1. Masalah: Dibuatkan peraturan
penjelas, namun tidak setara/sesuai
No Topik Referensi Pembahasan
1 a. Tanggung jawab
pemerintah pusat
dan daerah
b. Pengelolaan Badan
Layanan Umum
c. Mempekerjakan
Tenaga Tidak
Tetap dan
Konsultan Sesuai
dengan Kebutuhan
dan Kemampuan
d. Penerimaan
Bantuan dari Pihak
BAB IV,
pasal 6 ayat
2
BAB V, pasal
7
BAB V, pasal
12 ayat 4
BAB VIII,
Hanya dibuatkan PP atau
permen, padahal seharusnya
dibuatkan UU.
Kekurangannya:
(-) bila terjadi sengketa, pihak
yang dirugikan bisa kalah
secara hukum karena pihak
yang merugikan bernaung pada
UU yang tingkatnya lebih tinggi
(-) Kurang merasa bersalah
ketika hanya melanggar PP,
dibanding melanggar UU
2. Masalah: Belum ada aturan penjelas
No Topik Referensi Pembahasan
2 Kewajiban
rumah sakit
BAB VIII
Kewajiban
dan Hak
(Bagian ke-
satu)
Pemenuhan hak pasien dan indikator
mutu layanan kesehatan belum diatur
(-) mempersulit pengawasan terkait
kewajiban rumah sakit,
(-) merugikan pasien,
(-) menurunkan citra rumah sakit
3. Masalah: Belum ada aturan penjelas
N
o
Topik Referen
si
Pembahasan
3 Keharusan Rumah
Sakit untuk menerima
pasien gawat darurat
tanpa uang muka
Pasal 29
bagian
kewajiban
rumah sakit
Pihak Rumah Sakit diwajibkan untuk
memberikan pelayanan gawat darurat
tanpa uang muka terlebih dahulu.
(-) siapakah yang harus menanggung
biaya rumah sakit apabila pasien
tersebut tidak dapat membayar.
Saran : sebaiknya pemerintah
mengimbau orang-orang yang kurang
mampu untuk memiliki kartu jaminan
kesehatan atau mengikuti program
asuransi kesehatan lainnya yang dapat
menjamin pembayaran kepada pihak
rumah sakit. Pihak rumah sakit juga
sebaiknya memberikan keringanan
kepada pasien yang kurang mampu.
4. Masalah: Belum ada aturan penjelas
N
o
Topik Referen
si
Pembahasan
4 Kepemilikan rekam
medis
Pasal 29 huruf
(h)
tidak detail mengenai siapa yang
memiliki rekam medis pasien. Di
peraturan lainnya seperti PerMenKes
tahun 1989 dan standar internasional
mengatur bahwa rekam medis adalah
milik rumah sakit sedangkan isinya
milik pasien. Hal ini menjadi masalah
ketika pasien ingin pindah melakukan
perawatan di rumah sakit lain. Rekam
medis yang dimiliki di rumah sakit
sebelumnya tentunya akan
mempermudah dokter lain untuk
melihat riwayat penyakit pasien.
Saran : sebaiknya jika pasien memang
membutuhkan rekam medis miliknya,
5. Masalah: Belum ada aturan penjelas
N
o
Topik Referensi Pembahasan
5 Keharusan kepala rumah
sakit harus seorang
tenaga medis yang
memiliki kemampuan
dan keahlian di bidang
perumahsakitan
Pasal 34 Di dalam UU Rumah Sakit kepala rumah
sakit diharuskan tenaga medis yang
memiliki kemampuan dan keahlian di
bidang perumahsakitan.
Sebenarnya, tidak memiliki keahlian
perumahsakitan belum tentu tidak bisa
mengelola rumah sakit , begitu juga
sebaliknya
Saran : sebaiknya peraturan ini ditinjau
ulang lagi agar manajemen rumah sakit
dapat dikelola dengan orang yang memang
memiliki kemampuan manajerial yang
handal.
6. Masalah: Belum ada aturan penjelas
N
o
Topik Referensi Pembahasan
6 Insentif
pajak bagi
rumah sakit
publik dan
rumah sakit
pendidikan
BAB VIII
pasal 30 ayat
3
Di huruf (h), seharusnya
RS publik dan pendidikan
bisa mendapat fasilitas
insentif pajak
Namun, perpajakan diurus
Kemenkeu, jadi simpang-
siur pihak yang harus
membuat penjelasannya
7 Kewajiban
pasien
BAB VIII
(bagian ke-3,
pasal 31)
Bisa merugikan pasien dan
rumah sakit karena bisa
jadi pasien dibebani
kewajiban yang berlebih
atau kurang dari
seharusnya
Editor's Notes
a. PP nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
b. PP No 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
c. Permenkes RI nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011/ tentang Resgristrasi Tenaga Kesehatan
d. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah