a) Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan perjalanan dinas. b) Peserta bimtek adalah aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan. c) Bimtek akan membahas peraturan terkini dan mekanisme pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.

1. Media riset pendidikan dan pelatihan
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT. NO. 149 / D.III.I/ I / 2011
Kantor Utama : Jl. Kapausari - Amanah No. 2 Gd. Lantai 1,2 Tangkerang Timur, Pekanbaru – Riau
Jakarta : Jl. Kelapa Dua No. 45.Telp./Fax. (021) 49773989. E.Mail : lembagakajian Indonesia@yahoo.co.id
Bandung : Jl. Melong Asih, Komp. Saibi No.5. Telp./Fax. (022) 6078479, Email. sekretariatlki@yahoo.com
Jakarta, 10 Juni 2015
Nomor : 010/LKI/VI/2015
Lamp : Proposal
Hal : Undangan Diklat/Bimtek Nasional
Kepada Yth,
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Lingga
di-
Tempat
Dengan Hormat,
1. - Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah
- Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- permendagri No. 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- Keputusan Presiden No. 56/P tahun 2010
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2013 tentang Perubahan Permendagri
No. 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013.
2. Untuk meningkatkan dan memantapkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun
Legislatif dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran serta
teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI) akan
melaksanakan Bimtek dan Diklat Nasional dengan tema “Pedoman Prosedur Perjalanan
Dinas dan Mekanisme Pertanggungjawaban nya” Yang akan dilaksanakan pada
beberapa daerah, jadwal dan tempat pelaksanaan terlampir.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan kepada Pimpinan agar
dapat mengirimkan perwakilannya pada kegiatan tersebut.
4. Konfirmasi pendaftaran peserta hubungi Telp. (022) 6078479 HP. 082115050115 /
085314471100.
5. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.
Ketua Lembaga Kajian Indonesia
HARUN KUSNI, SE
NIK. 029 11108 001

2. BIMTEK DAN DIKLAT NASIONAL
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Permendagri No. 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- permendagri no 55 thn 2008 tentang Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010
- Inpres No 1 Th 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendagri
Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013.
a) Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam pengelolaan
keuangan dan pertanggung-jawaban keuangan Pemerintah Daerah.
b) Tujuan dari Bintek adalah:
a. untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah dan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang baru;
b. meningkatkan pemahaman pada persiapan penyusunan dokumen pengadaan dalam
menghadapi audit pasca proses pengadaan
c. untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggung-jawaban keuangan menuju opini wajar
tanpa pengecualian.
Peserta Bimbingan Teknis hendaknya dari setiap satuan kerja sebagai berikut
 Pimpinan/Anggota Panitia Anggaran DPRD/Pemda ( Provinsi/Kabupaten/Kota)
 Koordinator /Anggota Panitia Angaran Pemerintah Daerah
 Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD
 Bagian Keuangan, Bagian Anggaran serta Staf yang direkomendasikan.
Biaya Bimtek dan Sosialisasi ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-
masing peserta/SKPD dengan Biaya :
Biaya Bimtek :
 Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah )
menginap 3 malam twin share
Fasilitas sudah termaksud biaya:
 Akomodasi Hotel (3 Malam) twin share
 Komsumsi (Sarapan Pagi 3 x, Makan Siang 2 x, Coffe Break 3 x dan Dinner 3 x)
 Makalah, Tas Ekslusive dan Sertifikat.
Diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat
daerah dapat dibangun, melaksanakan reformasi manajemen system penganggaran yang
baik dengan memprioritaskan kepentingan umum yang dituangkan dalam APBD
A. DASAR HUKUM
C. KUALIFIKASI PESERTA
B.
D. BIAYA BIMTEK
E. PENUTUP
B. MAKSUD DAN TUJUAN

3. JADWAL & AGENDA KEGIATAN
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Registrasi Peserta : 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
Jam Judul Meteri Fasilitator
AGENDA KEGIATAN HARI I
07.30 - 08.15 Registrasi Peserta Panitia
08.15 - 08.30 Sambutan dan Pembukaan Ketua LPPKP
08.30 – 10.00 - Peraturan Perundang-undangan tentang Perjalanan Dinas: Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 113/Pmk.05/2012 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 16 tahun 2013 tentang Perubahan Permendagri
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013
KEMENDAGRI
10.00 – 10.15 Coffee break Banquet -
10.15 – 12.00 - Kebijakan dan Pengaturan Perjalanan Dinas di Daerah: Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Substansi Peraturan Kepala
Daerah tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan
Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Penganggaran untuk Perjalanan Dinas di Daerah: Kode Rekening
Program/Kegiatan, Kode Rekening Belanja, dan Penyusunan RKA-SKPD.
KEMENDAGRI
12.00 – 13.00 Ishoma Panitia-
13.00 – 15.00 - Pelaksanaan dan Penatausahaan Perjalanan Dinas di Daerah: DPA-
SKPD, SPD, SPP, SPM, SP2D, SPT, SPPD dan SPJ
- Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran untuk Perjalanan Dinas.
KEMENDAGRI
15.00 – 15.15 Coffee break Banquet -
15.15 – 16.45 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
KEMENDAGRI
AGENDA KEGIATAN HARI II
07.30 - 08.15 Registrasi Peserta Panitia
08.00 – 10.00 Pelaporan Perjalanan Dinas dalam Laporan Keuangan SKPD dan
Pemda. Serta Analisis atas temuan-temuan BPK terkait Perjalanan Dinas
di Daerah
KEMENDAGRI
10.00 – 10.15 Coffee break Banquet
10.15 – 12.00 Metodologi penyusunan anggaran SKPD, Pendelegasian wewenang dari
PA kepada KPA, Tugas tugas bendahara SKPD, Pengelompokan
anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.
KEMENDAGRI
12.00 – 13.00 Ishoma Panitia-
13.00 – 15.00 Penyiapan SPJ (Penyusunan laporan pertanggung jawaban
bendahara pengeluaran). administrasi keuangan bagi PPK
KEMENDAGRI
15.00 – 15.15 Coffee break Banquet
15.15 – 16.45 Strategi atas temuan-temuan BPK terkait Pelaporan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
KEMENDAGRI
……………...............................................................................................................................................................
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Nama Lengkap : ......................................................................................................................
NIP./NRP : ......................................................................................................................
Instansi : ......................................................................................................................
Telepon / Fax : ......................................................................................................................
Bersama ini kami menyatakan berkenan untuk mengikuti Bimtek/Diklat yang diselenggarakan pada
angkatan ke:..............................
Dengan menyertakan pembayaran :
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ) / peserta, menginap 3 malam twin share
Yang Menugaskan
JADWAL DAN TEMPAT
Catatan :
- Calon peserta harap dikonfirmasi melalui telp./fax. 022-6078479 /
- Hp. 082115050115 / 085314471100
- KUAOTA 40 Peserta / Angkatan
- Pendaftaran Terakhir 2 hari sebelum pelaksanaan.