat wajibah dari harta

peninggalan Alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi. Selanjutnya
berdasarkan ketentuan Pasal 279 RV (Rechtglement of de
Rechtsvordering) yang menyebutkan, “Barangsiapa mempunyai
kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan
antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri
atau campur tangan”, dan oleh karenanya mohon agar Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi Tergugat Intervensi
dan menerima gugatan intervensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Tentang Gugatan Intervensi Penggugat Telah Jelas dan Terang.
2.1. Bahwa Penggugat Intervensi dengan tegas menolak dalil yang
disampaikan Tergugat Intervensi dalam Jawabannya pada halaman 4
point nomor 2 alinea ke-1 dan ke-2. Penggugat Intervensi tidak perlu
menyebutkan atau mencantumkan daftar harta-harta peninggalan
Alm. Ayah Angkat Penggugat di dalam gugatan intervensinya dengan
argumentasi sebagai berikut:
a. Bahwa gugatan intervensi yang dilakukan Penggugat Intervensi
adalah sebagai reaksi atas Permohonan Penetapan Ahli Waris
yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi ke Pengadilan
Agama Medan pada tanggal 23 April 2018, dan tercatat dalam
Register Perkara Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Mdn. Dimana dalam
Permohonan Penetapan Waris Para Tergugat Intervensi yang
diunggah Penggugat Intervensi dalam SIPP (Sistem Informasi
Penelusuran Perkara), Para Tergugat Intervensi tidak ada
menyebutkan atau mengakui bahwa Penggugat Intervensi adalah
anak angkat/anak adopsi yang sah dari Alm. Ir. Andry Yuzar (Ayah
Angkat).
b. Bahwa pada bahagian Posita maupun Petitum Permohonan
Penetapan Waris Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Mdn., yang diajukan
Para Tergugat Intervensi sama sekali tidak ada disebutkan daftar
harta-harta peninggalan Alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi.
Para Tergugat Intervensi hanya memohon agar Pengadilan
Agama Medan menetapkan Para Tergugat Intervensi sebagai ahli

waris yang mustahaq dari Alm. Ir.H. Andry Yuzar Bin H. Rumzi
Djafar. Dan karenanya maka Penggugat Intervensi juga tidak
perlu menyebutkan dan menguraikan daftar harta-harta
peninggalan Alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi, cukup
memohon agar Penggugat Intervensi ikut ditetapkan sebagai
orang yang berhak menerima warisan Alm. Ir. H. Andry Yuzar
berupa wasiat wajibah dalam Penetapan Waris yang dimohonkan
oleh Para Tergugat Intervensi.
c. Bahwa MAHKAMAH AGUNG RI dalam Rapat Kerja Nasional
(RAKERNAS) dengan Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia
pada tahun 2011, membahas berbagai persoalan hukum yang
muncul dan berkembang dalam lingkup Pengadilan Tinggi Agama
se Indonesia dan Mahkamah Syar’iah Aceh telah mengeluarkan
beberapa rekomendasi. Khusus masalah yang berhubungan
dengan apakah dibenarkan permohonan penetapan ahli waris
disertai furudlul muqaddarahnya, tanpa menyebutkan hartanya.
Terhadap permasalahan tersebut, Rakernas Mahkamah Agung RI
Tahun 2011 menyebutkan boleh furudlul muqaddarahnya. (vide
Makalah Rakernas 2011 Permasalahan no. 95 angka 3) halaman
35 dan 36).
d. Bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau
penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang
pewaris yang beragama Islam. Kewenangan ini berdasarkan
ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar
permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan
siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si
Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut,
Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk
menjual tanah warisan dimaksud.
(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4febc229bf8cb/fatwa-
waris-sebagai-bukti-kelengkapan-jual-beli-tanah-warisan).

e. Bahwa Fatwa Waris dari suatu Pengadilan Agama merupakan
bukti kelengkapan dan dapat dipergunakan untuk pengurusan
baik jual beli/peralihan seluruh harta peninggalan pewaris di
seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk Penetapan /Fatwa Waris
tidak dibutuhkan membuat perincian harta-harta peninggalan
pewaris, cukup menetapkan siapa Pewaris dan siapa saja orang
yang berhak menerima warisan, baik sebagai ahli waris maupun
sebagai orang yang berhak menerima warisan diantaranya
berupa wasiat wajibah.
2.2. Bahwa Penggugat Intervensi dengan tegas menolak dalil Jawaban
Para Tergugat Intervensi pada halaman 4 angka 2 alinea ke-3 yang
menuduh Ibu Angkat Penggugat Intervensi telah memanipulasi data
dan identitas kependudukan Penggugat Intervensi, dengan
argumentasi sebagai berikut:
a. Bahwa benar Ayah angkat (alm) dan Ibu angkat Penggugat
Intervensi tidak ada melakukan manipulasi data kependudukan
Penggugat Intervensi. Proses adopsi terhadap Penggugat
Intervensi dilakukan Ayah dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi
secara terang dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia, yaitu melalui Penetapan Pengadilan Negeri
Medan Nomor: 177/Pdt.P/2004/PN.Mdn. tanggal 06 April 2004.
b. Bahwa benar perubahan nama Penggugat Intervensi setelah
proses penetapan adopsi dari Anisa Salwa menjadi ANNISA
KHAIRINA dilakukan sebelum diterbitkannya Kutipan Akta
Kelahiran atas nama Anisa Salwa. Nama ANNISA KHAIRINA
telah digunakan Penggugat Intervensi dalam dokumen
kependudukan sejak tahun 2006, dan tercatat dalam Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 1557/IN-CS,V/2006 tanggal 26 April 2006 yang
dikeluarkan Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan
Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Pengurusan Akta Kelahiran
Penggugat Intervensi dilakukan pada saat Ayah Angkat
Penggugat Intervensi masih hidup dan masih dalam ikatan
perkawinan yang sah dengan Ibu Angkat Penggugat Intervensi.

Dalam Akta Kelahiran tersebut tidak ada penyebutan Penggugat
Intervensi sebagai anak kandung, hanya dituliskan ANNISA
KHAIRINA sebagai anak dari Ir. Andry Yuzar dan ZAMILKHA
SISWANTI.
c. Bahwa benar nama ANNISA KHAIRINA selanjutnya digunakan
Alm. Ayah Angkat dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi dalam
setiap dokumen kependudukan Penggugat Intervensi seperti
Kartu Keluarga, Rapot dan Ijazah. Dalam Putusan Pengadilan
Agama Medan Nomor 311/Pdt.G/2009/PA.Mdn., tentang
perceraian Ayah angkat dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi
diakui bahwa identitas yang dipakai Penggugat Intervensi adalah
ANNISA KHAIRINA, dan Alm. Ayah angkat Penggugat Intervensi
semasa hidupnya tetap memberikan nafkah hadhanah kepada
Penggugat Intervensi melalui rekening Bank Mandiri Cabang
Setia Budi Nomor Rekening 105-000979194-2 atas nama
ZAMLIKHA SISWANTI QQ. ANNISA KHAIRINA.
d. Bahwa dalil Para Tergugat Intervensi pada halaman 5 alinea ke-5
harus ditolak, sebab Tergugat Intervensi tidak mampu
menyebutkan secara jelas dasar hukum pernyataannya tersebut.
Sepanjang pengetahuan Penggugat Intervensi untuk melakukan
perubahan nama tidak diperlukan izin dari Pengadilan. Hal yang
perlu dilakukan cukup mengajukan permohonan penetapan
(voluntary) ke Pengadilan dengan melengkapi syarat-syarat formil
lainnya, dan setelah diperiksa Hakim akan mengeluarkan
penetapan tentang perubahan nama tersebut. Dalam hal ini,
Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan dan
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor
438/Pdt.P/2018/PN.Mdn. tanggal 7 Agustus 2018 menyatakan
bahwa identitas Penggugat Intervensi dengan nama Anisa Salwa,
sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor
177/Pdt.P/2004/PN.Mdn., dan nama ANNISA KHAIRINA sesuai
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1557/IN-CS,V/2006., adalah orang

yang sama atau satu, dan untuk selanjutnya identitas yang dipakai
adalah ANNISA KHAIRINA.
e. Bahwa terkait tuduhan Para Tergugat Intervensi terhadap Ibu
Angkat Penggugat Intervensi di Polda Sumatera Utara dengan
Nomor: LP/934/VII/2018/SPKT III bertanggal 23 Juli 2018, oleh
karena perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan dan Ibu
Angkat Penggugat Intervensi akan menghadapi proses dan
mampu membuktikan tidak ada informasi atau keterangan palsu
sebagaimana dituduhkan Para Tergugat Intervensi. Bukti-bukti
yang berkaitan dengan tuduhan tersebut juga akan disampaikan
Penggugat Intervensi dalam perkara ini.
Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan intervensi
Penggugat sangat terang dan jelas (tidak obscuur libel), dan karenanya
mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo untuk menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi, dan
selanjutnya menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa hal-hal yang disampaikan Penggugat Intervensi pada bagian
Eksepsi mohon dimasukkan secara mutatis mutandis Dalam Pokok
Perkara, sehingga Penggugat Intervensi tidak perlu mengulanginya lagi.
- Bahwa Penggugat Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang
disampaikan Para Tergugat Intervensi Dalam Pokok Perkara, kecuali hal-
hal yang diakui Penggugat Intervensi secara tegas dalam bahagian ini.
- Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat Intervensi pada halaman 8 angka 4
secara jelas dan terang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat
Intervensi tentang pengangkatan/adopsi Penggugat Intervensi oleh Ayah
Angkat dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi, berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 177/Pdt.P/2004/PN.Mdn. Dimana pada
saat adopsi Penggugat Intervensi bernama Anisa Salwa dan sekarang
menjadi ANNISA KHAIRINA.
- Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat Intervensi pada halaman 8 angka 5
dan 6 harus di tolak dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar penggantian nama Penggugat Intervensi dari Anisa
Salwa menjadi ANNISA KHAIRINA dilakukan orang tua angkat
Penggugat Intervensi pada tanggal 26 April 2016. Penggantian nama
tersebut dilakukan kedua orang tua angkat Penggugat Intervensi pada
tahun 2006 bukan 2016 seperti tuduhan Para Tergugat Intervensi, dan
penggantian nama dilakukan sebelum dibuat Akta Kelahiran atas nama
Anisa Salwa.
2. Bahwa benar yang melakukan pengurusan dan penerbitan Akta
Kelahiran Nomor 1557/IN-CS,V/2006 bertanggal 26 April 2006, adalah
Ayah Angkat Penggugat Intervensi (Alm. Ir. Andry Yuzar) bukan Ibu
Angkat Penggugat Intervensi sebagaimana dituduhkan Para Tergugat.
Hal ini disebabkan pada saat itu Ayah Angkat Penggugat Intervensi
bertugas/ ditempatkan di perkebunan yang berlokasi di wilayah
Kabupaten Langkat. Oleh karenanya Ayah Penggugat Intervensi
mengurus Akta Kelahiran Penggugat Intervensi di Kantor Badan
Kependudukan Kabupaten Langkat.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 1557/IN-CS,V/2006, bertanggal 26
April 2006 atas nama ANNISA KHAIRINA (ic. Penggugat Intervensi) tidak
ada satupun keterangan yang menyebutkan bahwa ANNISA KHAIRINA
adalah anak kandung sebagaimana tuduhan Para Tergugat Intervensi.
Apabila diperhatikan secara seksama dalam Akta Kelahiran Nomor
1557/IN-CS,V/2006 tersebut, akan terlihat hanya terdapat tulisan
ANNISA KHAIRINA adalah anak dari Ir. Andry Yuzar dengan DRA.
ZAMLIKHA SISWANTI. Artinya tidak ada tulisan “kandung” dalam Akta
Kelahiran tersebut, sehingga tuduhan Para Tergugat Intervensi tentang
tipu muslihat atau memasukkan keterangan palsu harus ditolak.
4. Bahwa adanya pengakuan Para Tergugat Intervensi dalam Jawabannya
pada halaman 8 angka 4 di atas yang sejalan dengan dalil yang
disampaikan Penggugat Intervensi, tentang asal usul
pengangkatan/adopsi Penggugat Intervensi dan perubahan nama
Penggugat Intervensi oleh Ayah dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi.
5. Bahwa identitas Penggugat Intervensi dengan nama Anisa Salwa, sesuai
dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 177/Pdt.P/2004/

PN.Mdn tanggal 19 Mei 2004 dan nama ANNISA KHAIRINA, sesuai
Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1557/IN-CS,V/2006 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Kependudukan Kabupaten Langkat tertanggal 26 April
2006, adalah orang yang sama atau satu, dan untuk selanjutnya
Penggugat Intervensi disebut sebagai ANNISA KHAIRINA, telah
ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
438/Pdt.P/2018/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2018.
6. Bahwa Penggugat Intervensi dengan ini membantah dengan tegas dalil
yang disampaikan Para Tergugat Intervensi dalam Jawabannya pada
halaman 9 angka 8 dan 9. Meskipun antara Ayah Angkat dan Ibu Angkat
Penggugat Intervensi telah bercerai sejak tahun 2009, namun hubungan
komunikasi tetap terjalin dengan baik dan harmonis dengan argumentasi
sebagai berikut: -
1. Bahwa benar Ayah Angkat Penggugat Intervensi selalu mengunjungi
Penggugat dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi di akhir pekan, dan
hadir untuk merayakan ulang tahun Penggugat Intervensi setiap
tahun. Hubungan komunikasi antara Penggugat Intervensi dan Ibu
Angkat serta Ayah Angkat Penggugat Intervensi sering diketahui
oleh Para Tergugat Intervensi. Namun, Para Tergugat Intervensi
sengaja mengingkari kenyataan. Bahkan pada beberapa
kesempatan saat Penggugat Intervensi sedang bersama dengan Ibu
Angkat dan Ayah Angkat Penggugat Intervensi berjalan-jalan di mall,
bertemu dengan Para Tergugat Intervensi dan Para Tergugat
Intervensi memperlihatkan sikap yang kurang bersahabat. Hal itu
membuat Ayah Angkat Penggugat Intervensi merasa sedih.
2. Bahwa benar pada tahun 2011, Ibu Angkat Penggugat Intervensi di
biayai oleh Ayah Angkat Penggugat Intervensi untuk bersama-sama
menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekah, dengan melakukan
debit dari rekening Bank Mandiri Nomor 106-00-0466262-6 atas
nama Andry Yuzar (Ayah Angkat Penggugat Intervensi). Seluruh
kelengkapan dokumen Ibu Angkat Penggugat Intervensi juga diurus
oleh Ayah Angkat Penggugat Intervensi, dimana Ayah Angkat
Penggugat Intervensi mengaku sebagai suami Ibu Angkat

Penggugat Intervensi. Pada awalnya Ibu Angkat Penggugat
Intervensi menolak karena telah bercerai, namun melihat
kesungguhan dan ketulusan Ayah Angkat akhirnya Ibu Angkat
Penggugat Intervensi bersedia untuk berangkat bersama-sama
menunaikan rukun Islam ke-5. Sebenarnya Para Tergugat Intervensi
mengetahui hal tersebut, dan kemudian Para Tergugat Intervensi
mengurus agar supaya pada saat di dalam pesawat, Ayah Angkat
dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi tidak duduk berdampingan/
berdekatan.
3. Bahwa benar pengakuan Para Tergugat Intervensi dalam Jawaban
perkara aquo halaman 8 angka 7, setelah perceraian tahun 2009
Ayah Angkat Penggugat Intervensi semasa hidupnya tetap
memberikan nafkah (hadanah) kepada Penggugat Intervensi
sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan
sesuai putusan Pengadilan Agama. Selain itu, Ayah Angkat juga
selalu mengirimkan ke rekening Ibu Angkat Penggugat Intervensi
uang antara Rp3,7 juta s/d. Rp6 juta setiap bulan untuk kebutuhan
hidup Penggugat dan Ibu Penggugat Intervensi. Pada saat
berkunjung di akhir pekan Ayah Angkat Penggugat Intervensi sering
memberikan uang tunai kepada Ibu Angkat dan Penggugat
Intervensi.
4. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015, Ayah Angkat Penggugat
Intervensi meminta Ibu Angkat Penggugat Intervensi untuk
mengantar dan menemani Ayah Angkat memeriksa kesehatannya di
Rumah Sakit Murni Teguh Medan.
- Bahwa benar Kartu Keluarga Nomor 12712115070018 yang dikeluarkan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan bertanggal 14
Desember 2015 (bukan 22 Mei 2015 sebagaimana dalil Jawaban Tergugat
Intervensi) mencantumkan Ayah Penggugat Intervensi (H. ANDRY YUZAR
IR) sebagai Kepala Keluarga, dengan alamat di rumah tempat tinggal
Penggugat dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi di Graha Tanjung Sari
Blok G-25 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota
Medan. Hal tersebut dikarenakan Ayah Angkat Penggugat Intervensi

sendirilah yang mengurus Kartu Keluarga ke Kantor Catatan Sipil. Hal itu
dapat dibuktikan dengan adanya asli tanda tangan Ayah Angkat Penggugat
Intervensi dalam Kartu Keluarga tersebut. Tidak ada kebohongan atau tipu
muslihat yang dilakukan Ibu Angkat Penggugat Intervensi.
- Bahwa selain Kartu Keluarga, Ayah Angkat Penggugat Intervensi juga
mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektroniknya dengan memilih
alamat sesuai Kartu Keluarga di kediaman Ibu Angkat Penggugat
Intervensi. Apabila memang Ayah Angkat Penggugat Intervensi tidak
setuju, maka akan sangat mudah bagi Alm. Ayah Angkat Penggugat
Intervensi untuk keluar dari Kartu Keluarga tersebut dan membuat alamat
baru di Komplek Bumi Seroja Permai Sunggal sesuai alamat Para Tergugat
Intervensi. Hal itu tidak dilakukan Ayah Angkat Penggugat Intervensi karena
tetap perduli dan perhatian pada Penggugat dan Ibu Angkat Penggugat
Intervensi. Bagaimana mungkin Ayah Angkat Penggugat Intervensi tidak
mengetahui pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1271211505070018
sedangkan alamat Ayah Angkat yang tercantum dalam KTP Elektronik
Almarhum sama dengan alamat dalam Kartu Keluarga Penggugat
Intervensi. Sepanjang pengetahuan Penggugat Intervensi tidak ada KTP
Elektronik lain dengan alamat berbeda yang dimiliki Ayah Angkat
Penggugat Intervensi.
- Bahwa seandainyapun benar menurut Para Tergugat Intervensi dugaan
adanya keterangan palsu dalam Kartu Keluarga Nomor
1271211505070018, yang menyebutkan Ayah Angkat dan Ibu Angkat
Penggugat Intervensi masih sebagai suami isteri padahal telah terjadi
perceraian di tahun 2009, maka Para Tergugat harus melaporkan
Almarhum Ayah Angkat Penggugat Intervensi sebagai pelaku karena
Almarhumlah yang mengurus dan memasukkan informasi tersebut ke
dalam Kartu Keluarga tersebut . Atau, jika Para Tergugat dapat
membuktikan adanya Kartu Keluarga atau KTP Elektronik atas nama
Almarhum Ayah Angkat Penggugat Intervensi yang alamatnya bukan di
alamat rumah tempat tinggal Penggugat dan Ibu Angkat Penggugat
Intervensi di Kompleks Graha Tanjung Sari Blok G Nomor 25 Medan.

- Bahwa benar Ibu Angkat Penggugat Intervensi sudah menolak dan ingin
membuat Kartu Keluarga yang baru dengan mengeluarkan Ayah Angkat
Penggugat Intervensi, namun Ayah Angkat mengancam Ibu Angkat jika
Ayah Angkat dikeluarkan dari Kartu Keluarga, maka Ayah Angkat akan
menghentikan pembayaran nafkah hadhanah Penggugat Intervensi
sebesar Rp1.200.000,- per bulan dan juga uang nafkah bulanan antara
Rp3,7 juta s/d Rp6 juta yang diberikan Ayah Angkat Penggugat Intervensi.
- Bahwa benar tidak ada kesepakatan tertulis antara Ayah Angkat dan Ibu
Angkat Penggugat Intervensi setelah perceraian tahun 2009. Namun, Ayah
Angkat Penggugat Intervensi telah menyatakan keinginannya untuk
kembali menikah dan bersatu lagi dengan Ibu Angkat dan Penggugat
Intervensi. Keinginan tersebut diungkapkan Ayah Angkat di hadapan nenek
(ibu dari Ibu Angkat Penggugat Intervensi), Adik Ibu Angkat, beberapa
orang keluarga dekat Ibu Angkat, dan juga Ustad Pendamping saat Ayah
Angkat dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi menunaikan Ibadah Haji di
tahun 2011 yang lalu.
- Bahwa dalil Para Tergugat Intervensi pada halaman 9 angka 9 baris ke-8
yang menyebutkan .”pada masa itu ayah angkat juga tidak pernah tahu
kalau kartu keluarga yang dibuat oleh ibu angkat ..” , membuktikan bahwa
Para Tergugat Intervensi sangat tidak mengenal dan memahami Abang
kandung Tergugat. Sikap arogan Tergugat Intervensi yang selalu ingin
mencampuri urusan rumah tangga Ayah Angkat Penggugat Intervensi yang
menjadi penyebab perceraian kedua orang tua angkat Penggugat
Intervensi di tahun 2009. Hingga akhir hayatnya Ayah Angkat belum berani
mewujudkan keinginannya untuk bersatu lagi dengan Ibu Angkat
Penggugat Intervensi, disebabkan Para Tergugat selalu mengancam Ayah
Angkat dengan berbagai alasan, salah satunya akan memutuskan tali
silahturahmi. Sementara Ayah Angkat Penggugat Intervensi selalu
berpegang teguh pada pesan ayah mereka (Alm. Rumzi Djafar) agar
sebagai anak tertua Ayah Angkat memperhatikan adik-adiknya (ic. Para
Tergugat Intervensi).
- Bahwa benar antara Penggugat Intervensi dan Ayah Angkat Penggugat
Intervensi tidak ada hubungan darah, dan antara Ibu Angkat dengan Ayah

Angkat Penggugat Intervensi tidak ada lagi hubungan atau ikatan
perkawinan, sehingga tidak dapat disebut sebagai ahli waris dari Ayah
Angkat Penggugat Intervensi sebagaimana pengertian Pasal 171 huruf C
Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa benar Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi secara tegas
dan terang telah menguraikan sejarah hidup Penggugat Intervensi yang
diangkat/diadopsi sah secara hukum oleh Ayah Angkat dan Ibu Angkat
melalui Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor
177/Pdt.P/2004/PN.Mdn. tanggal 19 Mei 2004. Tujuan
Pengangkatan/adopsi Penggugat Intervensi disebabkan karena Ayah
Angkat Penggugat Intervensi tidak dapat memberikan keturunan, sehingga
Penggugat Intervensi tidak hanya dianggap sebagai anak angkat tetapi juga
penerus keturunan Ayah dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi. Sebenarnya
Para Tergugat Intervensi telah mengetahui sebab proses pengangkatan/
adopsi Penggugat Intervensi itu dilakukan tahun 2004 dalam masa
perkawinan Ayah dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi.
- Bahwa oleh karena itu, seharusnya Para Tergugat Intervensi juga dapat
memahami maksud dari Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang
menyebutkan; “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan
untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih
tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya
berdasarkan putusan Pengadilan”. Apalagi dalam perkara aquo, Para
Tergugat Intervensi dalam Jawabannya telah mengakui adanya hubungan
hukum dan bathin yang terjalin antara Penggugat Intervensi dengan Ayah
Angkat Penggugat Intervensi (vide Jawaban Para Tergugat Intervensi pada
halaman 8 angka 4 dan angka 7).
- Bahwa pengakuan yang dibuat Para Tergugat Intervensi dalam Jawaban di
depan persidangan merupakan bukti yang sangat kuat bagi Majelis Hakim
perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (vide
Pasal 174 HIR). Dalil Para Tergugat Intervensi yang menyangkal
perubahan nama Penggugat Intervensi dari Anisa Salwa menjadi ANNISA
KHAIRINA, atau tuduhan terhadap Ibu Angkat Penggugat Intervensi atas
dasar pemalsuan atau memanipulasi keterangan pada Kartu Keluarga

Nomor 1271211505070018dan Akta Kelahiran Nomor: 1557/IN-CS,V/2006
bertanggal 26 April 2006 yang dikeluarkan Badan Kependudukan
Kabupaten Langkat haruslah dikesampingkan. Sebab pengakuan Para
Terbanding di depan persidangan mutlak untuk diterima seluruhnya dan
tidak boleh di pisah-pisah oleh Majelis Hakim, sebagaimana di atur dalam
Pasal 176 HIR.
- Bahwa Penggugat Intervensi dengan tegas membantah dan menolak dalil
Jawaban Para Tergugat Intervensi pada halaman 10 sampai halaman 16,
yang pada menuduh Ibu Angkat Penggugat Intervensi serakah karena tidak
mau berdamai dan menerima menerima belas kasihan Para Tergugat
Intervensi untuk menyerahkan 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan
Almarhum Ayah Angkat Penggugat Intervensi, dengan argumentasi
sebagai berikut:
1. Bahwa benar Para Tergugat Intervensi ingin menguasai seluruh harta
peninggalan Almarhum, baik yang telah ada dalam wujud barang
seperti rumah, beberapa mobil, rumah toko (ruko), uang tabungan di
Bank, yang telah ada semasa Ayah Angkat Penggugat Intervensi masih
hidup.
2. Bahwa benar Para Tergugat Intervensi juga ingin menguasai segala
hak yang timbul setelah meninggalnya Ayah Angkat Penggugat
Intervensi, berupa Santunan Kematian, Jaminan Hari Tua, Asuransi
dan seluruh hak ketenagakerjaan Alm. Ayah Angkat Penggugat
Intervensi di PTPN. IV. Padahal sejak tahun 2004 hingga saat ini,
Penggugat Intervensi telah tercatat sebagai anak dan terdaftar dalam
Sistem Informasi Karyawan PTPN. IV dan merupakan tanggungan dari
Almarhum Ir. Andry Yuzar (Ayah Angkat Penggugat Intervensi). Para
Tergugat sendiri telah mengakui di depan persidangan aquo, bahwa
Almarhum Ayah Angkat melalui bendahara PTPN.IV setiap bulan selalu
memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp1.200.000,- kepada
Penggugat Intervensi.
3. Bahwa benar 1/6 (seperenam) bagian yang dimaksudkan Para
Tergugat Intervensi hanyalah terhadap hak ketenagakerjaan Alm. Ayah
Angkat, sedangkan terhadap harta berwujud lain sebagaimana

disebutkan pada poin 1 di atas, tidak diakui secara jujur dan terbuka
oleh Para Tergugat Intervensi. Ibu Angkat Penggugat Intervensi disuruh
menandatangani kertas kosong bermaterai Rp6.000,- .
4. Bahwa benar, Ibu Angkat Penggugat Intervensi pernah bekerja di
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Medan, dan saat
masih dalam perkawinan Ayah Angkat meminta Ibu Angkat Penggugat
Intervensi untuk berhenti bekerja dari PDAM Tirtanadi tersebut. Situasi
ini membuat Ayah Angkat merasa bersalah sehingga tetap menafkahi
Ibu Angkat dan Penggugat Intervensi di luar dari yang telah ditetapkan
Pengadilan Agama Medan dalam Putusan Nomor: 311/Pdt.G/2009/
PA.Mdn. Oleh karena itu, Ibu Angkat Penggugat Intervensi berusaha
memperjuangkan hak-hak Penggugat Intervensi terhadap Para
Tergugat Intervensi maupun pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar, 1/6 (seperenam) bagian yang oleh Para Tergugat
Intervensi akan disedekahkan, menurut Penggugat Intervensi
sangatlah dipaksakan. Apalagi tidak ada wasiat tertulis yang dibuat
Alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi tentang sedekah tersebut.
Bukannya Penggugat Intervensi serakah, tetapi bagian tersebut sangat
besar manfaatnya bagi hidup dan masa depan Penggugat Intervensi ke
depan. Menurut Penggugat Intervensi, seandainya Para Tergugat
Intervensi ingin bersedekah karena mendapatkan warisan dari harta
peninggalan Alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi, biarlah mereka
mensedekahkan dari bagian yang mereka terima masing-masing,
bukan memaksakan dan membebankannya kepada Penggugat
Intervensi.
- Bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/934/VII/2018/SPKT III, tanggal 23 Juli
2018 di Polda Sumatera Utara, merupakan bukti pemaksaan/penekanan
Para Tergugat Intervensi untuk menerima sepenuhnya tawaran 1/6
(seperenam) yang diajukan Para Tergugat Intervensi. Laporan itu juga
disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Para Tergugat Intervensi
pada saat memohon waktu mediasi dalam proses persidangan perkara
aquo antara tanggal 1 s/d. 11 Agustus 2018 lalu.

- Bahwa pengakuan Para Tergugat Intervensi dalam Jawaban pada halaman
11 poin 19, merupakan bukti kuat bahwa Para Tergugat Intervensi tidak
bersedia menyebutkan atau mencantumkan Penggugat Intervensi ke dalam
daftar waris atau orang yang berhak menerima warisan dari Alm. Ayah
Angkat Penggugat Intervensi. Namun, dalil Para Tergugat Intervensi
tentang kekeliruan pada proses pembuatan Kartu Keluarga harus dibantah,
sebab hal tersebut tidak ada disebutkan dalam Surat yang disampaikan
Lurah Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang. Hal ini nanti akan
dibuktikan Penggugat Intervensi pada proses pembuktian persidangan
perkara aquo.
- Bahwa dalil Para Tergugat Intervensi pada halaman 15 poin ke-31 yang
menyatakan bahwa; .”ibarat peribahasa bagai pungguk merindukan bulan
yang tepat untuk Penggugat Intervensi..dst”, membuktikan bagaimana
arogan dan rendahnya Para Tergugat Intervensi memandang Penggugat
dan Ibu Angkat Penggugat Intervensi. Para Tergugat Intervensi dengan
sengaja mengabaikan ketentuan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209
Kompilasi Hukum Islam yang mengakui dan memberikan hak kepada
Penggugat Intervensi sebagai anak angkat angkat sah, dan berhak
mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari seluruh
tirkah harta peninggalan Alm. Ayah Angkat Penggugat Intervensi.
- Bahwa benar pada dasarnya memberi wasiat itu adalah tindakan ikhtiariyah
atau suatu tindakan yang dilakukan atas dasar dorongan kemauan sendiri.
Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara, mempunyai
wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang
dikenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan
tertentu. Oleh karena tindakan Penggugat mengajukan intervensi terhadap
Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Tergugat
Intervensi, guna dicantumkannya Penggugat Intervensi sebagai orang yang
berhak menerima wasiat wajibah dari harta peninggalan Almarhum Ayah
Angkat Penggugat Intervensi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 171
huruh h Jo. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sewajarnyalah
gugatan Penggugat Intervensi diterima untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Agama Medan Register Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Mdn., yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Jawaban dan Eksepsi
Para Tergugat Intervensi, dan selanjutnya mengambil putusan hukum yang
amarnya sebagai berikut:
M E N G A D I L I
DALAM PERKARA ASAL
- Menolak Permohonan Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi untuk
seluruhnya.
DALAM INTERVENSI
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Pihak yang beritikad
baik.
- Menyatakan bahwa Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi beritikad
tidak baik dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang
merugikan kepentingan Penggugat Intervensi.
- Menyatakan sah dan benar tindakan hukum Ibu Angkat Penggugat
Intervensi sebagai Wali Pengasuh yang sah berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN.Mdn, tanggal 18
Oktober 2017, untuk mewakili dan membela kepentingan Penggugat
Intervensi dalam perkara aquo.
- Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Anak Angkat yang Sah
dari Alm. Ir. Andry Yuzar bin H. Rumzi Djafar , berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 177/Pdt.P/2004/PA.Mdn. tanggal 26
Mei 2004.
- Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi berhak untuk menerima wasiat
wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan (tirkah) dari
Alm. Ir. Andry Yuzar bin H. Rumzi Djafar, yang meninggal dunia pada
tanggal 12 Agustus 2017.

- Menghukum Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi untuk
menyelesaikan penghitungan dan menyerahkan bagian wasiat wajibah
sebesar 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan Alm. IR. Andry
Yuzar Bin H. Rumzi Djafar kepada Penggugat Intervensi, sebelum
membaginya di antara Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi.
- Menghukum Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi untuk tunduk dan
patuh terhadap isi putusan ini.
DALAM PERKARA ASAL DAN INTERVENSI
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
Atau dalam Peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim berpendapat lain
mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon/
Tergugat Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Indra, S.E., NIK
1271020602680001, dikeluarkan oleh Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang
berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di
persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Erwin, S.E., NIK
1671100604700006, tanggal 24 Nopember 2017, dikeluarkan oleh
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang telah dinazegelen sesuai
ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah
diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Lidya Wati, NIK
12710025511730003, tanggal 14 Maret 2018, dikeluarkan oleh
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang telah dinazegelen sesuai

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Irawan, NIK: 1271020512750004,
tanggal 14 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang
berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di
persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ir. Andri Yuzar yang
dikeluarkan oleh PT Prima Medica Nusantara Unit Rumah Sakit Pabatu,
Kecamatan Tebing Tinggi, tanggal 12 Agustus 2017, yang telah
dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos
dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ir.
Andri Yuzar yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara IV, Kebun
Tinjowan, Kecamatan Tebing Tinggi, tanggal 12 Agustus 2017, yang
telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor
pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 28 Januari 1999, diketahui
oleh Camat Medan Selayang, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan
bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan
oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan
Reg.No.311/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 22 Juni 2009, An. Ir. Andry
Yuzar Melawan Dra. Zamlika Susanti. yang telah dinazegelen sesuai
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ir. Andry Yuzar dan Dra. Zamlika Susanti

yang dikeluarkan Pengadilan Agama Medan Nomor
529/AC/2008/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2009, yang telah dinazegelen
sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya
telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Lapor Polisi Nomor
STTLP/813/VII/2018/SPKT”III” yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah
Sumatera Utara, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai
yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh
Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Undangan Wawancara, Nomor: B/1518/VIII/2018/
Ditreskrimum tanggal 07 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kepolisian
Daerah Sumatera Utara, Direktur Reserse Kriminal Umum yang telah
dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos
dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Undangan Wawancara, Nomor: B/1519/VIII/2018/
Ditreskrimum tanggal 07 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kepolisian
Daerah Sumatera Utara, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea
meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh
Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya (P.12)
Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang
saksi di persidangan, yaitu:
Saksi I: Budi Suhairy Bin Khairul, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Komp. Griya Mora Indah
C-98, Dusun XIII Kelurahan Lima Manis, Kecamatan Tanjung
Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di hadapan persidangan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon/Termohon Intervensi
bernama Indra, SE., Erwin, SE., Lidya Wati dan Irawan;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon/Termohon
Intervensi
- Bahwa Para Pemohon/Termohon Intervensi mengajukan
permohonan di Pengadilan Agama ini, untuk memperoleh
penetapan ahli waris dari Ir. H, Andry Yuzar bin H. Rumzi Djafar;
- Bahwa Para Pemohon/Termohon Intervensi adalah saudara
kandung Ir. H, Andry Yuzar;
- Bahwa Saudara Ir. H, Andry Yuzar sudah meninggal dunia pada
tanggal 12 Agustus 2017, di Klinik Tinjowan, Pabatu
- Bahwa Saudara Ir. H, Andry Yuzar meninggal dunia disebabkan
karena sakit kena serangan jantung
- Bahwa Saksi ketahui saudara Ir. H, Andry Yuzar meninggal dunia
dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara agama
Islam
- Bahwa Ir. H, Andry Yuzar sudah menikah dengan Dzamlika
Susanti
- Bahwa Istri Ir. H, Andry Yuzar masih ada tetapi sudah bercerai
jauh sebelum almarhum Ir. H, Andry Yuzar meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Ir. H, Andry Yuzar dengan Dzamlika
Susanti tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saudara Ir. H, Andry Yuzar tidak ada memiliki istri yang
lain, selain Dzamlika Susanti yang telah bercerai;
- Bahwa Saat Ir. H, Andry Yuzar meninggal dunia ayah kandung Ir.
H, Andry Yuzar yang bernama H. Rumzi Dja’far dan ibu kandung
yang bernama Hj. Ratna Chadijah sudah meninggal dunia terlebih
dahulu;
- bahwa Sepengetahuan saksi saudara Ir. H, Andry Yuzar tidak
mempunyai saudara satu ayah dan tidak mempunyai saudara satu
ibu;

WarisAndry

Recommended

Recommended

More Related Content

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

Featured

Featured (20)

WarisAndry