Dokumen tersebut membahas pentingnya etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik yang tidak beretika telah berdampak negatif pada masyarakat dan menjauhkan Indonesia dari kemartabatan. Diperlukan perbaikan diri politisi dan pemerintah untuk menerapkan etika politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna menyelesaikan berbagai masalah Indonesia.

1. MENUJU POLITIK BERETIKA
Sugeng Haryono
Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Sains
Universitas Nasional Jakarta
Jln. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
sg.haryono@gmail.com
ABSTRAK
Berbanding lurusnya perkembangan dunia teknologi dan komunikasi dengan perilaku
manusia dalam kehidupan sehari-hari telah berimplikasi pada tata kehidupan di
masyarakat, dimana tidak sedikit terkoyaknya pertahanan diri. Di sisi lain, derasnya
arus globalisasi telah membawa pengaruh yang luar biasa di dalam tata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk di Indonesia. Disadari ataupun
tidak disadari, proses tatanan masyarakat yang mendunia dengan tidak mengenal batas
kultur dan wilayah telah menerpa dan mengikis benteng pertahanan yang berupa
norma dan etika. Hantaman gelombang globalisasi telah kita rasakan dalam berbagai
bidang kehidupan, baik itu ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang paling
menyedihkan dan berimplikasi sangat luas di tanah air, dimana pengaruh dari
globalisasi telah memasuki ke ranah politik, sehingga dunia politik tidak lagi menjadi
sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat, yang ada justru
sebaliknya. Di sinilah arti pentingnya melakukan perbaikan diri, perbaikan yang
dimulai dari diri sendiri, walaupun tidak langsung serta-merta kita rasakan, tetapi ini
akan menjadi rangsangan dikemudian hari untuk mewujudkan konsep manusia
Indonesia seutuhnya, seperti tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945, dan di situlah
muaranya untuk pencapaian pada terciptanya manusia Indonesia seutuhnya yang
terbangun suatu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan
spiritual, yang endingnya bisa ke arah keseimbangan antara akhlak, hati nurani, dan
nafsu, sehingga kelak tidak ada yang memanfaatkan orang lain, yang ada saling
berebut untuk bisa bermanfaat bagi orang lain.
Pendahuluan
Ranah politik yang tidak beretika dan telah meninggalkan norma-norma yang ada,
telah berdampak pada tataran kehidupan di masyarakat dan telah menjauhkan dari
kemartabatan serta kepatutan sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Sehingga
tidak mengherankan hampir di setiap media cetak dan media elektronik yang salah
satunya media televisi, kebanyakan para politisi saling serang, dan saling
mempermalukan yang satu dengan yang lainnya. Seharusnya mereka lebih membuka
diri untuk lebih memahami arti pentingnya etika politik dan komunikasi politik, seperti
yang ditulis oleh Dr. Wahyu Wibowo, Tajuk Rencana, Selasa 01 Juni 2010, “Etika
politik menjadi penting dan tak terbantahkan jika penerapannya dipertalikan dengan
praktik komunikasi politik yang etis. Dalam konteks ini, praktik tesebut diandaikan

2. 2
akan menemukan hakikatnya, jika subjek-subjek yang memraktikkannya memahami
bahwa nilai, makna, dan norma moral ditentukan oleh “pengetahuan-kekuasaan”. Dan
sudah sepantasnya, ini bisa menjadikan kognisi untuk meretas jalan menuju etika politik
dan membangun komunikasi politik dan bisa dijadikan jembatan bagi politisi dan
elemen terkait lainnya.
Pada kenyataannya, tidak adanya kemauan yang kuat untuk perbaikan diri,
perbaikan yang dimulai dari diri sendiri yang bisa berinteraksi sosial untuk membangun
etika politik dan komunikasi politik untuk kelangsungan dalam tata kehidupan
berbangsa dan bernegara yang lebih beretika dan bermoral. Banyak kasus yang
dipertontonkan di media cetak dan elektronik, yang salah satunya, seperti yang ditulis
oleh Dr. Wahyu Wibowo, Tajuk Rencana, Selasa 01 Juni 2010, “Akan tetapi, andai
hendak direnungi, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebenarnya selalu diwarnai
oleh tiga bentuk “kejahatan”, yakni kekerasan, politik uang, dan korupsi. Ketiga bentuk
ini tentunya amat lekat dengan praktik kekuasaan, sehingga sulit untuk tidak
mengatakan bahwa ketiganya adalah simbol pertarungan demi kekuasaan. Itu sebabnya,
hemat saya, mengukur keberhasilan SBY dan kabinet jilid duanya harus dari tingkat
kesadaran tentang pentingnya penerapan etika politik.” Perihal seperti ini, seharusnya
mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, bukan hanya sebagai retorika dan
bahan kajian saja.
Kalau saja pemerintah dan anggota legislatif menyadari, apa yang masyarakat
rasakan, akibat suatu keputusan politik yang menimbulkan permasalahan yang begitu
kompleks yang terus melilit tanpa berkesudahan, itu merupakan salah satu efek dari
keputusan politik yang tidak dilandasi dengan etika politik. Semua keputusan politik
seharusnya mengacu pada apa yang menjadi dasar dan konstitusi negara, karena di
sanalah telah diatur tentang tata kelola dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan di
sana pula terdapat secara jelas, apa yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara.
Dari pemilu ke pemilu berikutnya, akan tetap seperti ini dan mungkin akan lebih parah
dari ini, karena mereka dalam tata kelola pemerintahan telah mengesampingkan apa
yang telah menjadi landasan dan konstitusi negara di dalam tata kehidupan berbangsa
dan bernegara, maka tak heran dari waktu ke waktu akan selalu di ikuti permasalahan
yang terus menumpuk karena tidak berpijak secara sungguh-sungguh pada landasan dan
konstitusi negara, sehingga sudah bisa di pastikan permasalahan itu akan selalu

3. 3
mengikuti dan terus mengikuti. Diibaratkan benang, akan tambah kusut dari waktu ke
waktu, sehingga mereka tidak akan bisa untuk mengurai benang yang kusut. Sudah
saatnya pemerintahan saat ini mengedepankan etika politik dan perilaku politik yang
baik dalam membawa bangsa Indonesia kedepan.
Analisis
Etika, asal kata serapan dari ethos, berasal dari bahasa yunani, yang berarti watak
kesusilaan atau adat. Menurut kamus Bahasa Indonesia, merupakan ilmu pengetahuan
tentang asas-asas akhlak (moral). Dalam kaitannya dengan tata kehidupan berpolitik,
semestinya, sesuatu keputusan politik hendaknya dilandasi dengan moral. Pada
kenyataannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik dijadikan alat untuk
memperkokoh kekuasaanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, maka tidak
mengherankan kalau permasalahan yang dihadapi bangsa ini tidak pernah terselesaikan.
Akumulasi krisis kemiskinan sosial dan ekonomi yang kita rasakan telah membuat
bangsa ini keluar dari rel atau tatanan yang ada, dan ditambah krisis kemiskinan akhlak
dan mental yang tumbuh disegala lini segi kehidupan yang menambah kompleksitas dan
rumitnya permasalahan bangsa Indonesia. Tekanan krisis kemiskinan sosial dan
ekonomi yang bangsa Indonesia rasakan telah menjadikan ke arah pertentangan,
permusuhan, saling menghujat, saling mencaci-maki, menghina, mengolok-olok, saling
serang, dan saling mempermalukan yang satu dengan yang lainnya antar anak bangsa,
dan telah menjauhkan dari rasa solidaritas dan kebersamaan kita sebagai bangsa
Indonesia. Krisis kemiskinan akhlak dan mental yang menjalar begitu cepat dan susah
untuk dikendalikan bahkan sudah menjadi tradisi atau budaya yang telah menjadikan
bangsa ini menjauh dan terus menjauh dari kemartabatan dan kepatutan.
Seharusnya kita bisa menyatukan antara jiwa dan raga serta ucapan dan tindakan
semata-mata karena Allah ta'ala untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia,
sehingga nantinya bisa menjadi suri teladan bagi generasi selanjutnya. Tetapi apa yang
terjadi sekarang ? Badan atau raga di dekatkan dengan Allah ta'ala, akan tetapi ruh dan
jiwa sengaja di jauhkan dengan Allah ta'ala. Ibadah ya terus beribadah, raga di bawa di
hadapkan Allah ta'ala, sementara ruh, jiwa, dan hati di bawa ke hal lain yaitu korupsi,
dan lain-lain.

4. 4
Krisis kemiskinan sosial, ekonomi, akhlak, dan mental telah melunturkan rasa
nasionalisme dan jati diri bangsa Indonesia. Dan semakin menjatuhkan kemartabatan
bangsa Indonesia itu sendiri, maka tak heran kalau Malaysia dengan sengaja dan berani
melecehkan, menghina, menampar harkat dan martabat kita sebagai anak bangsa
Indonesia. Apa yang kita dapat kita perbuat ? Tidak banyak yang dapat kita perbuat,
sama persis, seperti cerita orang kaya yang melecehkan dan menghina orang miskin.
Apa yang dapat diperbuat orang miskin ? Tidak banyak yang dapat diperbuat oleh orang
miskin. Apalagi orang miskin yang telah terkikis harkat dan martabatnya. Orang miskin
tidak akan berani membalas atau melawan pada orang yang kaya, karena orang miskin
tidak mempunyai apa-apa atau tidak mempunyai kebanggan untuk melawan orang yang
kaya. Orang miskin hanya pasrah sambil membalikan badan dan hanya menggrutu di
dalam hatinya. Sekarang apa yang akan kita perbuat terhadap Malaysia yang adigang
adigung adiguna ? Sama persis seperti orang miskin tadi, kita tidak bisa berbuat apa-
apa, kita hanya bisa mengedepankan diplomatik dengan sedikit polesan, bahwa perang
bukan jalan yang terbaik, kita harus selesaikan dengan cara dialok yang sebenarnya
untuk menutupi kelemahan kita, dan memang hanya itu senjatanya.
Kita tidak mungkin dengan jalan perang. Karena kalau jalan perang dilakukan kita
akan lebih terpuruk lagi dan akan jatuh ke jurang kemiskinan, dengan menambah beban
hutang yang semakin menumpuk dan terus menumpuk.
Perang dengan Malaysia memang bukan jalan terbaik, karena kita saat ini bukan
tandingannya. Secara finansial, perekonomian, peralatan militer, dan dukungan
Malaysia (UK dan sekutunya) jauh lebih unggul dari kita. Justru kita harus berhati-hati
jangan sampai terprovokasi dalam permainan Malaysia. Kalau kita terpancing dan
menyerang lebih dulu berarti kita sudah masuk perangkap permainan Malaysia. Dan
Malaysia sudah mempunyai legalitas untuk menyerang balik dengan berbagai alasan
dan pembenaran yang tidak masuk di akal. Mungkin legalitas ini, yang selama ini
ditunggu-tunggu Malaysia, karena banyak kejadian yang bersifat provokatif dan
memancing supaya kita marah dan menyerang dengan melanggar zona wilayah
kedaulatan kita, di sekitar ambalat, setelah Ligitan dan Sipadan berhasil dicaplok. Kita
belum saatnya untuk perang, justru kita harus banyak berbenah, untuk melakukan
perbaikan diri, suatu perbaikan yang dimulai dari diri sendiri. Apalagi perbaikan diri
yang dibarengi dengan berinteraksi sosial akan sangat berpengaruh di dalam tata

5. 5
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalamnya perbaikan
berpolitik. Etika politik yang dibangun bangsa Indonesia seharusnya, etika politik yang
tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
karena Pancasila merupakan dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,
Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga hal itu tidak bisa dipisah-pisahkan dan
merupakan satu-kesatuan yang utuh, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan
konstitusi negara yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan.
Penutup
Perbaikan yang di mulai dari diri sendiri, bisa menumbuhkan dan mengembangkan
rasa kecintaan kita pada bangsa dan Negara, yang berimplikasi pada perbaikan tataran
politik yang lebih beretika, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara
Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai negeri ini, siapa lagi, untuk itu, kita
bersama-sama memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur
dan demokratis sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan
bertanggungjawab, serta diharapkan mampu untuk menghayati, memahami, dan
mengimplementasikan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, sehingga nantinya dapat mengatasi berbagai masalah dasar di
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemikiran kritis dan
bertanggungjawab.
Sedang dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi
kemerdekaan, kita sebagai bagaian dari bangsa Indonesia harus tetap pada jati dirinya
untuk menuju kemandirian dan kemartabatan kita sebagai bangsa Inonesia,. Berbenah
diri atau melakukan perbaikan diri, perbaikan yang di mulai dari diri sendiri dengan
harapan mampu untuk memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang
dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan dan konsisten
dengan tujuan dan cita-cita kita di dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana yang
diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

6. 6
Daftar Pustaka
http://www.tajukrencanahariini.blogspot.com/