Spb 3 1 kewenangan

2,950 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
151
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spb 3 1 kewenangan

  1. 1. PENATAAN KEWENANGAN DESA OLEHDIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAKARTA, 2010 1
  2. 2. LIMA KEBIJAKAN POKOK/BARU DALAM PENATAAN PEMERINTAHAN DESA (BERDASARKAN UU. NOMOR 32 TAHUN 2004) KEWENANGAN DESA (BARU): (1) PENAMBAHAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA KEWENANGAN DESA YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA SUMBER KEUANGAN DESA (BARU): (2) KEPASTIAN SUMBER- BAGI HASIL PAJAK DAERAH SUMBER KEUANGAN DESA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH ALOKASI DANA DESA DILARANG MENJADI PENGURUS(3) MEMPERKUAT KEDUDUKAN PARTAI POLITIK KEPALA DESA KEDUDUKAN KEUANGAN POLA PERTANGGUNGJAWABAN(4) PRINSIP DEMOKRASI DESA: BADAN PERWAKILAN DESAMUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT MENJADIDALAM PENETAPAN KEBIJAKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMERINTAHAN DESA(5) MENDORONG PENINGKATAN SEKRETARIS DESA KINERJA ADMINISTRASI DIISI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN DESA 2
  3. 3. KEWENANGAN DESA Hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. PENGERTIAN Kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkanKEWENANGAN pelimpahan atau pemberian Kekuasaan untuk mempertimbangkan/menilai, melakukan tindakan, atau memerintah secara sah 3
  4. 4. SEJARAH PERKEMBANGAN KEWENANGAN DESA PERATURAN RUANG LINGKUP PERUNDANG-UNDANGAN: KEWENANGAN DESA UU. NO. 19 THN 1965 URUSAN RUMAH TANGGA DESA TENTANG DESAPRAJA (SESUAI HAK ASAL USUL DESA) 1. URUSAN RUMAH TANGGA DESA (SESUAI HAK UU. NO. 5 THN 1979 ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT DESA). TENTANG 2. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (TERMASUK PEMERINTAHAN DESA PEMBINAAN KETENTERAMAN & KETERTIBAN) 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASAR- KAN HAK ASAL USUL DESA. 2. KEWENANGAN YG OLEH PERATURANUU. NO. 22 THN 1999 DAN PER-UU-AN YG BERLAKU BELUM DILAKSA- PP. NO. 76 THN 2001 NAKAN OLEH DAERAH DAN PEMERINTAH. 3. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH, PROVINSI, DAN KABUPATEN. 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA. 2. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YG DISERAH- UU. NO. 32 THN 2005 KAN PENGATURANNYA KEPADA DESA.DAN PP. NO. 72 THN 2005 3. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA. 4. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA YG OLEH PER-UU-AN DISERAHKAN KEPADA DESA. 4
  5. 5. JENIS-JENIS KEWENANGAN DESA PASAL 206 UU. 32 / 2004 PASAL 7 PP. 72 / 2005 URUSAN PEMERINTAHAN YANG TUJUAN: SUDAH ADA BERDASARKAN HAK AGAR URUSAN ASAL USUL DESA. PEMERINTAHAN TERTENTU YANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG URUSAN DAPAT DIKELOLA MENJADI KEWENANGANPEMERINTAHAN SECARA EFISIEN DAN KAB/KOTA YANG DISERAHKANYANG MENJADI AKUNTABEL OLEH PENGATURANNYA KEPADA DESA. KEWENANGAN DESA, DAPAT DESA, DILAKUKAN SECARA TUGAS PEMBANTUAN DARI OTONOM OLEH MENCAKUP: PEMERINTAH, PEMERINTAH PEMERINTAH DESA. PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA PMDN NO. 30 TAHUN 2006 YANG OLEH PERATURAN TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA KEPADA DESA DISERAHKAN KEPADA DESA. 5
  6. 6. KEWENANGAN YANG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA1. Jenis urusan ini sebenarnya yang merupakan urusan rumah tangga desa sesuai tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat.2. Urusan-urusan yang:  Secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan rumah tangga desa;  Dalam menyelenggarakannya (mengatur dan mengurus), desa mempunyai kedudukan dan peranan desisif (penetapan keputusan) dan responsibel (bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan rumah tangganya);  Tidak atau belum diambil alih atau dijadikan urusan instansi pemerintah yang lebih tinggi;  Tidak dilarang oleh ketentuan resmi yang berlaku dan lebih tinggi;  Berada dalam batas-batas kemampuan desa (untuk menyelengga- rakannya).  Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan, atau dalam rangka penggunaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas;  Bersifat mendesak, darurat, dan seperti itu, kendatipun secara hukum atau administrasi, urusan itu adalah urusan instansi yang lebih atas, guna keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa yang bersangkutan. 6
  7. 7. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA (PERMENDAGRI NOMOR 30 TAHUN 2006) POLA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA BAGIAN URUSAN WAJIB DAN/ATAU BAGIAN URUSAN PILIHAN URUSANURUSAN PEMERINTAHAN BERSAMA KAB/KOTA YANG (CONCURENT DAPAT DISERAHKAN FUNCTION) KEPADA DESA KAB/KOTA DAN DESA URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA YANG SECARA LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MSY 7
  8. 8. IMPLIKASI1. KEWENANGAN MENGATUR ADA PADA TINGKAT DESA, SEHINGGA TERJADI: PERGESERAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAHAN DESA; ADANYA PRAKARSA DAN KEWENANGAN MENGATUR OLEH PEMERINTAHAN DESA, SEHINGGA TERJADI PENINGKATAN VOLUME PERUMUSAN PERATUR- AN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.2. ADANYA ANGGARAN YANG DIBERIKAN KAB/KOTA KEPADA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN URUSAN PEM. TSB, SEHINGGA TERJADI: PERGESERAN ANGGARAN DARI POS PERANGKAT DAERAH KEPADA POS PEMERINTAHAN DESA; ADANYA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BISA MENGATASI KEBUTUHAN MSY DESA DALAM SKALA DESA (SEPERTI REHABILITASI GEDUNG SD, PERBAIKAN BALAI POSYANDU, PEMBANGUNAN JALAN DESA, DLL).2. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, HARUS DIRUBAH MENJADI ORGANISASI STAF DAN LINI (BUKAN ORGANISASI STAF). MEMBUTUHKAN TINGKAT KEMAMPUAN YANG MEMADAI DARI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BPD DALAM MENGELOLA URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT. PERLU DILAKUKAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN/ATAU STUDI BANDING BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN ANGOTA BPD. 8
  9. 9. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTADASAR PERTIMBANGAN:1. Efisiensi: bila pelaksanaan suatu tugas pemerintahan tertentu dinilai lebih efisien dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat bawahnya (ditinjau dari aspek anggaran, penggunaan tenaga, atau pemanfaatan sumber daya lainnya), maka Pemerintah tingkat atasnya dapat menugaskan kepada Pemerintah tingkat bawahnya untuk melaksanakan tugas tersebut;2. Efektivitas: bila pelaksanaan suatu tugas pemerintahan tertentu dinilai lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat bawahnya (ditinjau dari aspek esensi masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat, pola pelaksanaan dalam mengatasi masalah, serta jangkauan masyarakat pemanfaat/ beneficiaries atas pelaksanaan tugas tersebut), maka Pemerintah tingkat atasnya dapat menugaskan pemerintah tingkat bawahnya untuk melaksanakan tugas tersebut;3. Responsivitas dan Akuntablitas: bila pelaksanaan suatu tugas pemerintahan tertentu dinilai lebih responsif dan akuntabel dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat bawahnya (ditinjau dari aspek kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi masalah selama proses pelaksanaan, serta aspek ketepatan fokus pemanfaat/beneficiaries dalam pelaksanaan tugas tersebut), maka Pemerintah tingkat atasnya dapat menugaskan pemerintah tingkat bawahnya untuk melaksanakan tugas tersebut. 9
  10. 10. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTASebagai Contoh:Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai/BLT (dalam rangka membanturumah tangga miskin dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga) yangmerupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang dalam proses pendataan“rumah tangga miskin” dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (melalui pelaksanaanasas Tugas Pembantuan), karena Pemerintah Desa dinilai lebih mengetahui namadan jumlah rumah tangga miskin di desanya masing-masing.Dalam melaksanakan “Tugas Pembantuan” tersebut, Pemerintahan Desa bertanggungjawab kepada Pemerintahan atasan yang menugaskan(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota), agardapat diketahui keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut oleh pihak yangmenugaskan. 10
  11. 11. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA YANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DISERAHKAN KEPADA DESA1. Penyerahan urusan tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai perkembangan kebijakan ketatanegaraan Indonesia, yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.2. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap mengindahkan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara”, yakni: (a) asas kepastian hukum; (b) asas tertib penyelenggara negara; (c) asas kepentingan umum; (d) asas keterbukaan; (e) asas proporsionalitas; (f) asas profesionalitas; (g) asas akuntabilitas; (h) asas efisiensi; dan (i) asas efektivitas.3. Sejalan dengan “asas kepentingan umum” dengan prinsip bahwa bila terdapat permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan umum yang memerlukan peran pemerintah untuk mengatasinya, maka Pemerintah Desa wajib menyelesaikan permasalahan tersebut, meskipun penanganan atas permasalahan tersebut buka merupakan kewenangan Pemerintah Desa.4. Pemerintah Desa (sebagai Pamong Praja atau Pelayan Masyarakat) wajib mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, sejauh permasalahan itu tidak mampu diatasi sendiri oleh masyarakat desa.5. Penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Desa tidak hanya sebatas pada kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan sistem nilai adat istiadat setempat, namun harus senantiasa “sensitif/peka dan responsif” dalam mencermati setiap permasalahan 11 dalam kehidupan masyarakat desa. 11
  12. 12. KLASIFIKASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN BIDANG TUGAS PEMERINTAHAN DESABIDANG PEMERINTAHAN: Mengusulkan pembentukan dan perubahan status desa. Melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa (sesuai pedoman yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota). Menetapkan kelembagaan desa, yakni penetapan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (sesuai pedoman yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota). Mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa. Menggali sumber-sumber pendapatan desa dan mengelola kekayaan desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menetapkan Peraturan Desa (bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa) dan melaksanakan Peraturan Desa tersebut secara efektif; Menjalankan dan menegakkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 12 12
  13. 13. KLASIFIKASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN BIDANG TUGAS PEMERINTAHAN DESABIDANG PEMERINTAHAN: Melaksanakan administrasi Pemerintah Desa, yang meliputi Administrasi umum, administrasi pelayanan serta administrasi kependudukan dan administrasi keuangan desa. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.BIDANG PEMBANGUNAN: Menyiapkan data dan informasi yang akurat tentang esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang perlu diatasi melalui pelaksanaan program-program pembangunan desa. Menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Desa, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM-Desa (rencana lima tahunan desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa/RKP-Desa (rencana tahunan desa). Mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di kawasan desa dan yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk tujuan-tujuan pembangunan. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (tahap perencanan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan). Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat miskin; Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa pada ummnya sesuai lingkup kewenangan serta kemampuan masyarakat dan Pemerintahan Desa. 13 13
  14. 14. KLASIFIKASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN BIDANG TUGAS PEMERINTAHAN DESABIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN: Menegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; MengembangKan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat (sesuai sistem nilai sosial budaya masyarakat setempat). Memperkuat peran lembaga adat serta pelestarian nilai-nilai adat sebagai pengatur sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku saling menghormati antar warga desa yang berbeda agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa;BIDANG KERJASAMA (KERJASAMA ANTAR DESA ATAU DENGAN PIHAK KETIGA): Kerjasama manajemen/pengelolaan, misalnya dalam pengelolaan pemerintahan desa perbaikan pelayanan yang melibatkan lintas desa, dll. Kerjasama operasional, misalnya dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang melibatkan wilayah lintas desa. Kerjasama pembiayaan, misalnya pembiayaan dalam penggalian dan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam, yang melibatkan lintas desa. Kerjasama pembagian keuntungan, misalnya dalam pemanfaatan potensi desa dan/atau pengadaan suatu barang atau jasa yang melibatkan beberapa pemerintah desa. Kerjasama bagi hasil, misalnya dalam pemanfaatan obyek-obyek wisata atau sumber daya alam lainnya, yang berada di lintas desa Kerjasama lain-lain. 14 14
  15. 15. 15

×