![PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DI
DAERAH
1
[CONTOH] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LH SESUAI
KEWENANGAN DI DAERAH (PENYEDIAAN LABORATORIUM
LINGKUNGAN)
2
[CONTOH] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LH SESUAI
KEWENANGAN DI DAERAH (PEMANFAATAN LIMBAH B3)
3
PENUTUP
4
OUTPUT](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pemanfaatan Limbah B3
Similar to Pemanfaatan Limbah B3 (20)
Pemanfaatan Limbah B3
- 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LH DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
- 2. PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH 1 [CONTOH] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LH SESUAI KEWENANGAN DI DAERAH (PENYEDIAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN) 2 [CONTOH] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LH SESUAI KEWENANGAN DI DAERAH (PEMANFAATAN LIMBAH B3) 3 PENUTUP 4 OUTPUT
- 3. PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH 1
- 4. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah WAJIB PELAYANAN DASAR 6 URUSAN 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 6. Sosial URUSAN PILIHAN 8 URUSAN 1. Kelautan dan perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi. WAJIB NON PELAYANAN DASAR 18 URUSAN 1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi & Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan Pasal 9 UU 23 2014 • Kriteria eksternalitas Pendekatan berdasarkan skala dampak dari pelaksanaan urusan • Kriteria akuntabilitas Pendekatan berdasarkan pertimbangan kelangsungan dan kedekatan terhadap masyarakat • Kriteria efisiensi Pendekatan berdasarkan ketersediaan sumber daya untuk mendapatkan ketepatan dan kecepatan hasil Pelaksanaan Urusan Konkuren Pembagian urusan konkuren dibagi atas 3 (tiga) kriteria utama, yaitu : URUSAN KONKUREN BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2014
- 5. 11 SUB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan PPLH Pengaduan Lingkungan Hidup Diklat dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat Urusan lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Di dalam Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, urusan lingkungan hidup terdiri atas 11 sub bidang Seluruh sub bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota; Sembilan sub bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan secara berjenjang dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota Dua sub bidang lainnya, yakni persampahan dan pengelolaan B3 dan limbah B3 diatur lebih spesifik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota PEMBAGIAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
- 6. Sub Bidang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengakuan Keberadaan MHA & Kearifan Lokal Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan PPLH Diklat dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat Penghargaan Lingkungan Hidup utuk Masyarakat Pengaduan Lingkungan Hidup Sub Bidang Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan Persampahan Dari 11 sub bidang lingkungan hidup 9 sub bidang terbagi secara berjenjang antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan nomenklatur urusan yang sama Nomenklatur kewenangan pada 9 sub bidang disamping hanya dibedakan oleh skala kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Pada sub bidang pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan persampahan pembagian kewenangan antar pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diatur secara lebih spesifik PELAKSANAAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
- 7. URUSAN KEG SUB KEG SUB KEG SUB KEG SUB KEG SUB KEG PROGRAM PROGRAM PROGRAM KEG KEG GAMBARAN PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DI DAERAH • Kewenangan pemerintah daerah pada urusan Lingkungan Hidup berimplikasi pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di daerah • Berimplikasi pada kegiatan yang dapat dianggarkan oleh pemerintah melalui APBD Termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana pada urusan Lingkungan Hidup, perlu mengacu pada kewenangan daerah agar dapat dianggarkan di dalam APBD
- 8. ALTERNATIF PELAKSANAAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH KEUANGAN PERMENDAGRI 64/2020 PERMENDAGRI 90/2019 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Sesuai Kewenangan Diluar Kewenangan • Didanai oleh APBD • Dilaksanakan oleh OPD LH • Tidak dapat didanai oleh APBD • Dapat dilaksanakan oleh BUMD sebagai entitas bisnis • Dilaksanakan melalui skema Tugas Pembantuan Terdapat alternatif yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggaraan sub bidang yang berada di diluar kewenangannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan
- 9. [CONTOH] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LH SESUAI KEWENANGAN DI DAERAH (PENYEDIAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN) 2
- 10. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pengaduan Lingkunga n Hidup Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan PPLH Fungsi Laboratorium menunjang secara tidak langsung pelaksanaan 3 sub bidang urusan Lingkungan Hidup [CONTOH] GAMBARAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Secara langsung Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari pelaksanaan sub bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bentuk kelembagaan Laboratorium Lingkungan Hidup : Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bentuk kelembagaan laboratorium LH di daerah disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi daerah Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan merupakan bagian dari komponen sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat dianggarkan daerah sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019
- 11. Hasil Pemutakhiran PMDN 90/2019 [CONTOH] NOMENKLATUR TERKAIT PENGELOLAAN LABORATRIUM LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
- 12. Hasil Pemutakhiran PMDN 90/2019 Program Penunjang Urusan Pengadaan Sarpras Laboratorium [CONTOH] PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
- 13. Hasil Pemutakhiran PMDN 90/2019 Program Penunjang Urusan Pemeliharaan Sarpras Laboratorium dan Peningkatan Pelayanan BLUD [CONTOH] PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
- 14. [CONTOH] PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LH SESUAI KEWENANGAN DI DAERAH (PEMANFAATAN LIMBAH B3) 3
- 15. Di dalam Lampiran UU 23 tahun 2014 urusan Lingkungan Hidup, Limbah B3 termasuk ke dalam sub bidang urusan Lingkungan Hidup • Pengelolaan B3 • Pengelolaan Limbah B3 Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi • Penyimpanan sementara Limbah B3 • Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota PUSA T PROVINSI KAB/KOTA • Kewenangan Provinsi hanya terbatas pada Pengumpulan Limbah B3 kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; • Fasilitas pemanfaatan limbah B3 oli bekas menjadi bahan bakar alternatif yang dihibahkan merupakan bagian dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 • Di dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penylenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 275, pemanfaatan Limbah B3 merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3 • Pemanfaatan Limbah B3 merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Karena bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah provinsi tidak dapat menganggarkan kegiatan terkait pemanfaatan limbah [CONTOH] PENYEDIAAN SARANA PEMANFAATAN LIMBAH B3 OLI BEKAS
- 16. [CONTOH] NOMENKLATUR KEGIATAN DAERAH PROVINSI TERKAIT PENANGANAN LIMBAH B3 Di dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah kegiatan nomenklatur kegiatan yang tersedia pada Program Pengendalian Limbah B3 hanya terkait pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi Nomenklatur Kegiatan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan di dalam UU 23 Tahun 2014 • Nomenklatur kegiatan di dalam Permendagri 90 Tahun 2019 hanya terkait dengan penerbitan dan pengawasan terhadap izin pengumpulan dan penyimpanan sementara • Komitmen izin dimaksud adalah pengumpulan dan penyimpanan yang dilaksanakan oleh perseorangan/badan usaha/badan hukum • Terkait dengan pengelolaan limbah B3 tidak terdapat nomenklatur kegiatan dan/atau subkegiatan yang dapat digunakan oleh pemerintah provinsi • Hal ini berimplikasi pada penganggaran daerah yang tidak dapat melaksanakan dan menganggarkan kegiatan yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan sarana pemanfaatan limbah B3
- 17. KETENTUAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 PADA PP 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya (Pasal 59 UU 32/2009) TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LIMBAH Penetapan Limbah B3 Pengurangan Limbah B3 Penyimpanan Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 Pengangkutan Limbah B3 Pemanfaatan Limbah B3 Pengolahan Limbah B3 Penimbunan Limbah B3 Pembuangan Limbah B3 Pengecualian Limbah B3 Perpindahan Limbah B3 Penanggulang an Limbah B3 Sistem tanggap darurat Limbah B3 PENGELOLAAN LIMBAH B3 meliputi : PP 22 TAHUN 2021 PS. 275 PEMANFAATAN LIMBAH B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar • Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 (PP 22 Pasal 315 ayat 1) • Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, pemanfaatan limbah B3 diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3 atau melakukan ekspor Limbah B3 (PP 22 Pasal 315 ayat 2)
- 18. 18 • Pemanfaatan Limbah B3 adalah BADAN USAHA yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 (Ketentuan Umum PP 22 Tahun 2021) • Untuk dapat melakukan pemanfaatan limbah B3 setiap orang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki : (PP 22 Pasal 318 Ayat 1) • Persetujuan Lingkungan; dan • Perizinan berusaha KETENTUAN PEMANFAAT LIMBAH B3 BERDASARKAN PP 22 TAHUN 2021 Pemanfaat Limbah B3 adalah BADAN USAHA • Pemerintah Provinsi sebagai OPD tidak dapat melakukan pemanfaatan Limbah B3 karena bukan bagian dari kewenangannya; • Apabila Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pemanfaat Limbah B3, maka harus dibentuk/Menunjuk BADAN USAHA MILIK DAERAH • Proses pemanfaatan Limbah B3 melalui BUMD diatur dengan mekanisme business to business ( B to B)
- 19. 19 PENUTUP 4
- 20. • Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan bagian urusan wajib non pelayanan dasar yang dibagi dengan antara pemerintah pusat dan daerah; • Penyediaan infrastruktur pada urusan lingkungan hidup penting memperhatikan pembagian kewenangan di daerah karena akan berimplikasi terhadap perencanaan dan penganggaran di daerah • Pada penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kewenangannya, daerah dapat menganggarkan biaya penyediaan dan operasional infrastruktur daerah • Terkait dengan penyediaan sarana yang berada di luar kewenangan daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha sebagai operator dan pengelola infrastruktur • Mengingat hal tersebut, pemberian hibah dalam bentuk barang dan infrastruktur perlu memperhatikan kesesuaian kewenangan di daerah PENUTUP
- 21. TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 21
Editor's Notes
- Thank you for Downloading our item form Premast Plus ------------------------------- You must attribute the graphics to plus.premast.com : In order to use content or a part of it, you must attribute it to plus.premast.com, so we will be able to continue creating new free PowerPoint graphic resources every day. You are free to use this item: - For both personal and commercial projects and to modify it. - In a website or presentation template or as part of your design. You are not allowed to: - Sub-license, resell or rent it. - Include it in any online or offline archive or database.