Dokumen tersebut merangkum proses sertifikasi guru di Indonesia sejak tahun 2005 hingga rencana pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2014, meliputi kronologi pelaksanaan, evaluasi, permasalahan, dan prosedur pelaksanaan sertifikasi guru.

1. SERTIFIKASI GURU
2014
PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1

2. KRONOLOGIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
2005
UUGD (30 Des
2005), guru
sebagai
profesi
2007
Mulai pelaksanaan
sertifikasi bagi 200.450
guru
Sistem Portofolio + PLPG
Landasan Hukum yaitu
Fatwa Hukum dari
Menteri Hukum dan Ham
Ditetapkan 31 Rayon
LPTK Penyelenggara
Sertifikasi Guru utk
jangka waktu 2 thn
2006
2005
2009
Sertifikasi berpedoman
pada PP 74/2008 dengan
pola
Portofolio, PLPG, Pember
ian Sertifikat scr langsng.
Pengawas mulai
disertifikasi
Ditetapkan 46 Rayon
LPTK Penyelenggara
Sertifikasi Guru utk
jangka waktu 2 thn
2008
2007
2006
Siap memulai
sertifikasi guru dgn
kuota 20.000 bagi
guru SD dan SMP.
(Tidak jadi
dilaksanakan krn
belum ada
landasan hukum)
2011
Dimulai sertifikasi
guru di LPTK berbasis
prodi
Dg pola 1% Portofolio,
dan 99% langsung
PLPG
Ditetapkan 46 Rayon
LPTK Penyelenggara
Sertifikasi Guru utk
jangka waktu 2 thn
2012
2010
2009
2008
Sertifikasi bagi
200.000 guru
Pengetatan dalam
penilaian
Portofolio
Terbit PP 74/2008
2013
Sertifikasi guru
dengan pola yg
sama dgn tahun
2012
Ditetapkan 45
Rayon LPTK
Penyelenggara
Sertifikasi Guru
utk jangka waktu
3 thn
2011
2010
Sertifikasi guru dg
Pola yang sama dg
tahun 2009
2015
Batas Akhir
Sertifikasi
Guru Dalam
Jabatan
sesuai UU No
14/2005
2014
2013
2012
Sertifikasi guru yang
diawali UKA
Dengan pola seperti
thn 2011
2015
2014
Rencana sertifikasi
guru melalui PPG
Dalam Jabatan bagi
guru yang
mengajar sejak
Januari 2006
2

3. Sanksi
• PP 74, Pasal 63, ayat 5
– Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik
dan/atau Sertifikat Pendidik dengan cara melawan hukum
diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan
seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau
subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai
Guru yang pernah diterima
Guru yang diskualifikasi karena pemalsuan dokumen,
kehilangan hak sebagai peserta sertifikasi guru

4. EVALUASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
4

5. Permasalahan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru
No
Komponen
Masalah
Solusi
1
Data Peserta
• Kurang akurat
• Tidak sesuai data AP2SG
dgn bukti fisik
Verval lebih teliti oleh PSG
kab/Kota dan LPMP
2
Berkas
• Terlambat diterima LPTK
• Tidak lengkap
Dibuat ceklist kelengkapan
berkas
3
Masa Kerja
Perbedaan pemahaman ttg
masa kerja
Dilengkapi informasi di
Buku 1 beserta contoh
4
Mapel
Perubahan mapel saat
dipanggil PLPG
Guru menandatangani
Surat Pernyataan
5
Informasi
Informasi tidak sampai ke
guru
Dinas melakukan
sosialisasi ke guru
5

6. Rekapitulasi Penyerapan Kuota dan Kelulusan Sertifikasi Guru 2006-2012
274,097
222,046
183,118
173,030
194,815
191,105
2006-2007
2008
2009
2010
Tdk Terserap
Tidak Lulus
2011
2012
Lulus
Tahun
Kuota Terserap Lulus
2006-2007 200.450 197.492 183.118
2008
200.000 182.609 173.030
2009
201.102 199.757 194.815
2010
200.000 197.312 191.105
2011
310.000 298.327 274.097
2012
251.551 250.807 222.046
Total
1.363.103 1.326.304 1.238.211
6

7. Persentase Daya Serap Sertifikasi 2006-2012
2.58
6.58
90.84
Tdk Terserap
91.35
2006-2007
86.52
2008
Tidak Lulus
96.87
95.55
2009
2010
Lulus
88.42
88.27
2011
2012
SULTRA
SUMBAR
JATIM
JABAR
SULSEL
BALI
JAKARTA
JATENG
SULTENG
LAMPUNG
BANTEN
NTB
KALTENG
KALTIM
GORONTALO
SULUT
KALSEL
KEPRI
BENGKULU
MALUT
JAMBI
NAD
PAPUA BARAT
SUMSEL
YOGYA
RIAU
SUMUT
SULBAR
BABEL
KALBAR
NTT
MALUKU
PAPUA
97.28
96.85
95.43
94.48
93.71
93.70
93.59
93.28
92.83
92.53
92.27
92.03
91.23
90.69
89.17
89.05
87.96
87.54
87.45
87.31
86.77
84.57
83.83
83.55
83.04
82.41
82.34
82.01
79.82
78.67
78.21
76.10
72.22
7

8. Serapan Kuota Sertifikasi Guru
Tahun
Kuota
Terserap
Lulus
Tidak
Terserap
Tidak
Lulus
% Lulus
2006-2007
200.450
197.492
183.118
2.958
14.374
7,8%
2008
200.000
182.609
173.030
17.391
9.579
5,5%
2009
201.102
199.757
194.815
1.345
4.942
2,5%
2010
200.000
197.312
191.105
2.688
6.207
3,2%
2011
310.000
298.327
274.097
11.673
24.230
8,8%
2012
251.551
250.807
222.046
744
28.761
13,0%
Total
1.363.103
1.326.304
1.238.211
36.799
88.093
7,1%
1. Berkas tidak masuk
2. Tidak hadir PLPG
3. Tidak memenuhi persyaratan
Jumlah yg tidak terserap akan
mengurangi Kuota Kab/Kota
tahun berikutnya
1. Diskualifikasi
2. Tidak memenuhi standar
kelulusan (nilai/kehadiran)
8

9. PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
9

10. Kebijakan 2014
1. Pendataan calon peserta sertifikasi untuk calon peserta
sertifikasi guru tahun 2014-2015
2. Uji Kompetensi Guru (UKG) online (bagi yang belum)
3. Peserta sertifikasi guru ditentukan setelah selesai UKG 2014
4. Sertifikasi berbasis prodi
5. Perangkingan dimulai dari usia, masa kerja, dan golongan
6. LPTK berhak memeriksa ulang kesehatan peserta dan
menunda keikutsertaan PLPG jika kesehatannya tidak
memungkinkan
7. Persyaratan kualifikasi akademik hanya yang berijasah S1/D-IV
8. Dimulai pelaksanaan Sertifikat Pendidik kedua (Permendikbud
No 62 Tahun 2013)
10

11. Kelompok Guru dan Pola Sertifikasi Guru
Pola Sertifikasi Guru
Mengajar sampai
dengan 31 Des 2005
Guru Dalam
Jabatan
Guru Pra
Jabatan
PSPL, Portofolio, PLPG
Mengajar tahun
2006-2015
Dalam Proses
Pembahasan
Mengajar mulai tahun
2016
Pendidikan Profesi
Guru (PPG) Pra Jabatan
• PPG PGSD Berasrama
• PPG Basic Science
• SM3T
11

12. Calon Peserta Sertifikasi Guru 2014
PESERTA SERGUR 2013
 Tidak Lulus PLPG
 Belum memenuhi
persyaratan (BMP)
 Absen PLPG
GURU UKG 2013
AP2SG
Kuota 150.000
GURU UKG 2014
SERTIFIKASI KE-2
PENDATAAN CALON
PESERTA

13. Proses Pendataan Calon Peserta Sertifikasi Guru melalui AP2SG
GURU
Guru Belum
Bersertifikat
Pendidik
(PNS dan GTY)
Sertifikat ke-2
(Permendikbud
No 62/2013)
Perbaikan Data
Sudah
UKG
Belum
UKG
Input
Data
UKG
2014
Daftar Calon
Peserta
Sertifikasi Guru
2014-2015
Input Data
13

14. PROSEDUR PELAKSANAAN
SERTIFIKASI GURU
14

15. Alur Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan 2014
 GURU S-2/S-3
dan GOL.IV/b
POLA PSPL
VERIFIKASI
DOKUMEN
 GURU GOL.IV/c
POLA
PORTOFOLIO
PENILAIAN
PORTOFOLIO
SKOR ≥ PG
TMP
VERIFIKASI
PORTOFOLIO
SKOR < PG
 GURU S-1/D-IV
MP
L
SERTIFIKAT
PENDIDIK
TL
POLA PLPG
PLPG
UJI
KOMPETENSI
GURU DALAM
JABATAN
UJI
KOMEPETNSI
PLPG
L
TL
PEMBINAAN
15

16. Persyaratan Umum
1. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif
mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma
empat (D-IV).
3. Mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang
kualifikasi akademik yang dimilikinya
4. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan
ketentuan:
– diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (1 Desember 2008), dan
– memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat
sebagai pengawas satuan pendidikan.
16

17. Persyaratan Umum (lanjutan)
4. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK
sebagai guru tetap minimal 2 tahun secara terus menerus
dari penyelenggara pendidikan (guru tetap
yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri
harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.
5. Pada tanggal 1 Januari 2015 belum memasuki usia 60
tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari dokter.
7. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
(NUPTK).
17

18. Penetapan Bidang Studi Sertifikasi Guru
1. Sesuai dengan program studi pada latar
belakang kualifikasi akademik S-1 (linier),
2. Apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan
program studi S-1, dapat menggunakan
program studi D-III

19. Ketentuan Penetapan Peserta
1. Dilakukan secara adil dan transparan melalui online
system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan
Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG).
2. Daftar rangking bakal calon peserta sertifikasi guru
diumumkan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui situs
www.sergur.kemdiknas.go.id
3. Penghapusan calon peserta yang sudah tercantum
namanya dapat dilakukan atas persetujuan LPMP
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Kinerja Kab/kota terhadap pengiriman berkas ke LPTK
dan status BMP, dapat mengurangi jumlah kuota
Kab/Kota.

20. Implikasi Kurikulum 2013
GURU TIK
IPA DAN IPS
DI SMK
a. Dipindahtugaskan menjadi guru di SMK
relevan, atau
b. Disertifikasi kedua didasarkan pada latar
belakang kualifikasi akademik yang
dimilikinya, atau
c. Ditugaskan untuk melayani guru dan siswa
dalam penguasaan TIK seperti fungsi guru
BK (sdg disiapkan peraturan menteri)
a. Disertifikasi kedua didasarkan pada latar
belakang kualifikasi akademik yang
dimilikinya, atau
b. Dipindahtugaskan ke SMP.
20

21. Implikasi Kurikulum 2013
BHS DAERAH
Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
kepada KSG disertai lampiran sebagai
berikut.
a. SK Gubernur tentang penetapan Bahasa
Daerah sebagai mata pelajaran muatan
lokal.
b. Kurikulum muatan lokal bahasa daerah
c. Surat kesanggupan dinas pendidikan
provinsi membiayai pengembangan
kurikulum, kisi-kisi dan soal uji
kompetensi.
d. Surat kesangguan dari LPTK
melaksanakan sertifikasi.
21

22. Sertifikasi Kedua
Persyaratan
1. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
2. Guru yang dipindahkan pada bidang tugas sesuai dengan
latar belakang kualifikasi akademik yang dimilikinya.
3. Memiliki SK pindah tugas, dari Bupati/Walikota
Mekanisme Pendaftaran
1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
2. Entri data melalui AP2SG
3. Mengikuti UKG
22

23. Jadwal Sertifikasi Guru Tahun 2014
No
Kegiatan
1 Closing Entry Data
2
Pelaksanaan UKG (tentatif)
3
Pengumuman Peserta Sertifikasi Guru
4
7
8
Pengiriman Berkas Peserta dari Dinas
Kab/Kota ke LPMP
Verifikasi Berkas di LPMP
Pencetakan Format A1
Ploting Peserta ke LPTK
Pelaksanaan sertifikasi guru
9
Pelaporan Hasil Sertifikasi Guru
5
6
Jadwal
31 Januari 2014
18-23 Februari
2014
11 Maret 2014
12-15 Maret 2014
15-25 Maret 2014
25-30 Maret 2014
25-30 Maret 2014
April-September
2014
30 Agustus 2014

24. TERIMA KASIH
24