Contoh Perjanjian IPK Produksi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJA
antara
PT. ______________ Dengan PT. ______________________
No. ___________________
Surat Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai: PERJANJIAN) ini ditandatangani
pada hari ini ...…, tanggal .......... bulan .......... tahun ................... (Tgl-Bln-Thn) di .........,
oleh dan antara:
1. PT ______________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum
Republik Indonesia yang berkedudukan di ............................................. NPWP
..........................................., dalam hal ini diwakili oleh ............... selaku Direktur Utama
(Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. PT ______________________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk
pada hukum Republik Indonesia yang beralamat di ...................................................,
NPWP : ........................................., dalam hal ini diwakili oleh ...................... selaku
Direktur, (Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai: PARA
PIHAK.
PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pekerjaan produksi kayu
(penebangan dan penarikan, kupas kulit) Pembuatan Jalan, Pembuatan Kobel dan
Pembuatan Parit di kawasan ........................................................................, dengan syarat-
syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
Definisi kata dan ungkapan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah:
a. PERJANJIAN adalah perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menetapkan ketentuan dan syarat-syarat, berikut
lampiran, addendum dan/atau perubahannya apabila ada.
b. Pekerjaan adalah produksi kayu (penebangan, penarikan, dan kupas kulit), Pembuatan
Jalan termasuk Pembuatan Mating-mating dan Pembuatan Parit di kawasan
.........................................................................
c. Lampiran adalah lampiran-lampiran dari PERJANJIAN yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini, yaitu Daftar Kendaraan Kecil dan Alat-alat
berat serta Harga Satuan Kontrak Kerja.

2. 2
d. Pihak Pertama adalah Unit Managemen pemegang Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
PT. ______________ (PT. DP) di ........................................, seluas ± ............ ha
(.......................... hektar).
e. PIHAK KEDUA adalah PT ______________________ (PT. ‘ M ‘) bergerak dalam
bidang kontraktor pelaksana pemungutan kayu/produksi hasil hutan, pembuatan jalan
termasuk pembuatan mating-mating dan pembuatan parit untuk perkebunan kelapa sawit.
f. Force Majeure/Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi jalannya
pelaksanaan Pekerjaan/kegiatan di luar kemampuan Kedua Belah Pihak seperti : bencana
alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya), sehingga tidak dapat menyelesaikan target
Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN
Ruang lingkup dan jenis Pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 1 huruf b di
atas dengan mengikuti tanda-tanda areal yang ditentukan oleh Wakil PIHAK PERTAMA
di lokasi PIHAK PERTAMA.
2. Tim-tim PIHAK KEDUA yang melaksanakan Pekerjaan wajib menyelesaikan produksi
kayu (penebangan, penarikan, kupas kulit), Pembuatan Jalan dan Pembuatan Parit di
areal yang ditentukan sesuai dengan standard dan cara yang dituangkan dalam
PERJANJIAN ini yang telah disepakati oleh wakil PARA PIHAK,
3. PIHAK KEDUA akan menempatkan wakilnya yang berkuasa penuh untuk
melaksanakan Pekerjaan ini, sedangkan Wakil PIHAK PERTAMA akan ditunjuk oleh
Direktur PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA menjamin Pekerjaan dalam PERJANJIAN ini seluas ± ............... ha
(...................... hektar), dengan target pekerjaan seluas .............. ha (................ hektar)
sampai dengan.............ha (............. hektar) per tahun.
PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab tentang perizinan dan masalah sosial terhadap
masyarakat berkaitan dengan kegiatan produksi kayu, dan pembuatan jalan dalam
PERJANJIAN ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberikan kepada PIHAK KEDUA fasilitas pengangkutan
barang-barang yang terkait dengan kegiatan dalam PERJANJIAN ini. Tarif angkut

3. 3
tentang barang-barang tersebut disamakan dengan tarif barang-barang PIHAK
PERTAMA.
3. Biaya mobilisasi alat-alat berat akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. Sedangkan
biaya demobilisasi alat-alat berat akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA bersedia membayar Pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai
Pekerjaan, syarat dan cara pembayaran yang telah disepakati bersama dalam
PERJANJIAN ini.
PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan target Pekerjaan minimal ........... ha (................)
per tahun untuk produksi kayu, (tanpa hauling), pembuatan jalan dan pembuatan parit.
2. PIHAK KEDUA akan menyediakan alat-alat berat yang mencukupi untuk digunakan
antara lain berupa Traktor, Excavator, Motor Grader, Dump Truk dan Lain-lain dalam
keadaaan baik dan siap pakai (daftar alat terlampir- Lampiran II)
4. PIHAK KEDUA akan menyiapkan tenaga kerja, operator yang terampil dan
berpengalaman, dan PIHAK KEDUA akan menyiapkan alat Kompas untuk masing
masing operator Traktor.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya untuk perumahan dan makanan untuk
pekerja dan barang-barang konsumsi serta spare part untuk kendaraan kecil dan alat-alat
berat sesuai dengan Lampiran II.
6. PIHAK KEDUA wajib membantu menyelesaikan permasalahan kecil yang timbul di
lapangan akibat adanya beberapa gangguan oleh masyarakat sekitar areal perkebunan.
PASAL 5
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pada saat jalan dan tata batas telah ditetapkan, PIHAK KEDUA akan memulai operasi
produksi kayu, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jalan dengan cara prosedur kerja seperti
tersebut di bawah ini:
a. Kegiatan produksi kayu adalah berupa penebangan, penarikan, kupas kulit dan
dilakukan trimming ujung dan pangkal log di TPn PIHAK PERTAMA sesuai dengan
ukuran dan kualitas yang diminta pabrik plywood. Jenis maupun diameter akan
disesuaikan dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA. Yaitu, limit diameter pada
ujung adalah 25cm (dua puluh lima centimeter), dan panjangnya sesuai dengan
ukuran yang dibutuhkan pabrik plywood, yaitu 6.6m (enam koma enam meter), 7.8m
(tujuh koma delapan meter), 9.2m (sembilan koma dua meter), 10.4m (sepuluh koma

4. 4
empat meter), 11.8m (sebelas koma delapan meter), 13m (tiga belas meter), 14.4m
(empat belas koma empat meter), 15.6m (lima belas koma enam meter). Apabila
panjang kayu lebih dari 16 m (enam belas meter), dipotong menjadi 2 (dua) batang.
b. Jenis pohon nama lokal yang tidak bisa diterima secara total atau sebagian adalah
Nani Hitam, Nani Merah, Kasuari, Kayu Cina,Kayu Bus Merah dan Kayu Cankalan.
Akan tetapi, ukuran dan jenis kayu dapat diberikan toleransi sesuai dengan kebijakan
dari PIHAK PERTAMA. TPN ditentukan sebanyak maksimal 3 (tiga) titik untuk 2
(dua) blok berdekatan.
c. Sebelum pelaksanaan Land Clearing PIHAK KEDUA membuat Jalan Utama arah
Utara – Selatan dengan lebar jalan 10m (sepuluh meter) atau 12m (dua belas meter)
dan Jalan Cabang arah Timur-Barat dengan lebar jalan 8m (delapan meter) atau
6m (enam meter) sesuai dengan rencana pembuatan jalan yang ditunjuk oleh wakil
PIHAK PERTAMA.
d. Apabila PIHAK KEDUA membuat jalan walaupun ada kesulitan setidaknya harus
bisa dilewati kendaraan (Tanpa alasan).
e. Pembuatan Mating-mating dilaksanakan dengan jarak antara kayu bantalan menjadi
0.5m (nol koma lima meter) dan panjang kayu lebih panjang 1m (satu meter) kanan-
kiri daripada lebar jalan.
f. Apabila panjang mating-mating lebih dari 10m (sepuluh meter) PIHAK KEDUA
membuat colvert atau jembatan yang kecil per 10m (sepuluh meter) agar aliran air
tidak tergenang dan lancar mengalir.
g. Pembuatan jalan termasuk pembuatan parit, jembatan kecil (dibawah lebar 8 m) serta
pembuatan saluran air minimum 20m (dua puluh meter) kanan-kiri jalan dilaksanakan
dengan menggunakan pisau Motor Grader (tanpa timbun).
h. Pelaksanaan Pekerjaan di wilayah rawa tidak boleh dilakukan kecuali pembuatan
jalan untuk lewat atau menyeberang.
PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Jangka waktu PERJANJIAN adalah sampai selesainya Pekerjaan seluruh areal kebun PIHAK
PERTAMA seluas ± ............ ha (....................... hektar) atau berlaku sampai dengan 3 (tiga)
tahun sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini mana yang lebih cepat dicapai.
PASAL 7
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN
1. PIHAK PERTAMA setuju membayar dan PIHAK KEDUA setuju menerima harga
borongan sesuai dengan harga satuan dalam Lampiran I, dengan ketentuan sebagai
berikut:

5. 5
a. Pembayaran untuk biaya produksi kayu dilakukan dalam Rupiah sesuai dengan
jumlah volume Laporan Hasil Produksi (LHP) dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
pada setiap bulan nya.
b. Pembayaran Pembuatan Jalan dan Parit dilakukan berdasarkan BAP pada bulan itu.
2. Pembayaran harga borongan Pekerjaan dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada setiap
tanggal 5 (lima). Besarnya pembayaran 100% (seratus persen) dari hasil Pekerjaan sesuai
BAP hasil kerja yang dibuat pada bulan sebelumnya.
3. Pembayaran terakhir (hasil penyelesaian Pekerjaan yang belum masuk dalam BAP
terdahulu) dilakukan setelah seluruh pekerjan tersebut dinyatakan selesai oleh wakil
PIHAK PERTAMA dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan
pengukuran yang telah dilakukan oleh perwakilan PIHAK PERTAMA dan perwakilan
PIHAK KEDUA.
4. Sebelum menerima pembayaran PIHAK KEDUA harus melengkapi bukti-bukti atau
Berita Acara Serah Terima Kerja dan pengukuran yang dibuat oleh wakil Proyek PIHAK
KEDUA bersama PIHAK PERTAMA atas Pekerjaan PIHAK KEDUA yang dinyatakan
sah selesai oleh wakil proyek PIHAK PERTAMA dan dilengkapi dengan faktur pajak
dan kwitansi.
5. Setelah semua bukti-bukti dilengkapi, pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA:
Nomor Rekening:
Bank :
Atas Nama :
6. PIHAK PERTAMA melalui wakil PIHAK PERTAMA berwenang penuh memeriksa
kegiatan lapangan, menetapkan pekerjaan, menunda pembayaran atau membatalkan hasil
pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan. Sebelum pekerjaan
tersebut diperbaiki oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 8
PAJAK DAN BIAYA METERAI
1. Harga satuan pekerjaan belum termasuk PPN dan atas Pajak yang timbul sebagai akibat
dari kegiatan pekerjaan diatas dikenakan sesuai dengan perpajakan yang berlaku dan
ditanggung oleh masing-masing pihak.
2. Atas biaya meterai yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Pekerjaan diatas dikenakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditangung oleh masing-masing Pihak.

6. 6
PASAL 9
ASURANSI TENAGA KERJA
1. Biaya premi Jamsostek dari harga borongan Pekerjaan adalah menjadi tanggungan
PIHAK KEDUA sepenuhnya.
2. Asuransi tenaga kerja atas diri para tenaga kerja yang dipekerjakan untuk pelaksanaan-
Pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, wajib diurus dan dibayar oleh PIHAK KEDUA
dan untuk itu kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dibebankan biaya-biaya dan/atau
kewajiban apapun juga.
PASAL 10
KECELAKAAN DALAM PEKERJAAN
1. Segala insiden yang terjadi sewaktu PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sehingga
merugikan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sendiri dan Pihak Ketiga
lainnya, maka dalam hal ini PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya serta
menyanggupi membayar ganti rugi yang diperlukan kepada pihak yang dirugikan.
2. Kecelakaan yang terjadi sewaktu PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan dilapangan,
melaksanakan transport dan lain-lain adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
sepenuhnya.
PASAL 11
SANKSI KETERLAMBATAN
1. Target minimum areal bulanan seluas ........... ha (................. hektar) diselesaikan oleh
PIHAK KEDUA sesuai dengan standard yang ditentukan. Apabila PIHAK KEDUA
tidak mencapai target kegiatan bulanan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan
kecuali 3 (tiga) bulan pertama sejak mulai kerja, akan dikenai sanksi denda sebesar
2,5% (dua setengah persen) dari nilai sisa areal yang belum diselesaikan.
2. Ganti rugi tidak dapat dilakukan apabila keterlambatan Pekerjaan tersebut disebabkan
oleh Force Majeure seperti banjir, bencana alam, gempa bumi, huru-hara dan bencana
alam lainnya. Untuk itu PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis
mengenai keterlambatan yang disebabkan oleh Force Majeure tersebut selambat-
lambatnya 5 (lima) hari setelah terjadinya kejadian Force Majeure Kelalaian dalam
menyampaikan pemberitahuan dapat berakibat alasan keterlambatan karena Force
Majeure tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

7. 7
PASAL 12
PERUBAHAN PERJANJIAN
Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat penambahan jenis Pekerjaan dalam
PERJANJIAN ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis atas mufakat PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 tersebut di atas.
2. Apabila diketahui ternyata PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaannya tidak
sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PERJANJIAN ini, maka
PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini setelah memberikan 3
(tiga) kali surat peringatan dan diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dengan ini
mengesampingkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sehubungan dengan persyaratan untuk pengadilan, keputusan pernyataan,
atau keputusan untuk pengakhiran PERJANJIAN.
PASAL 14
LAIN-LAIN
1. Beberapa kondisi dan hal tambahan yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:
a.Harga Minyak Rp.............. / liter dengan toleransi ± 10%
b. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh
terlambatnya pekerjaan karena kendala dari pemerintah ataupun masyarakat.
c. Kontrak kerja ini berlaku minimal 3 (tiga) tahun dengan biaya mobilisasi unit
menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak boleh menjual, mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan
kembali sebagian atau keseluruhan dari Pekerjaan tersebut di atas kepada pihak lain
tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Bilamana pengalihan/pensubkontrakkan Pekerjaan ini baik sebagian dan/atau
seluruhnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan
PERJANJIAN ini secara sepihak tanpa melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK
KEDUA atas Pekerjaan yang tersisa dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan
areal kerjanya.
4. PERJANJIAN ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum di Republik Indonesia.
5. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan PERJANJIAN, maka akan diselesaikan
dengan jalan musyawarah oleh kedua belah pihak dan apabila tidak dapat diselesaikan

8. 8
secara musyawarah maka kedua belah pihak setuju menyelesaia- kannya di Pengadilan
Negeri Merauke.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
Jakarta, 2020
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ______________ PT. ______________________
............... ......................
Direktur Utama Direktur

9. 9
Lampiran I. Harga Satuan Perjanjian Kerja
No Jenis Pekerjaan Satuan Harga Borongan
Produksi Log IPK
1 Tarik Kayu dan Kupas Kayu M3 Rp ....... /M3
2 Pembuatan Badan jalan lebar 10 meter M Rp ....... /M
3 Pembuatan Badan Jalan lebar 8 meter M Rp ....... /M
4
Penimbunan jalan 10 m (tebal 10 cm, jarak
ambil tanah 2,5 km) M Rp ....... /M
5
Penimbunan jalan 8 m (tebal 10 cm, jarak
ambil tanah 2,5 km) M Rp ....... /M
Pembuatan Parit
6 Pembuatan Parit 1x1 meter M Rp ....... /M
7 Pembuatan Parit 1x2 meter M Rp ....... /M
8 Pembuatan Parit 2x2 meter M Rp ....... /M
9 Pembuatan Parit 4x3 meter M Rp ....... /M
Jembatan Dan Mating-Mating
10
Pembuatan Jembatan lebar 10-meter
panjang 4 meter Unit Rp ....... /Unit
11
Pembuatan Jembatan lebar 8-meter
panjang 4 meter Unit Rp ....... /Unit
12
Pembuatan Mating-mating 10 (sepuluh)
meter Unit Rp ....... /M
13
Pembuatan Mating-mating 8 (delapan)
meter Unit Rp ....... /M