Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kewenangan dekonsentrasi oleh pemerintah provinsi. Terdapat beberapa permasalahan yaitu kewenangan dekonsentrasi belum terdefinisi dengan jelas, koordinasi antar instansi kurang baik, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban belum jelas. Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penyelenggaraan dekonsentrasi melalui integrasi fungsi, institusi, dan program.

1. Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Propinsi Disampaikan pada Expose Hasil Kajian PKP2A III LAN Tahun 2007

5. PRINSIP-PRINSIP Pengaturan Wewenang dan Penugasan WEWENANG / URUSAN PEMERINTAH PUSAT Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA

6. POLITIK LUAR NEG PERTAHANAN KEAMANAN YUSTISI MONETER & FISKAL AGAMA URUSAN PEMERINTAH PUSAT URUSAN PEMERINTAH DAERAH URUSAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA, KECUALI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT Pembagian URUSAN PEMERINTAHAN

13. Mekanisme Pendanaan Dekonsentrasi

15. DJPK

16. Rekapitulasi Dana Dekonsentrasi di Kalimantan (dalam juta Rp) Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Depkeu 446,108 109,830 Kalimantan Tengah 4 453,749 116,253 Kalimantan Selatan 3 475,791 185,204 Kalimantan Timur 2 652,125 143,051 Kalimantan Barat 1 2006 2005 PROVINSI No

17. Rekapitulasi Jml Alokasi Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Kementerian / Lembaga Th 2006 210,000 Kementerian Neg. Koperasi & UKM 7 473,832 Dep Tenaga Kerja & Transmigrasi 6 646,031 Dep Kelautan & Perikanan 5 966,406 Dep Sosial 4 1,104,428 Dep Pertanian 3 2,703,504 Dep Kesehatan 2 17,719,711 Dep Pendidikan Nasional 1 Jumlah Dana Dekon Nama Departemen No

18. continued … 24,631,366 Jumlah Total 2,300 Kementerian Negara LH 19 3,650 Arsip Nasional 18 5,000 BKPM 17 9,625 Perpustakaan Nasional 16 45,445 Dep Agama 15 72,094 Dep Perindustrian 14 76,315 Dep Perdagangan 13 87,261 Dep Pekerjaan Umum 12 106,824 Dep Dalam Negeri 11 112,000 Kementerian Negara Pemuda & OR 10 136, 636 Dep Kehutanan 9 150,244 Dep Energi dan SDM 8

25. Integrasi Fungsi

26. Integrasi Institusi

27. Integrasi Program

28. SEKIAN & TERIMA KASIH