Recommended
More Related Content
Similar to OPTIMASI KEIJAKAN PERUMAHAN
Similar to OPTIMASI KEIJAKAN PERUMAHAN (12)
OPTIMASI KEIJAKAN PERUMAHAN
- 1. UTS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEBIJAKAN PERUMAHAN Rafdi Nurwahid Zikri 1231800008
- 3. Pendahuluan Berdasarkan undang-undang, telah diatur mengenai perumahan dan kawasan pemukiman untuk menjamin hak bertempat tinggal setiap orang sebagai kebutuhan dasar. Pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Di dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan rumah yang dikuasai oleh Negara.
- 4. Rumah negara dalam Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di Kawasa PUSPIPTEK Kebijakan yang mengatur rumah negara yang ada di Kawasan PUSPIPTEK adalah PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA Namun dalam pelaksanaannya masuh banyak pegawai yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.
- 5. Teori • Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri. • Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- 6. Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara Dalam pasal 3 disebutkan bahwa: • Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara o pembangunan; o pembelian; o tukar menukar atau tukar bangun; atau o hibah. • Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, tukar bangun, atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha. • Pengadaan Rumah Negara dengan cara tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap bangunan dan/atau tanah milik negara pada instansi pengguna barang. • Dalam hal bangunan dan/atau tanah milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan dipertukarkan berupa Rumah Negara beserta tanahnya, bangunan penggantinya diperuntukan kembali untuk Rumah Negara sesuai dengan status golongan semula dan selebihnya dapat berupa rumah dan/atau bangunan lainnya. • Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus sesuai dengan standar tipe dan kelas Rumah Negara bagi pejabat dan Pegawai Negeri. • Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 7. PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Dalam pasal 2 disebutkan bahwa: • Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri. • Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Kebijakan Dalam peraturan Menteri ini juga disebut kan larangan-larangan dan ketentuan apa saja yang berlaku bagi penghuni rumah negara golongan I yang ada di Kawasan Puspiptek, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Dan juga syarat apa saja yang dibutuhkan untuk menempati rumah negara ini.
- 8. Pasal 3 menyebutkan tipe-tipe rumah apa saja dan peruntukannya sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh penghuni Rumah Negara Golongan I di Kawasan Puspiptek Kebijakan • tipe A dengan luas bangunan 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m2 (enam ratus meter persegi) diperuntukkan bagi jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional golongan IV/e dan IV/d; • tipe B dengan luas bangunan 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) diperuntukkan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional golongan IV/c dan IV/b; • tipe C dengan luas bangunan 98 m2 (sembilan puluh delapan meter persegi) dan luas tanah 200 m2 (dua ratus meter persegi) diperuntukkan bagi administrator, jabatan fungsional dan pelaksana golongan IV/a; • tipe D dengan luas bangunan 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200 m2 (dua ratus meter persegi) diperuntukkan bagi pengawas, jabatan fungsional, dan pelaksana golongan III/d; dan • tipe E dengan luas bangunan 50 m2 (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 100 m2 (seratus meter persegi) diperuntukkan bagi jabatan fungsional dan pelaksana golongan III/d ke bawah yang karena tugas dan fungsinya dibutuhkan setiap saat.
- 9. Pasal 11 menyebutkan tenggang waktu untuk mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan hal apa saja yang dapat membuat penghuni mengosongkan Rumah Negara Golongan I Kebijakan a. Dalam hal surat izin penghunian telah berakhir, penghuni harus mengosongkan Rumah Negara Golongan I paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya surat izin penghunian. b. Dalam hal penghuni Rumah Negara Golongan I dimutasi ke luar kawasan Puspiptek, penghuni harus mengosongkan Rumah Negara golongan I paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal mutasi. c. Dalam hal penghuni Rumah Negara Golongan I pensiun, penghuni harus mengosongkan Rumah Negara Golongan I paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pensiun. d. Dalam hal penghuni tidak mengosongkan Rumah Negara Golongan I dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Sekretaris Jenderal dapat melakukan upaya paksa dibantu oleh instansi berwenang.
- 10. Studi Kasus • Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur tentang Rumah Negara Golongan I di Kawasan Puspiptek, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. • Namun, pada kenyataanya masih banyak penghuni-penghuni Rumah Negara yang ada di Kawasan Puspiptek yang melanggar ketententuan yang telah ditetapkan pada kebijakan tersebut. • Dalam kenyataanya masih ditemukan penghuni rumah yang melanggar, seperti menyewakan rumah negara, tidak meninggalkan rumah negara walau telah dikategorikan kedalam penghuni yang sudah tidak dapat menempati Rumah Negara Golongan I berdasarkan kebijakanyang telah ditetapkan • Hal ini menajdi masalah untuk ketersediaan ruma bagi pegawai negri sipil yang bekerja di Kawasan Puspitek. Karena pegawai yang sudah tidak aktif lagi bekerja di Kawasan Puspiptek masih menempati Rumah Negara yang berada di Kawasan tersebut.
- 11. Pada Tahun 2020 telah terjadi penolakan oleh warga penghuni perumahan PUSPIPTEK terkait dengan pengosongan rumah dinas di Perumahan PUSPIPTEK, Setu, Kota Tangerang Selatan Dikutip dari Merdeka.com, bidang sarana kawasan Puspiptek, merencanakan melakukan pemutusan saluran air bersih ke seluruh warga pensiunan Perumahan Puspiptek. Langkah tersebut dilakukan setelah upaya permintaan pengosongan rumah dinas kepada pensiunan pegawai Puspiptek tidak kunjung membuahkan hasil. Namun, warga menolah keputusan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola kawasan perumahan Puspiptek karena dinilai keputusan ini adalah keputusan sepihak. Pensiunan pegawai Batan menegaskan bahwa tindakan bidang sarana Puspiptek terhadap warga pensiunan, merupakan bentuk intimidasi negara terhadap rakyat. Studi Kasus
- 12. Kesimpulan Pada pelaksanaanya kebijakan yang telah dibuat tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan pada Kawasan perumahan di PUSPIPTEK yang dibiarkan saja dan tidak diberikan sanksi. Pemerintah juga telah berupaya dengan melakukan penertiban terhadap penguhi rumah negara yang sudah di kategorikan tidak dapat lagi menempati rumah tersebut namun warga merasa telah sangat berjasa selama menjadi pegawai dan menuntut untuk diberikan penghormatan dengan tetap menempati perumahan dinas Puspitek tersebut.