Konflik di Rakhine disebabkan oleh diskriminasi dan pengusiran warga Rohingya oleh pemerintah Myanmar. Warga Rohingya tidak memiliki hak kewarganegaraan dan menghadapi kekerasan militer. Ribuan orang mengungsi ke Bangladesh untuk melarikan diri dari konflik.

1. makalah
pengantar ilmu geografi dan isu global
Disusun untuk memenuhi salahsatu tugas Mata Kuliah pengantar ilmu geografi
dan isu global
“Hak-Hak Puluhan Ribu Warga Rohingya yang Terusir”
Dibuat oleh :
Richo Eka Prasetya Putra (1908075)
Pendidikan Geografi B
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019

2. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1Latar belakang
Kasus ini disebabkan oleh kerusuhan bersenjata yang terjadi beberapa dalam
sepekan. Bukan Cuma kerusuhan saja namun ada beberapaspekulasi tentang kasus ini.
Dimulai dari memusnahkan warga Muslim Rohingya yang dianggap sebagai imigran
gelap dari Banglades hingga banyaknya sumber daya alam yang ada di kawasan
Rakhine yang menyebabkan pemerintah ingin merebutnya dari warga muslim
Rohingya. Sehingga banyak warga Rohingya berusaha menyeberang ke negara
Banglades karena konflik yang berkepanjangan ini. Dimana konflik disertai kerusuhan
bersenjata ini yang pertama-tama disebabkan oleh serangan bersenjata yang terjadi
pada bulan Oktober 2016 dan menewaskan sembilan polisi, serta membakar desa.
Serangan tersebut dilakukan oleh kelompok militan Rohingya yang menyebut dirinya
sebagai Pasukan Penyelamat Rohingnya Arakan (ARSA).
Dimana dalam serangan ARSA tersebut membuat serangan balasan dari militer
Myanmar yang meluncurkan operasi pembersihan untuk menyapu para militan yang
jumlahnya besar karena warga Rohingya turut bergabung melawan pasukan keamanan
Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap kelompok milian Rohingya (ARSA)
sebagai kelompok teroris yang berkerjasama dengan ISIS, sehingga pemerintah
Myanmar menurunkan pasukan keamanan ke wilayah Rakhine untuk menumpas warga
muslim di Rakhine. Dan dari situ banyak terjadi kekerasan, pembunuhan, pembakaran
tempat tinggal, dan pelecehan seksual terhadap warga muslim Rohingya. Banyak yang
berspekulasi tentang kasus tersebut untuk mengusir mereka keluar dari negara bagian
Rakhine. Sehingga banyak negara-negara muslim di dunia mengecam hal tersebut dan
banyak warga Rohingya melarikan diri dari wilayah Rakhine karena perselisihan dan
konflik terus-menerus ke negara tetangga seperti Banglades, Indonesia, India serta
negara-negara tetangga Myanmar. Dan dalam usaha untuk kabur dari negaranya warga
Rohingya banyak terjadi kendala permasalahan dari negara Banglades mengusir
pengungsi Rohingnya, militer Myanmar memberikan ranjau di perbatasan Banglades-
Myanmar hingga banyak kapal yang terguling dan terdampar di laut maupun dinegara-
negara tetangga.
Sampai saat ini perselisihan terus terjadi, banyak rumah warga Rohingya yang
dibakar, bantuan kemanusiaan ditahan yang menyebabkan kasus ini terus berlanjut dan
berbagai negara mengakui prihatin terhadap pemerintah Myanmar hingga dunia
Internasional mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Presiden
Aung San Suu Kyi yang dahulu mendapatkan nobel perdamaian seakan tidak
memperdulikan permasalahan yang terjadi di Rakhine. Dimana dia mendapatkan nobel
perdamaian karena menginginkan demokrasi di Myanmar akan tetapi dengan adanya
kasus konflik di Myanmar dia dipandang tidak memperjuangkan demokrasi yang
dahulu ia sampaikan. Dia menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di negara bagian
Rakhine adalah masalah Nasional bukan Internasional dan persoalan Rohingya
merupakan masalah dalam negeri Myanmar.

3. 1.2Kronologi kasus
Kasus ini dimulai sebelum tahun 2012 dimana pemerintah Myanmar
menganggap Rohingya sebagai imigran gelap Banglades. Warga negara bagian
Rakhine yang beragama buddha diMyanmar menganggap Rohingya sebagai ancaman
bagi identitas negaranya. Akan tetapi etnis Rohingya mengakui bahwa mereka sudah
menempati wilayah Rakhine secara turun-menurun dari dahulu. Pada 3 Juni 2012
terjadi kerusuhan sektarian pecah diRakhine, Myanmar Barat. Pada Maret 2013 terjadi
bentrok antara warga Rohingya dan warga Rakhine. Lebih dari 70 orang meninggal,
3.000 bangunan rusak, dan 60.000 orang kehilangan tempat tinggal. Banyak warga
Rohingya mengungsi keluar Myanmar dengan jalan kaki ada juga yang menggunakan
kapal yang bermuatan kelebihan kapasitas orang. November 2014 PBB mendesak
pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan bagi etnis minoritas
Rohingya.
Maret 2016 partai pimpinan Aung San SuuKyi, Liga Nasional untuk Demokrasi,
resmi berkuasa di Myanmar. Militer masih menguasai 25 persen kursi di parlemen.
Tanggal 9 Oktober 2016 serangan bersenjata terhadap pos polisi Myanmar oleh
kelompok militan Rohingya di perbatasan Myanmar-Banglades, yang mengakibatkan
9 polisi tewas. Desember 2016 operasi militer dengan sebutan “pembersihan”
dilakukan setelah peristiwa 9 Oktober. Ratusan warga Rohingya tewas dalam operasi
pembersihan tersebut.
Pada 4 Januari 2017 komisi penyelidik kekerasan di Rakhine membantah
pasukan keamanan telah melakukan kekerasan dan melecehkan warga Rohingya. 22
Juni 2017 pasukan keamanan Myanmar berhasil menembak tiga milisi Pasukan
Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA). Arsa yang dituding menyerang penduduk dan
pemimpin lokal di wilayah Rakhine. 31 Agustus 2017 sekitar 400 orang dari berbagai
pihak tewas dalam kekerasan di Rakhine. Puluhan ribu warga Rohingya melarikan diri
ke Banglades. Namun negara Banglades menolak warga Rohingya yang masuk ke
negaranya karena sudah menampung lebih dari 400.000 lebih pengungsi yang
ditempatkan di kamp pengungsi.
1.3Rumusan Masalah
1. Apa penyebab dari konflik di Rakhine serta hak-hak yang didapatkan selama
ini?
2. Bagaimana reaksi dunia termasuk Indonesia dalam menyelesaikan kasus konflik
di Rakhine?
3. Apakah ada peraturan perundangan tentang Hak Asasi Manusia yang dapat
dikaitkan dengan kasus tersebut?

4. BAB 2
PEMBAHASAN
1. Penyebab dari konflik di Rakhine serta hak-hak yang didapatkan selama
ini
Dalam kasus konflik yang terjadi di Myanmar merupakan konflik yang
kompleks dan berkepanjangan hal ini membuat negara-negara dengan penduduk
muslim mengecam konflik yang terjadi di Rakhine dikarenakan banyak hal yang terjadi
selama konflik tersebut. Dimulai dari pelecehan seksual, pembunuhan, pemenggalan,
dll yang dilakukan oleh militer Myanmar untuk membersihkan warga muslim
Rohingya. Banyak warga muslim Rohingya yang melarikan diri karena mereka
diperlakukan hal yang dianggap diskriminasi genosida pada mereka.
Pada awalnya ada pertentangan antara para biksu Buddha extrem, pemerintah
yang berkuasa, serta militan dengan masyarakat Rohingya semenjak kekuatan kolonial
ditanah Myanmar. Konflik besaryang memengaruhi pihak-pihak yang terlibat tersebut
ditandai dengan pembunuhan muslim Rohingya oleh penduduk Myanmar penganut
Buddha pada tahun 1930. Penangkapan besar-besaran pada tahun 1970 dan
pemberlakukan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 yang secara struktural
membuat eksistensi masyarakat Rohingya ilegal di mata hukum.
Konflik ini terjadi kembali 4 tahun belakangan ini negara bagian Rakhine
memanas dan mengalami puncak ketegangan konflik pada sekitar pertengahan tahun
2016 dimana sekitar 9 polisi tewas yang memicu ketegangan. Pada saat itu lah militer
Myanmar memberlakukan operasi “pembersihan” untuk memusnahkan warga muslim
Rohingya. Dimana konflik ini diperparah dengan kasus pemerkosaan terhadap wanita
muslim Rohingya dengan para tentara militer Myanmar, bukan Cuma itu saja para
militer Myanmar membakar semua rumah yang dihuni Rohingya yang bertujuan untuk
masyarakat Rohingya keluar dari wilayah Rakhine.
Dalam konflik ini membuat para warga Rohingnya mendirikan sebuah militan
untuk membela, menyelamatkan serta melindungi kelompok Rohingya dari penindasan
negara yang disebut ARSA (Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan). Namun militan
ini disebut pemerintah dengan organisasi teroris dan terealisasi berhubungan dengan
ISIS. Dimana kelompok ARSA melakukan penembakan dan mendapat serangan
balasan dari militer yang dibantu oleh biksu buddha untuk meratakan desa-desa serta
membunuh warga sipil.
Banyak warga yang mengungsi di kamp pengungsian setelah dipaksa keluar dari
desa mereka dikarenakan gelombang kekerasan yang terjadi wilayah negara bagian
Rakhine. Dalam kamp pengungsian pun pemerintah Myanmar tida memberikan
bantuan seperti makanan, dll dan untuk bantuan dari negara muslim seperti Turki
ditahan, hal ini tentu akan membuat konflik tambah memanas.
Dalam perkembangannya selama ini mereka tidak memiliki hak
kewarganegaraannya karena pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya
sebagai imigran gelap dari negara Banglades bukan warga asli pribumi Myanmar dan
sebagai masyarakat yang minoritas agama Islam yang sedikit. Namun warga Rohingya
memiliki banyak data yang menunjukan bahwa mereka telah menetap di sana selama

5. beberapa generasi. Namun Dalam pasal 12-17 tentang prinsip interaksi antar manusia
menyebutkan (3) Hak atas status kewarganegaraan.1 Jadi seharusnya pemerintah
Myanmar memberikan Hak atas status kewarganegaraan mereka dimana mereka sudah
menetap di wilayah Rakhine sudah cukup lama dari beberapa generasi.
Dimana dalam kejahatan kemanusiaan dan genosida sering kali terjadi pada
situasi konflik bersenjata, namun demikian tindak pidana yang sedemikian
dikategorikan sebagai kejahatan perang karena berada dalam konteks atau terkait erat
dengan konflik bersenjata yang terjadi yang karenanya terutama tunduk pada pasal-
pasalhukum perang.2 JadiMyanmar dapatdijatuhkan sanksiatau hukuman yang sesuai
dengan pasal-pasal hukum perang.
Untuk kasus Rakhine sendiri banyak warga Rohingya yang mengungsi ke
negara-negara tetangga. Dalam definisi pengungsi dimana mempunyai implikasi
hukum bahwa orang yang melarikan diri keluar negara karena kerusuhan sipil,
kekerasan yang tersebar luas, dan peperangan berhak untuk mengklaim status
pengungsi di wilayah negara-negara yang menjadi pihak konvensi tersebut tanpa
memperhatikan apakah mereka mempunyai rasa takut akan terjadinya penindasan atau
persekusi yang mendasar (Sigit Riyanto, 2004: 73).3
Diputuskan bahwa kelompok tertentu individu yang takut akan penganiayaan
karena status sipil atau politik dan yang melarikan diri negara mereka harus dianggap
sebagai pengungsi dan diberikan serangkaian tertentu hak yang membedakan mereka
dari orang asing lainnya (Michael Barutciski, 1998: 11).4
Dimana banyak warga Rohingya melarikan diri ke negara Banglades yang
membuat negara tersebut kewalahan dengan gelombang pengungsi dari Rohingya
bahkan pemerintah setempat akan membatasi jumlah pengungsi serta menempatkan
disebuah pulau yang terpencil. Terdapat tiga point penting yang harus di perhatikan
oleh suatu negara dalam melindungi pengungsi Internasional (Karen Jacobsen, 2002:
588).5
1. Meningkatkan tuntutan pada birokrasi negara untuk mengelola populasi dan
kebanyakan lembaga lemahnya negara dalam memberikan bantuan
2. Meningkatkan tuntutan pada aparatur negara untuk mengontrol dan mengelola
sumber daya
3. Tuntutan meningkatkan pada aparat keamanan negara untuk mengontrol
perbatasan dan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh masuknya pengungsi
Dimana penegakan HAM merupakan kewajiban yang tidak dapat diingkari oleh
negara, karena penghormatan dan penegakan HAM merupakan kewajiban untuk
melindungi kepentingan umat manusia (obligations erga omnes), dimana manusia
memerlukan jaminan perlindungan bagi hak-hak pribadi dalam mengekspresikan
kepentingan kolektif dari masyarakat yang menghendaki agar semua hak-hak pribadi
dilindungi terlepas dari apapun kebangsaannya dan menyarankan dilindunginya
kepentingan-kepentingan tersebut yang akan ditindaklanjuti dengan pengaturan hukum

6. maupun dalam praktik. Obligations erga omnes telah menjadi landasan bagi Komisi
Tinggi HAM PBB bertindak atas kepentingan negara-negara dalam persoalan grave
violation of basic human rights. Sebagai entitas moral, setiap negara harus
bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kelalaian-kelalaiannya karena mens
rea sebagai agen negara, yang merupakan penyandang kewajiban Internasional.6
ICCPR sebagai kovenan HAM utama PBB, pada dasarnya memuat ketentuan
mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya
aparatur represif negara yang menjadi negara-negara pihak ICCPR. Makanya hak-hak
yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (negatif
rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya kan dapatterpenuhi
apabila peran negara dibatasi atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan
intervensionis, maka tidak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di
dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakannya dengan model
legislasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (biasanya
disingkat ICESCR) yang justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru
melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara
aktif atau menunjukkan peran yang minus. ICESCR karena itu sering juga disebut
sebagai hak-hak positif (positive rights).7
2. Reaksi dunia termasuk Indonesia dalam menyelesaikan kasus konflik di
Rakhine
Dalam konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar ini
sudah dikategorikan sebagai konflik dengan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran
HAM yang ada dalam konflik ini adalah genosida atau pembersihan etnis, dimana
pemerintah Myanmar ingin membersihkan etnis Rohingya dari negaranya yang
dianggap sebagai imigran gelap negara Banglades dan bukan warga pribumi asli dari
Myanmar. Akan tetapi pemerintah Myanmar menangkal tuduhan genosida yang
dibicarakan oleh dunia Internasional tersebut mereka beranggapan konflik tersebut
bukan genosida melainkan untul menumpaskan militan yang begitu sulit dan kasus
konflik Rohingya bukan persoalan bagi dunia Internasional melainkan persoalan
Nasional Myanmar. Banyak negara di dunia yang mengecam tindakan pemerintah
Myanmar dan militer terhadap warga muslim Rohingya. Mereka yang mengecam
karena warga muslim Rohingya diperlakukan tidak mengenakan dari di perkosanya
wanita-wanita Rohingya oleh tentara militer, pembakaran rumah-rumah sipil,
membunuh warga Rohingya dan di perlakukan penindasan oleh warga buddha
Rakhine.
Dalam perkembangannya banyak negara-negara yang berpenduduk muslim
menginginkan konflik tersebut agar bisa diselesaikan dengan jalur damai. Dan banyak
negara yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Rakhine namun ditahan
oleh pemerintah Myanmar, karena pemerintahan presiden Aung San SuuKyi menuduh
organisasi kemanusiaan tersebut untuk membantu kelompok militan. Dari dunia
Internasional juga menekan presiden Aung San Suu Kyi yang dahulu pernah
mendapatkan nobel perdamaian tahun 1991. Dimana banyak aktivis yang juga

7. mendapatkan nobel perdamaian menyayangkan tindakan diam yang dilakukan Aung
San Suu Kyi terhadap konflik Rohingya di wilayah Rakhine tersebut. Namun negara-
negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China enggan menyelesaikan
permasalahan konflik di Myanmar. Untuk negara-negara yang tergabung dalam
ASEAN pun seakan-akan tidak memperdulikan kasus konflik yang terjadi di wilayah
negara bagian Rakhine Myanmar. Akan tetapi negara Indonesia sendiri mengirimkan
menteri luar negeri RI Retno LP Marsudi untuk berbicara diplomatik antara presiden
Aung San Suu Kyi dan Panglima militer Myanmar mengenai kasus konflik yang terjadi
di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar.
Menurut menteri luar negeri Indonesia Retno mengatakan bahwa kedua pihak
prihatin dengan situasi kemanusiaan ini. Semua kekerasan harus dihentikan dan
perlindungan harus diberikan kepada semua warga, dimana Indonesia juga mendukung
rekomendasi Komisi Penasihat untuk isu Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB
Kofi Annan untuk diterapkan. Namun berbicara Rohingya untuk menyelesaikanya
tidak semata-mata dengan penyelesaian biasa. Perlu adanya pendekatan komprehensif
yang memenuhi rasa keadilan dan memperhatikan masalah kesejahteraan dan keadilan
sosial selain soal keamanan. Demikian warga yang melakukan tindak kriminal harus
diproses pidana setelah itu proses diskriminasi sekaligus pemberian pengakuan
kewarganegaraan Myanmar kepada Rohingya karena mereka sudah berabad-abad
tinggal disitu.
Dimana ada sebuah Hukum Internasional yang dapat dijadikan pedoman untuk
bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Rakhine Myanmar di dalam hukum
Internasional tersebut berisikan mengenai status kewarganegaraan, hak untuk bebas
dari diskriminasi, dll. Jadi seharusnya pemerintah Myanmar memberlakukan Hukum
Internasional dalam kasus konflik dan sistem pemerintahan nya namun tidak adanya
itikad baik dari pemerintah Myanmar mengenai penyelesaian kasus konflik di Rakhine
ini akan menjadi lingkaran setan karena konflik yang akan terus terjadi tanpa adanya
penyelesaian. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN termasuk Indonesia
mendorong upaya untuk memperdamaikan dan mencari solusi yang tepat agar konflik
diwilayah Rakhine tidak terulang kembali. Untuk mendorong upaya memperdamaikan
dibutuhkan PBB sebagai lembaga pengadilan tertinggi untuk menyelesaikan kasus
konflik tersebut.
3. Peraturan perundangan tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur
tentang konflik tersebut
Dalam instrumen Internasional Hak AsasiManusia yang mengatur kasus konflik
di Rakhine meliputi Universal Declaration of Human Rights. Dimana dalam UDHR
memberikan ‘pengakuan atas martabat yang melekat dari hak-hak yang sama dan tidak
terasingkan bagi manusia, karena manusia harus hidup dalam nilai kemanusiaan,
keadilan dan perdamaian’.
Dalam pasal 1 deklarasi yang berbunyi “... semua orang dilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan

8. kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.8 jadi antara warga muslim
Rohingya dengan militer maupu warga buddha dan hindu
Dalam pasal 2-11 tentang hak personal setiap individu:
(1) Hak semua orang untuk menikmati hak yang terdapat dalam Deklarasi ini tanpa
diskriminasi atas alasan apapun
(2)Hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan
(3)Hak untuk tidak dianiaya atau diperlakukan secara kejam 9
Dari pasal ke-2 tersebut seharusnya pemerintah Myanmar mengerti dan perbuatan
yang mereka telah buat sudah melanggar pasal ke-2 tersebut
Dalam pasal 12-17 tentang prinsip interaksi antar manusia:
(3) Hak atas status kewarganegaraan 10
Dari sini pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan
warga Rohingya karena itu merupakan hak semua warga negara
Deklarasi ini juga memiliki ciri penting, yaitu:
Kedua, bahwa hak-hak ini dianggap bersifat universal dan yang dimiliki manusia
semata-mata karena ia manusia. Hal ini berarti bahwa karakteristik seperti ras, jenis
kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk
mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. 11
Dari sini dapat diambil point dimana pemerintah Myanmar seharusnya
menganggap semua manusia itu sama yang memiliki hak untuk mendapatkan
kewarganegaraan dan kebebasan dalam beragama.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Beberapa hak yang diakui dan diatur dalam ICCPR
a. Hak untuk hidup
b. Hak untuk bebas dari penyiksaan & perlakuan / penghukuman kejam, tidak
manusiawi & merendahkan martabat
c. Hak-hak minoritas 12
Jadi warga Rohingya yang merupakan warga minoritas seharusnya mendapatkan hak-
hak mereka yang sudah tercantum dalam ICCPR
Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida
Pasal 2: Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut,
yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun
sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial, atau agama.13
Dalam konvensi tentang penduduk asli dan penduduk suku di negara-negara merdeka
bagian 1 menyebutkan
Pasal 1 ayat b:
(b) Penduduk di negara-negara merdeka, yang dianggap sebagai asli berdasarkan
keturunan mereka dari penduduk yang menghuni negara itu, atau suatu kawasan

9. geografis dimana negara itu termasuk, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau
pemberian batas-batas negara yang sekarang dan yang dengan mengabaikan status
hukum mereka tetap menguasai beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi,
budaya dan politik mereka sendiri.
Pasal 2 Ayat 1
(1)Pemerintah mempunyai tanggungjawab atas pembangunan, dengan partisipasi
para penduduk yang bersangkutan, tindakan yang terkoordinir dan sistematis
untuk melindungi hak-hak para penduduk ini dan menjamin penghormatan
terhadap integritas mereka.14
Pasal 3 ayat 1-2
(1)Penduduk asli dan penduduk suku harus menikmati langkah-langkah yang
berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar
sepenuhnya tanpa mengalami hambatan ataupun diskriminasi. Ketentuan-
ketentuan dalam konvensi ini akan diberlakukan pada para anggota pria dan
wanita penduduk-penduduk ini tanpa diskriminasi.
(2)Tidak satu pun bentuk kekuatan atau kekerasan dapat digunakan untuk
melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar penduduk
yang bersangkutan, termasuk hak-hak yang termuat dalam Konvensi ini.
Pasal 4 ayat 1-3
(1)Langkah-langkah khusus harus diambil sebagaimana mestinya untuk melindungi
orang-orang, lembaga-lembaga, harta kekayaan, tenaga kerja, budaya-budaya
dan lingkungan para penduduk yang bersangkutan.
(2)Langkah-langkah tersebut tidak boleh bertentangan dengan harapan-harapan
para penduduk yang bersangkutan yang dinyatakan secara bebas
(3)Penikmatan hak-hak umum kewarganegaraan, tanpa diskriminasi, tidak dapat
dipengaruhi oleh langkah-langkah khusus tersebut dalam cara apapun.15
Dalam konvensi ini dalam pasal 1-4 sesuai dengan konflik yang saat ini terjadi di
Rakhine Myanmar, dimana warga Rohingya tidak mendapatkan kenikmatan hak-
hak umum kewarganegaraan dandiperlakukan diskriminasi oleh parawarga Budhha
di wilayah Rakhine.
Dalam perundangan kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri diatur dalam undang-
undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah kejahatan
terhadap kemanusiaan. Pasal 9 undang-undang ini menyatakan, bahwa kejahatan
terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a)
pembunuhan; (b) pemusnahan; (pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
(d) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-
wenang yang melanggar asas-asas ketentun pokok internasional; (e) penyiksaan; (f)
pemerkosaan, perbudakan seksual,pelacuran secara paksa; (g) penganiyaan terhadap
suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,
kbangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain.16

10. BAB 3
KESIMPULAN
Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu dengan adanya kasus konflik yang
terjadi di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar merupakan konflik sangat serius
yang harus ditindaklanjuti. Dimana dalam kasus ini para warga Rohingya yang
didiskriminasi oleh militer sertapara warga penganut agama Buddha. Konflik ini sudah
terjadi sejak dahulu pada tahun 1930 dan konflik semakin memanas pada tahun 2016
sampai 2017 dimana militan Rohingya menyerang pos polisi dan menewaskan 9 orang
dari situlah konflik mulai memanas. Dalam konflik ini warga penganut agama buddha
menginginkan membersihkan warga muslim Rohingya ditanahnya sendiri di Arakan
yang warga Rohingya anggap itu adalah tempat nenek moyang mereka. Akan tetapi
kelanjutannya dalam kasus ini yang dialami warga Rohingya tidak mendapatkan hak-
hak kewarganegaraan sampai saat ini karena pemerintah beranggapan bahwa warga
Rohingya sebagai imigran gelap dari negara Banglades.
Warga Rohingya yang selama beberapa tahun belakangan ini mendapatkan
perlakuan diskriminasi dari pemerintah Myanmar dimana mereka menginginkan hak
kewarganegaraan mereka serta diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar yang
berhak bebas untuk hidup dari rasa ketakutan serta kejahatan kemanusiaan yang
mereka sedang alami saat ini. Warga Rohingya selama ini mengalami kejahatan
kemanusiaan dari militer serta warga Buddha dimana mereka di bunuh, diperkosa,
disiksa, di sita tanah dan bangunan. Kejahatan kemanusiaan itulah yang akan
berdampak kepada orang dewasa maupun anak-anak Rohingya yang trauma berat serta
dampak padapsikis. Dalam keadaan konflik yang semakin memanas dan tidak adanya
keberpihakan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya. Bahkan negara-negara
besar pun seakan-akan tidak memperdulikan malah negara-negara yang memiliki
masyarakat muslim mengecam konflik tersebut.
Padahal dalam kasus konflik ini terdapat juga hukum Internasional yang telah
mengatur hak-hak kelompok minoritas. Namun dalam kasus konflik ini pemerintah
Myanmar seakan-akan hukum Internasional tidak berlaku. Akan tetapi pemerintah
Myanmar dapat dijatuhkan sanksi dari PBB dalam kasus konflik yang terjadi di
Myanmar karena telah terbukti melanggar hukum Internasional serta peraturan
Konvensi. Permasalahan konflik di wilayah Rakhine yang dialami etnis Rohingya
harus segera diselesaikan dan diberi jalan keluar untuk selamanya agar tidak ada
pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi serta agar tidak ada lagi jatuhnya korban
jiwa dan keadilan dapat segera ditegakan. Dan negara-negara ASEAN seharusnya
mengambil tindakan untuk membuat pemerintah Myanmar menghentikan konflik yang
terjadi di Rakhine. Namun selama ini negara di ASEAN yang sudah berusaha aktif
untuk menyelesaikan konflik Rohingya belum mampu menghasilkan solusi yang
signifikan dalam menyelesaikan konflik. Beberapa kali yang bertindak aktif untuk
menyelesaikan kasus ini yakni negara Indonesia yang mengirimkan menteri luar negeri
nya untuk bertemu serta berdialog dengan Presiden Aung San Suu Kyi dan panglima
militer.

11. Dengan adanya dialog antara menteri luar negeri Indonesia dengan Presiden
Aung San Suu Kyi dan panglima militer diharapkan dapat memecahkan permasalahan
yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar dan mendapatkan solusi
untuk jangka waktu yang abadi agar tidak timbul konflik terjadi kembali. Dimana
memecahkan solusi untuk menyelesaikan masalah diperlukan kerja sama antara
pemerintah Myanmar, militer, serta warga buddha. Dan PBB seharusnya mengirimkan
utusan diplomatnya ke wilayah negara bagian Rakhine untuk menuntaskan secaracepat
dan keadilan dapat didirikan tanpa adanya diskriminasi yang terjadi pada etnis
Rohingya. Sehingga untuk ke depan setelah keadilan didirikan di Myanmar serta etnis
Rohingya mendapatkan hak kewarganegaraanya sebagai warga negara Myanmar yang
dimana dari dahulu mereka menginginkan status hak kewarganegaraan mereka dan
ingin diakui sebagai warga negara Myanmar. Sehingga untuk masalah berkehidupan
yang sama antara etnis Rohingya maupun Budha saling menghormati hak-hak mereka
secara harmonis dan demokratis dalam menjalankan kehidupan bersama.

12. DAFTAR PUSTAKA
K. Kordi H. Ghufran. 2013. HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan &
Perang. Yogyakarta: Graha Ilmu
Marzuki Suparman. 2011. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court
System. Jakarta: Gramata Publishing
R. Wiyono. 2006. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Kencana
Rahayu. 2012. Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro
Rohidin. 2011. Perspektif Hukum dan HAM Terhadap Eksistensi Aliran Beragama di Indonesia.
Pandecta Jurnal Ilmu Hukum. Semarang: Universitas Negeri Semarang
Widyawati Anis. 2008. Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM. Pandecta Jurnal Ilmu Hukum.
Semarang: Universitas Negeri Semarang
Torry Ayub Satriyo Kusumo. 2011. Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional.
Yustisia Jurnal Hukum edisi 83 Mei-Agustus 2011. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
Trihoni Yustina N. D. 2013.Kejahatan Perangdalam Hukum Internasionaldan Hukum Nasional.
Jakarta: Raja Grafindo Persada