Dokumen tersebut membahas tentang penataan kewenangan desa di Indonesia, termasuk lima kebijakan pokok baru seperti penambahan kewenangan desa, pastinya sumber keuangan desa, memperkuat kedudukan kepala desa, penerapan demokrasi desa, dan peningkatan kinerja administrasi desa.

1. PENATAAN
KEWENANGAN DESA
OLEH
DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
JAKARTA, 2010
1

2. LIMA KEBIJAKAN POKOK/BARU
DALAM PENATAAN PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN UU. NOMOR 32 TAHUN 2004)
KEWENANGAN DESA (BARU):
(1) PENAMBAHAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KEWENANGAN DESA YANG DISERAHKAN
PENGATURANNYA KEPADA DESA
SUMBER KEUANGAN DESA (BARU):
(2) KEPASTIAN SUMBER- BAGI HASIL PAJAK DAERAH
SUMBER KEUANGAN DESA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
ALOKASI DANA DESA
DILARANG MENJADI PENGURUS
(3) MEMPERKUAT KEDUDUKAN PARTAI POLITIK
KEPALA DESA KEDUDUKAN KEUANGAN
POLA PERTANGGUNGJAWABAN
(4) PRINSIP DEMOKRASI DESA:
BADAN PERWAKILAN DESA
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
MENJADI
DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMERINTAHAN DESA
(5) MENDORONG PENINGKATAN
SEKRETARIS DESA
KINERJA ADMINISTRASI
DIISI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAHAN DESA
2

3. KEWENANGAN DESA
Hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan
yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya
dapat dilaksanakan dengan baik.
PENGERTIAN Kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan
KEWENANGAN pelimpahan atau pemberian
Kekuasaan untuk mempertimbangkan/menilai,
melakukan tindakan, atau memerintah secara sah
3

4. SEJARAH PERKEMBANGAN
KEWENANGAN DESA
PERATURAN RUANG LINGKUP
PERUNDANG-UNDANGAN: KEWENANGAN DESA
UU. NO. 19 THN 1965 URUSAN RUMAH TANGGA DESA
TENTANG DESAPRAJA (SESUAI HAK ASAL USUL DESA)
1. URUSAN RUMAH TANGGA DESA (SESUAI HAK
UU. NO. 5 THN 1979 ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT DESA).
TENTANG 2. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (TERMASUK
PEMERINTAHAN DESA PEMBINAAN KETENTERAMAN & KETERTIBAN)
1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASAR-
KAN HAK ASAL USUL DESA.
2. KEWENANGAN YG OLEH PERATURAN
UU. NO. 22 THN 1999 DAN PER-UU-AN YG BERLAKU BELUM DILAKSA-
PP. NO. 76 THN 2001 NAKAN OLEH DAERAH DAN PEMERINTAH.
3. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH,
PROVINSI, DAN KABUPATEN.
1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DESA.
2. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YG DISERAH-
UU. NO. 32 THN 2005 KAN PENGATURANNYA KEPADA DESA.
DAN PP. NO. 72 THN 2005 3. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH,
PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA.
4. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA YG OLEH
PER-UU-AN DISERAHKAN KEPADA DESA.
4

5. JENIS-JENIS
KEWENANGAN DESA
PASAL 206 UU. 32 / 2004
PASAL 7 PP. 72 / 2005
URUSAN PEMERINTAHAN YANG TUJUAN:
SUDAH ADA BERDASARKAN HAK AGAR URUSAN
ASAL USUL DESA. PEMERINTAHAN
TERTENTU YANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
URUSAN DAPAT DIKELOLA
MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN SECARA EFISIEN DAN
KAB/KOTA YANG DISERAHKAN
YANG MENJADI AKUNTABEL OLEH
PENGATURANNYA KEPADA DESA.
KEWENANGAN DESA, DAPAT
DESA, DILAKUKAN SECARA
TUGAS PEMBANTUAN DARI OTONOM OLEH
MENCAKUP: PEMERINTAH, PEMERINTAH PEMERINTAH DESA.
PROVINSI, DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA.
URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA PMDN NO. 30 TAHUN 2006
YANG OLEH PERATURAN TENTANG TATA CARA
PENYERAHAN URUSAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB/KOTA KEPADA DESA
DISERAHKAN KEPADA DESA.
5

6. KEWENANGAN YANG SUDAH ADA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA
1. Jenis urusan ini sebenarnya yang merupakan urusan rumah tangga desa sesuai
tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa
setempat.
2. Urusan-urusan yang:
 Secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan rumah
tangga desa;
 Dalam menyelenggarakannya (mengatur dan mengurus), desa mempunyai
kedudukan dan peranan desisif (penetapan keputusan) dan responsibel
(bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan rumah tangganya);
 Tidak atau belum diambil alih atau dijadikan urusan instansi pemerintah
yang lebih tinggi;
 Tidak dilarang oleh ketentuan resmi yang berlaku dan lebih tinggi;
 Berada dalam batas-batas kemampuan desa (untuk menyelengga-
rakannya).
 Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan, atau dalam rangka
penggunaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih
atas;
 Bersifat mendesak, darurat, dan seperti itu, kendatipun secara hukum atau
administrasi, urusan itu adalah urusan instansi yang lebih atas, guna
keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa yang
bersangkutan.
6

7. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG
DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA
DESA
(PERMENDAGRI NOMOR 30 TAHUN 2006)
POLA PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
KEPADA DESA
BAGIAN URUSAN WAJIB
DAN/ATAU
BAGIAN URUSAN PILIHAN
URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BERSAMA
KAB/KOTA YANG (CONCURENT
DAPAT DISERAHKAN FUNCTION)
KEPADA DESA KAB/KOTA
DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN
KAB/KOTA YANG SECARA
LANGSUNG DAPAT
MENINGKATKAN
PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MSY
7

8. IMPLIKASI
1. KEWENANGAN MENGATUR ADA PADA TINGKAT DESA, SEHINGGA TERJADI:
PERGESERAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
KEPADA PEMERINTAHAN DESA;
ADANYA PRAKARSA DAN KEWENANGAN MENGATUR OLEH PEMERINTAHAN
DESA, SEHINGGA TERJADI PENINGKATAN VOLUME PERUMUSAN PERATUR-
AN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.
2. ADANYA ANGGARAN YANG DIBERIKAN KAB/KOTA KEPADA DESA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN URUSAN PEM. TSB, SEHINGGA TERJADI:
PERGESERAN ANGGARAN DARI POS PERANGKAT DAERAH KEPADA POS
PEMERINTAHAN DESA;
ADANYA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BISA MENGATASI KEBUTUHAN
MSY DESA DALAM SKALA DESA (SEPERTI REHABILITASI GEDUNG SD,
PERBAIKAN BALAI POSYANDU, PEMBANGUNAN JALAN DESA, DLL).
2. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, HARUS DIRUBAH MENJADI
ORGANISASI STAF DAN LINI (BUKAN ORGANISASI STAF).
MEMBUTUHKAN TINGKAT KEMAMPUAN YANG MEMADAI
DARI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BPD
DALAM MENGELOLA URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT.
PERLU DILAKUKAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN/ATAU STUDI BANDING BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, DAN ANGOTA BPD.
8

9. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DASAR PERTIMBANGAN:
1. Efisiensi: bila pelaksanaan suatu tugas pemerintahan tertentu dinilai lebih
efisien dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat bawahnya (ditinjau dari aspek
anggaran, penggunaan tenaga, atau pemanfaatan sumber daya lainnya), maka
Pemerintah tingkat atasnya dapat menugaskan kepada Pemerintah tingkat
bawahnya untuk melaksanakan tugas tersebut;
2. Efektivitas: bila pelaksanaan suatu tugas pemerintahan tertentu dinilai lebih
efektif dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat bawahnya (ditinjau dari aspek
esensi masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat, pola pelaksanaan dalam
mengatasi masalah, serta jangkauan masyarakat pemanfaat/ beneficiaries atas
pelaksanaan tugas tersebut), maka Pemerintah tingkat atasnya dapat
menugaskan pemerintah tingkat bawahnya untuk melaksanakan tugas tersebut;
3. Responsivitas dan Akuntablitas: bila pelaksanaan suatu tugas pemerintahan
tertentu dinilai lebih responsif dan akuntabel dilaksanakan oleh pemerintahan
tingkat bawahnya (ditinjau dari aspek kecepatan dan ketepatan dalam
mengatasi masalah selama proses pelaksanaan, serta aspek ketepatan fokus
pemanfaat/beneficiaries dalam pelaksanaan tugas tersebut), maka Pemerintah
tingkat atasnya dapat menugaskan pemerintah tingkat bawahnya untuk
melaksanakan tugas tersebut.
9

10. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Sebagai Contoh:
Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai/BLT (dalam rangka membantu
rumah tangga miskin dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga) yang
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang dalam proses pendataan
“rumah tangga miskin” dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (melalui pelaksanaan
asas Tugas Pembantuan), karena Pemerintah Desa dinilai lebih mengetahui nama
dan jumlah rumah tangga miskin di desanya masing-masing.
Dalam melaksanakan “Tugas Pembantuan” tersebut, Pemerintahan Desa
bertanggungjawab kepada Pemerintahan atasan yang menugaskan
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota), agar
dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut oleh pihak yang
menugaskan.
10

11. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
YANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DISERAHKAN KEPADA DESA
1. Penyerahan urusan tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai
perkembangan kebijakan ketatanegaraan Indonesia, yang diatur di dalam
peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap mengindahkan “Asas Umum
Penyelenggaraan Negara”, yakni: (a) asas kepastian hukum; (b) asas tertib
penyelenggara negara; (c) asas kepentingan umum; (d) asas keterbukaan; (e)
asas proporsionalitas; (f) asas profesionalitas; (g) asas akuntabilitas; (h) asas
efisiensi; dan (i) asas efektivitas.
3. Sejalan dengan “asas kepentingan umum” dengan prinsip bahwa bila terdapat
permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan
umum yang memerlukan peran pemerintah untuk mengatasinya, maka
Pemerintah Desa wajib menyelesaikan permasalahan tersebut, meskipun
penanganan atas permasalahan tersebut buka merupakan kewenangan
Pemerintah Desa.
4. Pemerintah Desa (sebagai Pamong Praja atau Pelayan Masyarakat) wajib
mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa,
sejauh permasalahan itu tidak mampu diatasi sendiri oleh masyarakat desa.
5. Penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Desa tidak hanya
sebatas pada kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan sistem nilai adat istiadat setempat, namun harus
senantiasa “sensitif/peka dan responsif” dalam mencermati setiap permasalahan
11
dalam kehidupan masyarakat desa.
11

12. KLASIFIKASI KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN BIDANG TUGAS PEMERINTAHAN DESA
BIDANG PEMERINTAHAN:
 Mengusulkan pembentukan dan perubahan status desa.
 Melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;
 Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
 Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.
 Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa (sesuai pedoman
yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).
 Menetapkan kelembagaan desa, yakni penetapan susunan organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan (sesuai pedoman yang ditetapkan di dalam Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota).
 Mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa.
 Menggali sumber-sumber pendapatan desa dan mengelola kekayaan desa sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Menetapkan Peraturan Desa (bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa) dan
melaksanakan Peraturan Desa tersebut secara efektif;
 Menjalankan dan menegakkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
12
12

13. KLASIFIKASI KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN BIDANG TUGAS PEMERINTAHAN DESA
BIDANG PEMERINTAHAN:
 Melaksanakan administrasi Pemerintah Desa, yang meliputi Administrasi umum,
administrasi pelayanan serta administrasi kependudukan dan administrasi keuangan
desa.
 Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.
 Mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
BIDANG PEMBANGUNAN:
 Menyiapkan data dan informasi yang akurat tentang esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat desa yang perlu diatasi melalui pelaksanaan program-program
pembangunan desa.
 Menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Desa, yakni Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM-Desa (rencana lima tahunan desa) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa/RKP-Desa (rencana tahunan desa).
 Mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di kawasan desa dan
yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk tujuan-tujuan pembangunan.
 Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan
pembangunan (tahap perencanan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan
pelestarian hasil-hasil pembangunan).
 Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat miskin;
 Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa pada ummnya sesuai
lingkup kewenangan serta kemampuan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
13
13

14. KLASIFIKASI KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN BIDANG TUGAS PEMERINTAHAN DESA
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN:
 Menegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 MengembangKan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat (sesuai sistem
nilai sosial budaya masyarakat setempat).
 Memperkuat peran lembaga adat serta pelestarian nilai-nilai adat sebagai pengatur
sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.
 Melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa.
 Melakukan pembinaan sikap dan perilaku saling menghormati antar warga desa yang
berbeda agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa;
BIDANG KERJASAMA (KERJASAMA ANTAR DESA ATAU DENGAN PIHAK KETIGA):
 Kerjasama manajemen/pengelolaan, misalnya dalam pengelolaan pemerintahan desa
perbaikan pelayanan yang melibatkan lintas desa, dll.
 Kerjasama operasional, misalnya dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang
melibatkan wilayah lintas desa.
 Kerjasama pembiayaan, misalnya pembiayaan dalam penggalian dan pemanfaatan
potensi dan sumber daya alam, yang melibatkan lintas desa.
 Kerjasama pembagian keuntungan, misalnya dalam pemanfaatan potensi desa dan/atau
pengadaan suatu barang atau jasa yang melibatkan beberapa pemerintah desa.
 Kerjasama bagi hasil, misalnya dalam pemanfaatan obyek-obyek wisata atau sumber
daya alam lainnya, yang berada di lintas desa
 Kerjasama lain-lain.
14
14

15. 15