Dokumen tersebut membahas tentang posisi Humas dalam urusan komunikasi dan informatika pemerintah. Dokumen menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Humas merupakan bagian dari urusan Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah."

1. POSISI HUMAS DALAM URUSAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OLEH:
BAMBANG DWI ANGGONO

2. KONSTRUKSI REGULASI DINAS KOMINFO
UUD 1945
UU 39/2008
Tentang KementerianNegara
UU 23/2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Perpres 54/2015
Tentang Kemkominfo
PP 18/2016
Tentang Perangkat Daerah
PM Kominfo 14/2016
Tentang KementerianNegara
Perda
TtgPembentukan Diskominfo
Pasal 4 ayat (2) point b
Urusan pemerintahan yang ruang
lingkupnya disebutkan dalam UUD
1945
Pasal 5 ayat (2)
Urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b meliputi urusan agama,
hukum, keuangan,keamanan,hak
asasi manusia,pendidikan,
kebudayaan,kesehatan,sosial,
ketenagakerjaan,industri,
perdagangan,pertambangan,energi,
pekerjaan umum,transmigrasi,
transportasi, informasi,
komunikasi,pertanian,
perkebunan,kehutanan,peternakan,
kelautan,dan perikanan.
UU 23/2014
Bagian Ketiga
Pasal 11 ayat (2)
Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang
berkaitan denganPelayananDasar danUrusan
Pemerintahan yang tidakberkaitan denganPelayanan
Dasar.
Pasal 12 ayat (2)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
denganPelayananDasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat(2) meliputi:
j. komunikasi dan informatika;
- 74 -
P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Penyelenggaraan,
Sumber Daya, dan
Perangkat Pos, serta
Informatika
Pengelolaan penyelenggaraan
sumber daya, dan perangkat
pos, serta informatika.
2. Informasi dan
Komunikasi Publik
Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik
Pemerintah Pusat serta
informasi strategis nasional
dan internasional.
Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik
Pemerintah Daerah provinsi.
Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
3. Aplikasi Informatika a. Penetapan nama domain
dan sub domain bagi
instansi Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.
b. Pengelolaan nama domain
instansi penyelenggara
a. Pengelolaan nama domain
yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan sub
domain di lingkup
Pemerintah Daerah
provinsi.
a. Pengelolaan nama domain
yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan sub
domain di lingkup
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
PP 18/2016
Pasal 15 ayat(4)
Pasal 35, Pasal 37, Pasal 120
Sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar, dengan mempertimbangkan
indikator-indikator dan skor beban
kerja, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika dibentuk dalam tipe A, B
dan C (PP 18/2016 dan PM Kominfo
13/2016)

3. POSISI KEHUMASAN DINAS KOMINFO
UUD 1945
UU 39/2008
Tentang KementerianNegara
UU 23/2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Perpres 54/2015
Tentang Kemkominfo
PP 18/2016
Tentang Perangkat Daerah
PM Kominfo 14/2016
Tentang KementerianNegara
Perda
TtgPembentukan Diskominfo
Pasal 4 ayat (2) point b
Urusan pemerintahan yang ruang
lingkupnya disebutkan dalam UUD
1945
Pasal 5 ayat (2)
Urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b meliputi urusan …,
informasi, komunikasi,….
Pasal 12 ayat (2)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
denganPelayananDasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat(2) meliputi:
j. komunikasi dan informatika;- 74 -
P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Penyelenggaraan,
Sumber Daya, dan
Perangkat Pos, serta
Informatika
Pengelolaan penyelenggaraan
sumber daya, dan perangkat
pos, serta informatika.
2. Informasi dan
Komunikasi Publik
Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik
Pemerintah Pusat serta
informasi strategis nasional
dan internasional.
Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik
Pemerintah Daerah provinsi.
Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
3. Aplikasi Informatika a. Penetapan nama domain
dan sub domain bagi
instansi Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.
b. Pengelolaan nama domain
instansi penyelenggara
a. Pengelolaan nama domain
yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan sub
domain di lingkup
Pemerintah Daerah
provinsi.
a. Pengelolaan nama domain
yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan sub
domain di lingkup
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
Perpres 54/2015
Pasal 18
Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publikmempunyai tugas
menyelenggarakanperumusan dan
pelaksanaankebijakandi bidang
pengelolaaninformasi dan
komunikasi publik.
Perpres 54/2015
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal
Informasi dan Komunikasi Publik
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan
dan penyebaran informasi publik,
peningkatan peran media publik, serta
pengembangan lembaga informasi dan
kehumasan pemerintah;
b. dst
Berdasarkan UU 39/2008, UU
23/2014 mengelompokkan urusan
Komunikasi dan Informatika sebagai
urusan Wajib non pelayanan dasar.
Komponen Urusan konkuren
Komunikasi dan Informatika, dalam
hal ini termasuk di dalamnya
Kehumasan, yang menjadi bagian
dari fungsi dari Informasi dan
Komunikasi Publik (IKP).
Perpres 54/2015
Pasal 4
Dijabarkanlebihlanjut
komponen2 Kominfo

4. PENGUATAN POSISI KEHUMASAN PADA DISKOMINFO
• Posisi Legal Kehumasan
• Sesuai dengan UU 39/2008 , Perpres 54/2015 yang selanjutnya diadopsi oleh UU 23/2014, PP
18/2016 dan Permenkominfo 14/2016, Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup diantaranya sub
urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dimana salah satu fungsi IKP adalah Kehumasan
• Sesuai UU 23/2014, Komindo adalah Urusan wajib non pelayanan dasar, yang dapat dibentuk Dinas
sendiri (atau digabung sesuai rumpun).
• Pembina kehumasan
• Menteri Kominfo
• Kode rekening
• Kode rekening yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bagi Kehumasan ada di bawah Dinas Kominfo

5. SEPERTI APAKAH KELEMBAGAAN DINAS KOMINFO?
• Menempatkan tata kelola komunikasi dan
informatika dalam satu lembaga
• Memadukan sistem pengelolaan komunikasi dan
informasi berbasis tradisional, media baru dan
digital sebagai satu ekosistem
Dinas
KOMINFO
Bidang
Kominfo
Humas
PDE
Telematika
Persandian
Statistik
Sektoral
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika sebagai
G-CIO

6. REVIEW PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
(PP 18/2016)
Pasal 2
• Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:
a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c. Efisiensi;
d. Efektivitas;
e. Pembagian habis tugas;
f. Rentang kendali;
g. Tata kerja yang jelas; dan
h. Fleksibilitas.
Akan menjadi bahan Review oleh Unit
Pengawas Daerah.

7. PENUTUP