"[Ringkasan]" Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan potensi masalah, strategi pencegahan, dan mitigasi terhadap dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu pada tahapan pengajuan calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Dokumen ini juga membahas ketentuan hukum terkait pemilu, penanganan tindak pidana pemilu, serta asas-asas hukum yang berlaku.

1. PEMETAAN POTENSI MASALAH,STRATEGI
PENCEGAHAN DAN MITIGASI TERHADAP DUGAAN
PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA
TAHAPAN PENCALONAN PRESIDEN, WAKIL
PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
SAT RESKRIM POLRES BELITUNG
Tanjungpandan, 31 Juli 2023

2. Managing
Managing
UU
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD
dan anggota DPRD
 UU No.: 7 / 2017 ttg Pemilihan Umum
Merupakan penggabungan dari 3 UU di bidang Pemilu, yaitu:
1. UU Pemilihan Presiden (UU No 42 Tahun 2008)
2. UU Pemilihan DPR, DPD dan DPRD (UU No. 8 Tahun 2012)
3. UU Penyelenggara Pemilu (UU No 15 Tahun 2011)
 PERPPU No. 1 /2022
TP Pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yg diatur dlm UU yg
penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
Perbawaslu Perbawaslu No. 3 / 2023 tentang Sentra Gakkumdu
Per MA
Perma 1 /2018 tentang Tata Cara Penyelesaian TP Pemilihan
dan Pemilu

3. Managing
SYARAT USIA CALON PANWAS CAM - TPS
 Saat mendaftar menjadi calon pengawas Pemilu berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota
Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS
Pasal 117 ayat 1 huruf b. (dlm UU 7/2017 semula paling rendah 25 tahun)
 Bila tidak ada yg memenuhi syarat, dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang berusia
paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota
Pasal 117 ayat (3) (penambahan, dlm UU 7/2017 tidak ada)
Pasal 117
PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU
Parpol yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional Pemilu 2019 dan telah ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu, dapat menggunakan nomor urut Parpol yg sama tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut Parpol Pemilu 2024
Pasal 179 ayat 3 (dlm UU 7 2017 dilakukan secara undi dlm sidang Pleno KPU)
Pasal 179
PENETAPAN KURSI ANGGOTA DPR
Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580
(Dlm uu 7/2017 hanya sebanyak 575, penambahan 5 kursi)
Pasal 186
WAKTU KAMPANYE
Kampanye Pemilu legislatif dilaksanakan selama 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap Pemilu s.d. dimulainya masa
tenang. (dlm UU 7/2017, dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilu)
Kampanye Pemilu Presiden-Wapres dilaksanakan selama 15 hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon s.d.
dimulainya masa tenang.
Pasal 276

4. Managing
Terdapat 77 TP Pemilu
Diatur di 66 pasal ketentuan pidana
Dari Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017
Jumlah ini meningkat dibanding undang-undang Pemilu sebelumnya. Di UU
Pemilu lama (No 8 Tahun 2012) terdapat 56 tindak pidana Pemilu yang diatur
di 48 pasal
01

5. Pusat aktifitas Gakkum TP.
Pemilu/Pemilihan terdiri dari
unsur Bawaslu, Polri dan
Jaksa
Disusun bersama, ditetapkan setelah konsul
dengan DPR.
 Pemilu: Perbawaslu;
 Gakkumdu LN: Koordinasi dengan
Kemenlu;
Menyamakan pemahaman dan
pola penanganan TP. Pemilu/
Pemilihan
Perbawaslu 3/2023
Melekat pada Bawaslu,
Bawaslu Prov/Kab/Kota
1. ARTI
2.TUJUAN
3. SEKRETARIAT
5. PENYUSUNAN
6. PEMILU
Pasal 1 Ke-38, 486, 487 UU Pemilu Dibebankan anggaran
Bawaslu
4. ANGGARAN OPERASIONAL

6. PENYIDIK GAKKUMDU
Pasal 11 Perbawaslu 3/2023
Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu;
b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu
serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
Penyidik yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di sekretariat Gakkumdu selama
tahapan Pemilu ditunjuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres/Kapolres
Metro/Kapolrestabes/Kapolresta berdasarkan surat perintah.
Pasal 486 (3) UU 7/2017
Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Pasal 476 – 484 UU Pemilu
Managin
g
Insert Your Creative
Idea
1. LIDIK
 Pemilu: menemukan bukti permulaan yang cukup, maks 1 x
24 jam disampaikan kepada penyidik (LHP + BP)
 Pemilihan: dimulai setelah Laporan diterima; geledah, sita,
kumpul alat bukti tanpa izin Ketua PN.
3. SIDIK
 Tahap I : Maks 14 hari;
 Prapenuntutan : Maks 3 hari;
 Tahap I ke-2 : Maks 3 hari;
 Limpah BP ke PN : Maks 5 hari setelah Tahap II.
Dapat dilakukan tanpa kehadiran Tersangka/Terdakwa
in absentia;
PENANGANAN
TP. PEMILU / PEMILIHAN
2. WAKTU PENERUSAN KE POLRI
 Pengawas koordinasi dengan Polri & Jaksa dalam
Gakkumdu
 Maks 1 x 24 jam sejak diputuskan oleh Pengawas.
 Telah ikuti latsus lidik & sidik TP Pemilu;
 Cakap & miliki integritas moral yang tinggi;
 Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
PERSYARATAN
PENYELIDIK & PENYIDIK
KETENTUAN TINDAK PIDANA
 Pasal 488 – 554 UU Pemilu

8. REGISTRASI
TEMUAN/LAPORAN
PEMBAHASA
N
KAJIAN/
PENYELIDIKA
N
PENYUSUNAN
KAJIAN
RAPAT PLENO
DITERUSKAN KE
PENYIDIKAN
DIHENTIKA
N
PEMBAHASA
N
PELIMPAHAN KE
JAKSA/PU
DIHENTIKAN
PELIMPAHAN KE
PENGADILAN
NEGERI
PEMBAHASA
N
• PRA
PENUNTUTAN
• DIHENTIKAN
Membahas substansi pasal apa yang
akan diterapkan, menentukan bukti
yang akan dicari
PUTUSAN
Paling lama 14 hari kerja sejak diregistrasi
Pleno menentukan apakah temuan/laporan diteruskan
ke penyidik atau dihentikan
Membahas hasil penyidikan dan
pelimpahan kasus ke penuntut umum
Membahas pelaksanaan putusan
pengadilan
1X24 jam
PEMBAHASA
N
Menilai kecukupan bukti permulaan
1X24 jam
 Dimulai setelah temuan /laporan diterima dan diregister.
 Maks 7 hari;
 Jika perlu ket. tambahan : maks 14 hari kerja sejak diregister
 Tahap I : Maks 14 hari;
 Prapenuntutan : Maks 3 hari;
 Tahap I ke-2 : Maks 3 hari;
Maks 5 hari setelah Tahap II

9. Penanganan perkara TP Pemilu
Tahun 2019, terdapat 849
laporan/temuan pelanggaran
dugaan tindak pidana pemilu,
setelah dilakukan Pembahasan
oleh Gakkumdu:
1. 482 laporan/temuan dihentikan
di Bawaslu, karena bukan TP
Pemilu ataupun merupakan
pelanggaran lainnya;
2. 367 laporan/ temuan
diteruskan ke Polri guna
dilakukan penyidikan.
 53 perkara dihentikan
karena tidak cukup bukti
 314 perkara dilimpahkan
ke Kejaksaan (Tahap II)
NO JENIS TP PEMILU JML
1 MONEY POLITICS 100
2 BERIKAN SUARA LEBIH DARI1 KALI DAN/ATAUMENGAKU DIRINYASEBAGAI ORANG LAIN 65
3 BUAT TINDAKAN/KEPUTUSANYG UNTUNG/RUGIKANPESERTA PEMILU 36
4 SEBABKAN SUARA PEMILIHJADI TIDAK BERNILAI/SUARA PESERTA PEMILU MENJADI TAMBAH/KURANG 33
5 KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH/PENDIDIKAN 20
6 PEMALSUAN 18
7 SEBABKAN HILANG/BERUBAHBA REKAPITULASI 17
8 PIHAK YG DILARANGSBG PELAKSANA/TIMKAMPANYE 15
9 KAMPANYE LIBATKAN PIHAK YG DILARANG 14
10 KAMPANYE GUNAKAN FASILITASPEMERINTAH 12
11 KAMPANYE DI LUAR JADWAL 10
12 PERUSAKAN APK 8
13 GANGGUKAMTIB PDPELAKSANAAN PEMUNGUTANSUARA, ATAU GAGALKAN PEMUNGUTANSUARA 4
14 MENGHINAPESERTA PEMILU 3
15 MENGHASUT,MENGADU DOMBA 3
16 SEBABKAN ORANG LAINKEHILANGANHAK PILIH 3
17 MENGACAU,MENGHALANGI,GANGGU KAMPANYE 2
18 MERUSAK ATAU MENGHILANGKANHASILPEMUNGUTANSUARA YANG SUDAH DISEGEL 2
19 TDK SERAHKAN SALINAN DPT KE PARPOL 1
20 TIDAK MENJAGA, MENGAMANKAN KEUTUHANKOTAK SUARA, DAN MENYERAHKAN KOTAK SUARA TERSEGEL 1
PEMILU SEBELUMNYA DILAKSANAKAN TERPISAH PILLEG TAHUN 2013 DAN PILPRES TAHUN 2014

10. ASAS HUKUM
UU mana yang digunakan apabila perbuatan seseorang melanggar
Pidana Umum, khusus dan kekhususan yang lainnya ? Ada 4 asas hukum
pidana yang perlu kita jadikan pedoman.
UU Pemilu dan Pemilihan memiliki kekhususan yang sistematis diantaranya :
1. Bawaslu lembaga yang berwenang menerima laporan/temuan;
2. Polri hanya dapat menerima penerusan laporan dari Bawaslu;
3. Batasan waktu penerimaan laporan/temuan, Penyidikan, Penuntutan,
Pemeriksaan di Pengadilan, Eksekusi;
4. Banding adalah uaya hukum terakhir;
5. Pembentukan Sentra Gakkumdu;
6. Tempos Delicty terjadi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan;
7. In Absentia mulai dari Penyidikan (Pemilu);
8. Penyitaan tidak diperlukan izin Ketua PN (Pemilihan).
Note :
Lidik, Sidik dam penuntutan dilakukan dengan KUHAP, kecuali ditentukan lain
dalam UU ini  Pasal 477 UU Pemilu
 Lex Specialis Derogat Legi Genberali
UU khusus mengenyampingkan UU umum
 Lex Systematische Specialiteit
Kekhususan yang sistematis
 Lex Posterior Derogat Legi Priori
UU baru mengesampingkan UU lama
 LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
UU khusus mengenyampingkan UU umum
 LEX CONSUMEN DEROGAT LEGI CONSUMTE
hukum pidana khusus yang faktanya lebih dominan.
 LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT
Kekhususan yang sistematis
 LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI
UU baru mengesampingkan UU lama

11. Badan Reserse
Kriminal Polri
ST/1160/V/RES.1.24/2023, TGL 31 MEI
2023
 GUNA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME & NETRALITAS POLRI DALAM GAKKUM, HINDARI CONFLICT OF INTEREST & DIMANFAATKAN OLEH KELOMPOK
TERTENTU;
 WASPADAI LAP/ADUAN YG BERTUJUAN UTK MENURUNKAN ELEKTABILITAS BAKAL CALON PESERTA PEMILU/PEMILIHAN;
 HINDARI LANGKAH2 KONTRA PRODUKTIF YG DAPAT MENYUDUTKAN POLRI IKUT BERPIHAK;
 PROSES LIDIK/SIDIK THD PESERTA PEMILU/PEMILIHAN DITUNDA S.D. TAHAPAN SELESAI, JIKA TETAP MELAKS GIAT LIDIK/SIDIK AKAN DIPROSES DISIPLIN, KODE
ETIK MAUPUN PIDANA;
 TDK BERLAKU BAGI TP PEMILU/PEMILIHAN, TERTANGKAP TANGAN TP KAMNEG / ANCAMAN PIDANA MATI/SEUMUR HIDUP;
 PROSES SIDIK BERUPA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERAGAN YG DILANJUTKAN DGN PENAHANAN THDP ANGGT DPR, KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH TETAP BERPEDOMAN PADA UU MPR, DPR , DPD DAN DPRD DAN UU PEMDA

12. PARTAI POLITIK PEMBENTUKAN PARPOL
1
Pasal 2 UU
Parpol
PEMBENTUKAN PARPOL
Pengurus Tingkat
Pusat
> 30 % keterwakilan
perempuan
Jumlah Pendiri
> 30 WNI usia 21
Tahun/Sudah menikah dari
setiap Provinsi
Didaftarkan
> 50 pendiri mewakili seluruh
pendiri + Akta Notaris
Larangan
Pendiri & Pengurus sebagai
anggota Parpol lain
Keterwakilan
Perempuan
Menyertakan 30 %
Akta Notaris
Memuat AD
& ART serta
pengurus
tingkat
pusat
•Asas & ciri;
•Visi & Misi;
•Nama, lambang & Tanda Gambar
•dll
AD
01
02
03
04
05
06
07

13. PARTAI POLITIK BADAN HUKUM
2
Pasal 3, 4 UU Parpol
01
Didaftarkan
Ke Kemenkumham RI
Harus Mempunyai
•Akta Pendirian;
•Nama, Lamnang & Tanda Gambar;
•Kepengurusuan
a.>75 % setiap Provinsi dari jumlah Kab/Kota
b.>50 % Kec. Pada Kab/Kota
•Kantor tetap di Pusat Provinsi Kab/Kota
•Rekening a.n. Parpol
Kemenkumham RI
•Verifikasi kelengkapan pendaftaran
paling lama 45 hari sejak dokumen
lengkap;
•Pengesahan dengan keputusan paling
lama 15 haru sejak berakhirnya
verifikasi;
•Diumumkan dalam Berita Negara.
Badan Hukum
0
1
0
3
0
2

14. POTENSI TP. PEMILU
PENDAFTARAN
CALON
518 jo 251 (3) 261
(3)
KPU semua tingkatan
tdk tinjut verifikasi
Parpol dari temuan
Bawaslu
519 jo 183
Money Politics
dukungan Calon
DPD
520 jo 524 & 260
Pemalsuan dokumen
menjadi Bakal Calon
543
Pengawas Pemilu
tidak tinjut
temuan/laporan
pelanggaran KPU
sesuai tingkatan
dalam setiap
tahapan

15. MONEY POLITICS DPD
PASAL 519
❑ SETIAP ORANG;
❑ DENGAN SENGAJA;
❑ MELAKUKAN PERBUATAN CURANG
UNTUK MENYESATKAN SESEORANG,
DENGAN MEMAKSA, DENGAN
MENJANJIKAN ATAU DENGAN
MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI
LAINNYA;
❑ UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN
BAGI PENCALONAN ANGGOTA DPD
DALAM PEMILU SEBAGAIMALA
DIMAKSUD DALAM PASAL 183;
PIDANA PENJARA MAKS 3 (TIGA) TH DAN DENDA MAKS RP 36 JT
JUMLAH DPT PROV
DUKUNGAN
PEMILIH
KET
S.D. 1 JUTA MINIMAL 1.000  DUKUNGAN TERSEBAR
PALING SEDIKIT 50%
DARI JUMLAH KAB/KOTA
DI PROV YANG
BERSANGKUTAN;
 DUKUNGAN DIBUKTIKAN
DENGAN DAFTAR
DUKUNGAN DIBUBUHI
TTD / CAP JEMPOL
DILENGKAPI FC KTP
LEBIH DARI 1 JUTA S.D. 5
JUTA
MINIMAL 2.000
LEBIH DARI 5 JUTA S.D. 10
JUTA
MINIMAL 3.000
LEBIH DARI 10 JUTA S.D.
15 JUYA
MINIMAL 4.000
LEBIH DARI 15 JUTA MINIMAL 5.000

16. KAMPANYE PELAKSANA
KAMPANYE
2
1. Pemilu
• Calon anggota legislatif, calon anggota
DPD;
• Pengurus/Gab Parpol;
• Jurkam (legislative)
• Organisasi kegiatan yg ditunjuk oleh peserta
pemilu.
2. Kampanye
Capres/Wapres
• Paslon koordinasi
dgn parpol/Gab
Parpol
membentuk tim
kampanye
Nasional;
• Tugas : Susun
kegiatan tahapan
Kampanye;
• Bertanggungjawa
b : Teknis
penyelenggaraan
kampanye.
3. Tim Kampanye Pres/Wapres
• TK. Nasional -> bentuk TK. Prov
• TK. Prov -> bentuk TK. Kab/Kota
• TK Kab/Kota -> bentuk TK. Kec
• TK. Kec -> bentuk TK. Kel/Desa
4. Pendaftaran
Pelaksana &
Tim Kampanye
Pemilu harus
didaftarkan ke
KPU, KPU
Prov. Kab/Kota
dengan
tembusan
Pengawas.
PELAKSANA
KAMPANYE

17. STRATEGI PENCEGAHAN DAN MITIGASI TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILU
Managing
Menurut PerBawaslu Nomor 20 Tahun 2018, pencegahan pelanggaran dan
sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dibantu
oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS. Adapun dalam Pasal 4 disebutkan pelaksanaannya sebagai
berikut:
1.Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu
2 Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan Pemilu
3 Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
01

18. SEKIAN & TERIMAKASIH
dittipidum_bareskrim
dittipidum bareskrim polri
@pidum_bareskrim