Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan beberapa negara lain. Secara garis besar membahas tentang sistem pemerintahan presidensial dan parlementer beserta contoh negara yang menerapkannya, serta perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan.

2. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Sistem susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berfungsi membentuk kestuan secara keseluruhan (KUBI); sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud (WJS. Poerwadarminta); suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; hubungan yang berlangsung antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur (Tatang M. Amirin); Susunan, jaringan, cara (KBII);

4. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Ciri-ciri sistem dalam alur kerja INPUT PROSES OUTPUT LINGKUNGAN LINGKUNGAN

5. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengkait satu sama lain. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Dalam konteks Pemerintahan negara , Sistem dapat juga berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori atau asas tentang pemerintahan negara. Kesimpulan

11. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Kesimpulan Sistem pemerintahan negara : susunan yang teratur dari prinsif-prinsif yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif

17. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Contoh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial antara lain : USA, Filipina, Korea Selatan, Korea Utara, Brasil, Mesir, Argentina, dan Pakistan. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal bentuk pemerintahan (Republik) dan sistem pemerintahan (presidensial).

21. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Contoh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer antara lain : Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.

22. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Sistem pemerintahan NKRI Kekuasaan Eksekutif : dipegang oleh presiden UUD 1945 : pasal 4 (Kepala Pemerintahan) UUD 1945 : pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,17 UUD 1945 : pasal 5 (Kepala legislative, berhak juga mengajukan RUU)

24. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Sistem pemerintahan NKRI Kekuasaan Yudikatif : MA dan MK UUD 1945 : pasal 24 (2) UUD 1945 : pasal 24 B (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pangangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormata, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi tugas dan peranannyaberkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

25. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Menurut UUD 1945 , sistem pemerintahan negara kesatuan RI menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Secara histories , sistem pemerintahan negara RI mengalami pernah perubahan sesuai dengan konstitusi yang berlaku (menurut perkembangan ketatanegaraan RI) saat itu. Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawa dampak pada kekuasaan presiden, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang mutlak atau sewenang-wenang . P ada masa pelaksanaan sistem pemerintahan Orde Baru banyak kelemahan yang tampak, yang paling menonjol adalah tumbuh suburnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

27. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Periode perkembangan ketatanegaraan di Indonesia secara formal c. UUDS 1950 (17-8-1950—5-7-1959) : bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik serta sistem pemerintahan parlementer (demokrasi Liberal). Catatan : pada konstitusi RIS dan UUDS 1950 saat itu sebenarnya digunakan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal dan ini jelas tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila karena demokrasi tersebut terlalu mengutamakan atau memfokuskan pada kebebasan individu dengan landasan individualisme.

28. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.) Periode perkembangan ketatanegaraan di Indonesia secara formal d. Kembali ke UUD 1945 (5 juli 1959 – sekarang) Orde lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) : sistem pemerintahan presidensial (setelah dekrit presiden berlaku demokrasi Terpimpin ). Orde baru (11 Maaret 1966 – 21 Mei 1998) : sistem pemerintahan tetap presidensial dengan demokrasi Pancasila. Pemerintahan Orde Baru sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Reformasi (21 Mei 1998 – sekarang).

32. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)

33. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)

34. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)

35. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)

36. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)

37. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)

38. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)

39. Civics Education : SMA Negeri 1 Kota Pontianak (By : Drs. Muna Sukri, M.Pd.)