Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, pengaturan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, serta penyelenggaraan program kesehatan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang penang

1. Undang-Undang RI Nomor 36
Tahun 2009 Tentang
Kesehatan
KELOMPOK 6
1. ADELIA PUTRI
2. DARMAYUNITA
3. OKTAVIA MEGA
4. PUTRI AYU
5. RINI
6. SIKA MARDI SAPUTRI DOSEN PEMBIMBING
HJ. NELWATI. SST

2. Undang-Undang RI Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan
BAB 1 KETENTUAN UMUM
PASAL 1
1. kesehatan
2. Sumber daya di bidang kesehatan
3. Prbekalan kesehatan
4. Sediaan farmasi
5. Alat kesehatan
6. Tenaga kesehatan
7. Fasilitas pelayanan

3. 8. obat-obatan
9. Obat tradisional
10.Teknologi keshatan
11. Upaya kesehatan
12. Pelayanan kesehatan promotif
13. Pelayanan kesehatan preventif
14. Pelayanan kesehatann kuratif
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif
16. Pelayanan kesehatan tradisional
17. Pemerintahan pusat
18. Pemerintahan daerah
19. mentrix

4. BAB II, ASAS DAN TUJUAN
PASAL 2
 Pmbangunan kesehatan diselenggarakan
dengan berasaskan perikemanusiaan,
keseimbangan , pnghormatan hak dan
kewajiban,keadaan,gender dll
PASAL 3
 Pembangunan kesehatan bertujun untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

5. BAB III, HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4-13
 Setiap orang berhak atas kesehatan
 memperoleh akses atas sumber daya
 dibidang kes,memperoleh pel.kes,
 menentukan sendiri pel. Kes yang diperlukan
 mendapatkan lingkungan yang sehat
 mendapatkan informsi dan edukasi tentang
kesehatan
 memperoleh informasi tentang data kesehatan
dirinya
 mempertahankan dan meningkatkan derajat
kes.mas

6.  berkewajiban menghormati hak orang lain
 berkewajiban berperilaku hidup sehat
 berkewajiban menjaga dan meningkatkan
derajat kes bagi orang lain yang menjadi
tanggung jawabnya
 berkewajiban turut serta dalam program
jaminan kes sosial

7. BAB IV, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
PASAL 14- 20
 Pemerintah bertanggung jawab merencanakan,
mengatur, menyelenggarakan,membina dan
mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan
yang merata dan terjangkau oeh masyarakat
BAB V , SUMBER DAYA DIBIDANG KES
PASAL 21-29
 Tenaga kesehatan
tanakes harus memenuhi kebutuhan ketentuan
kode etik,standar profsi,hak pengguna
pel.kes,tandar pel,dan standar prosedur
operasional. Tanakes berhak mendapatkan
imbalan dan perlindungan hukum

8. Fasilitas PEL.KES
PASAL 30-35
Bagaimanapun kondisinya, fasilitas pel.kes baik
Pemerintah maupun swasta, wajib memberikan
pel.kes bagi menyelamatkan nyawa pasien dan
pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
Perbekalan Kesehatan
PASAL 36-41
Pemerinth menjami n ketersedian, pemerataan
dan ketrjangkauan perbekalan kesehatan terutama
obat esensial

9. Teknologi dan Produk Teknologi
PASAL 42-45
 Teknologi dan produk teknologi kesehatan
diadakan,diteliti,diedarkan,dikembangkan dan
dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
BAB VI, UPAYA KESEHATAN
PASAL 46-125
 Upaya kesehatan diselenggarakan dalam
bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif,
peventif,kuratif dan rehabilitatif yang
diselenggarakan secara terpadu menyeluruh
dan berkesinambungan
 Upaya kesehatan terdiri dari

10. 1. Pemberian pelayanan
2. Perlindungan pasien
3. Pel.kes tradisional
4. Peningkatan kes dan
pencegahan penyakit
5. Penyembuhan penyakit
danpemulihankesehatan
6. Kesehatan reproduksi
7. Keluarga berencana
8. Pengamanan makanan
dan minuman
9. Pengaman zat adiktif
10. Bedah mayat
11. Kesehatan sekolah
12 Kesehatan olahraga
13.Pel.kes pada bencana
14. Pelayanan darah
15. Kesehatan gigi dan
mulut
16. Penanggulangan
gangguang penglihatan
dangangguanpendengar
an
17. Pengamanan dan
penanggulangan sedian
farmasi dan alat
kesehatan

11. BAB VII KESEHATAN
IBU,BAYI,ANAK,REMAJA,LANJUT USIA
DAN PENYANDANG CACAT
PASAL 126-135
(kesehatan ibu,bayi dan anak)
 Kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga
kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan
generasi yang sehat dan berkualitas serta
mengurangi angka kematian
 Setiap bayi berhak mendapatkan ASI
 Kesehatan anak dilakukan sejak anak masih
dalam kandungan,dilahirkan,setelah
dilahirkan dan sampai usia 18 th.

12. Kesehatan remaja
PASAL 136-137
 Upaya pemeliharaan kesehatan remaja
harus ditujukan untuk mempersiapkan
menjadi orang dewasa yang sehat dan
produktif baik sosial maupun ekonomi
 Pemerintah berkewajiban menjamin agar
remaja dapat memperoleh edukasi,informasi
dan layanan mengenai kes.remaja agar
mampu hidup sehat dan bertanggung jawab

13. Kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat
PASAL 138-140
 Upaya kesehatan bagi usia lanjut dan
penyandang cacat dilakukan oleh pemerintah
pusat,pemerintah daerah dan masyarakat
BAB VIII GIZI
PASAL 141-143
 Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh
siklus kehidupan sejak dalam kandungan
sampai dengan lanjut usia dengan prioritas
kepada kelompo rawan:
1. bayi dan balita
2. Remaja perempuan
3. Ibu hamil dan menyusui

14. BAB IX KESEHATAN JIWA
PASAL 144-151
 Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin
setiap orang dapat menikmati kehidupan yang
sehatbebas dari ketakutan,tekanan dan
gangguan lai yang dapat menggangu kesehatan
jiwa
BAB X PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK
MENLAR
PENYAKIT MENULAR PASAL 152-157
 Pemerintah,pemerintah daerah dn masyarakat
bertanggung jawab melakukan upaya
pencegahan,pengendalian dan pemberantasan
penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan

15. Penyakit tidak menular
PASAL 158-161
 Pemerintah,pemerintah daerah bersama
masyarakat bertanggung jawab melakukan
komunikasi,informasi dan edukasi yang benar
tentang faktor resiko penyakit tidak menular
yang mencakup seluruh fase kehidupan
BAB XI KESEHATAN LINGKUNGAN
PASAL 162-163
 Upaya kes.lingkungan ditujukan untuk
mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat
baik fisik,kimia,bilogi mauun sosial yang
memungkinkan setiap orang mencapa derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya

16. BAB XII KESEHATAN KERJA
PASAL 164-166
 Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk
melindungi pekerjaan agar hidup sehat dan
terbebas dari gangguan kesehatan serta
pengaruh buruk ang diakibatkan oleh pekerjaan
BAB XIII PENGELOLAAN KESEHATAN
PASAL 167
 Meliputi pengelolan adm kes,informasi
kes,sumber dya kes,upaya kes,pembiayaan
kes,peran serta dan pemberdayaan masyarakat
dll

17. BAB XIV INFORMASI KESEHATAN
PASAL 168-169
 Pemerintah memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk memperoleh akses terhadap
informasi kes dalam upaya meningkatkan
derajat kes.mas
BAB XV
PASAL 170-173
 Pembiayaan kes bertujuan untuk penyedian
pembiayaan kes yang berkesinambungan
dengan jumlah yang mencukupi,teralokasi
secara adil dan termanfaatkan secara berhasil
guna dan berdaya guna untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kes agar
meningkatka derajat kesmas

18. BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT
PASAL 174
 Masyakat berperan serta, baik secara
perseorangan maupun terorganisasi dalam
segala bentuk dan tahapan pembangunan kes
dalam rangka membantu mempercepat
pencapaian derajat kesmas.
BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN
PASAL 175-176
 Nama dan kedudukan
PASAL 177
 Peran, tugas dan wewenang

19. BAB XVIII PEMBINAAN DA PENGAWASAN
PASAL 178-181
 Pembinaan
pemerintahanpemerintahan daerah
melakkan pembinaan terhadap masyarakat
dibidang kesehatan
PASAL 182-188
 Pengawasan
mentri dalam melakukan pengawasan dapat
memberikan izin terhadap setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan

20. BAB XIX PENYIDIKAN
PASAL 189
 Melakukan pemeriksaan ats kebenaran
laporan serta keterangan tentang tindak
pidana dibidang kesehatan
BAB XX KETENTUAN PIDANA
PASAL 190-201
 Jika terjadi kecacatan atau
kematian,pimpinan atau tanakes dengan
pidana penjara 10 th dan denda 1 milliar
rupiah

21.  Setiap orang yang tanpa izin mendirikan
praktik pel.kes dan tejadi luka berat atau
kematian dipidana 1 th penjara dan denda
sebanyak 100 juta rupiah
 Setiap orang yang dengan sengaja
menghalangi pemberian asi dipidana penjara
paling lama 1 th dan denda 100 juta rupiah
 BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
 BAB XXII KETENTUA PENUTUP
 Pada saat undang-undang ini berlaku, UU
no 23 tahun 1992 tentang kesehatan dicabut
dan dinyataka tidak berlaku lagi.

22. SEKIAN DAN TERIMA KASIH