PERMASALAHAN ETIKA MEDIA

Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281 Telp. +62-274-487711 Fax. +62-274-487748 www.uajy.ac.id
Lokakarya
Klinik Hukum Media
Sabtu, 19 Maret 2016

Pemetaan SAP Mata Kuliah
Hukum dan Kode Etik
Media
Olivia Lewi Pramesti, MA dan
Pupung Arifin, M.Si

Latar Belakang Permasalahan
 Misalnya terkait dengan perkembangan teknologi,
korporasi media, dan peran akademisi sebagai media
watch.
 Akademisi dianggap kurang memberikan dampak atau
pengaruh yang nyata terhadap permasalahan hukum
dan etika jurnalisme.
 Lulusan perguruan tinggi “jurnalisme” dianggap kurang
memiliki pemahaman hukum dan etika jurnalistik,
sehingga kerap melakukan pelanggaran etika---hasil
masukan workshop dari pimpinan redaksi dan jurnalis

Tujuan
 Terbentuknya modul bersama yang dapat digunakan
sebagai acuan pengajar mata kuliah Hukum dan Kode
Etik Jurnalisme
 Harapannya modul ini bisa menjawab persoalan
terkini terkait isu-isu hukum dan kode etik jurnalisme
 Modul tersebut diharapkan mampu memberikan bekal
amunisi yang kuat kepada calon lulusan untuk menjadi
jurnalis yang profesional. Jurnalis yang tidak hanya
paham/mahir dalam hal teknis, namun juga paham hal-
hal yang terkait dengan etika

PERSOALAN TERKINI

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013 2014 2015
JumlahKekerasan
Kekerasan thd Jurnalis 2010-2015 (sumber AJI)
Kekerasan Fisik
Kekerasan Non Fisik
Pembunuhan

Bentuk-bentuk Kekerasan
 Bentuk kekerasan fisik juga semakin meningkat, dari
pemukulan dan pengeroyokan di thn 2010, hingga
ancaman dgn sajam, penusukan, penganiyaan,
pembacokan, dan pelemparan bom molotov hingga
gugatan pengadilan di thn 2014-2015
 Bentuk-bentuk kekerasan non fisik : intimidasi,
ancaman teror, ancaman pembunuhan, perampasan,
dan pengusiran saat peliputan
 Pembunuhan : thn 2010  5 kasus dan 2015  3
kasus. Sebagian besar diduga krn faktor pemberitaan

Kekerasan berdasar Pelaku (sumber AJI)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2010
2011
2012
2013
2014
2015

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ETIKA :

Di level teks media :
 Pemberitaan yg tdk independen dan tdk berimbang (pasal 1 dan 3
KEJ) :
 Konflik Keraton Surakarta oleh SKH lokal Surakarta
 Konflik Pelabuhan Sape dan konflik antar warga Suku Sasak di
NTB, oleh SKH lokal NTB
 Peradilan Kopassus utk kasus Penyerangan Lapas Cebongan,
oleh SKH lokal Yogyakarta
 Konflik Tambang Pulau Flores, oleh SKH lokal Flores
 Pemilu Gubernur Bali 2013, oleh SKH lokal Bali
 Pemilu 2014 oleh SKH Nasional

 Penghormatan pd pengalaman traumatik NS korban
bencana (pasal 2 KEJ)
 Pemuatan foto korban tewas Erupsi G. Merapi di
Yogyakarta, oleh portal berita online
 Identitas anak korban kekerasan seksual (pasal 5 KEJ)
 Kasus Emon, oleh portal berita online dan SKH kriminal

 Narasumber fiktif  mengada-ada narasumber
berita
 Peristiwa yang diliput memang ada, namun biasanya
berita selain mrpk hasil observasi, juga
membutuhkan testimoni NS sebagai dukungan fakta
atau memperkuat angle berita. Dalam beberapa
kasus, narasumber ini di-ada-adakan.
 Sering dilakukan
 Potensi pelanggaran : Pasal 2 KEJ
Di level Proses Produksi :

 Manipulasi Narasumber  membayar NS utk
kesaksian tertentu
 Liputan Investigasi di stasiun televisi
 Mengingatkan pd kasus Makelar Kasus, di
mana stasiun TV tertentu membayar NS palsu
utk memberi kesaksian

 Dramatisasi peristiwa  dari peristiwa biasa menjadi
peristiwa luar biasa
 Peristiwanya sebenarnya sdh memiliki nilai berita
(news values) dan layak berita (news worthy), namun
masih dikemas lagi sedemikian rupa agar terkesan
dramatis
 Potensi pelanggaran Pasal 2 dan 4 KEJ

 Komersialisasi ruang berita : menjual ruang berita
 Bentuknya berupa kerja sama antara redaksi dengan
sebuah lembaga tertentu. Lembaga ini membeli
ruang berita di suratkabar utk kepentingan
pemberitaan lembaganya.
 Bukan advertorial/corporatorial, namun murni berita
 Berita menjadi kuat nuansa seremonial, tdk kritis
 Terjadi di suratkabar lokal di Jambi (temuan data KKL
mhs)

 Intervensi bisnis di newsroom
 Iklan yang diterima terlalu banyak sehingga
mengalahkan berita yg akan naik cetak
(berkurangnya kolom berita)
 Terjadi di Tabloid Hiburan Mingguan nasional
dan Suratkabar Nasional biro Yogyakarta
(temuan data KKL mhs)
 Potensi pelanggaran : pasal 1 KEJ

 Manipulasi teknik pengumpulan fakta  plagiarisme ?
 Berita disusun dgn bersumber dari Riset Dokumentasi
(situs-situ di internet) mengenai sebuah event/peristiwa,
namun wartawan tdk mencantumkan sumber. Bahkan
gaya penulisan berita lbh kelihatan bila si wartawan
hadir di peristiwa (dgn teknik observasi), bukan riset
dokumentasi, padahal wartawan tdk hadir di event tsb.
 Terjadi di suratkabar nasional biro Yogyakarta

 Dalam hubungannya dgn kerja kehumasan
 Fasilitas yg terlalu ‘wah’
 Press tour
 Adanya forum wartawan di lembaga birokrasi
(wartawan dpt mengajukan proposal kegiatan
minimal 200 juta)
 Potensi pelanggaran : pasal 6 KEJ

 Intervensi pemilik media  intervensi langsung
 Intervensi pemilik media ke news room bukan hal yg
baru. Bentuk intervensi tsb biasanya intervensi tdk
langsung (kesadaran dari pekerja media atau bahkan
bersifat hegemonik). Intervensi di sini bersifat langsung.
Pemilik langsung ikut campur sampai menyusun redaksi
berita.

 Pelanggaran profesionalitas wartawan (temuan
data KKL)
 Memaksa wawancara dgn NS korban bencana dgn
pertanyaan yg tdk berempati. Dilakukan oleh reporter TV
swasta Jakarta  pasal 25 P3SPS dan pasal 2 KEJ
 Membatalkan janji wawancara scr sepihak tanpa
pemberitahuan dgn budayawan di Yogyakarta (Ashadi
Siregar). Dilakukan oleh wartawan suratkabar lokal
Yogyakarta.
 Liputan tanpa identitas, malas melakukan liputan, urusan
personal mempengaruhi kinerja
 Potensi pelanggaran :Pasal 2 KEJ

Temuan Sementara
 Media yg Melanggar : variasinya beragam, tdk hanya
masalah amplop/suap dan cloning berita
 Ditinjau dari KEJ, yg rentan dilanggar pasal 1,2, dan 3
 Yang tidak (atau belum ketemu ?) pasal 7
 Tidak hanya bersifat individu, namun lembaga
terkadang juga mendukung (pelanggaran sistemik ?)
 Dugaan : tdk paham dgn etika/kode etik atau
tahu/paham tetapi tetap melanggar atau tahu/paham
tetapi terpaksa melanggar ?

Modul Hukum dan Kode Etik
Jurnalisme

Tujuan Modul
 Modul tersebut diharapkan mampu
memberikan bekal amunisi yang
kuat kepada calon lulusan untuk
menjadi jurnalis yang profesional.
Jurnalis yang tidak hanya
paham/mahir dalam hal teknis,
namun juga paham hal-hal yang
terkait dengan etika.

Dasar Pemetaan
 Berdasarkan SAP dan Silabus MK
tentang Hukum dan Kode Etik Jurnalisme
dari 15 perguruan tinggi di Indonesia
 Indikator pemetaan:
 Kompetensi dasar
 Materi yang disampaikan
 Metode pengajaran
 Sumber referensi

Hasil Pemetaan SAP dan Silabus
UAJY
 Mata kuliah di UAJY dengan nama Kode Etik dan Hukum
Jurnalisme
 Mata kuliah ini terdiri dari dua kelas paralel yang salah satunya
disampaikan dengan pengantar Bahasa Inggris. Pada kelas
berbahasa Inggris tersebut, pernah ada mahasiswa S2 dari
Jerman yang membantu mengajar.
 UAJY, secara khusus membahas tentang kode etik jurnalisme
baik di dalam maupun di luar negeri
 Kompetensi Dasar:
 Pada tujuh pertemuan awal sebelum Ujian Tengah Semester,
mata kuliah ini membahas tentang landasan filosofis etika (definisi
dan pentingnya etika, teori etika, etika sebagai mahluk universal).
 Kemudian pada tujuh pertemuan terakhir setelah UTS, lebih
membahas kasus-kasus terkini baik di dalam maupun di luar
negeri.

Hasil Pemetaan dari berbagai
Perguruan Tinggi
 Kompetensi Dasar:
 Kemampuan kognitif dan analitik terkait hukum dan kode etik
jurnalisme
 Tujuan:
 Mengetahui hukum dan kode etik jurnalistik (cetak dan
penyiaran)
 Memetakan kasus
 Menganalisis kasus
 Mengkaji isu hukum dan kode etik media dengan perpektif
hukum, sosial, politik dan ekonomi
 Mengetahui dan memahami kode etik organisasi profesi jurnalis

(2) Materi Pertemuan Mingguan
 Landasan Filosofis Etika
 Konsep Dasar Hukum dan Etika
 Kajian Implementasi

(2) Materi Pertemuan Mingguan
 Landasan Filosofis Etika:
 Etika sebagai salah satu cabang filsafat
 Konsep dasar etika
 Pentingnya etika

Konsep Dasar Etika dan Hukum
Media
 Perbandingan hukum media antar negara
 Regulatory Body
 Sejarah & pembentukan hukum media
 Produk-produk hukum media (UU Pers, UU Penyiaran,
Regulasi Media Cyber)
 Etika profesi dari tiap platform media
 Lembaga pengawas etika (Organisasi Profesi)
 Etika Perilaku Jurnalis dalam News Gathering dan Publikasi

Kajian Implementasi
 Respon atau mekanisme publik terhadap
pelanggaran media
 Hambatan dan efektivitas implementasi
hukum dan etika media
 Lembaga pengawas etika (Organisasi
Profesi)
 Bentuk-bentuk pelanggaran etika &
sanksinya

Metode Pembelajaran

Metode Pembelajaran
 Diskusi kelas dan kelompok
 Tanya jawab
 Latihan soal
 Kuis
 Menonton tayangan film
 Review buku
 Penulisan makalah
 Seminar kelas
 Konsultasi materi melalui email

Sumber Referensi

Sumber Referensi
1. Sumber referensi sebagian besar tahun 1900-an ke atas.
2. Sumber referensi sebelum tahun 1990, sebagian besar
tentang materi dasar dalam mata kuliah tersebut  aspek-
aspek hukum, delik pers, SIUPP, sejarah pers.
3. Sebagian besar sumber referensi berbahasa Indonesia.
4. Sumber referensi kontemporer, seperti jurnal dan hasil
riset tidak cukup banyak
5. Sumber hanya dari produk hukum dan etika dalam konteks
jurnalisme
6. Referensi utama: Ashadi Siregar (Etika Komunikasi), Bill
Kovach dan Tom Rosentiel (9 Elemen Jurnalisme), dan
Hari Wiryawan (Dasar2 Hukum Media)

Terima kasih

PERMASALAHAN ETIKA MEDIA

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Yohanes Widodo S.Sos, M.Sc

More from Yohanes Widodo S.Sos, M.Sc (15)

PERMASALAHAN ETIKA MEDIA