SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Masalah: Dibuatkan peraturan
penjelas, namun tidak setara/sesuai
No Topik Referensi Pembahasan
1 a. Tanggung jawab
pemerintah pusat
dan daerah
b. Pengelolaan Badan
Layanan Umum
c. Mempekerjakan
Tenaga Tidak
Tetap dan
Konsultan Sesuai
dengan Kebutuhan
dan Kemampuan
d. Penerimaan
Bantuan dari Pihak
BAB IV,
pasal 6 ayat
2
BAB V, pasal
7
BAB V, pasal
12 ayat 4
BAB VIII,
Hanya dibuatkan PP atau
permen, padahal seharusnya
dibuatkan UU.
Kekurangannya:
(-) bila terjadi sengketa, pihak
yang dirugikan bisa kalah
secara hukum karena pihak
yang merugikan bernaung pada
UU yang tingkatnya lebih tinggi
(-) Kurang merasa bersalah
ketika hanya melanggar PP,
dibanding melanggar UU
Masalah: Belum ada aturan penjelas
No Topik Referensi Pembahasan
2 Kewajiban
rumah sakit
BAB VIII
Kewajiban
dan Hak
(Bagian ke-
satu)
Pemenuhan hak pasien dan indikator
mutu layanan kesehatan belum diatur
(-) mempersulit pengawasan terkait
kewajiban rumah sakit,
(-) merugikan pasien,
(-) menurunkan citra rumah sakit
Masalah: Belum ada aturan penjelas
N
o
Topik Referen
si
Pembahasan
3 Keharusan Rumah
Sakit untuk menerima
pasien gawat darurat
tanpa uang muka
Pasal 29
bagian
kewajiban
rumah sakit
Pihak Rumah Sakit diwajibkan untuk
memberikan pelayanan gawat darurat
tanpa uang muka terlebih dahulu.
(-) siapakah yang harus menanggung
biaya rumah sakit apabila pasien
tersebut tidak dapat membayar.
Saran : sebaiknya pemerintah
mengimbau orang-orang yang kurang
mampu untuk memiliki kartu jaminan
kesehatan atau mengikuti program
asuransi kesehatan lainnya yang dapat
menjamin pembayaran kepada pihak
rumah sakit. Pihak rumah sakit juga
sebaiknya memberikan keringanan
kepada pasien yang kurang mampu.
Masalah: Belum ada aturan penjelas
N
o
Topik Referen
si
Pembahasan
4 Kepemilikan rekam
medis
Pasal 29 huruf
(h)
tidak detail mengenai siapa yang
memiliki rekam medis pasien. Di
peraturan lainnya seperti PerMenKes
tahun 1989 dan standar internasional
mengatur bahwa rekam medis adalah
milik rumah sakit sedangkan isinya
milik pasien. Hal ini menjadi masalah
ketika pasien ingin pindah melakukan
perawatan di rumah sakit lain. Rekam
medis yang dimiliki di rumah sakit
sebelumnya tentunya akan
mempermudah dokter lain untuk
melihat riwayat penyakit pasien.
Saran : sebaiknya jika pasien memang
membutuhkan rekam medis miliknya,
Masalah: Belum ada aturan penjelas
N
o
Topik Referensi Pembahasan
5 Keharusan kepala rumah
sakit harus seorang
tenaga medis yang
memiliki kemampuan
dan keahlian di bidang
perumahsakitan
Pasal 34 Di dalam UU Rumah Sakit kepala rumah
sakit diharuskan tenaga medis yang
memiliki kemampuan dan keahlian di
bidang perumahsakitan.
Sebenarnya, tidak memiliki keahlian
perumahsakitan belum tentu tidak bisa
mengelola rumah sakit , begitu juga
sebaliknya
Saran : sebaiknya peraturan ini ditinjau
ulang lagi agar manajemen rumah sakit
dapat dikelola dengan orang yang memang
memiliki kemampuan manajerial yang
handal.
Masalah: Belum ada aturan penjelas
N
o
Topik Referensi Pembahasan
6 Insentif
pajak bagi
rumah sakit
publik dan
rumah sakit
pendidikan
BAB VIII
pasal 30 ayat
3
Di huruf (h), seharusnya
RS publik dan pendidikan
bisa mendapat fasilitas
insentif pajak
Namun, perpajakan diurus
Kemenkeu, jadi simpang-
siur pihak yang harus
membuat penjelasannya
7 Kewajiban
pasien
BAB VIII
(bagian ke-3,
pasal 31)
Bisa merugikan pasien dan
rumah sakit karena bisa
jadi pasien dibebani
kewajiban yang berlebih
atau kurang dari
seharusnya

More Related Content

Viewers also liked (20)

Web designing for beginners slideshow
Web designing for beginners slideshowWeb designing for beginners slideshow
Web designing for beginners slideshow
 
Wawancara bupati
Wawancara bupatiWawancara bupati
Wawancara bupati
 
Heart Attack
Heart AttackHeart Attack
Heart Attack
 
Suwarjdono paradigma belajaran
Suwarjdono paradigma belajaranSuwarjdono paradigma belajaran
Suwarjdono paradigma belajaran
 
Elastisitas Ekonomi
Elastisitas EkonomiElastisitas Ekonomi
Elastisitas Ekonomi
 
Uts ak1 2010 2011 gasal
Uts ak1 2010 2011 gasalUts ak1 2010 2011 gasal
Uts ak1 2010 2011 gasal
 
Rasio keuangan
Rasio keuanganRasio keuangan
Rasio keuangan
 
Ak mojakoe-20122013
Ak mojakoe-20122013Ak mojakoe-20122013
Ak mojakoe-20122013
 
Bible Wisdom
Bible WisdomBible Wisdom
Bible Wisdom
 
Materi 4
Materi 4Materi 4
Materi 4
 
Materi 5
Materi 5Materi 5
Materi 5
 
Materi 3
Materi 3Materi 3
Materi 3
 
Materi 2
Materi 2Materi 2
Materi 2
 
Materi 6
Materi 6Materi 6
Materi 6
 
Materi 7
Materi 7Materi 7
Materi 7
 
Memahami konflik, stress, dan trauma sekolah dasar
Memahami konflik, stress, dan trauma sekolah dasarMemahami konflik, stress, dan trauma sekolah dasar
Memahami konflik, stress, dan trauma sekolah dasar
 
Materi 1
Materi 1Materi 1
Materi 1
 
Uts ak1 2011 2012 gasal
Uts ak1 2011 2012 gasalUts ak1 2011 2012 gasal
Uts ak1 2011 2012 gasal
 
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...
Millennium Development Goals (MDGs) 5th : Improve Maternal Health (Meningkatk...
 
Market2
Market2Market2
Market2
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 

Recently uploaded (14)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 

Gabungan sama punya rika

  • 1. Masalah: Dibuatkan peraturan penjelas, namun tidak setara/sesuai No Topik Referensi Pembahasan 1 a. Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah b. Pengelolaan Badan Layanan Umum c. Mempekerjakan Tenaga Tidak Tetap dan Konsultan Sesuai dengan Kebutuhan dan Kemampuan d. Penerimaan Bantuan dari Pihak BAB IV, pasal 6 ayat 2 BAB V, pasal 7 BAB V, pasal 12 ayat 4 BAB VIII, Hanya dibuatkan PP atau permen, padahal seharusnya dibuatkan UU. Kekurangannya: (-) bila terjadi sengketa, pihak yang dirugikan bisa kalah secara hukum karena pihak yang merugikan bernaung pada UU yang tingkatnya lebih tinggi (-) Kurang merasa bersalah ketika hanya melanggar PP, dibanding melanggar UU
  • 2. Masalah: Belum ada aturan penjelas No Topik Referensi Pembahasan 2 Kewajiban rumah sakit BAB VIII Kewajiban dan Hak (Bagian ke- satu) Pemenuhan hak pasien dan indikator mutu layanan kesehatan belum diatur (-) mempersulit pengawasan terkait kewajiban rumah sakit, (-) merugikan pasien, (-) menurunkan citra rumah sakit
  • 3. Masalah: Belum ada aturan penjelas N o Topik Referen si Pembahasan 3 Keharusan Rumah Sakit untuk menerima pasien gawat darurat tanpa uang muka Pasal 29 bagian kewajiban rumah sakit Pihak Rumah Sakit diwajibkan untuk memberikan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka terlebih dahulu. (-) siapakah yang harus menanggung biaya rumah sakit apabila pasien tersebut tidak dapat membayar. Saran : sebaiknya pemerintah mengimbau orang-orang yang kurang mampu untuk memiliki kartu jaminan kesehatan atau mengikuti program asuransi kesehatan lainnya yang dapat menjamin pembayaran kepada pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit juga sebaiknya memberikan keringanan kepada pasien yang kurang mampu.
  • 4. Masalah: Belum ada aturan penjelas N o Topik Referen si Pembahasan 4 Kepemilikan rekam medis Pasal 29 huruf (h) tidak detail mengenai siapa yang memiliki rekam medis pasien. Di peraturan lainnya seperti PerMenKes tahun 1989 dan standar internasional mengatur bahwa rekam medis adalah milik rumah sakit sedangkan isinya milik pasien. Hal ini menjadi masalah ketika pasien ingin pindah melakukan perawatan di rumah sakit lain. Rekam medis yang dimiliki di rumah sakit sebelumnya tentunya akan mempermudah dokter lain untuk melihat riwayat penyakit pasien. Saran : sebaiknya jika pasien memang membutuhkan rekam medis miliknya,
  • 5. Masalah: Belum ada aturan penjelas N o Topik Referensi Pembahasan 5 Keharusan kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan Pasal 34 Di dalam UU Rumah Sakit kepala rumah sakit diharuskan tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Sebenarnya, tidak memiliki keahlian perumahsakitan belum tentu tidak bisa mengelola rumah sakit , begitu juga sebaliknya Saran : sebaiknya peraturan ini ditinjau ulang lagi agar manajemen rumah sakit dapat dikelola dengan orang yang memang memiliki kemampuan manajerial yang handal.
  • 6. Masalah: Belum ada aturan penjelas N o Topik Referensi Pembahasan 6 Insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit pendidikan BAB VIII pasal 30 ayat 3 Di huruf (h), seharusnya RS publik dan pendidikan bisa mendapat fasilitas insentif pajak Namun, perpajakan diurus Kemenkeu, jadi simpang- siur pihak yang harus membuat penjelasannya 7 Kewajiban pasien BAB VIII (bagian ke-3, pasal 31) Bisa merugikan pasien dan rumah sakit karena bisa jadi pasien dibebani kewajiban yang berlebih atau kurang dari seharusnya

Editor's Notes

  1. a. PP nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan b. PP No 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan BLU c. Permenkes RI nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011/ tentang Resgristrasi Tenaga Kesehatan d. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah