Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COMMUNITY-BASED MANAGEMENT

                                 Oleh: Markus T. Lasut

                          Istilah ‘com...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengelolaan berbasis masyarakat (Community-Based Management)

2,131 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pengelolaan berbasis masyarakat (Community-Based Management)

  1. 1. COMMUNITY-BASED MANAGEMENT Oleh: Markus T. Lasut Istilah ‘community-based management’ (CBM) atau disebut ‘pengelolaan berbasis masyarakat’ (PBM) sering muncul dan dipakai manakala suatu kegiatan yang dilakukan dianggap berbasis pada masyarakat (community-based). Namun, kadang istilah ini dipakai hanya sebagai pelengkap atau peng-anggap-an untuk suatu kegiatan, karena makna dan inti dari PBM dalam kegiatan tersebut tidak nampak bahkan terabaikan. Apa sebenarnya PBM itu? PBM adalah suatu ‘sistem’ pengaturan yang mengakui keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam PBM adalah masyarakat sebagai ‘pelaku utama’ atau ‘dasar/basis’ dan berperan aktif serta dapat berbagi (‘share’) tanggung jawab dengan pemerintah dalam suatu perencanaan dan pengambilan keputusan (bottom-up). PBM intinya menghasilkan ‘partnership’ antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya PBM, filosofi lama mengenai ‘pengelolaan’ telah berubah di mana pada awalnya dalam suatu kegiatan pengelolaan para ‘birokrat’ pemerintah melihat publik/masyarakat hanya sebagai objek sehingga hubungan seperti ini terkesan ‘paternalistik’. Dikatan paternalistik karena pemerintah hanya bertindak secara intuisif untuk mengerti keinginan masyarakat (top-down). Hal ini membuat partsipasi yang efektif sulit tercapai. PBM dalam perkembangannya tidak pernah terlepas dari istilah-istilah seperti ‘public involvement’ (keterlibatan public), ‘co-management’ (pengelolaan bersama), ‘power sharing’ (berbagi kewenangan), dan ‘empowerment’ (pemberdayaan). Dengan demikian, PBM merupakan suatu bentuk baru dari partnership antara pemerintah dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Hal ini dapat pula sebagai suatu bentuk berbagi kewenangan (‘power sharing’). Karena, partisipasi hanya akan tercapai bilamana ‘kewenangan’ di bagi. Artinya bahwa masyarakat, melalui organisasi-organisasi masyarakat, dapat ikut memutuskan suatu perencanaan bersama-sama dengan pemerintah. Hal-hal tersebut di atas adalah MAKNA dan INTI dari suatu kegiatan pengelolaan yang disebut PBM. PBM dapat dimulai oleh masyarakat itu sendiri, oleh dinas-dinas di pemerintahan, atau dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, hambatan dan kesulitan terciptanya PBM adalah tidak-adanya ‘keinginan’ dari pemerintah untuk berbagi kewenangan (a willingness to share power) dengan organisasi-organisasi yang berbasis masyarakat. Selain itu, kesulitan yang dihadapai oleh pemerintah adalah mengenai peranannya dalam melegitimasi institusi-institusi yang berbasis masyarakat (community- based institutions), karena dalam proses legitimasi tersebut akan berhubungan erat dengan pendelegasian kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya pendekatan berbasis masyarakat (PBM) maka peranan pemerintah telah berubah menjadi ‘penyediaan pelayanan’ (service provider) dan menjadi fasilitator serta partner masyarakat, tetapi BUKAN sebagai pemberi ‘perintah-dan-kontrol’ (command-and-control).

×