Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari laporan KKN yang membahas latar belakang, tujuan, dan profil Desa Nanganesa. Desa Nanganesa terletak di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, memiliki 1.354 jiwa penduduk yang mayoritas petani dan nelayan, serta memiliki potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.
This document provides an introduction and background for determining standard unit prices for goods and services in Kabupaten Tangerang for 2013. It discusses the purpose and objectives, which are to control APBD planning and budgeting, provide information for organizations, and standardize prices. The scope covers goods like office supplies, printing, vehicles, medical equipment, etc. It describes the methodology used, which includes conducting surveys of retail prices in Tangerang and nearby areas. Factors considered in setting baseline prices include inflation rates and prices found in the market. Formulas for analyzing price adjustments are also provided.
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatanTresna Juhanda
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan tim analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan analisis jabatan guna mendapatkan informasi jabatan yang diperlukan dalam penataan kelembagaan dan kepegawaian.
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanReddy Prayudie
Posisi ini bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum data serta menyusun rencana program untuk pemerintah kabupaten. Tugas kunci meliputi pengumpulan data, analisis karakteristik program, penyusunan konsep program, dokumentasi, dan pelaporan hasil kerja.
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari laporan KKN yang membahas latar belakang, tujuan, dan profil Desa Nanganesa. Desa Nanganesa terletak di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, memiliki 1.354 jiwa penduduk yang mayoritas petani dan nelayan, serta memiliki potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.
This document provides an introduction and background for determining standard unit prices for goods and services in Kabupaten Tangerang for 2013. It discusses the purpose and objectives, which are to control APBD planning and budgeting, provide information for organizations, and standardize prices. The scope covers goods like office supplies, printing, vehicles, medical equipment, etc. It describes the methodology used, which includes conducting surveys of retail prices in Tangerang and nearby areas. Factors considered in setting baseline prices include inflation rates and prices found in the market. Formulas for analyzing price adjustments are also provided.
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatanTresna Juhanda
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan tim analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan analisis jabatan guna mendapatkan informasi jabatan yang diperlukan dalam penataan kelembagaan dan kepegawaian.
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanReddy Prayudie
Posisi ini bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum data serta menyusun rencana program untuk pemerintah kabupaten. Tugas kunci meliputi pengumpulan data, analisis karakteristik program, penyusunan konsep program, dokumentasi, dan pelaporan hasil kerja.
Perusahaan melakukan penyesuaian buku besar pada 31 Desember 2008 berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan dan aktiva tetap, serta penyesuaian beban dan pendapatan yang masih harus diakui.
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Mesin bubut adalah mesin yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara menyayat. Dokumen ini menjelaskan pengertian dan komponen utama mesin bubut seperti kepala tetap, kepala lepas, alas, eretan, dan chuck. Juga dijelaskan sumber-sumber terkait seperti SDM, peralatan, material, dan suku cadang seperti pahat, senter, collet, dan penyangga yang diperlukan untuk perawatan mesin bub
Neraca lajur digunakan untuk menyusun laporan keuangan dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Terdapat enam penyesuaian yang dilakukan pada akun-akun perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa diterima di muka, beban upah, pendapatan jasa, dan penyusutan peralatan kantor.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan pencatatan akuntansi utang jangka panjang seperti utang wesel, obligasi, dan hipotik. Jenis-jenis utang jangka panjang tersebut mencakup utang wesel biasa, wesel khusus, obligasi biasa, obligasi berseri, serta utang hipotik. Dokumen ini juga menjelaskan cara pencatatan transaksi terkait penerbitan, pembayaran, dan pelunasan utang j
Proposal ini meminta bantuan dana pendidikan (beasiswa) dari pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk membiayai studi S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama satu tahun akademik 2018/2019. Mahasiswi bernama Nur Baiti Purnamasari ini berasal dari Banyuwangi dan kesulitan biaya karena kondisi ekonomi orang tuanya. Total kebutuhan biaya satu tahun mencapai Rp15.880.000 untuk ukt,
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpa...Muhammad Bahrudin
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi untuk memenuhi formasi jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi yang disyaratkan.
Laporan akhir praktikum proses produksi I membuat poros bawah hydrothiller. Proses pembuatan meliputi bubut, freis, sekrap, gurdi, tapping, snei dan gerinda untuk membentuk poros dan lubang sesuai spesifikasi. Waktu actual 69,65 menit, lebih lama dari teori karena sering bongkar pasang benda kerja. Praktikum memberi pengalaman dalam mengoperasikan mesin dan membuat produk sesuai toleransi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan langsung dan swakelola. Pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu tanpa lelang. Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola.
PMK ini mengatur penyempurnaan tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN dengan melakukan simplifikasi proses, dokumen, dan regulasi pembayaran serta memanfaatkan teknologi informasi untuk modernisasi pembayaran. Peraturan ini juga mengatur penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan dan mendukung jabatan pengelola keuangan APBN.
Perusahaan melakukan penyesuaian buku besar pada 31 Desember 2008 berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan dan aktiva tetap, serta penyesuaian beban dan pendapatan yang masih harus diakui.
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Mesin bubut adalah mesin yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara menyayat. Dokumen ini menjelaskan pengertian dan komponen utama mesin bubut seperti kepala tetap, kepala lepas, alas, eretan, dan chuck. Juga dijelaskan sumber-sumber terkait seperti SDM, peralatan, material, dan suku cadang seperti pahat, senter, collet, dan penyangga yang diperlukan untuk perawatan mesin bub
Neraca lajur digunakan untuk menyusun laporan keuangan dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Terdapat enam penyesuaian yang dilakukan pada akun-akun perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa diterima di muka, beban upah, pendapatan jasa, dan penyusutan peralatan kantor.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan pencatatan akuntansi utang jangka panjang seperti utang wesel, obligasi, dan hipotik. Jenis-jenis utang jangka panjang tersebut mencakup utang wesel biasa, wesel khusus, obligasi biasa, obligasi berseri, serta utang hipotik. Dokumen ini juga menjelaskan cara pencatatan transaksi terkait penerbitan, pembayaran, dan pelunasan utang j
Proposal ini meminta bantuan dana pendidikan (beasiswa) dari pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk membiayai studi S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama satu tahun akademik 2018/2019. Mahasiswi bernama Nur Baiti Purnamasari ini berasal dari Banyuwangi dan kesulitan biaya karena kondisi ekonomi orang tuanya. Total kebutuhan biaya satu tahun mencapai Rp15.880.000 untuk ukt,
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpa...Muhammad Bahrudin
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi untuk memenuhi formasi jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi yang disyaratkan.
Laporan akhir praktikum proses produksi I membuat poros bawah hydrothiller. Proses pembuatan meliputi bubut, freis, sekrap, gurdi, tapping, snei dan gerinda untuk membentuk poros dan lubang sesuai spesifikasi. Waktu actual 69,65 menit, lebih lama dari teori karena sering bongkar pasang benda kerja. Praktikum memberi pengalaman dalam mengoperasikan mesin dan membuat produk sesuai toleransi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan langsung dan swakelola. Pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu tanpa lelang. Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola.
PMK ini mengatur penyempurnaan tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN dengan melakukan simplifikasi proses, dokumen, dan regulasi pembayaran serta memanfaatkan teknologi informasi untuk modernisasi pembayaran. Peraturan ini juga mengatur penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan dan mendukung jabatan pengelola keuangan APBN.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Daftar tarif pnbp lelang
1. DAFTAR TARIF PNBP LELANG
NO. JENIS PNBP SATUAN TARIF
I BEA LELANG PENJUAL
1. Lelang Eksekusi Barang Yang
Dirampas Untuk Negara
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 0% x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 0% x Pokok Lelang
2. Lelang Eksekusi Selain Barang Yang
Dirampas Untuk Negara
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 2 % x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 2,5 % x Pokok Lelang
3. Lelang Non Eksekusi Wajib Barang
Milik Negara / Daerah
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 0% x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 0% x Pokok Lelang
4 Lelang Non Eksekusi Wajib Selain
Barang Milik Negara / Daerah
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 1,25 % x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 2 % x Pokok Lelang
5. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang
Dilaksanakan Oleh Pejabat Lelang
Kelas I
c. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 1% x Pokok Lelang
d. Barang Bergerak Per Frekuensi 1,5 % x Pokok Lelang
6. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang
Dilaksanakan Oleh Pejabat Lelang
Kelas II di luar kawasan Berikat /
Gudang Berikat ( Bonded Zone /
Bonded Warehouse)
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 0% x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 0% x Pokok Lelang
7 Lelang Non Eksekusi Sukarela yang
Dilaksanakan Oleh Pejabat Lelang
Kelas II di dalam kawasan Berikat /
Gudang Berikat ( Bonded Zone /
Bonded Warehouse)
2. c. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 0% x Pokok Lelang
d. Barang Bergerak Per Frekuensi 0% x Pokok Lelang
8 Lelang kayu dan Hasil Hutan Lainnya
dari tangan pertama
Per Frekuensi 0,75% x Pokok Lelang
Per Frekuensi 1% x Pokok Lelang
9. Lelang Pegadaian
II BEA LELANG PEMBELI
1. Lelang Eksekusi Barang Yang
Dirampas Untuk Negara
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 2% x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 3% x Pokok Lelang
2. Lelang Eksekusi Selain Barang Yang
Dirampas Untuk Negara
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 2 % x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 3 % x Pokok Lelang
3. Lelang Non Eksekusi Wajib Barang
Milik Negara / Daerah
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 1,5% x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 2% x Pokok Lelang
4 Lelang Non Eksekusi Wajib Selain
Barang Milik Negara / Daerah
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 1,5 % x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 2 % x Pokok Lelang
5. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang
Dilaksanakan Oleh Pejabat Lelang
Kelas I
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 1,5% x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 2 % x Pokok Lelang
6. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang
Dilaksanakan Oleh Pejabat Lelang
Kelas II di luar kawasan Berikat /
Gudang Berikat ( Bonded Zone /
Bonded Warehouse)
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 0,5% x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 0,6% x Pokok Lelang
7 Lelang Non Eksekusi Sukarela yang
3. Dilaksanakan Oleh Pejabat Lelang
Kelas II di dalam kawasan Berikat /
Gudang Berikat ( Bonded Zone /
Bonded Warehouse)
a. Barang Tidak Bergerak Per Frekuensi 0,25% x Pokok Lelang
b. Barang Bergerak Per Frekuensi 0,35% x Pokok Lelang
8 Lelang kayu dan Hasil Hutan Lainnya
dari tangan pertama
Per Frekuensi 1,5% x Pokok Lelang
Per Frekuensi 1% x Pokok Lelang
9. Lelang Pegadaian
II BEA LELANG BATAL ATAS
PERMINTAAN PENJUAL.
1. Barang Tidak Bergerak dan/atau
Barang Bergerak Barang Milik Negara
/ Daerah
Per nomor
register
pembatalan
Rp. 0,00
2. Barang Tidak Bergerak dan/atau
Barang Bergerak selain Barang Milik
Negara / Daerah
Per nomor
register
pembatalan
Rp.250.000.-
III BEA PERMOHONAN LELANG YANG
DILAKSANAKAN OLEH KPKNL
1. Eksekusi Hak Tanggungan Per Debitur Rp. 150.000.-
2. Eksekusi Harta Pailit Per
Permohonan
Rp. 150.000.-
3. Eksekusi Pengadilan Per Perkara Rp. 150.000.-
IV UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG
DARI PEMBELI YANG WANPRESTASI
1. Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi
Wajib
Per
pelaksanaan
lelang
100 %
dari uang jaminan yang
disetor dari pembeli yang
wanprestasi.
2. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang
Dilaksanakan Oleh Pejabat Lelang
Kelas I
Per
pelaksanaan
lelang
50 %
dari uang jaminan yang
disetor dari pembeli yang
wanprestasi.
V DENDA KETERLAMBATAN
PENYETORAN BEA LELANG KE KAS
Per bulan 2 %
Dari bea lelang yang
4. NEGARA OLEH BALAI LELANG ATAU
PEJABAT LELANG KELAS II
harus disetor per bulan
VI. PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BALAI
LELANG
Per izin Rp. 3.500.000,-
VII PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR
PERWAKILAN BALAI LELANG
Per izin Rp. 1.250.000,-
VIII PENGANGKATAN PEJABAT LELANG
KELAS II
Per Orang Rp. 1.250.000,-
IX PERPANJANGAN MASA JABATAN
PEJABAT LELANG KELAS II
Per Orang Rp. 700.000,-
X PEMBERIAN IZIN PINDAH WILAYAH
JABATAN PEJABAT LELANG KELAS II
Per izin Rp. 1.000.000,-
XI PENERBITAN KUTIPAN RISALAH
LELANG PENGGANTI KARENA RUSAK
ATAU HILANG
Per risalah Rp. 500.000,-
XII KERTAS SEKURITI UNTUK PEMBUATAN
KUTIPAN RISALAH LELANG BAGI
PEJABAT LELANG KELAS II
Per lembar Rp. 6.000,-
XIII PEMBERIAN PENGGANTIAN SURAT
KEPUTUISAN MENTERI ATAU PEJABAT
YANG MENDAPATKAN
PENDELEGASIAN DARI MENTERI
KARENA HILANG ATAU RUSAK.
1. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II Per surat
keputusan
Rp. 500.000,-
2. Perpanjangan masa Jabatan Pejabat
Lelang Kelas II
Per surat
keputusan
Rp. 500.000,-
3. Pemberian Izin Pindah Wilayah
Jabatan Pejabat Lelang Kelas II
Per surat
keputusan
Rp. 500.000,-
4. Pemberian Izin Operasional Balai
Lelang
Per surat
keputusan
Rp. 500.000,-
5. Pemberian Izin Operasional Kantor
Perwakilan Balai Lelang
Per surat
keputusan
Rp. 500.000,-