Pengantar kepabeanan
•Download as PPT, PDF•
2 likes•861 views
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor barang melalui pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat lainnya. DJBC bertanggung jawab sebagai pengumpul pajak, fasilitator perdagangan, pendukung industri, dan pelindung masyarakat.
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Similar to Pengantar kepabeanan
Pengantar kepabeanan
- 1. DAERAH PABEAN PERAN DJBC : 1. REVENUE COLLECTOR 2. TRADE FACILITATOR DJBC 3. INDUSTRIAL ASSISTANCE 4. COMMUNITY PROTECTOR IMPOR KEPABEANAN : Segala sesuatu yang berhubungandengan pengawasan atas lalulintas DJBC barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan bea keluar EKSPOR DASAR HUKUM : 1. UU NO 10 TAHUN 1995 2. UU NO 11 TAHUN 1995 3. PERATURAN PELAKSANAAN 4. UU, PERATURAN & KETENTUAN DARI INSTANSI TEKNIS LUAR DAERAH PABEAN
- 2. DAERAH PABEAN adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang
- 3. BANDAR UDARA PENGAWASAN PELABUHAN LAUT TEMPAT LAIN KAWASAN PABEAN adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 4. KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN KAWASAN PABEAN LUAR NEGERI RKSP / JKSP MANIFEST AGEN BEA & CUKAI PELAYARAN PENGUSAHA TPS PEMBERITAHUAN MANIFEST BONGKAR + TIMBUN TEMPAT LAIN
- 5. KANTOR PABEAN POS POS TPS TPS TPP TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya
- 6. Diimpor Untuk Dipakai KAWASAN PABEAN (P-42/BC/2008) KANTOR PABEAN Diimpor Sementara (No.140/PMK.04/2007) POS BC TPP POS BC TPS TPS Ditimbun di TPB (P-20/BC/2008) Diangkut ke TPS lainnya (No.90/PMK.04/2007) Diangkut lanjut/terus (No.90/PMK.04/2007) Diekspor kembali (No.149/PMK.04/2007)
- 7. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pengembangan Sistem Otomasi Kepabeanan Aplikasi Sistem Pelayanan Impor Aplikasi Sistem Pelayanan Ekspor Aplikasi Sistem Pelayanan Manifes EDI Kepabeanan Modul-Importir Customs Declaration Importir Jaringan Customs Kantor Pelayanan EDI Respons Bea dan Cukai Online Payment System EDI - Manifes Modul-Eksportir Bank Agen Pelayaran Eksportir
- 8. TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR Instansi terkait (perijinan/pengawasan, misal : karantina, dll.) LUAR NEGERI Dokumen Perdagangan Pembayaran Konfirmasi Pembayaran BM & PDRI Bank PIB Eksportir Bea & Importir SPPB KPBC Cukai Salinan SPPB SPPB Inward Manifest PDE IMPOR SPPB + Barang Perusahaan Pelayaran / Penerbangan
- 9. LAMP. II Program Sistem Baru Penetapan Jalur Pelayanan Sistem Impor (PDE-Impor) • Jalur pelayanan terdiri dari Jalur Prioritas, Jalur Hijau dan Jalur Merah • Kecuali J.Prioritas yang berada diluar sistem pelyn. (berdasarkan Kep.Dirjen), kriteria penetapan jalur : PIB - Jenis importasi - Profil Importir Customs Jaringan PIB Mandatory Mandatory Content Content Respon Check Check Jalur Importir - Profil Komoditi EDI Check Check Prioritas • Bayar Importir Penetapan Analyzing Penetapan Analyzing Jalur Point High Risk Bukti Pemeriksaan Fisik 100% Jalur Point Bayar Medium Risk Pemeriksaan Fisik 30% Jalur Hijau Jalur Merah Pemeriksaan Komputer KPBC Low Risk Fisik 10% Credit Very Low Risk/ Advice Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Importir Jalur di Lokasi Imp Hi Co Scan Hi Co Scan Prioritas Komoditi Komoditi Komoditi Yang Komoditi Low Risk High Risk Ditetapkan Pemerintah Pemeriksaan Pemeriksaan Fisik Fisik • Thd jenis brg yang perlu penelitian lebih lanjut ttg Bank Penelitihan perijinan dan tataniaga impor, dimasukkan ke menu Penelitihan Dokumen Dokumen Analyzing Point utk penelitian lebih lanjut • KPBC yang melayani PIB secara manual, SPPB Kantor Pelayanan DJBC penetapan jalur berdasarkan SE-22/BC/2003 x
- 10. PDE- JALUR HIJAU PIB Paling Lama 3 hari Pejabat Penerima Dokumen Komputer KPBC PIB Mandatory Content Mandatory Content Dalam hal Barang termasuk Importir /PPJK Check Check Check Check Larangan / pembatasan Respon Analyzing Point SPPB SPPB Bayar Penetapan Penetapan Jalur Jalur Bukti Bayar Credit Advice Hijau SPPB Bank G A T E SPPB Pengeluaran Barang
- 11. PDE- JALUR MERAH PIB Pejabat Penerima Dokumen Komputer KPBC PIB Mandatory Content Mandatory Content Dalam hal Barang termasuk Importir /PPJK Check Check Check Check Larangan /pembatasan Respon Analyzing Point SPPB Bayar Penetapan Penetapan Credit Jalur SPPB Bukti Advice Jalur Bayar Merah SPJM IP Pemeriksaan Mendadak / Spot Check SPPB • Merupakan mekanisme pengawasan kinerja petugas Bea dan Pemeriksaan Cukai dalam kegiatan pengeluaran barang impor PENELITIAN DOKUMEN : Fisik • Ditetapkan Kep.Menkeu No. 111/KMK.04/2003 dan Kep. Bersama Bank • PIB = LHP ---- SPPB KEP-08/BC/2003 dan KEP-10/IJ/2003 tentang DJBC dgn Irjen no. Penelitian Penelitian • PIB > LHP ---- SPPB + NOTUL + SPKPBM (REST) Impor Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Dokumen Dokumen • Spot Check dilakukan oleh + SPKPBM • PIB < LHP ---- SPPB + NOTULTim Spot Check Inspektorat Jenderal G Departemen Keuangan A T E Pengeluaran Barang SPPB
- 12. LAMP. VII Sistem Pelayanan Impor Importir Jalur Prioritas Program Jalur Prioritas PIB Customs Respon Jaringan Mandatory Content • Importir Definisi EDI PIB Mandatory Check Content Check Jalur Check Check Prioritas Fasilitas dlm pelayanan kepabeanan yg diberikan kpd Importir yg memp. reputasi sangat baik & memenuhi kriteria • Syarat Bayar Nature of Business jelas,tdk pernah melanggar & tdk Bukti pernah salah juml/jenis brg dlm satu thn terakhir, Hasil Bayar Credit audit tdk disclaimer/adverse,tdk punya hutang ke DJBC Advice Komputer KPBC • Prosedur Mengajukan permohonan kpd Dirjen melalui Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai • Fasilitas Bank Tidak diperiksa fisik dan dok, trucklossing, Pembayaran Berkala, kemudahan penimbunan, fasilitas dr instansi lain SPPB Kantor Pelayanan DJBC • Pengawasan Audit Kepabeanan, Spot check, melalui NHI Truck-Lossing x
- 13. PEMBERITAHUAN PABEAN 1. BC 1.0 -Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut. 2. BC 1.1 -Pemberitahuan Kedatangan/ Keberangkatan Sarana. 3. BC 1.2 -Pengangkut Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut. 4. BC 1.3 -Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari satu Tempat Ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean. 5. BC 2.0 -Pemberitahuan Impor Barang. 6. BC 2.1 -Pemberitahuan Impor Barang Khusus. 7. BC 2.2 -Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut. 8. BC 2.3 -Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke Tempat Penimbunan Berikat. 9. BC 2.4 -Pemberitahuan Penyelesaian Barang Asal Impor Yang Mendapat Pembebasan BM dan/Atau Cukai Serta PPN dan PPnBM Tidak Dipungut. 10. BC 2.5 -Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat 11. BC 3.0 -Pemberitahuan Ekspor Barang 12. BC 4.0 -Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat.