Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfCHAIRUDIN2
Dokumen tersebut membahas perancangan peraturan tatib BPD dan perdes BUM desa. Secara garis besar dibahas mengenai dasar hukum pembentukan peraturan di desa, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan desa, muatan peraturan tatib BPD dan pengertian BUM desa.
www.balidesaadat.com
Kalau Bali mau menjadi daerah yang maju dan modern dengan tetap mampu memelihara identitas daerah dan kearifan lokal, maka seharusnya kita memilih Desa Adat. Kalau mau mewujudkan Ajeg Bali, tidak ada pilihan lain, seharusnya yang dipilih Desa Adat tanpa harus berdebat panjang, bertele-tele yang tidak produktif.
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adathasanadjo
Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat di Provinsi Riau. Struktur kelembagaan desa adat terdiri atas pemerintah desa adat, badan permusyawaratan, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan. Pengisian jabatan kepala desa adat harus memenuhi syarat seperti warga negara Indonesia, pendidikan minimal SMP, berusia minimal 25 tahun,
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaAji Sahdi Sutisna
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis. Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta diakui sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah ulayat dan hutan adat seluas 97 hektar. Peraturan ini juga mengatur tentang lembaga adat, wilayah adat, pranata adat, dan izin pemungutan hasil hutan bagi Masyarakat
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfCHAIRUDIN2
Dokumen tersebut membahas perancangan peraturan tatib BPD dan perdes BUM desa. Secara garis besar dibahas mengenai dasar hukum pembentukan peraturan di desa, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan desa, muatan peraturan tatib BPD dan pengertian BUM desa.
www.balidesaadat.com
Kalau Bali mau menjadi daerah yang maju dan modern dengan tetap mampu memelihara identitas daerah dan kearifan lokal, maka seharusnya kita memilih Desa Adat. Kalau mau mewujudkan Ajeg Bali, tidak ada pilihan lain, seharusnya yang dipilih Desa Adat tanpa harus berdebat panjang, bertele-tele yang tidak produktif.
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adathasanadjo
Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat di Provinsi Riau. Struktur kelembagaan desa adat terdiri atas pemerintah desa adat, badan permusyawaratan, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan. Pengisian jabatan kepala desa adat harus memenuhi syarat seperti warga negara Indonesia, pendidikan minimal SMP, berusia minimal 25 tahun,
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaAji Sahdi Sutisna
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis. Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta diakui sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah ulayat dan hutan adat seluas 97 hektar. Peraturan ini juga mengatur tentang lembaga adat, wilayah adat, pranata adat, dan izin pemungutan hasil hutan bagi Masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa di Indonesia, mulai dari sejarah perubahan peraturan tentang desa, kedudukan dan jenis desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas dan wewenang kepala desa beserta perangkat desanya, musyawarah desa, dan badan permusyawaratan desa.
Kesiapan Desa Dalam Mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014
Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Semarang 8 Oktober 2015
Desa Jauh Lebih Siap Dari pada Supra Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
Paparan Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusatara
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa dan pendampingan masyarakat desa di Sumedang. Dokumen ini menjelaskan tentang tata kelola desa yang demokratis, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan desa, serta penetapan kewenangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[Ringkasan]
Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan kewenangan Desa Balingasal berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa tercakup dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
Perda Kabupaten Nunukan Badan Permusyawaran Desa.Arifuddin Ali
1. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Nunukan. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. BPD terdiri dari 5-11 orang yang dipilih melalui musyawarah tingkat dusun dan desa. Calon anggota harus berumur minimal 20 tahun dan lulus SD.
3. BPD memiliki wewenang membahas r
Peraturan Desa ini mengatur tentang penetapan kewenangan Desa Seboro berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, kriteria, dan daftar kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini juga mengatur tentang penyelenggaraan dan pembiayaan kewenangan desa.
Perda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprdMedan Comonity
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau. Dokumen ini menjelaskan definisi masyarakat adat, wilayah adat, hak-hak masyarakat adat, serta lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengelola urusan adat dan menyelesaikan sengketa secara adat.
! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik AbdaMuhammad Taufik Abda
1. Dokumen ini membahas revolusi mental berdesa dalam konteks otonomi khusus dan keistimewaan Aceh. Revolusi mental berdesa merupakan perubahan cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Nilai-nilai inti revolusi mental berdesa adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nilai-nilai ini perlu diimplementasikan dalam konteks adat Aceh.
! 2017.09.25 revolusi mental berdesa di aceh muhammad taufik abdaMuhammad Taufik Abda
Pascapemberlakuan UU Desa, perlu perubahan cara pandang secara fundamental terkait keberadaan gampong (desa) di Aceh, terutama terkait kedudukan dan hubungan mukim-gampong
Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan peran fasilitator yang berubah seiring waktu, dari TKS hingga pendamping PNPM, serta kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendampingi pembangunan berkelanjutan di desa sesuai UU Desa.
Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan ruh otonomi desa dalam Undang-Undang Desa.
Desa Bhuana Jaya memiliki luas wilayah 3.905,7 Ha dengan topografi berbukit dan datar. Terdapat 4 dusun dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4004 jiwa pada tahun 2016. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekerjaan terkait. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, dan SMP.
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupari saridjo
Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup di desa. Peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban warga untuk menjaga lingkungan, serta larangan-larangan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, peraturan ini mengatur sanksi berupa ganti rugi bila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup di desa.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa di Indonesia, mulai dari sejarah perubahan peraturan tentang desa, kedudukan dan jenis desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas dan wewenang kepala desa beserta perangkat desanya, musyawarah desa, dan badan permusyawaratan desa.
Kesiapan Desa Dalam Mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014
Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Semarang 8 Oktober 2015
Desa Jauh Lebih Siap Dari pada Supra Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
Paparan Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusatara
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa dan pendampingan masyarakat desa di Sumedang. Dokumen ini menjelaskan tentang tata kelola desa yang demokratis, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan desa, serta penetapan kewenangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[Ringkasan]
Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan kewenangan Desa Balingasal berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa tercakup dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
Perda Kabupaten Nunukan Badan Permusyawaran Desa.Arifuddin Ali
1. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Nunukan. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. BPD terdiri dari 5-11 orang yang dipilih melalui musyawarah tingkat dusun dan desa. Calon anggota harus berumur minimal 20 tahun dan lulus SD.
3. BPD memiliki wewenang membahas r
Peraturan Desa ini mengatur tentang penetapan kewenangan Desa Seboro berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, kriteria, dan daftar kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini juga mengatur tentang penyelenggaraan dan pembiayaan kewenangan desa.
Perda malinau nomor 10 tentang pengakuan hak adat masyarakat inisiatif dprdMedan Comonity
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau. Dokumen ini menjelaskan definisi masyarakat adat, wilayah adat, hak-hak masyarakat adat, serta lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengelola urusan adat dan menyelesaikan sengketa secara adat.
! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik AbdaMuhammad Taufik Abda
1. Dokumen ini membahas revolusi mental berdesa dalam konteks otonomi khusus dan keistimewaan Aceh. Revolusi mental berdesa merupakan perubahan cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Nilai-nilai inti revolusi mental berdesa adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nilai-nilai ini perlu diimplementasikan dalam konteks adat Aceh.
! 2017.09.25 revolusi mental berdesa di aceh muhammad taufik abdaMuhammad Taufik Abda
Pascapemberlakuan UU Desa, perlu perubahan cara pandang secara fundamental terkait keberadaan gampong (desa) di Aceh, terutama terkait kedudukan dan hubungan mukim-gampong
Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan peran fasilitator yang berubah seiring waktu, dari TKS hingga pendamping PNPM, serta kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendampingi pembangunan berkelanjutan di desa sesuai UU Desa.
Dokumen tersebut membahas transformasi peran fasilitator dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat desa menyongsong implementasi Undang-Undang Desa. Dokumen menjelaskan kompetensi apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan ruh otonomi desa dalam Undang-Undang Desa.
Desa Bhuana Jaya memiliki luas wilayah 3.905,7 Ha dengan topografi berbukit dan datar. Terdapat 4 dusun dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4004 jiwa pada tahun 2016. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekerjaan terkait. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, dan SMP.
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupari saridjo
Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup di desa. Peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban warga untuk menjaga lingkungan, serta larangan-larangan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, peraturan ini mengatur sanksi berupa ganti rugi bila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup di desa.
Similar to materi tentang pemahaman kader desa sebagai relawan pembangunan (20)
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. DASAR HUKUM
1. UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
2. UU NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. UU NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
4. PERMENSOS NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PSM
5. PERMENSOS NO. 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA
6. PERMENSOS NO. 28 TAHUN 2018 TENTANG TKSK
7. PERBUP NO. 25 TAHUN 2016 TENTANG PUSKESOS
3. APA ITU DESA
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12)
4. APA ITU KADER
Kader adalah individu dalam suatu organisasi
atau kelompok yang menjadi penggerak
dalam berbagai aspek kehidupan sosial
masyarakat, dan memiliki kemampuan
kepemimpinan, komunikasi, serta komitmen
yang tinggi.
10. APA ITU RELAWAN
Relawan adalah seseorang yang turun
tangan bergabung dengan kelompok,
komunitas dan Lembaga agar
menghasilkan impact bermanfaat bagi
masyarakat umum yang didasari oleh
keinginan, kemampuan dan rasa suka
serta rela.
12. TUJUAN MENJADI RELAWAN
MEMBANTU TERCAPAINYA VISI MISI ORGANISASI
1
MEMBANTU ORGANISASI BEKERJA SECARA
SISTEMATIS DAN TERSTUKTUR
2
MEMBANTU DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN
ORGANISASI
3
15. CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH!
