Dokumen tersebut membahas berbagai contoh pelanggaran HAM berat di berbagai belahan dunia, mulai dari rezim otoriter Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman hingga konflik berkepanjangan Israel-Palestina dan genosida di Bosnia. Dokumen juga menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik.
2. • Pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia
adalah satu bentuk pelanggaran yang sangat
tidak etis apabila kita melakukannya,karena ini
terkait dengan pelanggaran akan hak hidup
seseorang,untuk hidup layak, selayak-layaknya.
• pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap
hak-hak asasi manusia.
• Hak-hak asasi manusia disini dimaksudkan
adalah hak-hak yang dimiliki seorang individu
sejak lahir, yang tidak dapat di hapus dan bukan
hak yg diberikan oleh siapapun.
3. • Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun
1999 yang dimaksud dengan pelanggaran
hak asasi manusia setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara, baik disengaja maupun
tidak disengaja atau kelalaian yang secara
hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi dan atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh undang-undang dan
tidak mendapatkan atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyesalan hukum
yang adil dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.
4. • Definisi pelanggaran berat HAM terdapat pada Pasal 104
UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan
pelanggaran berat HAM adalah :
• Pembunuhan massal (genocide), pembunuhan
sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
(arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan
hilang orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi
yang dilakukan secara sistematis (systematic
discrimination)
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak
memberikan definisi tentang pelanggaran berat HAM,
tetapi hanya menyebut kategori pelanggaran berat HAM,
yang terdiri dari kejahatan kemanusiaan dan kejahatan
genosida.
5. • Kejahatan kemanusiaan adalah :
• Salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil,
6. • 1. Pembunuhan
• 2. Pemusnahan
• 3. Perbudakan
• 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
• 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum internasional
• 6. Penyiksaan
• 7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa tau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang setara
• 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,
jenis kelamin atau alasan lai yang telah diakui secara universal sebagai hal
yang dilarang menurut hukum internasional
• 9. Penghilangan orang secara paksa atau
• 10. Kejahatan apartheid
7. • Setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan
kelompok agama
8. • 1. Membunuh anggota kelompok
• 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang
berat terhadap anggota-anggota kelompok
• 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh
atau sebagiannya
• 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk
mencegah kelahiran didalam kelompok
• 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok
tertentu ke kelompok lain
9. • Hukum acara yang digunakan dalam
Pengadilan HAM adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
sepanjang tidak diatur secara khusus oleh
UU No.26 Tahun 2000 (lex specialis
derogat lex generalis).
10. • menurut UU No.26 Tahun 2000 adalah sebagai
berikut :
• 1. Penyelidikan
• 2. Penyidikan
• 3. Penuntutan
• 4. Pemeriksaan di Pengadilan
• 5. Perkara paling lama 180 hari diperiksa dan
diputus sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan
HAM. Banding pada Pengadilan Tinggi dilakukan
paling lama 90 hari terhitung sejak perkara
dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Kasasi paling
lama 90 hari sejak perkara dilimpahkan ke
Mahkamah Agung.
11. • Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik itu berat ataupun
tidak, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk
mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut
bukan hanya penting bagi pemulihan hak-hak korban, tetapi
juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa
depan. Pendirian Pengadilan HAM Indonesia merupakan
salahsatu wujud dari tanggung jawab negara dalam
penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Memang
tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak sekali
kekurangan dalam Pengadilan HAM, baik dari instrumen
hukum, infrastruktur serta sumber daya manusianya yang
bermuara pada ketidakpastian hukum. Hal ini tentu saja harus
segera dibenahi selain untuk pengefektifan sistem hukum
nasional Indonesia, juga untuk meminimalkan adanya celah
mekanisme Internasional untuk mengintervensi penyelesaian
pelanggaran HAM di Indonesia. Sehingga tidak menutup
kemungkinan dibentuknya Pengadilan HAM Internasional Ad
hoc, jika Pengadilan HAM Indonesia tidak terlaksana sesuai
dengan standar internasional. Oleh karena itu, perlu adanya
political will dari pemerintah serta adanya dukungan yang kuat
dari masyarakat.
12.
13. • 2. Benito Mussolini di Italia
• Rezim pemimpin otoriter di negara Italia tahun 1924 tergolong
pelanggaran berat. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini, yang
memimpin faham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia dalam
periode 1924 hingga 1943. Selama 19 tahun dalam masa
pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang otoriter,
dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham
dengannya. Kekejaman Mussolini ini berlaku kepada siapa pun tanpa
pandang bulu. Benito Mussolini juga termasuk salah satu pencetus
Perang Dunia II. Ia turut berkoalisi dengan Adolf Hitler dari Jerman
untuk melawan sekutu pada World War 2.
• 3. Adolf Hitler di Jerman
• Nama Adolf Hitler mungkin sudah tidak asing lagi. Ia dianggap sebagai
salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada. Adolf Hitler yang
merupakan pimpinan Nazi di Jerman pada medio 1930-an. Ia
melakukan banyak kejahatan kemanusiaan, seperti menangkap tokoh-tokoh
politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada
orang-orang Yahudi. Hitler sendiri memang dikenal sebagai anti-Yahudi.
Ia juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya Perang Dunia II.
14. • 4. Sengketa Israel dan Palestina
• Masalah sengketa antara Israel dan Palestina menjadi salah satu
sengketa internasional yang berkepanjangan. Hal ini bermula ketika
Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar
wilayah Palestina. Hasilnya, kini wilayah Palestina hanya tersisa sedikit
saja. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel juga beberapa kali
melancarkan serangan, baik serangan darat maupun udara ke wilayah-wilayah
Palestina. Sudah ratusan ribu korban warga Palestina,
termasuk anak-anak, wanita atau bahkan relawan dari negara lain yang
menjadi korban. Dunia pun sempat mengutuk tindakan Israel tersebut.
• 5. Perang Sipil di Bosnia
• Perang sipil sempat terjadi antara Bosnia dengan Serbia. Kejadian ini
terjadi di periode 1992 hingga 1995 setelah pecahnya negara
Yugoslavia. Dalam perang di Bosnia tersebut, terjadi pembunuhan
massal terhadap 800 warga muslim Bosnia yang bermukim di kota
Srebenica. Kota Srebenica sendiri memang didominasi oleh mayoritas
warga muslim Bosnia. Hal ini sempat menimbulkan kekacauan di dunia
internasional dan banyak negara yang mengutuk tindakan tersebut.
15. • 6. Kasus Afrika Selatan
• Kasus HAM juga terjadi di Afrika Selatan, kali ini
terkait perbedaan ras dan warna kulit. Terjadi sekitar
tahun 1960, ketika rezim apartheid yang didominasi
orang-orang kulit putih berhasil menguasai
pemerintahan di Afrika Selatan. Mereka kemudian
melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan
warga kulit hitam, hingga menimbulkan banyak
korban jiwa. Peristiwa yang sama sempat terjadi lagi
di tahun 1976 yang menewaskan beberapa warga
sipil dan murid-murid sekolah.
16. • a. Kasus Tanjung Priok (1984)
• Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan
warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur
politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM
dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat
kekerasan dan penembakan.
• b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT
Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994)
• Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang
hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa
Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga
menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan,
penganiayaan dan pembunuhan.
17. • c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum
bernas (1996)
• Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah
seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik,
dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah
tewas.
• d. Peristiwa Aceh (1990)
• Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak
memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk
sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh
unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang
menginginkan Aceh merdeka.
• e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
• Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa
(penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan
Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang
dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).