Hubungan Keterbukaan dengan Pendidikan Politik

1. KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK
DALAM PENDIDIKAN POLITIK
Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd.
Bandung, 06 Desember 2012

2. PENDIDIKAN POLITIK:
SEBAGAI BAGIAN DOMAIN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
Politik
Budaya
Sain Murni
Sains
Terapan
Sosial
Ekonomi
dll

3. PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT:
KEDEWASAAN BERPOLITIK
PENINGKATAN
KUALITAS
BERBANGSA DAN
BERNEGARA SERTA
PENINGKATAN
TARAF HIDUP
WARGA NEGARA
PENDIDIKAN
TENTANG POLITIK
(TEORITIS),
termasuk menjadi
WN yang baik
PENDIDIKAN
BERPOLITIK
(PRAKTIS)
PENDIDIKAN
BERMEDIAKAN
SALURAN POLITIK

4. KEDEWASAAN BERPOLITIK
KEDEWASAAN
BERPOLITIK
MASYARAKAT
(dalam arti luas)
KARAKTER
INDIVIDUAL,
KOMUNAL, DAN
MASYARAKAT
TINGKAT
PENDIDIKAN
REGULASI DAN
SISTEM POLITIK
LAW
ENFORCEMENT

5. PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI
SIBERNETIKA (PEMBUDAYAAN)
INSTITUSIONALISASI
SOSIALISASI
INTERNALISASI
(PENDIDIKAN
KHUSUS)
PERILAKU KONTROL

6. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(UU NO. 14 Tahun 2008)
TRANSPARANSI
INFORMASI
(KEBIJAKAN)
PUBLIK
Badan Publik-
Penyelenggara
Negara
LEMBAGA PUBLIK LAINNYA
(BUMN/D, PARPOL, LEMBAGA
SWASTA, DLL)
SOSIALISASI DAN
PENDIDIKAN
KESADARAN
AKAN INFORMASI
PUBLIK
(Komisi Informasi
Publik)
KEPEDULIAN DAN
PENGAWASAN
Elemen-Elemen
Masyarakat (Pengguna
Informasi)
INFORMASI
PUBLIK

7. PROSES TRANSFER INFORMASI
•Pengirim
(Sender) (Badan
Publik, Parpol,
dll)
SUMBER INFORMASI
•Struktur
•Meaning
(Sunstansi)
INFORMASI PUBLIK
•Penerima
(Receiver)
(Masyarakat)
Pemahaman, Umpan
Balik, dan Umpan
Depan
KONTEKS RUANG DAN WAKTU
Untuk Mengetahui:
• Perencaan Kebijakan
Publik
• Program
• Proses Pengambilan
Keputusan
• dll
Untuk Mengetahui:
• Transparansi dan
Akuntabilitas
• Dampak Kebijakan
Publik pada
pengembangan
masyarakat, Ipteks,
Untuk Mengetahui:
• Efektivitas Proses
Komunikasi

8. SIFAT DASAR INFORMASI [KEBIJAKAN] PUBLIK
MUDAH, CEPAT,
DAN MURAH
Bertanggung
Jawab
Memihak dan
Berdampak Positif
pada kepentingan
Publik
Proporsional
Terbuka

9. ELEMENT PENGARUSUTAMAAN
KETERBUKAAN
KETERBUKAAN
INFORMASI
INDIVIDU
(Kepedulian dan
Partisipasi Aktif)
MASYARAKAT
(Kepedulian dan
Partisipasi Aktif)
BADAN
PUBLIK
(Transparansi) KOMISI
INFORMASI
DAN LEMBAGA
SEJENIS
CALON KEPALA
DAERAH