Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kalia berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah kas Desa. Kewenangan lokal berskala desa antara lain pengelolaan tambatan perahu, pasar Desa, dan jaringan irigasi. Pelaksanaan kewenangan desa
[Ringkasan]
Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan kewenangan Desa Balingasal berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa tercakup dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka ada pergeseran dalam mekanisme pengelolaan anggaran di desa.
Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kalia berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah kas Desa. Kewenangan lokal berskala desa antara lain pengelolaan tambatan perahu, pasar Desa, dan jaringan irigasi. Pelaksanaan kewenangan desa
[Ringkasan]
Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan kewenangan Desa Balingasal berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa tercakup dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka ada pergeseran dalam mekanisme pengelolaan anggaran di desa.
Peraturan Desa ini mengatur tentang penetapan kewenangan Desa Seboro berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, kriteria, dan daftar kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini juga mengatur tentang penyelenggaraan dan pembiayaan kewenangan desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Wonoyoso, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. Peraturan ini mengatur tentang jenis-jenis kewenangan desa yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
Peraturan Bupati Ciamis ini mengatur tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ciamis. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan desa, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal usul, kriteria kewenangan lokal berskaka desa, dan contoh-contoh kewenangan lokal berskala desa.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa dan pendampingan masyarakat desa di Sumedang. Dokumen ini menjelaskan tentang tata kelola desa yang demokratis, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan desa, serta penetapan kewenangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini membahas ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskaka desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaDesa Institute
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan cakupan kewenangan lokal berskaka desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaEko Doank
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini membahas ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskaka desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganAngling Darma
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini membahas ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskaka desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum bagi desa untuk menjadi subyek pembangunan dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan berdasarkan nilai-nilai lokal. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan khusus tentang desa adat.
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kedungjaran berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah, dan pengembangan peran masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi kegiatan pelayanan masyarakat, kebutuhan sehari-hari m
Peraturan Desa ini mengatur tentang penetapan kewenangan Desa Seboro berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, kriteria, dan daftar kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini juga mengatur tentang penyelenggaraan dan pembiayaan kewenangan desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Wonoyoso, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. Peraturan ini mengatur tentang jenis-jenis kewenangan desa yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
Peraturan Bupati Ciamis ini mengatur tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ciamis. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan desa, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal usul, kriteria kewenangan lokal berskaka desa, dan contoh-contoh kewenangan lokal berskala desa.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa dan pendampingan masyarakat desa di Sumedang. Dokumen ini menjelaskan tentang tata kelola desa yang demokratis, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan desa, serta penetapan kewenangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini membahas ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskaka desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaDesa Institute
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan cakupan kewenangan lokal berskaka desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaEko Doank
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini membahas ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskaka desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganAngling Darma
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini membahas ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskaka desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum bagi desa untuk menjadi subyek pembangunan dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan berdasarkan nilai-nilai lokal. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan khusus tentang desa adat.
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
Peraturan Desa ini mengatur kewenangan Desa Kedungjaran berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah, dan pengembangan peran masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi kegiatan pelayanan masyarakat, kebutuhan sehari-hari m
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
AAN BURHANUDIN, S.IP.
KASI EVALUASI PEMBANGUNAN DAN
PEMERINTAHAN DESA
2. DASAR HUKUM
1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
PP 43 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
7. Permendagri No. 20 Tahun 2018 ttg Pengelolaan Keuangan Desa
3. UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
1. UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI
DESA BAIK DIBIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI
2. UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
3. MEMPERKUAT DESA SEBAGAI ENTITAS MASYARAKAT YANG
MANDIRI
4. MENINGKATKAN PERAN APARAT PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI
GARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN
5. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYRAKAT DAN GOTONG ROYONG
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
5. KETENTUAN UMUM
Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah:
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1,
6. ARTI DEFINISI
Memiliki Kewenangan, yaitu kemampuan bertindak
yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku
untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum
Kesatuan masyarakat hukum artinya sekelompok
orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu
dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu
rangkaian peraturan yang dibuat dan berlaku bagi
mereka sendiri – (Pengakuan secara substantif
tentang kedaulatan desa)
7. KEWENANGAN DESA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDesa)
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKPDesa)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
VISI, MISI,
PROGRAM
KEGIATAN
KEGIATAN DAN
ANGGARAN
10. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 6,
JENIS
KEWENANGAN
DESA
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul
Kewenangan lokal
berskala Desa
Kewenangan yang
ditugaskan oleh
Pemerintah,
Pemerintah Daerah
Provinsi, atau
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Kewenangan lain yang
ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
12. KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
adalah
hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat
adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta
kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa
hak-hak asli masa lalu yang telah
ada sebelum lahir NKRI pada
tahun 1945 dan tetap dibawa dan
dijalankan oleh desa setelah lahir
NKRI sampai sekarang
hak-hak asli yang muncul dari
prakarsa desa yang bersangkutan
maupun prakarsa masyarakat
setempat, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlak
Penjelasan Pasal 19 (a), UU No. 6 Tahun 2014
13. 1. Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
3. Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat;
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa; Dan
5. Pengembangan Peran Masyarakat Desa.
PERINCIAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 7,
Paling sedikit terdiri atas :
14. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 10,
KRITERIA
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
Merupakan
warisan
sepanjang
masih hidup
Sesuai
perkembangan
masyarakat
Sesuai prinsip
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
16. adalah
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu,
pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi
KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA
kewenangan yang lahir karena
prakarsa dari desa sesuai dengan
kemampuan, kebutuhan dan
kondisi lokal desa.
merupakan turunan dari konsep
subsidiaritas, yang berarti bahwa urusan
berskala lokal yang sangat dekat dengan
masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan
diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini
adalah desa), tanpa harus ditangani oleh
organisasi yang lebih tinggi.
Penjelasan Pasal 19 (b), UU No. 6 Tahun 2014
17. 1. pengelolaan tambatan perahu;
2. pengelolaan pasar Desa;
3. pengelolaan tempat pemandian umum;
4. pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;
7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. pengelolaan embung Desa;
10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah
pertanian.
PERINCIAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 8,
Paling sedikit terdiri atas :
18. 1. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
2. telah dijalankan oleh Desa;
3. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
4. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakat Desa; dan
5. program atau kegiatan sektor yang telah
diserahkan ke Desa.
KRITERIA
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 11,
19. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ?
20. kewenangan dalam hal ini
tidak bermakna “mengatur”,
melainkan bermakna
“mengurus” atau mengelola,
menjalankan atau
melaksanakan.
KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penugasan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, atau
Pemerintahan Kabupaten/Kota
kepada Desa dalam
melaksanakan sebagian
pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren
21. Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
Meliputi:
• penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• pelaksanaan Pembangunan Desa;
• pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
• pemberdayaan masyarakat Desa.
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 9,
22. CONTOH
PENUGASAN KEPADA DESA
1. penerbitan berbagai surat keterangan dan
pengantar,
2. distribusi beras sejahtera dan pupuk bersubsidi;
3. pengawasan pencemaran limbah industri;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap
pertambangan rakyat;
5. pengawasan pencemaran limbah industri
23. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa
memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas
Pelayanan publik bagi masyarakat
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 12,
24. kewenangan lain dalam hal
ini tidak bermakna
“mengatur”, melainkan
bermakna “mengurus” atau
mengelola, menjalankan atau
melaksanakan.
KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
berbagai undang-
undang sektoral yang
bersentuhan dengan
desa
25. Beberapa contoh undang-undang yang
memberi penugasan kepada desa
UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan:
Kabupaten/kota melakukan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan
sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu
desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara
Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran
untuk Warga Negara Indonesia
UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
menegaskan bahwa pos penyuluhan desa bersifat nonstruktural dan merupakan
urusan yang diserahkan kepada desa. Artinya desa membentuk, mengatur,
mengelola, membiayai dan membina pos penyuluhan desa
26. KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, ATAU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan
sesuai dengan prinsip efisiensi
mempercepat penyelenggaraan pemerintahan
kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 13,
27. KEWENANGAN DESA ADAT
1. Penataan kewenangan Desa berlaku mutatis
mutandis bagi penataan kewenangan Desa Adat
2. Jenis kewenangan Desa berlaku mutatis
mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat.
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 15,
28. PERINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL DESA ADAT
1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di
Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia
dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat
berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa Adat.
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 16,
29. PENYELENGGARAAN
HAK ASAL USUL DESA ADAT
Paling sedikit, meliputi:
1. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
2. pranata hukum adat;
3. pemilikan hak tradisional;
4. pengelolaan tanah ulayat;
5. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
6. pengelolaan tanah kas Desa Adat;
7. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat;
dan
8. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 17,
30. Perincian kewenangan lokal berskala Desa dan
kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
BERLAKU MUTATIS MUTANDIS
BAGI DESA ADAT
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 18,
31. Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 19,
KRITERIA
KEWENANGAN DESA ADAT
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
adat istiadat dan
hak tradisional
yang masih hidup
dan berkembang
dalam
penyelenggaraan
Desa Adat
hak sosial
budaya
masyarakat
Desa Adat
sesuai prinsip
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
32. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa dan kriteria
kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
kepada Desa, dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
BERLAKU MUTATIS MUTANDIS
BAGI DESA ADAT
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 18,
33. TATA CARA PELAKSANAAN
KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT
Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
tentang daftar kewenangan Desa dan
Desa Adat, paling sedikit memuat:
1. jenis kewenangan Desa dan Desa
Adat berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala
Desa dan Desa Adat;
2. kriteria kewenangan Desa dan
Desa Adat;
3. mekanisme pelaksanaan
kewenangan Desa dan Desa Adat;
4. evaluasi dan pelaporan
pelaksananan kewenangan Desa
dan Desa Adat;
5. pendanaan.
Permendagri No. 44 Tahun 2016,
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 21,
Menyusun rancangan Peraturan Bupati/Walikota
tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan berdasarkan hak asal usul / lokal
skala desa lainnya dengan mengikutsertakan
Pemerintah Desa.
34. Lanjutan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan
Desa Adat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota DIKONSULTASIKAN kepada
Gubernur
Gubernur dalam melakukan KONSULTASI atas Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang rincian daftar kewenangan Desa BERKOORDINASI
dengan Menteri
Permendagri No. 44 Tahun 2016, Pasal 22,
Hasil koordinasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota.
TATA CARA PELAKSANAAN
KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT
Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar
kewenangan Desa dan Desa Adat paling lama tujuh hari setelah
mendapatkan rekomendasi
35. Peraturan
Bupati/Walikota
tentang daftar
Kewenangan Desa dan
Desa Adat
Pemerintah Desa
menetapkan Peraturan
Desa tentang kewenangan
berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal
berskala Desa dan Desa Adat
Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud
sesuai dengan situasi,
kondisi, dan kebutuhan
lokal Desa yang
bersangkutan.
Permendagri No. 44 Tahun 2016,
Pasal 23,
TATA CARA PELAKSANAAN
KEWENANGAN DESA DAN
DESA ADAT